JAKARTA - Komisi I DPR akan menetapkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 pada Selasa (30/6/2026). Penetapan ini menyusul telah rampungnya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 19 calon anggota KIP, setelah 2 peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi I DPR RI akan menetapkan tujuh orang sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat untuk masa jabatan berikutnya," kata Dave kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dave, penetapan nama-nama anggota KIP terpilih akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi I DPR RI sesuai tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Besok diumumkan (nama-nama calon terpilih)," ujarnya.

Dave memastikan, selama melaksanakan proses seleksi tersebut, Komisi I DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap substansi keterbukaan informasi, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap komisioner yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar 19 calon anggota KIP periode 2026-2030:

1. Ade Firman

2. Ahmad Hanafi

3. Andri Harsil

4. Arman Fauzi

5. Bayu Pradana Bagja Kusumah

6. Danardono Siradjudin

7. Dery Hendryan

8. Edi Purwanto

9. Fransiskus Surdiasis

10. Hafidhah

11. Handoko Agung Saputro

12. Hendra

13. Joemarthine Chandra

14. Mimah Susanti

15. Rini Purwandari

16. Rohman Budijanto

17. Rospita Vici Paulyn, ST

18. Susari

19. Sutarno Bintoro.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bangga dengan peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang kini ikut terlibat dalam mengurus sektor pertanian. Dia menyebut perluasan peran TNI ini bukanlah bentuk kembalinya konsep Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru .

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke Dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dave menyatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, definisi kedaulatan negara kini telah berkembang luas. Menurutnya, TNI memiliki peran krusial tidak hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan di sektor-sektor strategis lainnya.

Legislator Partai Golkar ini merinci bahwa kehadiran TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Ia menilai optimalisasi fungsi TNI di sektor-sektor tersebut adalah langkah nyata dalam menegakkan kedaulatan negara secara utuh.

"Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional. Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. "Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan."

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. "Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. "Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam mengatasi tindak kriminal seperti begal. Dave menegaskan, pelibatan militer itu harus terukur dan punya dasar hukum yang jelas.

Dave mengatakan, keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan, negara memang memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa rasa takut.

"Dalam konteks pelibatan TNI, tentu perlu dilihat secara proporsional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dave dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/5/2026).

Prinsipnya, kata dia, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat berada dalam ranah kepolisian. Untuk itu, ia menilai, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.

Namun demikian, ia berkata, TNI dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri dalam kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

"Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi yang baik antarinstitusi," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave menekankan, masyarakat butuh kehadiran negara yang nyata. Ia menilai, aparat harus mampu memberikan rasa aman, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi masyarakat.

"Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing," pungkasnya.

JAKARTA - Berangkat dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus , anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI. Revisi ini untuk mengatur ulang menyangkut peradilan militer.

Usulan ini disampaikannya menanggapi sikap Kontras dan koalisi masyarakat sipil lainnya yang mendesak agar kasus Andrie Yunus ini bisa disidangkan di peradilan umum. TB Hasanuddin awalnya menyampaikan kembali bahwa selama belum ada perubahan dalam UU TNI, maka suka tidak suka, semua yang menyangkut perbuatan hukum prajurit aktif TNI baik semimiliter, militer, maupun sipil, tetap dilakukan di pengadilan militer.

"Ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari Undang-Undang TNI ini, khususnya peradilan militer," kata TB Hasanuddin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, revisi undang-undang ini akan mengatur ulang terkait prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya bisa dilakukan di pengadilan sipil. Namun, untuk urusan-urusan militer, tetap akan disidangkan di pengadilan militer.

"Tapi sekarang ini ya bagaimana? Ya selama undang-undangnya belum diubah ya kita harus taat asas mengikuti peradilan militer," ujarnya.

Menurutnya, perubahan terhadap aturan terkait peradilan militer lewat revisi UU TNI ini bisa saja dilakukan, meskipun sebelumnya rencana revisi ini mengundang penolakan dari masyarakat. "Kalau menurut hemat saya harus ada tekanan, harus ada pengertian dari semua pihaklah, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sah disidangkan di peradilan militer. Hal yang menguatkan perkara ini diadili di pengadilan militer, di antaranya karena tersangka merupakan prajurit TNI.

