Bisnis.com, JAKARTA — PT Bali Media Telekomunikasi mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh saham perseroan oleh pihak tertentu.

Langkah korporasi tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Direksi Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam pengumuman yang diterbitkan pada 30 Mei 2026, manajemen PT Bali Media Telekomunikasi menyatakan bahwa proses pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Perseroan dengan ini mengumumkan adanya rencana pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan [Rencana Pengambilalihan]," bunyi pengumuman yang dikutip, Sabtu (30/5/2026).

Pengumuman ini pun menjadi bagian dari tahapan awal pelaksanaan aksi korporasi yang berpotensi mengubah struktur kepemilikan perusahaan.

Meski demikian, perseroan belum mengungkapkan identitas calon pengendali baru maupun nilai transaksi yang terkait dengan rencana pengambilalihan tersebut.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, PT Bali Media Telekomunikasi memberikan kesempatan kepada para kreditur untuk menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.

Kreditur yang merasa berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman. Keberatan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Perseroan di kantor yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, saat ini PT Bali Media Telekomunikasi memiliki kepemilikan di PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebesar 24,57% (setara dengan 4.471.264.558 lembar saham).

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara Nomor 133/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun gugatan ini diajukan 4 mahasiswa yaitu Fairuz Najwa Sahara Tanjung, Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Dela Puspita Ainnur Fadillah, dan Muhammad Rizky Fadhillah.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, dalam pertimbangan gugatan yang disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, mahkamah menegaskan bahwa kewajiban negara mengontrol perpindahan atau transfer data pribadi sebagai bagian dari data sovereignty.

“Dengan tujuan melindungi hak privasi subjek data pribadi, memajukan dan menjamin hak atas perlindungan data pribadi di seluruh yurisdiksi, termasuk di luar negeri,” kata Enny.

Selain itu, upaya negara melindungi data pribadi harus dilakukan secara holistik sesuai ketentuan mengenai prinsip pemrosesan data pribadi, klasifikasi data pribadi dan hak subjek data pribadi beserta pengecualiannya. Kemudian, adanya dasar hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban data pribadi dan prosesor data pribadi.

Mahkamah menegaskan cakupan pengaturan tersebut merupakan bagian dari perlindungan dan jaminan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang harus diwujudkan sesuai ketentuan UU No 27/2022.

Mahkamah menjelaskan aturan kerja sama internasional terkait pelindungan data pribadi tidak bisa dibaca hanya dari satu pasal saja. Menurut MK, ketentuan tersebut harus dipahami bersama aturan lain dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Sekadar informasi, para Pemohon mengatakan permohonan ini dilayangkan usai keputusan pemerintah menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat (AS) atau Agreement Between The United States of America and The Republic of Indonesia on Reciprocal Trade.

Perjanjian itu dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asing yang tidak tunduk pada sistem hukum nasional Indonesia karena berkurangnya kontrol negara terhadap data pribadi warganya.

Mereka menguji Pasal 62 ayat (2) UU PDP yang berbunyi “Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.”

Menurut Enny, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Lalu, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP," kata Meutya.

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

Hal ini dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan tersebut. Kendati demikian, Meutya belum bisa memperkirakan kapan target daripada pembentukan Badan atau lembaga PDIP ini bisa rampung.

"Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut," ujarnya.

Lihat video: Polisi Gerebek Penjual Data Pribadi unutk Keperluan Judol, 8 Ditangkap

JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) nya Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Akademisi sekaligus pengamat hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, menilai laporan itu tidak layak dilanjutkan ke proses hukum. Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menilai pengaduan tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya arogansi majikan terhadap mantan pekerjanya.

"Kami melihat perkara majikan melaporkan mantan ART tidak layak dilanjutkan karena penyidik bisa saja dituduh tidak memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, kami meminta penyidik kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) daripada memprosesnya secara pidana," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dosen mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik menegaskan setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dilakukan secara proporsional. Edi juga mengingatkan agar proses hukum tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi lebih tinggi menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang lebih lemah seperti ART.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menegaskan pentingnya pendekatan RJ dalam kasus-kasus serupa. "Pendekatan restorative justice harus tetap di kedepankan agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat kecil. Penyidik kepolisian harus berhati-hati ketika menangani laporan majikan terhadap mantan pembantunya," katanya.

