Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 telah memvonis empat prajurit TNI dengan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto membacakan amar putusan tersebut. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, dengan Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

"Terdakwa Satu: pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan," ujar Ferdian.

Selanjutnya, Lettu Budhi Hariyanto Widhi dihukum pidana 2,5 tahun, Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka dihukum 1,5 tahun penjara.

Dari empat terdakwa tersebut, hanya Serda Edi dan Lettu Budhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer," pungkasnya.

Adapun, tuntutan terhadap keempat terdakwa lebih bervariasi dibandingkan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras terhadap Andrie Yunus disebut karena dendam pribadi akibat kesal atas kritik yang dinilai menginjak-injak institusi TNI.

Salah satunya adalah tindakan Andrie yang menerobos rapat tertutup Komisi I DPR RI saat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 15 April 2025 sebagai bentuk kritik.

Selain itu, langkah Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI melakukan intimidasi dan teror terhadap kantor KontraS, hingga gencar menyuarakan narasi anti-militerisme juga disebut menjadi motif penyiraman tersebut.

Adapun penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Saat itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat terdakwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara. Tuntutan dibacakan oditur militer pada Rabu (3/6/2026) di Pengadilan Milter II-08 Jakarta.

Keempat terdakwa, yakni terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

"Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata oditur.

Oditur kemudian menyampaikan tuntutan kepada empat terdakwa, yakni 2 tahun dan 6 bulan, di mana semua dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Oditur turut menjelaskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI; perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI; perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban.

"Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan; para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ucap oditur.

Setelah sidang tuntutan, agenda selanjutnya adalah sidang pleidoi pada hari Kamis, 4 Juni 2026.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen TNI membantu pemberantasan begal di wilayah Polda Metro Jaya membuka kembali perdebatan mengenai batas pelibatan militer dalam urusan keamanan sipil.

Di balik dukungan tersebut, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum, mekanisme perbantuan, hingga dampaknya terhadap profesionalisme militer.

Komitmen tersebut disampaikan Kodam Jaya saat Polda Metro Jaya merilis hasil penindakan tim pemburu begal sepanjang 1—22 Mei 2026. Tim khusus itu dibentuk kepolisian untuk menekan kejahatan jalanan yang belakangan marak terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Selama periode tersebut, polisi membekuk 173 pelaku berdasarkan 1.283 laporan terkait berbagai tindak pencurian dan kejahatan jalanan.

Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam), Letkol Arh Noor Iskak mengatakan pihaknya siap mengerahkan prajurit untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersama kepolisian. Menurutnya, upaya menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, TNI juga terlibat dalam patroli gabungan bersama kepolisian mulai dari tingkat Koramil-Polsek hingga Kodam-Polda. Bahkan, Kodam Jaya berencana melibatkan batalyon tempur untuk mendukung kegiatan patroli tersebut.

"Kami memandang bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga kehadiran aparat di tengah masyarakat bisa memberikan rasa aman sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat," ujar Noor di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Namun demikian, keterlibatan TNI dalam penanganan kejahatan sipil memunculkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai penanganan kriminalitas jalanan seharusnya tetap menjadi ranah utama kepolisian tanpa perlu melibatkan militer.

Tak Langgar Prosedur

Menanggapi polemik tersebut, Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan pelibatan prajurit dalam membantu tugas kepolisian menjaga Kamtibmas tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menurut Nas, perbantuan tersebut diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam skema itu, TNI dapat membantu kepolisian atas permintaan resmi Polri.

"Terkait pelibatan TNI dalam hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 tentang TNI, dalam tugas OMSP disebutkan membantu tugas kepolisian dalam menegakkan Kamtibmas, atas permintaan kepolisian yang disebut sebagai tugas Perbantuan," ujar Nas kepada Bisnis, dikutip Minggu (31/5/2026).

Senada, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut pelibatan prajurit bertujuan menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif.

Menurut Rico, keterlibatan TNI sebatas memberikan dukungan kepada kepolisian melalui penguatan kewilayahan dan koordinasi antarlembaga, dengan tetap mengacu pada tugas serta kewenangan masing-masing institusi.