"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran, salurannya salah. Sekarang saluran yang saat ini berlaku yang legitimate adalah peradilan militer, karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari kepangkatan masuk semua di peradilan militer," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia meyakini, bila perkara ini diadili melalui pengadilan umum, proses hukumnya tidak berjalan. Bahkan, berkas perkaranya akan ditolak pengadilan negeri.

"Kalau di peradilan sipil malah enggak masuk, malah salah nanti, proses hukum tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri, karena saat ini aturannya menyatakan secara legitimate yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer."

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Knesset Parlemen Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel. Kebijakan Israel ini merupakan bentuk eskalasi serius dari praktik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, sekaligus mempertegas watak represif otoritas Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar kebijakan hukum domestik, melainkan bentuk nyata legitimasi kekerasan negara terhadap rakyat yang berada dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tegas Sukamta, Senin (6/4/2026).

Sukamta juga menyoroti pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang secara terbuka merayakan pengesahan undang-undang tersebut dan menyampaikan pernyataan provokatif terkait rencana eksekusi tahanan Palestina.

"Pernyataan tersebut menunjukkan adanya niat sistematis untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan kemanusiaan. Dunia internasional tidak boleh diam terhadap ancaman ini."

Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026, terdapat sekitar 9.446 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, dengan 4.691 di antaranya berada dalam status penahanan administratif yakni dipenjara tanpa dakwaan, tanpa proses pengadilan, dan tanpa kesempatan membela diri. Di antara para tahanan tersebut juga terdapat perempuan dan anak-anak.

Sukamta menegaskan, kondisi ini semakin diperparah oleh laporan berbagai lembaga internasional mengenai praktik penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan Israel, termasuk kekerasan fisik dan psikologis, kondisi tidak manusiawi, kelaparan, serta penolakan akses layanan medis.

"Fakta bahwa puluhan tahanan Palestina meninggal dalam tahanan, termasuk anak-anak, adalah bukti nyata bahwa sistem penahanan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam kehidupan manusia secara langsung," ujarnya.

Sukamta mengingatkan bahwa isu tahanan Palestina merupakan salah satu akar konflik yang terus memicu ketegangan di kawasan, termasuk dalam dinamika konflik terbaru pasca Operasi Badai Al-Aqsa. Ia menilai bahwa kebijakan hukuman mati ini berpotensi memperburuk situasi keamanan regional dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Sukamta mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas dan aktif, baik melalui forum bilateral maupun multilateral, termasuk di United Nations dan Organization of Islamic Cooperation.

"Indonesia harus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kejahatan kemanusiaan terjadi secara terang-terangan," tegasnya.

Sukamta juga menyerukan kepada masyarakat internasional, organisasi HAM global, serta negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan untuk segera mengambil tindakan konkret guna menghentikan kebijakan tersebut. Menurutnya, perjuangan untuk membela hak-hak rakyat Palestina, termasuk para tahanan, merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan universal yang tidak boleh diabaikan.

"Kita tidak boleh diam. Setiap nyawa manusia memiliki nilai yang sama. Dunia harus bersatu menghentikan praktik ketidakadilan ini sebelum terlambat," pungkasnya.

JAKARTA - Eskalasi perang di Timur Tengah pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dibalas dengan rentetan rudal dan drone ke sejumlah titik di kawasan Teluk memicu kekhawatiran atas keselamatan Warga Negara Indonesia ( WNI ). Penutupan ruang udara di beberapa negara serta meningkatnya status siaga keamanan membuat situasi di kawasan tersebut semakin dinamis.

Data Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI menunjukkan, hingga 28 Februari 2026 terdapat 519.042 WNI yang berada di sejumlah negara kawasan Timur Tengah. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh perwakilan RI dalam kondisi siaga.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin meminta pemerintah bergerak cepat dan terukur dalam memastikan perlindungan WNI. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menegaskan, negara tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk sebelum mengambil langkah konkret.

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Nurul yang juga menjabat Ketua Media Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar, komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri harus diperkuat. Kanal informasi resmi, termasuk hotline darurat, perlu dipastikan aktif 24 jam agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera direspons. Ia juga mendorong agar KBRI di negara-negara terdampak memperbarui imbauan keamanan secara berkala sesuai situasi terkini.

Nurul menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi secara komprehensif. Skenario tersebut mencakup pemetaan wilayah berisiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, serta kesiapan jalur evakuasi melalui udara, laut, maupun darat jika kondisi semakin memburuk.

"Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak," katanya.

Nurul juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah untuk sementara waktu. Menurutnya, penundaan perjalanan, termasuk perjalanan ibadah umrah, merupakan langkah bijak di tengah situasi keamanan yang belum stabil.

Imbauan serupa disampaikan Kementerian Haji yang meminta masyarakat mempertimbangkan penjadwalan ulang keberangkatan umrah hingga waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi keamanan di kawasan tersebut. "Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan memaksakan perjalanan ketika situasi belum sepenuhnya aman," ujar Nurul.

Sebagai mitra kerja Kemlu, lanjut Nurul, Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Ia memastikan DPR siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dari sisi kebijakan maupun anggaran.

Nurul menambahkan, dinamika konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Karena itu, ia meminta pemerintah memantau situasi secara menyeluruh dan mengambil langkah antisipatif yang terkoordinasi.

"Kita berharap situasi segera mereda. Namun yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap WNI berada dalam perlindungan negara," ujar Nurul.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono optimistis Indonesia bisa menjaga stabilitas pembangunan nasional. Dave menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan

antarlembaga.

Menurut Dave, dalam periode terkini, ketidakpastian global cenderung meningkat dan memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III pada 2025 tetap terjaga.

"Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," katanya di Jakarta, Kamis (25/2/2026).

Hal itu disampaikan Dave dalam Seminar Nasional 2026 bertema "Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarra Selatan.

Acara tersebut menghadirkan beberapa panelis top seperti Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti, Duta Besar Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 dan dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik, Dewan Pertahanan Nasional, Ian Montratama.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kata Dave KSSK menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna memastikan SSK terjaga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," ujarnya.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini melihat kondisi saat enempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda: menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional. Dalam konteks ini, konsep “geopolitik Bung Karno” relevan sebagai kerangka strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.

"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim invewtaai yang nyaman tentu ujungnya terciptanya lapangan pekerjaan,"ungkapnya.

Dave beroendapat stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Maka risiko global juga semakin bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi.

"Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa banyak responden memandang outlook global menuju kondisi turbulen di mana misinformasi/disinformasi, polarisasi, dan migrasi menjadi risiko utama jangka pendek untuk 2027. Kombinasi ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, hingga degradasi kualitas informasi publik dapat mempercepat transmisi krisis dan memperburuk polarisasi, sehingga meningkatkan kebutuhan akan literasi kebijakan dan komunikasi publik yang lebih kuat," paparnya.

Dalam perspektif geopolitik, lanjutnya situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama dan aliansi strategis dengan tetap menghormati kemerdekaan serta kedaulatan bangsa lain, sekaligus berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan non-invasif.

"Ketidakpastian juga memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun," katanya.

Di Indonesia, kata Dave tekanan eksternal berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, khususnya ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Laporan Indonesia Economic Prospects (June 2025) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi menguat bila reformasi berjalan cepat, namun risiko global dan domestik sama-sama tinggi sehingga membutuhkan manajemen makro yang prudent dan komunikasi kebijakan yang efektif.

"Dalam konteks investasi, pelaku usaha menilai keberhasilan bukan hanya pada desain regulasi, tetapi terutama pada eksekusi dan kepastian implementasi. US–Indonesia Investment Report 2025 menegaskan bahwa policy execution dan predictability masih menjadi variabel penentu; meskipun niat regulasi kuat, implementasi dinilai belum merata, dan pelaku usaha menekankan pentingnya clarity, coherence, dan consistency (AmCham & U.S. Chamber of Commerce, 2025)," jelasnya.

Pada saat yang sama, konsistensi kebijakan domestik tidak dapat dipisahkan dari sikap Indonesia di level global, termasuk terhadap merosotnya penghormatan pada norma tatanan internasional berbasis aturan. Dinamika isu Venezuela dan Greenland dapat menjadi ilustrasi bagaimana kompetisi geopolitik juga membawa implikasi hukum internasional, terutama terkait prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap norma multilateral.

Maka politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan internasional berdasarkan nilai Pancasila. Orientasi akhirnya bukan sekadar kerja sama pragmatis, melainkan kontribusi pada tata dunia baru yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi antarbangsa.

"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan antarnegara.Dalam konteks ini, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara koheren dan konsisten," tegasnya.

