JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah mengakomodasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Sebab sejak pembahasan, DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dan pertimbangan dari KPRP.

Hal itu disampaikan Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam sekaligus eks Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP menurutnya kurang elok.

“Kita menilai UU Polri yang baru disahkan DPR isinya telah mengakomodasi sejumlah rekomendasi penting dari KPRP. Mulai dari rekomendasi kedudukan Polri yang tetap berada di bawah Presiden, pengangkatan Kapolri yang masih melibatksn DPR, penguatan Kompolnas dan pengaturan penempatan anggota Polri pada lenbaga yang terkait fungsi kepolisian,” ujarnya, Senin (15/6/2026)

Dosen Pascasarjana ini menilai. kurang elok apabila Mahfud MD belakangan ini menyebutkan revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan komisi tersebut. Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, pernyataan Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP sangat membingungkan banyak pihak.

“Kita melihat UU Polri yang baru sudah disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan organisasi Polri yang semakin kompleks,” katanya.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun



Penulis buku-buku politik hukum kepolisian ini menambahkan, revisi UU Polri dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin berat.

“Atas disahkannya UU Polri itu pihaknya mengajak semua pihak objektif dan sama-sama mengawal agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat reformasi kelembagaan Polri,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menghormati adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak atas disahkanya UU Polri. Edi juga mengajak masyarakat mengawal agar implementasi UU Polri itu dilakukan dengan baik agar Polri semakin baik.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens secara tegas mengatakan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri Baru) merupakan keputusan strategis memperkuat eksistensi Polri untuk semakin profesional, bersih, transparan dan adaptif. Salah satu poin yang disoroti Boni dalam UU Polri baru ini adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai instrumen pengawasan sipil yang kredibel dan berdaya.

Menurut Boni, tidak terlalu relevan dan urgen lagi membentuk UU baru terkait Kompolnas karena penguatan Kompolnas telah diakomodir dalam UU Polri baru.

"Mengintegrasikan penguatan Kompolnas ke dalam UU Polri yang sudah ada jauh lebih efektif secara legislatif dan kelembagaan. Membuat undang-undang baru dari nol akan memakan waktu yang sangat panjang, membuka celah perdebatan yang tidak produktif, dan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum sementara," ujar Boni Hargens kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Boni menilai penguatan Kompolnas dalam UU Polri baru telah mampu menjawab kebutuhan mendesak tanpa mengguncang fondasi hukum yang sudah berjalan. Apalagi, kata dia, penguatan Kompolnas merupakan salah satu pilar untuk memperkuat keberadaan Polri.

"Salah satu dari tiga pilar penguatan Polri adalah pengawasan sipil yang kuat. Kompolnas diberi kewenangan lebih luas dan nyata untuk mengawasi kinerja, rekrutmen, dan promosi di tubuh Polri, memastikan akuntabilitas kepada publik," ungkap dia.

Pilar penguatan Polri kedua, kata Boni adalah efektivitas penegakan hukum. Boni Hargens menilai Polri yang diawasi secara ketat justru akan lebih profesional, bersih, dan efektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan.

"Pilar ketiga adalah penjaga keamanan dan ketertiban. Misi utama Polri sebagai penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) akan semakin kokoh dengan dukungan kerangka hukum yang modern dan legitimasi yang kuat," kata Boni Hargens.

Lebih lanjut, Boni mengatakan bahwa UU Polri baru termasuk penguatan Kompolnas di dalamnya, bakal memudahkan perwujudan restorasi fundamental di tubuh Polri sebagimana diusung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Boni, Polri saat ini membutuhkan restorasi seperti yang sedang dilakukan Kapolri, bukan hanya sekedar reformasi.

"Yang dibutuhkan Polri apa yang diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo yaitu restorasi fundamental dalam rangka mengembalikan Polri pada jati dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang sejati dalam rangka memperkuat demokrasi Indonesia dan mendukung upaya menyongsong era keemasan pada tahun 2045 mendatang," jelasnya.