Lihat video: Andre Taulany dan Erin Wartia Akhirnya Sepakat Cerai Secara Damai



Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyoroti penggunaan UU PDP dalam kasus tersebut. Tuduhan terhadap Hera tersebut sangat tidak tepat karena data pribadi dalam UU PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, KK, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik

“Komisi III DPR menilai penggunaan UU PDP dalam perkara Hera mantan ART Erin Wartia tidak tepat,” katanya.

JAKARTA - Kedaulatan data adalah ketahanan nasional. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan fenomena Splinternet, kebijakan penempatan pusat data di luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu dievaluasi.

Founder Sobat Cyber Indonesia (SCI) Al Akbar Rahmadillah memperingatkan membiarkan data rakyat Indonesia tersimpan di yurisdiksi asing tanpa kendali fisik merupakan perjudian besar terhadap ketahanan nasional.

“Namun, asumsi bahwa dunia akan selalu berada dalam kondisi stabil, terbuka, dan bebas dari friksi geopolitik kini semakin sulit dipertahankan karena realitas menunjukkan fragmentasi digital, proteksionisme data, dan rivalitas antarnegara justru menguat, sehingga menempatkan kebijakan fleksibilitas lokasi data dalam PP 71/2019 pada posisi yang perlu dievaluasi ulang dari perspektif kedaulatan data dan ketahanan nasional Indonesia,” kata Akbar, Senin (27/4/2026).

Akbar menyebut salah satu kelemahan fundamental dari penyimpanan data lintas batas adalah ketergantungan pada infrastruktur komunikasi internasional, seperti kabel bawah laut. Dalam kondisi ketegangan geopolitik seperti sekarang ini, jalur-jalur ini menjadi target sabotase yang empuk.

“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di Singapura atau Amerika Serikat, sementara jalur komunikasi fisik terputus, maka seluruh layanan publik dan ekonomi yang bergantung pada data tersebut akan mengalami kelumpuhan total,” ungkapnya.

Di tengah kondisi geopolitik yang terus memanas, kata Akbar, masyarakat sering terjebak dalam diskusi abstrak mengenai privasi, namun melupakan ancaman fisik yang nyata.

Lihat video: Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pusat Data Nasional



“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di server Singapura atau Amerika Serikat, kita sepenuhnya bergantung pada seutas kabel di dasar laut. Dalam skenario konflik atau sabotase, jalur ini adalah target empuk. Begitu kabel terputus, ekonomi digital dan layanan publik kita akan lumpuh total seketika,” ucapnya.

PP 71/2019 awalnya hadir dengan semangat pro-investasi dan efisiensi cloud global. Namun, memasuki 2026, lanskap dunia telah berubah. Data bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan strategis.

"Dunia hari ini tidak lagi hanya terbagi oleh garis batas wilayah, melainkan oleh batas-batas teknologi. Kebijakan pintu terbuka terhadap penyimpanan data di luar negeri kini menghadapi risiko tinggi akibat senjata siber dan embargo informasi yang menjadi alat diplomasi baru," jelasnya.

Data Komdigi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dari 230 juta pengguna internet di Indonesia, lebih dari 90% trafik data dikelola oleh hanya 798 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing seperti Meta, Google, dan TikTok. Ketergantungan masif pada infrastruktur luar negeri ini menciptakan titik lemah yang krusial.

Akbar menyoroti tiga dimensi risiko utama yang dihadapi Indonesia saat ini, pertama, Konflik Yurisdiksi di mana hukum domestik negara tempat server berada seringkali mengesampingkan regulasi Indonesia. Hal ini memungkinkan intelijen asing mengakses data warga negara Indonesia tanpa persetujuan pemerintah kita.

Kedua, ancaman kill switch yakni, jika terjadi ketegangan diplomatik, akses terhadap data masyarakat bisa diputus secara sepihak (sanctions), yang berpotensi melumpuhkan ekonomi digital dan layanan publik dalam semalam. Ketiga, Kerentanan Infrastruktur Fisik: Ketergantungan pada kabel bawah laut internasional membuat Indonesia rentan terhadap sabotase fisik yang dapat memutus nadi informasi nasional.