"Yang dilakukan lebih kepada dukungan kewilayahan dan penguatan rasa aman masyarakat melalui koordinasi yang baik dengan Polri, dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tutur Rico kepada Bisnis, dikutip Minggu (31/5/2026).

Pandangan Pengamat Militer

Di sisi lain, Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai pelibatan TNI dalam membantu kepolisian memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan OMSP dalam UU TNI.

Meski demikian, dia menekankan mekanisme perbantuan harus diatur secara formal, jelas, dan lebih rigid agar tidak menimbulkan perluasan tugas di luar mandat yang ditetapkan.

"Sehingga tidak meluas dan seharusnya ada keputusan politik atau perintah dari presiden/menteri sebagai pimpinan politik," ujar Beni saat dihubungi, Sabtu (30/5/2026).

Beni juga mengingatkan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman eksternal. Karena itu, militer secara normatif harus tetap berfokus pada fungsi pertahanan dan kesiapan tempur.

"Ketika TNI disibukkan untuk urusan-urusan sipil yang bisa ditangani kementerian/lembaga terkait maka tidak perlu ikut terlibat terlalu banyak dalam urusan-urusan non-militer. Sehingga keterlibatan TNI terlalu sering di luar tugas pokoknya akan menurunkan profesionalisme militer," imbuhnya.

Selain persoalan profesionalisme, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dalam pelibatan militer pada urusan sipil. Namun, menurutnya risiko tersebut dapat diminimalkan apabila aturan dan mekanisme perbantuan dirumuskan secara jelas.

"Selain itu, ada kemungkinan dan potensi pelanggaran HAM bisa saja terjadi, namun dapat dihindari jika aturan pelibatan jelas dan tidak menimbulkan celah bagi potensi pelanggaran hukum atau prosedur lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang tuntutan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus resmi ditunda usai kubu oditur maupun pengacara empat prajurit TNI mengajukan saksi tambahan.

Sejatinya, agenda penuntutan Andrie Yunus bakal digelar hari ini di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Namun, menjelang persidangan, oditur telah menghadirkan saksi ahli medis atau dokter dari RSCM.

Setelah ahli diperiksa, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian bertanya kepada oditur maupun pengacara soal pengajuan saksi tambahan. Dari sisi oditur menyatakan tidak akan membawa saksi tambahan.

Di lain sisi, dari kubu pengacara ingin mengajukan saksi tambahan dari ahli pidana. Agenda pemeriksaan saksi ahli pidana ini bakal berlangsung pada sidang selanjutnya pada (2/7/2026).

"Kami mohon dalam persidangan ini kami juga dari tim penasehat hukum agar diberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli pidana dalam menentukan perkara ini sebaik mungkin," ujar pengacara.

Setelah berdiskusi panjang terkait agenda dan peraturan sidang. Hakim pun menawarkan agar saksi ahli dari pengacara bisa dihadirkan pada Selasa (2/7/2026). Keesokan harinya, sidang tuntutan bisa digelar.

"Saya tawarkan ini. Saya tawarkan ya. Selasa tanggal 2 ahli. Rabu tanggal 3 tuntutan. Kamis tanggal 4 langsung jawaban tuntutan. Bisa tidak?" tanya hakim.

Setelah itu, baik dari sisi oditur militer maupun hakim telah sepakat dengan agenda sidang yang ditawarkan oleh hakim.

Sekadar informasi, motif keempat terdakwa menyiram air keras Andrie Yunus lantaran dendam pribadi karena kesal atas kritik yang dinilai menginjak-nginjak institusi TNI.

Salah satunya tindakan Andrie yang menerobos ke rapat tertutup Komisi I DPR RI saat membahas revisi UU TNI sebagai bentuk kritik di Hotel Fairmont Jakarta pada (15/4/2025).

Selain itu, tindakan Andrie Yunus bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuding TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, hingga gencar membuat narasi anti militerisme juga menjadi motif penyiraman.