Ia mengatakan di tengah absennya kapasitas PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) memberikan harapan baru terhadap upaya nyata Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Kebijakan ekonomi dan komunikasi publik yang kuat dapat menjadi peredam yang meminimalisir dampak dari ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi internasional di dalam negeri.

"Berangkat dari kondisi tersebut, PPK Kosgoro 1957 menyelenggarakan seminar ini sebagai ikhtiar kolektif untuk menyatukan pemahaman, menguatkan daya tahan sosial-ekonomi, serta merumuskan agenda kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan semangat gotong royong dengan kerja bersama untuk solusi bersama, forum ini diharapkan menjadi ruang dialog produktif untuk mendorong stabilitas, kepastian, dan keberlanjutan pembangunan nasional dan di diharapkan IBIK bisa membuat konsep serta menyiapkan SDM agar bisa menjadi penyumbang penundaan target-target pemerintah," harapnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HR. Agung Laksono menilai sulit adanya kepastian global apa lagi dalam situasi saat ini.

"Tapi setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apapun yang terjadi dalam kepentingan global tentu kepentingan nasional harus dikedepankan yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia, " katanya singkat.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti,a menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi ketidakpastian.

Sedangkan Duta Besar Dr. Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 menyebutkan dari sisi ekonomi Indonesia harus menyiapkan strategi tepat jikalau nanti barang-barang dari luar negeri khususnya Amerika Serikat membanjiri pasar domestik.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menanggapi soal ketentuan transfer data pribadi lintas negara yang tertuang dalam kontrak perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurut dia, transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern.

Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara. "Perlindungan hak individu adalah kewajiban negara. Kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap data warga Indonesia, di mana pun diproses, tetap terlindungi oleh sistem hukum yang kuat dan dapat ditegakkan," kata Sukamta, Senin (23/2/2026).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembangunan tata kelola data nasional yang kredibel, transparan, berdaya saing global dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Pendekatan yang diperlukan bukan proteksionisme data maupun liberalisasi tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kelancaran arus data untuk pertumbuhan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan dan ditindaklanjuti. "Pertama, Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang Independen. Pembentukan lembaga yang independen dan memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai menjadi prioritas. Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif," ujarnya.

Terkait hal ini, kata dia, pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan oleh UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 58. “Saya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Perpres ini,” tuturnya melanjutkan.

Kedua, Penyusunan Aturan Turunan yang Komprehensif. UU PDP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP ini harus memperjelas kriteria negara dengan perlindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, standar kontrak perlindungan data lintas batas.

"Termasuk di dalamnya soal transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PDP Pasal 56 bahwa transfer data lintas negara diperbolehkan sepanjang negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau terdapat jaminan perlindungan yang mengikat, atau ada persetujuan subjek data. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dengan PP," kata dia.

Ketiga, Klasifikasi Data Strategis. Perlu ditetapkan kategori data sensitif strategis (misalnya kesehatan, biometrik, infrastruktur kritikal) yang memerlukan pengamanan tambahan. Keempat, Mekanisme Pengaduan dan Remediasi Lintas Negara.

Warga negara harus memiliki jalur pengaduan yang jelas dan dapat diaskes apabila terjadi penyalahgunaan data di luar negeri. Kelima, Evaluasi Berkala atas Status Adequacy. Pengakuan terhadap suatu negara sebagai “adequate” sebaiknya bersifat dinamis dan dievaluasi secara periodik berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik di negara mitra.

Keenam, Penguatan Infrastruktur Data Domestik. Transfer data lintas negara tidak boleh menghambat pengembangan pusat data nasional dan industri cloud domestik. Keduanya harus berjalan paralel.

“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” pungkasnya.

JAKARTA - Ada momen menarik yang terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026). Ketua Komisi I DPR Utut Adianto sempat menyebut jika salah seorang pimpinan Komisi I DPR sebentar lagi akan menduduki jabatan di eksekutif.

Momen itu terjadi saat Utut membuka Raker di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di Eksekutif," kata Utut.

Berdasarkan pantauan SindoNews dari dalam ruang rapat, terlihat seluruh pimpinan Komisi I DPR hadir. Sementara merujuk pernyataan Utut, yang berada di sebelah kanannya adalah Budisatrio Djiwandono.

Soal ucapan Utut ini selaras dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah tak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mencabut status kewarganegaraan Bripda Muhammad Rio. Personel Brimob Polda Aceh itu bergabung menjadi tentara Rusia seusai desersi atau meninggalkan tugas.