Akbar merujuk pada langkah Uni Eropa dengan regulasi GDPR-nya sebagai standar emas perlindungan data. "Uni Eropa mewajibkan lokasi penyimpanan data warga mereka berada di wilayah Uni Eropa. Indonesia harus bergerak dari paradigma 'asal bisa diakses' menuju 'kendali fisik sepenuhnya' melalui lokalisasi data," tegasnya lagi.

Sebagai langkah mitigasi, Sobat Cyber Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan. "Kedaulatan bangsa di abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari penguasaan darat, laut, dan udara, tetapi dari kemampuan melindungi wilayah siber. Lokalisasi data bukan berarti menutup diri, melainkan membangun benteng agar ketika badai geopolitik melanda, denyut nadi digital Indonesia tetap berdetak di tanah air sendiri," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menanggapi soal ketentuan transfer data pribadi lintas negara yang tertuang dalam kontrak perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menurut dia, transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern.

Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara. "Perlindungan hak individu adalah kewajiban negara. Kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap data warga Indonesia, di mana pun diproses, tetap terlindungi oleh sistem hukum yang kuat dan dapat ditegakkan," kata Sukamta, Senin (23/2/2026).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembangunan tata kelola data nasional yang kredibel, transparan, berdaya saing global dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Pendekatan yang diperlukan bukan proteksionisme data maupun liberalisasi tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kelancaran arus data untuk pertumbuhan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara.

Oleh karena itu, ia menegaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan dan ditindaklanjuti. "Pertama, Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang Independen. Pembentukan lembaga yang independen dan memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai menjadi prioritas. Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif," ujarnya.

Terkait hal ini, kata dia, pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan oleh UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 58. “Saya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Perpres ini,” tuturnya melanjutkan.

Kedua, Penyusunan Aturan Turunan yang Komprehensif. UU PDP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). PP ini harus memperjelas kriteria negara dengan perlindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, standar kontrak perlindungan data lintas batas.

"Termasuk di dalamnya soal transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PDP Pasal 56 bahwa transfer data lintas negara diperbolehkan sepanjang negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara, atau terdapat jaminan perlindungan yang mengikat, atau ada persetujuan subjek data. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dengan PP," kata dia.

Ketiga, Klasifikasi Data Strategis. Perlu ditetapkan kategori data sensitif strategis (misalnya kesehatan, biometrik, infrastruktur kritikal) yang memerlukan pengamanan tambahan. Keempat, Mekanisme Pengaduan dan Remediasi Lintas Negara.

Warga negara harus memiliki jalur pengaduan yang jelas dan dapat diaskes apabila terjadi penyalahgunaan data di luar negeri. Kelima, Evaluasi Berkala atas Status Adequacy. Pengakuan terhadap suatu negara sebagai “adequate” sebaiknya bersifat dinamis dan dievaluasi secara periodik berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik di negara mitra.

Keenam, Penguatan Infrastruktur Data Domestik. Transfer data lintas negara tidak boleh menghambat pengembangan pusat data nasional dan industri cloud domestik. Keduanya harus berjalan paralel.

“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi keamanan siber sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengingatkan adanya risiko dalam mekanisme transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ardi menilai ART secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut mensyaratkan agar transfer data lintas batas hanya dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

“Di atas kertas, hal ini tampak ideal. Namun, pengakuan terhadap perlindungan data AS dalam ART lebih didasarkan pada hasil negosiasi dagang daripada evaluasi substantif atas sistem perlindungan data yang berlaku di sana,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Faktanya, lanjut Ardi, Amerika Serikat belum memiliki kerangka perlindungan data komprehensif setara General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Sistem hukum di AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI.

“Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi yang sangat nyata,” tegasnya.

Tembok birokrasi hukum tidak dipungkiri menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data lintas batas. Ketika terjadi kejahatan siber atau pelanggaran terhadap data WNI yang disimpan di server AS, proses penegakan hukum sering kali berlarut-larut dan tidak efektif.

Dia menilai sanksi yang diberikan selama ini pun tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam melindungi data pribadi mereka.