Adapun, penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kala itu, Andrie baru menyelesaikan kegiatan siaran podcast di Kantor YLBHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan penganiayaan berupa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/5/2026).

Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), dan Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sidang akan berfokus pada pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer.

“Benar, sidang akan digelar pada 20 Mei 2026 dengan agenda tuntutan dari Oditur Militer,” ujar Endah, Rabu (20/5/2026).

Endah juga mengimbau seluruh pihak untuk terus mengawal jalannya proses persidangan secara objektif tanpa menggiring opini yang dapat memengaruhi independensi pengadilan.

“Proses persidangan masih berlangsung. Mari kita ikuti dan bersama-sama mengawal prosesnya tanpa membangun kesan di masyarakat bahwa ada hal-hal yang dapat mengganggu independensi pengadilan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, motif penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diduga dipicu oleh dendam pribadi para terdakwa yang merasa tersinggung atas kritik yang dinilai merendahkan institusi TNI.

Salah satu peristiwa yang disebut menjadi latar belakang adalah aksi Andrie yang menerobos rapat tertutup Komisi I DPR RI saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 15 April 2025 sebagai bentuk kritik.

Selain itu, aktivitas Andrie bersama KontraS yang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), serta tudingan terkait dugaan intimidasi dan teror terhadap kantor KontraS, juga disebut menjadi bagian dari motif penyiraman.

Adapun insiden penyiraman air keras terhadap Andrie terjadi di Jalan Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Saat itu, Andrie diketahui baru saja menyelesaikan kegiatan siaran podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana teror terhadap Andrie Yunus mengungkapkan fakta berupa alasan empat terdakwa melakukan penyiraman air keras ke aktivis KontraS itu.

Para terdakwa kesal dengan Andrie Yunus karena melakukan protes Revisi Undang-Undang Militer di Hotel Fairmont. Mereka menganggap tindakan Andrie Yunus telah melecehkan TNI.

"Dengan kejadian tersebut para Terdakwa menilai Saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI," kata Oditur di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026).

Oditur menjelaskan, Andrie bersama KontraS pernah menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi dan menuduh Andrie telah melakukan intimidasi kepada TNI karena TNI dianggap menjadi dalang teror di Kantor KontraS, serta aktor kerusuhan akhir bulan Agustus 2025.

Kemudian, Andrie vokal melancarkan narasi anti militerisme sehingga semua hal tersebut membuat para terdakwa kesal.

Adapun keempat terdakwa, yaitu Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Kekesalan itu membuat Terdakwa I ingin memukul Andrie untuk memberikan efek jera. Namun, Terdakwa II yang kala itu bersama dengan Terdakwa I dan III mengatakan tidak perlu memukul, tetapi disiram menggunakan cairan pembersih karat

"Terdakwa-1 berkata ingin memukul Sdr. Andrie Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera, akan tetapi Terdakwa-2 berkata 'jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat', Terdakwa-1 berkata 'saya saja yang menyiram', mendengar ide Terdakwa-2 tersebut Terdakwa-3 setuju dan berkata, 'kalau begitu kita kerjakan bersama-sama'," jelas Oditur.

Terdakwa I kemudian mencari informasi kegiatan Andrie Yunus melalui google. Setelah menghimpun informasi, pada 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa melancarkan aksinya.

Sebelum itu, Terdakwa II berhenti di parkiran mobil Ambulance Dekes Bais TNI untuk mengambil accu bekas dan pembersih karat.

"Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa II mengambil accu bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang Terdakwa II bawa dari kamar, selanjutnya Terdakwa II membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam," ungkap Oditur.

Dalam sidang, mereka didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Berangkat dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus , anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI. Revisi ini untuk mengatur ulang menyangkut peradilan militer.

Usulan ini disampaikannya menanggapi sikap Kontras dan koalisi masyarakat sipil lainnya yang mendesak agar kasus Andrie Yunus ini bisa disidangkan di peradilan umum. TB Hasanuddin awalnya menyampaikan kembali bahwa selama belum ada perubahan dalam UU TNI, maka suka tidak suka, semua yang menyangkut perbuatan hukum prajurit aktif TNI baik semimiliter, militer, maupun sipil, tetap dilakukan di pengadilan militer.

"Ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari Undang-Undang TNI ini, khususnya peradilan militer," kata TB Hasanuddin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, revisi undang-undang ini akan mengatur ulang terkait prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya bisa dilakukan di pengadilan sipil. Namun, untuk urusan-urusan militer, tetap akan disidangkan di pengadilan militer.

"Tapi sekarang ini ya bagaimana? Ya selama undang-undangnya belum diubah ya kita harus taat asas mengikuti peradilan militer," ujarnya.

Menurutnya, perubahan terhadap aturan terkait peradilan militer lewat revisi UU TNI ini bisa saja dilakukan, meskipun sebelumnya rencana revisi ini mengundang penolakan dari masyarakat. "Kalau menurut hemat saya harus ada tekanan, harus ada pengertian dari semua pihaklah, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sah disidangkan di peradilan militer. Hal yang menguatkan perkara ini diadili di pengadilan militer, di antaranya karena tersangka merupakan prajurit TNI.

"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran, salurannya salah. Sekarang saluran yang saat ini berlaku yang legitimate adalah peradilan militer, karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari kepangkatan masuk semua di peradilan militer," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia meyakini, bila perkara ini diadili melalui pengadilan umum, proses hukumnya tidak berjalan. Bahkan, berkas perkaranya akan ditolak pengadilan negeri.

"Kalau di peradilan sipil malah enggak masuk, malah salah nanti, proses hukum tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri, karena saat ini aturannya menyatakan secara legitimate yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bukanlah Peraturan Presiden (Perpres), melainkan masih berupa Surat Presiden (Surpres).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait draf aturan yang ramai diperbincangkan publik.

“Surpres. Bukan Perpres. Baru Surpres itu,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan Surpres tersebut bersifat formal sebagai dasar untuk memulai pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan keputusan final yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah kebijakan tersebut sudah bersifat final, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan tetap terkait pengaturan tersebut.

Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum substansi kebijakan benar-benar dibahas dan diputuskan. Menurut Prasetyo, suatu aturan harus dipahami dalam konteks penerapannya yang terbatas dan situasional.

“Kenapa cara berpikir kita itu selalu ‘waduh nanti akan begini’? Substansinya itu. Pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” jelasnya.

Prasetyo kemudian mencontohkan polemik serupa yang sempat muncul dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia menyebut banyak kekhawatiran publik tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat pengaturan yang sebenarnya.

“Misalnya tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru itu justru menjadi delik aduan. Artinya, kalau kepala negara atau pejabat terkait tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ujarnya.

Pemerintah memastikan pembahasan terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme masih akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, konstitusi, dan kepentingan publik.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru lebih baik karena mencegah pelaporan berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung.

“Daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil di Indonesia kompak menggugat UU Tentara Negara Indonesia (TNI), karena berpotensi melemahkan hak asasi manusia.

Kelompok masyarakat menilai bahwa peran ganda yang dimiliki militer, bahkan bisa masuk ke ranah teknologi, hingga keamanan teknologi dan keamanan siber, membahayakan kebebasan berpendapatan, terutama ketika ada masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di media sosial. Kondisi ini juga bisa menimbulkan pemerintahan yang antikritik dan pelanggaran HAM dalam menyampaikan pendapat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Selasa (04/11/2025) siang, bersama perwakilan masyarakat sipil.

Permohonan perkara yang diajukan oleh Mochamad Adli Wafi melalui Kuasa Hukum Daniel Winarta, dengan nomor perkara 197/PUU-XXIII/2025 memperkarakan UU TNI terbaru karena dinilai tidak sesuai dengan Konstitusi UUD 1945, serta berpotensi melemahkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan semangat reformasi di bidang keamanan.