Dave berkata, ketentuan pencabutan kewarganegaraan itu telah memiliki ketentuan yang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. "Namun, keputusan seperti itu tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara," ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Dave memastikan, Komisi I DPR RI akan mencermati aspek hukum internasional dan diplomasi yang terkait, di samping menyerahkan proses hukum kepada lembaga yang berwenang. "Prinsip kehati-hatian sangat penting agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan preseden yang keliru," kata Dave.

Terlepas dari itu, Dave mengatakan, kasus ini menjadi pengingat bahwa disiplin, loyalitas, dan integritas aparat negara adalah fondasi yang tidak boleh dikompromikan. "Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang," ucap Dave.

Menurutnya, Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap aparat negara memahami konsekuensi hukum, moral, dan diplomatik dari tindakan yang menyimpang.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas angkat suara ihwal kabar satu personel Brimobda Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, dikabarkan bergabung nenjadi tentara Rusia seusai desersi.

Bila kabar itu benar, kata Supratman, status kewarganegaraan Rio otomatis telah hilang. Hilangnya status kewarganegaraan Rio itu tanpa perlu izin Presiden Prabowo Subianto. "Kalau benar bergabung dan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, otomatis kewarganegaraannya HILANG, sama seperti Satria Kumbara," ujar Supratman saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Bripda Muhammad Rio dikabarkan telah meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan atau desersi. Ironisnya, Rio diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan berperang melawan Ukraina.

"Rio juga diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia serta disebut-sebut berada di wilayah Donbass, kawasan yang dikenal sebagai salah satu daerah konflik antara Rusia dan Ukraina," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Joko mengatakan, Rio memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri. Putusan sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di Yanma Brimob.

"Kasus tersebut telah mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP pada 14 Mei 2025 dengan Nomor: PUT KKEP/12/V/2025/KKEPP. Salah satu isi putusannya adalah sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun," kata Joko.

Kemudian, Joko berkata, Rio tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas tanpa keterangan yang jelas terhitung sejak Senin, 8 Desember 2025. Tiba-tiba, Rio mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin Rabu, 7 Januari 2026.

"Isi pesan WhatsApp tersebut berupa dokumentasi foto dan video yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia, serta menggambarkan proses pendaftaran hingga nominal gaji yang diterima dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah," ucap Joko.

Sebelum menerima pesan WhatsApp dari Rio, kata Joko, personel Siprovos Satbrimob Polda Aceh telah melakukan upaya pencarian, baik ke rumah orang tua maupun ke rumah pribadi yang bersangkutan.

Selain itu, juga telah dilayangkan surat panggilan sebanyak dua kali, masing-masing dengan Nomor: Spg/17/XII/HUK.12.10/2025/Provos tanggal 24 Desember 2025 dan Spg/1/I/HUK.12.10/2026/Provos tanggal 6 Januari 2026.

"Terkait dengan absennya yang bersangkutan dalam dinas, kami telah melakukan upaya pencarian dan pemanggilan. Bahkan, upaya tersebut telah dilaporkan ke Bidpropam sebelum Satbrimob Polda Aceh menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/I/HUK.12.10/2026 tanggal 7 Januari 2026," jelas Joko.

Tak hanya itu, Joko mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa foto dan video, data paspor, serta data penumpang pesawat. Berdasarkan data tersebut, Rio tercatat melakukan perjalanan dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG) pada 18 Desember 2025.

Rio kemudian melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Haikou Meilan (HAK) pada 19 Desember 2025.

Atas dasar itu, Polda Aceh langsung proses penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri serta permintaan pendapat dan saran hukum pada Kamis, 8 Januari 2026. Dengan begitu, Sidang KKEP pertama digelar secara in absentia, serta Sidang KKEP kedua pada Jumat, 9 Januari 2026 di ruang Sidang Bidpropam Polda Aceh.

"Bripda Muhammad Rio dikenakan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 4 huruf a dan e serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, dengan putusan sidang berupa sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH," terang Joko.

Secara akumulatif, yang bersangkutan telah satu kali disidang KKEP atas kasus perselingkuhan, kemudian dua kali disidang KKEP atas kasus disersi dan dugaan keterkaitan dengan tentara Rusia. "Artinya, yang bersangkutan telah tiga kali menjalani sidang, dengan putusan terakhir berupa PTDH," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai industri asuransi menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik dan kerentanan tata kelola data.