Krisis ketidakpercayaan ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi reputasi pemerintah, sekaligus memperlemah kedaulatan digital Indonesia. Banyak pelanggaran yang terjadi, namun pelaku tidak pernah benar-benar diproses secara hukum.

“Akibatnya, data pribadi masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran eksploitasi dan penyalahgunaan,” jelasnya.

Sepanjang 2025, sejumlah kasus kebocoran data di Indonesia dan AS menjadi sorotan. Data kesehatan, perilaku digital, hingga informasi finansial menjadi sasaran peretasan. Bahkan, data yang telah dianonimkan dinilai masih berpotensi diidentifikasi kembali melalui kombinasi metadata dan teknologi analitik yang semakin canggih.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa data pribadi telah berubah menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, dan media sosial memiliki akses luas terhadap data pengguna.

“Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan menjadi objek eksploitasi, baik secara legal maupun ilegal,” sebut Ardi.

Ardi menekankan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi nasional di era ekonomi berbasis data. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif melalui pengawasan transparan, penegakan hukum tegas, serta kerja sama internasional yang konkret dalam penanganan kejahatan siber.

“Tanpa langkah nyata, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam drama eksploitasi data pribadi di era digital ini,” tuturnya.

JAKARTA - Buku Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Nasional dan Global yang ditulis Mika Isac Kriyasa, Partner Dentons HPRP, diluncurkan pada Rabu (11/2/2026). Peluncuran buku tersebut disambut positif pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta ahli PDP Indonesia.

"Saya mengapresiasi Mika yang menulis buku ini, di era di mana semua orang bisa mengetahui dari Chat GPT. Karena menulis itu cara kita mengabadikan pengetahuan dan pengalaman. Tapi Chat GPT hanya bisa tampilkan pengetahuan, tidak bisa tampilkan pengalaman yang belum ditulis," ujar Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komdigi Teguh Arifiyadi dalam acara yang digelar di Kantor Dentons HPRP, Jakarta.

Teguh mengatakan, bagi publik yang baru mempelajari PDP, pengalaman empirik yang ditulis oleh Mika dalam buku ini bisa memberikan fondasi penting bagaimana memahami PDP dengan cara yang sederhana.

"Isi buku ini menggambarkan karakter dasar bagaimana memahami sebuah undang-undang dari multiperspektif regulasi. Buku ini juga menggambarkan filosofi dasar bagaimana kita belajar PDP (Pelindungan Data Pribadi) yang luas dan dalam sekali," kata Teguh.

Apresiasi yang sama atas peluncuran buku yang ditulis Mika Isac Kriyasa beserta Andre Rahadian sebagai pengawas dan Maharani Athina Nelwan serta Cattelya Nabila Mediarman sebagai pemeriksa ini, juga diungkapkan Satriyo Wibowo, IAPP Expert - Asia Advisory Board member dari Indonesia Cyber Law Community.

"Buku ini luar biasa, bermanfaat sebagai pengetahuan dasar PDP, historinya, kontekstualnya, didesain berdasarkan GDPR dan menjelaskan perbedaannya. Saya suka sekali dengan bagian analogi yang tersaji di buku ini. Karena analogi jadi jembatan orang awam membaca kontekstual hukum ," ujar Satriyo.

Dia menambahkan, buku ini sangat bermanfaat, termasuk bagi mahasiswa yang sedang memasuki tahap akhir perkuliahan. "Karena dari sini mereka bisa mendapatkan ide-ide tugas akhir, serta memahami konsep PDP dengan mudah," katanya.

Mika Isac Kriyasa yang didampingi Andre Rahadian (Partner Dentons HPRP) dalam sambutannya di acara peluncuran, mengatakan bahwa dirinya berusaha agar istilah-istilah rumit PDP di buku ini bisa mudah dipahami oleh orang-orang yang belum pernah membaca atau mempelajarinya.

"Sebagai lawyer hingga partner Dentons HPRP, kami punya pengalaman praktik yang banyak dan diwajibkan menulis. Ini bisa dijadikan masukan untuk klien, tapi juga berkontribusi buat bangsa dan negara RI, serta sektor di mana kami melakukan kegiatan," ujar Mika.