Menurut pemohon, UU TNI yang menjadi isu hangat di awal tahun 2025 dinilai bermasalah pada empat aspek utama, yakni tugas pokok TNI, hubungan sipil-militer, usia pensiun perwira tinggi TNI, dan akuntabilitas pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI.

Sidang terbuka yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan didampingi Ridwan Mansyur beserta Arsul Sani turut dihadiri oleh para prinsipal Annisa Yuda dari Perkumpulan Imparsial, Bayu Wardana dari Aliansi Jurnalis Indonesia, Mochamad Adli Wafi, dan Ikhsan Yosarie.

Empat Pokok Perkara dalam UU TNI terbaru:

1. Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Para pemohon menilai, dalam UU TNI terbaru mengatur TNI dalam operasi militer selain perang, khususnya membantu tugas pemerintah di daerah dan menanggulangi ancaman siber dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Aturan tersebut akan membuka TNI semakin terlibat dalam ranah keamanan sipil, seperti urusan teknis keamanan siber, dan penanganan konflik sosial seperti pemogokan dan konflik komunal yang bersimpangan dengan aturan konflik sosial dalam UU Nomor 7 Tahun 2012. Di sini, pemogokan adalah salah satu kebebasan ekspresi yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E. Sedangkan konflik komunal yang terdapat dalam UU TNI terbaru dinilai pemohon tidak memiliki batasan yang jelas. Konflik sosial yang diatur dalam UU 7/2012 mengatur bantuan TNI hanya bisa dilakukan berdasarkan pengajuan dari Pemda ke Presiden.

2. Pelanggaran Prinsip Check and Balance dari DPR RI

UU TNI yang terbaru dinilai pemohon akan melanggar prinsip check and balance antara eksekutif (Presiden) sebagai penguasa tertinggi TNI, dan legislatif (DPR) sebagai pengontrol pembuatan kebijakan. UU TNI yang baru disebut dapat menghilangkan kontrol DPR dalam pelaksanaan OMSP, yang melanggar UUD 1945 pasal 10 dan 11.

3. Keterlibatan Prajurit Aktif di Lembaga Sipil

Sidang ini mempersoalkan UU TNI terbaru yang membolehkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan Sekretariatan Presiden, Kejaksaan RI, dan BNN. Ketiga jabatan tersebut berpotensi membuka kembali Dwifungsi ABRI dan menyimpang dari fungsi pertahanan negara. Terlebih, Kejaksaan diatur sebagai lembaga penegak hukum sipil yang tidak bisa diintervensi militer. Keterlibatan TNI dalam Kejaksaaan akan mengancam independensi Kejaksaan dan supremasi sipil.

4. Penambahan Usia Pensiun Perwira Tinggi

UU TNI yang terbaru dinilai para pemohon akan membuat diskriminasi terhadap perwira pertama dan menengah karena menyempitkan peluang jabatan strategis. Hal ini berlawanan dengan UUD 1945 pasal 27(1) dan 28D(3) yang menjunjung kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan atau militer.

Dalam persidangan ini, para hakim memberikan tanggapan kepada para pemohon berupa nasehat perbaikan untuk membangun kembali tuntutan yang lebih rinci dan lebih kuat argumentasinya dalam berkas permohonan.

Hakim Saldi Isra, menyampaikan perihal yang kurang dielaborasikan. Salah satunya adalah bagian apa saja dalam undang-undang yang menyimpang dari semangat reformasi. Beliau juga menambahkan penjelasan berupa perbandingan karakteristik TNI dengan tentara negara-negara lain.

Selain itu, majelis hakim menilai petitum permohonan, yaitu harapan para pemohon, turut mendapatkan komentar dari para hakim. Para hakim meminta untuk beberapa petitum digabungkan, dan ditambahkan beberapa berita negara yang relevan.

Para hakim juga memperhatikan legal standing para pemohon yang dinilai belum cukup kuat. Legal standing para pemohon masih kurang tersambung, yaitu antara pasal-pasal yang ingin diuji dengan kejadian inkonstitusional, karena membuat permohonan menjadi kurang jelas. (Stefanus Bintang)