REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengejar target verifikasi ulang sebanyak 106.153 peserta penerima manfaat bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segmen penyintas penyakit kronis agar dapat diselesaikan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.

"Akan segera selesai karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, target kami adalah sebelum Lebaran ini sudah selesai," kata Kepala BPS Amalia Adininggar saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan sebanyak 106.153 peserta PBI-JKN tersebut sebelumnya dinonaktifkan dan kemudian kepesertaannya diaktifkan kembali secara otomatis oleh Kementerian Sosial karena teridentifikasi sebagai penyintas penyakit kronis atau katastropik.

Meski begitu, kepesertaan para penerima manfaat tersebut masih akan diverifikasi ulang demi menjamin bantuan perlindungan sosial dari pemerintah diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

BPS mengonfirmasi hal ini dilakukan sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) dan Inpres Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan.

BPS melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial serta mitra statistik dalam pelaksanaan verifikasi tersebut guna memastikan akurasi data dan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Amalia mengaku optimistis proses verifikasi lapangan dapat dipercepat dan selesai sesuai target melalui koordinasi lintas tim karena jumlah penerima manfaat yang diverifikasi tidak terlalu besar.

Selain verifikasi terhadap 106 ribu peserta tersebut, BPS bersama para mitra juga dalam waktu dekat mulai melakukan pengecekan kondisi sebenarnya terhadap sekitar 11 juta peserta PBI-JKN yang sebelumnya dinonaktifkan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.

Namun, menurut dia, proses verifikasi klaster 11 juta peserta ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan. Seluruh proses tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran serta penajaman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026.

"Ada sekitar 39 variabel di dalam kuesioner nanti yang harus dipenuhi apakah mereka layak sebagai PBI-JKN atau berada dalam desil 1-5 DTSEN atau bukan, yakni berada di luar desil tersebut. Salah satu variabel itu diukur melalui pengeluaran keluarga dan lainnya," kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mencairkan dana darurat sebesar Rp15 miliar untuk reaktivasi sementara kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2).

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi. Tinggal datang ke saya minggu depan juga udah cair kan enggak terlalu besar," ujar Purbaya.

Dana tersebut disiapkan untuk menjamin layanan kesehatan pasien dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal dan kanker, yang berisiko mengalami kondisi fatal jika pengobatan terhenti. Skema reaktivasi darurat ini akan berlaku selama tiga bulan bagi sekitar 120 ribu peserta PBI-JKN yang terdampak penonaktifan.

Di samping itu, Purbaya juga menegaskan pemerintah telah menyalurkan dukungan fiskal tambahan untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Ia menyebut pemerintah sudah melakukan injeksi dana sebesar Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan pada tahun ini.

"Kita udah inject Rp20 triliun loh ke BPJS. Udah masuk tinggal cair aja. Tinggal dicairkan aja," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, kebijakan dana darurat tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan nilai kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp5 miliar per bulan sehingga total mencapai Rp15 miliar untuk periode tiga bulan.

Perhitungan itu didasarkan pada jumlah sekitar 120 ribu pasien dengan besaran iuran PBI-JKN sekitar Rp42 ribu per orang per bulan. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar per bulan.

"Kalau tiga bulan, paling sekitar Rp15 miliar untuk otomatis mereaktivasi peserta yang tadi PBI-nya keluar," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah mengusulkan penerbitan surat keputusan (SK) dari Kementerian Sosial agar selama tiga bulan ke depan layanan kesehatan untuk peserta PBI-JKN dengan penyakit katastropik dapat langsung direaktivasi secara otomatis.

"Kita usulkan supaya dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi," tegas Budi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kisruh terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dipicu oleh besarnya jumlah peserta yang dikeluarkan dari program tersebut.

Purbaya menyebut, per Februari 2026, terdapat sekitar 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Jumlah itu melonjak tajam dibanding periode sebelumnya yang hanya di bawah 1 juta peserta.

"Saya di Kemenkeu mencoba menganalisa kenapa sebelumnya tidak ada keributan tiba-tiba ada keributan jumlah penghapus dan penggantian PBI-JK dihapus itu Feb 2026 naiknya mencapai 11 juta orang hampir 10 persen dari total sebelumnya 7.111 atau di bawah 1 juta," ujar Purbaya dalam rapat dengan ketua komisi DPR RI, Senin (9/2).

Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan tersebut menimbulkan efek kejut di masyarakat karena banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaannya telah berubah, termasuk mereka yang tengah menjalani pengobatan.

"Jadi ini yang menimbulkan keributan di Februari karena sebagian besar orang terpengaruh dan mereka tidak tahu begitu 10 yang sakit hampir semuanya kena," ujarnya.

Purbaya menilai kebijakan penonaktifan seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak memicu kegaduhan. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan penyicilan penonaktifan peserta PBI-JKN yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat.

"Di-smoothing sedikit, tapi jangan menimbulkan kejutan," katanya.

Ia menegaskan selama ini program PBI-JKN berjalan relatif tanpa gejolak, padahal besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berubah.

"Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?" ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengimbau agar kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan tidak langsung diberlakukan. Ia menyarankan masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

" Dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau bagaimana," jelasnya.

Purbaya juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang sedang menjalani perawatan intensif.

"Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba, cuci darah lagi, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarkan sama," pungkasnya.