Andre Rahadian menambahkan, "Ini merupakan kontribusi awal kami, untuk memperlihatkan keberadaan kami di industri hukum Indonesia, pemahaman kami mengenai undang-undang di Indonesia berlaku dan bagaimana dilaksanakan."

Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan.

Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

“Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

“Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

“Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

“Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

“Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

“Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

“Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

“Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

Research and Education Center for Humanitarian Transparency Law

SAAT data pribadi — termasuk data kesehatan, identitas resmi (NIK), riwayat medis, hingga kontak personal — milik ratusan juta warga Indonesia dilaporkan bocor dan diperjualbelikan secara bebas di pasar gelap digital (dark web), negara tampak terperangah dan gagal bertindak. Insiden kebocoran data yang dikelola lembaga pemerintah, badan usaha digital, dan penyelenggara layanan publik terjadi berulang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang sebanding.

Implikasinya, privasi warga seolah kehilangan nilai, arah, dan perlindungan nyata. Kebocoran data di lembaga negara seperti Dukcapil, Ditjen Imigrasi, KPU, hingga sistem e-HAC Kemkes menjadi bukti bahwa problem keamanan digital bukan hanya kesalahan teknis sektor privat, melainkan kegagalan struktural tata kelola negara dalam menjaga hak fundamental warga.

Latar sejarah kelam inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)—bukan bermula dari kemewahan diskursus akademik atau kejeniusan legislasi, melainkan dari tekanan publik dan kegentingan nasional yang mendesak. Indonesia tertinggal lebih dari satu dekade dibanding yurisdiksi lain yang telah menerapkan standar ketat seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.

Ruang digital nasional selama ini dibiarkan tanpa regulasi memadai, menjadikan warga sebagai objek eksploitasi data secara sistematis, baik oleh korporasi maupun entitas negara. Oleh karena itu, UU PDP menjadi tonggak sejarah baru yang secara eksplisit mengakui privasi sebagai hak asasi manusia fundamental dan data sebagai aset strategis kedaulatan digital.

Efektivitas Hukum: Transisi dari Insiden Menuju Pelanggaran

UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan menetapkan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian infrastruktur dan tata kelola sistem, sehingga berlaku efektif penuh pada 17 Oktober 2024. Sejak tanggal tersebut, setiap insiden kebocoran atau pemrosesan data secara ilegal tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan teknis semata, melainkan telah dikonstitusikan sebagai pelanggaran hukum dengan konsekuensi pidana dan perdata yang mengikat. Era toleransi dan impunitas telah berakhir. Era akuntabilitas sistemik dimulai.

UU ITE (UU 11/2008 jo UU 19/2016) sebenarnya sudah lebih dulu mengatur sejumlah norma yang relevan terkait akses ilegal, intersepsi, manipulasi data elektronik, dan distribusi data pribadi tanpa hak. Namun, UU ITE tidak memberikan definisi komprehensif soal “data pribadi”, tidak mengatur hak subjek data, dan tidak menyediakan mekanisme ganti rugi langsung.

Karena itu, UU ITE hanya menjadi penal umbrella (payung pidana), sedangkan UU PDP menjadi lex specialis yang mengisi kekosongan ruang perlindungan warga. Sejak 2024, kedua UU ini bergerak sinergis: UU PDP mengatur proses, UU ITE mengatur penyalahgunaan dan perbuatan melawan hukumnya.

UU PDP memuat empat tujuan utama yang menjadi penentu orientasi peradaban digital Indonesia. Pertama, menjamin kedaulatan individu atas kendali data pribadinya. Kedua, memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas seluruh aktivitas pemrosesan data. Ketiga, mendorong ekosistem pengelolaan data yang etis dan berkeadilan. Keempat, menjaga kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam arsitektur digital.

Di tengah dominasi kecerdasan buatan dan algoritma, data adalah manifestasi identitas dan kekuasaan. Tanpa pengendalian terhadap data pribadi, individu berisiko direduksi menjadi objek komodifikasi algoritmik.