“Pertama, tata kelolanya itu sendiri. Jadi, diperlukan harmonisasi akan standar keamanan dan transparansi antarpelaku industri agar tercipta ekosistem data yang konsisten dan akuntabel sebagai dasar kepercayaan publik. Pengelolaan itu harus dibarengi juga dengan SDM (sumber daya manusia) dan infrastruktur yang mapan,” ucapnya dalam acara iLearn Conference & Seminar 2025 yang diadakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re di Jakarta, Selasa.

Saat ini, jumlah data protection officer (DPO) dan ahli tata kelola data masih terbatas, sementara sebagian besar pelaku industri masih menggunakan sistem lama yang masih rawan bocor karena tak disesuaikan dengan teknologi terkini.

Kesenjangan tersebut dinilai memperlambat penerapan prinsip security by design (keamanan menjadi bagian inti proses desain dan pengembangan sistem) dan privacy compliance (kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi) di dalam bisnis asuransi Tanah Air.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2024, ketergantungan tinggi terhadap sistem digital meningkatkan attack surface (seluruh titik masuk potensial yang dapat dieksploitasi penyerang untuk merusak atau mengakses sistem, data, atau jaringan).

Ancaman siber lainnya adalah kasus pelanggaran data/databreach (insiden keamanan yang melakukan akses ke data personal secara tidak sah oleh pihak lain), khususnya di sektor keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi antara tata kelola data dan ketahanan siber nasional.

Indonesia sendiri memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data maupun penggunaan digitalisasi, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Walaupun sudah ada UU-nya, insiden ancaman siber disebut masih berjalan terus, perangkat hukum masih kurang, sumber daya manusia di bidang terkait masih perlu ditingkatkan, hingga masalah dalam hal infrastruktur hingga pengaplikasiannya.

“Ini semua bukan hanya PR (pekerjaan rumah). Ini perlu menjadi sebuah tanggung jawab yang applicable (berlaku) kepada semua pihak,” ujar Dave.

Per tahun 2025 hingga bulan Oktober, kejahatan siber global diperkirakan memberikan kerugian hingga 10,5 triliun dolar Amerika Serikat (AS), naik 1 triliun dolar AS dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

Serangan siber dianggap semakin kompleks seiring pemanfaatan artificial intelligence (AI), machine learning, dan komputasi kuantum. Pada tahun 2024, insiden ransomware meningkat 81 persen dibandingkan tahun lalu, begitu pula phishing yang naik 58 persen, lalu deepfake meningkat 550 persen sejak 2019 dan diproyeksikan mencapai 8 juta kasus pada tahun ini.

Walaupun AI sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai kebutuhan presentasi hingga komersial, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian karena dipakai untuk menjadi kriminal.

Sebagaimana perubahan zaman dan kemajuan teknologi, bila tak dibarengi dengan peraturan dan pendidikan, maka kemajuan peradaban justru tak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena itu, dia menekankan bahwa pemerintah dan rakyat penting untuk memahami secara detail sehingga bisa menggunakan semua teknolog yang telah diciptakan untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Dave mengungkapkan sejumlah strategi untuk penguatan tata kelola dan kepercayaan publik di industri asuransi.

Pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antar-regulator, industri, lembaga keamanan siber, serta akademisi untuk menjadi kunci membangun ekosistem data yang aman dan terpadu.

Kedua yaitu penguatan SDM dan etika digital melalui pelatihan literasi keamanan, serta membangun infrastruktur teknologi nasional yang berdaulat, termasuk encryption system (sistem enkripsi) dan cloud (komputasi awan) dibuat oleh pihak domestik, agar tak selalu harus bergantung komputasi awan dari Huawei, Amazon, maupun Google.

Strategi selanjutnya ialah peningkatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sejalan sesuai undang-undang. Terakhir yakni kebutuhan adanya perubahan paradigma bahwa data merupakan aset strategis nasional, sumber inovasi, dan menjadi elemen penting untuk mendukung kemajuan ekonomi.

“Tata kelola data yang kuat menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan industri asuransi. Data pribadi tidak hanya menjaga hak individu, tetapi memperkuat reputasi lembaga dan martabat bangsa di ruang digital, serta industri asuransi harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika data,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025