Korelasi UU ITE dalam Fondasi Normatif

UU ITE mempertegas orientasi ini melalui Pasal 26 yang mengakui perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Pasal tersebut juga mengatur bahwa setiap pihak dilarang menggunakan, memanfaatkan, atau mengubah data seseorang tanpa izin. Dengan hadirnya UU PDP, Pasal 26 UU ITE mendapatkan instrumen implementatif yang jauh lebih kuat, terukur, dan dapat dieksekusi secara hukum.

UU PDP mentransformasi status subjek data dari objek pasif menjadi entitas yang berdaulat, dengan rincian hak dan kewajiban sebagai berikut. Pertama, hak subjek data meliputi hak memperoleh informasi, hak perbaikan, hak penghapusan (right to be forgotten), hak menolak profiling, dan hak menarik kembali persetujuan (consent).

Kedua, kewajiban pengendali data adalah meminta persetujuan eksplisit, menjaga keamanan sistem, dan melaporkan insiden kebocoran maksimal dalam 3 × 24 jam.

Korelasi UU ITE terhadap Perubahan Paradigma

UU ITE sebelumnya hanya menyediakan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) pada Pasal 26 ayat (3)–(5). UU PDP memperluas dan memperdalam hak ini, sehingga penghapusan data menjadi kewajiban hukum yang konkret, tidak lagi sekadar norma umum yang sulit dieksekusi. UU PDP juga menutup celah abu-abu yang tidak terjangkau oleh UU ITE, seperti pemrosesan data sensitif, profiling berbasis data, dan pemindahan data lintas batas.

UU PDP menetapkan sanksi keras bagi pelanggaran. Sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar bagi pelaku yang mengungkapkan atau memperjualbelikan data tanpa hak. Sanksi perdata dan administratif, gugatan ganti rugi oleh subjek data, denda administratif hingga 2% pendapatan tahunan (revenue) korporasi, serta pembekuan kegiatan usaha. Kerangka ini menegaskan prinsip sekaligus fungsi deterrent effect dan pemulihan hak korban.

UU ITE melalui Pasal 30–32 memberikan dasar kriminalisasi terhadap akses ilegal, penyadapan,

pencurian data, manipulasi, perusakan data elektronik, distribusi data pribadi.

Dalam konteks penegakan, Pasal 45 UU ITE memperkuat sanksi pidana UU PDP, sehingga rezim hukumnya menjadi terpadu: UU ITE menghukum perilaku kejahatannya, UU PDP menghukum pelanggaran terhadap sistem pemrosesan datanya.

Kasus-kasus kebocoran data masif seperti BPJS Kesehatan (279 juta data) dan Tokopedia (91 juta akun) membuktikan bahwa kerangka hukum saat itu tidak memadai untuk melindungi publik dan memproses pelaku secara adil. Kedua kasus memperlihatkan lemahnya standar keamanan digital nasional dan ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Lebih ironis lagi, ketika lembaga pemerintah seperti Kemendagri, KPU, dan Ditjen Imigrasi menjadi sumber kebocoran, publik tidak memperoleh pemulihan maupun kejelasan akuntabilitas. Di sinilah urgensi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Data Pribadi menjadi vital—sebagai mekanisme penyelesaian sengketa cepat, independen, dan berbasis keadilan korban sebagaimana diperintahkan UU PDP.

Setelah UU PDP efektif, yurisprudensi seperti Putusan PN Karanganyar No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg menunjukkan babak baru penegakan hukum. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa pelanggaran data bukan lagi peristiwa teknis, melainkan tindak pidana yang dapat dihukum.

Namun, putusan tersebut sekaligus mengungkap tantangan serius: rendahnya literasi aparat, ketiadaan pedoman teknis yang kuat, dan belum terujinya pertanggungjawaban korporasi raksasa dalam kasus pelanggaran data. Masa depan penegakan UU PDP akan sangat ditentukan oleh konsistensi yurisprudensi berikutnya dan keberanian menangani pelaku skala besar.

Korelasi UU ITE di Ranah Yurisprudensi

Sebelum UU PDP efektif, hampir seluruh penindakan kasus kebocoran data bertumpu pada Pasal 30–32 UU ITE. Namun, putusan-putusan tersebut minim menyentuh tanggung jawab korporasi selaku pengendali data. Dengan kehadiran UU PDP, hakim kini memiliki dua instrumen sekaligus: UU ITE untuk memproses pelaku teknis, UU PDP untuk memproses korporasi dan pengendali data secara struktural. Inilah fondasi yurisprudensi yang sebelumnya hilang.

UU PDP berkedudukan sebagai lex specialis yang secara teknis mengatur pemrosesan data dan hak subjek data, sekaligus melengkapi KUHP yang mengatur tindak pidana umum dalam kejahatan digital. Sinergi ini memperkuat keamanan siber nasional dan menegaskan bahwa pelanggaran privasi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap martabat warga negara.

UU ITE berfungsi sebagai jembatan antara tindak pidana digital dalam KUHP dan tindak pelanggaran pemrosesan data dalam UU PDP. Dengan demikian, struktur penegakannya menjadi tiga lapis. Pertama, UU PDP --pelanggaran pemrosesan dan tanggung jawab pengendali data. Kedua, UU ITE --kejahatan digital, akses ilegal, distribusi data. Ketiga, KUHP --tindak pidana umum yang relevan. Sinergi tiga lapis ini mempertegas bahwa hukum siber Indonesia tidak lagi bergerak dalam ruang vakum normatif.

UU PDP adalah janji konstitusional negara, tetapi hanya memiliki daya paksa melalui keberanian penegakan hukum. Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa regulasi kerap dilemahkan oleh praktik di lapangan. Pertanyaan esensial pun muncul . Apakah negara memiliki kemauan politik untuk menindak tegas pelanggar data terbesar — bahkan jika pelakunya adalah lembaga negara atau korporasi multinasional?

Urgensi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Data Pribadi sebagai amanat UU PDP menjadi indikator paling konkret apakah negara sungguh-sungguh melindungi warga atau sekadar membiarkan hukum menjadi dekorasi normatif. Tanpa lembaga independen ini, hak ganti rugi korban hanyalah ilusi dan penegakan UU PDP akan ompong secara struktural. Dan sayang nya hingga saat ini, Badan tersebut belum ada tanda-tanda akan dibentuk.

Sejak 17 Oktober 2024, tidak ada lagi ruang bagi kelalaian untuk berlindung di balik justifikasi kesalahan teknis. Privasi warga adalah batas kedaulatan yang tidak boleh dilanggar. Indonesia sedang memasuki persimpangan jalan: menjadi negara yang berdaulat digital atau tetap menjadi entitas yang terkolonisasi oleh kekuasaan data global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Parasurama Pamungkas menilai, peninggalan dan perekaman identitas seperti KTP sebagai jaminan seseorang masuk ke sebuah gedung merupakan tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran.

Seperti dialami banyak orang, gedung perkantoran dan fasilitas publik menerapkan aturan ketat bagi tamu, mulai dari meninggalkan KTP di resepsionis hingga wajib selfie sebelum masuk. Banyak pengelola gedung meminta data yang tidak relevan dengan kebutuhan keamanan.

Tidak sedikit pula yang menyimpan foto wajah hingga salinan KTP tanpa standar keamanan yang jelas yang dalam konteks UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tindakan seperti ini dapat mengarah pada pelanggaran. Masalah bertambah rumit karena hingga kini pemerintah belum membentuk badan pengawas pelindungan data pribadi seperti yang diperintahkan UU PDP.

"Nah, pengumpulan data pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan aktivitas yang kita lakukan, seperti masuk tower, kemudian daftar akun, itu merupakan sebenarnya ketidakpatuhan pengontrolan terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi," kata Parasurama kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Ia menjelaskan, itu bisa menjadi "pelanggaran" karena ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi, semisal tujuan pengumpulan data itu harus terbatas dan relevan. Selain itu pengendali data juga tidak memenuhi unsur keabsahan, sebab data pribadi yang dikumpulkan tidak relevan dan untuk tujuan lain.

Indonesia telah memiliki aturan privasi lewat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sejak 2022. Aturan ini mengatur dengan ketat hak warga RI sebagai pemilik data pribadi serta menetapkan ancaman sanksi bagi perusahaan serta institusi pemerintah yang lalai melindungi data pribadi.

Walau begitu, pelaksanaan UU ini masih tersendat karena pemerintah belum mendirikan badan pengawas pelindungan data pribadi seperti perintah UU. Badan pengawas tersebut seharusnya berdiri 1 tahun sejak UU diterbitkan yang jatuh pada 17 Oktober 2024.

"Kemudian menggunakannya untuk tujuan lain, dan dia juga kehilangan dasar hukumnya untuk melanjutkan atau memproses data-data yang tidak relevan tadi," ujarnya.

Parasurama bilang, pihak pengelola gedung seharusnya bisa mencari cara selain mengumpulkan KTP atau pemindaian wajah, dalam hal ini cara yang tidak berisiko untuk masyarakat. Termasuk menyediakan opsi agar tidak membatasi aktivitas masyarakat untuk mengakses tempat tersebut.

Ia juga menegaskan privasi harusnya bisa diberikan secara default dan by design. Pelindungan atas privasi juga harus dilakukan oleh pengelola area-area terbatas, termasuk untuk gedung.

"Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran data, perlindungan data pribadi. Karena ini sama hal dengan platform digital ya, bagaimana kita bisa menikmati platform yang tidak ada ads dengan membayar misalnya gitu," jelas ia.

Terpisah, Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan, foto selfie dan KTP bukan alat identifikasi yang diakui menurut Dukcapil. Berkait keamanannya, Alfons bilang, ini juga bergantung pada pengelolaan datanya, yakni cara mereka menyimpan data, apakah sudah aman atau tidak.

"Lalu apakah itu aman atau tidak ya tergantung lah pengelola datanya, bagaimana dia menyimpan data itu. Kalau dia tidak menyimpan dengan aman ya kalau data bocor ya selesai juga," kata Alfons.

"Yang tidak selesai juga akan bocor datanya gitu loh. Beserta fotonya, mukanya, selfienya, yang tinggal dikerjain pakai AI kan, dipermak lagi," ujarnya menambahkan.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") raih Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 yang dikeluarkan oleh CBQA Global Indonesia selaku badan sertifikasi.

Sertifikasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Direktur PT Defender Nusa Semesta Toto A Atmojo dan Direktur CBQA Global Indonesia Anwar Siregar kepada Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib, Wakil Direktur Utama Bank Mega Indivara Erni dan Direktur IT Bank Mega YB. Hariantono yang bertempat di Menara Bank Mega - Jakarta.

Acara tersebut disaksikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega.

Dengan diraihnya Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019, mencerminkan komitmen Bank Mega untuk senantiasa menjaga keamanan informasi dan privasi para nasabahnya, serta berhasil memenuhi peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Peraturan Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

ISO 27001:2022 sendiri merupakan standar internasional yang memberikan pedoman dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Standar ini menggunakan pendekatan kontrol yang sistematis untuk membantu organisasi dalam melindungi dan mengelola semua aset teknologi informasi.

Selain itu ISO 27701:2019 merupakan ekstensi dari ISO 27001 yang memiliki fokus secara spesifik pada perlindungan data pribadi untuk membantu organisasi dalam mematuhi regulasi privasi dan mengelola risiko terkait data pribadi dengan lebih baik.

"Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 yang diterima oleh Bank Mega menunjukkan kompetensi dan kesiapan yang dimiliki Bank Mega dalam mengelola informasi dan data pribadi nasabah yang menjadi asset penting dan berharga bagi perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Manajamen Informasi Privasi yang diakui secara internasional", terang Direkur Operations & Information Technology Bank Mega Y.B. Hariantono.

Bank Mega menggandeng PT Defender Nusa Semesta, yakni perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber sebagai konsultan untuk melakukan pendampingan dalam proses implementasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega yang dilakukan mulai Juni 2025.

Proses sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019, diawali dengan memberikan awareness mengenai keamanan informasi kepada internal Bank Mega yang dilanjutkan dengan melakukan proses Gap Assessment.

Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019. Di akhir proses, Bank Mega melakukan Management Review untuk memastikan kesiapan pemenuhan ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 di Bank Mega. Sertifikasi ISO 27001:2022 dan ISO 27701:2019 tersebut diumumkan pada Agustus 2025 oleh CBQA Global Indonesia sebagai lembaga sertifikasi terakreditasi.