Boni mengatakan pilihan kata 'restorasi' bukan sekadar retorika. Restorasi, kata dia, mengandung makna yang lebih dalam dan substantif dibanding reformasi biasa. Restorasi berarti mengembalikan Polri kepada nilai-nilai dasarnya sebagai institusi yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

"Ini berarti membangun ulang kepercayaan publik yang mungkin telah terkikis, memperkuat integritas dari level paling bawah hingga paling atas, dan memastikan bahwa setiap anggota Polri memahami betul bahwa legitimasi mereka bersumber dari kepercayaan masyarakat. Persis inilah spirit dasar dari paradigma Presisi yang dibangun dan dijalankan kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit selama ini," kata Boni.

Lebih lanjut, Boni Hargens mengatakan restorasi juga berarti bahwa pembenahan tidak boleh hanya terjadi di permukaan, baik dalam bentuk perubahan seragam, slogan baru, atau reorganisasi struktural semata. Menurut dia, restorasi harus menyentuh kultur, mentalitas, dan sistem insentif dalam tubuh Polri secara menyeluruh. "Saya cermati, UU Polri baru saat ini mengarah pada tujuan itu, restorasi Polri, bukan sekedar reformasi," pungkas Boni Hargens.

DPR diketahui telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah pokok perubahan dalam UU Polri baru antara lain penguatan arah transformasi kelembagaan yang transparan dan profesional, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal berbasis teknologi informasi, penegasan netralitas anggota, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengaturan penugasan anggota di luar institusi, penyesuaian batas usia pensiun, penguatan kurikulum berbasis hak asasi manusia, serta penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku masih kerap menerima pesan WhatsApp dari berbagai pihak yang meminta bantuan agar anaknya bisa lolos dalam proses seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol).

Namun, Sigit menyatakan Polri saat ini berkomitmen menjalankan rekrutmen secara bersih dan transparan sehingga tidak ada lagi kuota khusus, termasuk bagi titipan pejabat maupun tokoh tertentu.

Sigit juga mengaku kerap memarahi bawahannya yakni Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol Anwar karena masalah tersebut.

"Pak Anwar ini selalu saya marahi, 'kok selalu masih ada yang WA saya minta supaya anaknya bisa diloloskan di tahap berikutnya sementara Pak Anwar sudah mengumumkan'," ujar Sigit saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, setelah hasil seleksi diumumkan tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan. Karena itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang berharap mendapat bantuan untuk meloloskan putra-putrinya ke Akpol.

"Saya mohon maaf kepada rekan-rekan di sini, mohon maaf barangkali ada yang putra-putranya masuk Akpol, kami tidak bisa berbuat banyak untuk membantu karena memang sudah menjadi komitmen kita saat itu untuk tidak ada lagi kuota khusus dari Kapolri," katanya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Sigit mengungkapkan permintaan titipan tidak hanya datang dari pejabat aktif, tetapi juga dari sejumlah mantan pimpinan Polri. Meski demikian, seluruh permintaan tersebut tidak dapat diakomodasi.

"Saya lihat banyak sekali putra ataupun titipan dari pejabat-pejabat termasuk mantan-mantan pimpinan Polri, kali ini kami tidak bisa membantu," ujarnya.

Sigit menjelaskan sikap tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan institusi Polri, sekaligus menjaga komitmen reformasi yang sedang dijalankan. Ia menilai memberikan bantuan kepada satu peserta berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.

"Risikonya ya kita lebih baik dimarahi tapi mudah-mudahan ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak ingin bantu, tapi ini bagian dari upaya kita untuk ingin menunjukkan bahwa institusi Polri saat ini sedang berbenah untuk menjadi lebih baik," kata Sigit.

Sigit juga menyoroti peran Kompolnas dalam mengawasi berbagai proses di lingkungan Polri, termasuk pengawasan terhadap rekrutmen anggota Polri dan seleksi Akpol. Menurutnya, keterlibatan Kompolnas menjadi bagian dari upaya memastikan proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sekali lagi terima kasih, dan banyak hal yang telah dilaksanakan Kompolnas, mulai dari bagaimana mengklarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat yang masuk untuk bisa diteruskan baik kepada Presiden dan juga kepada Polri melalui Irwasum selama ini," jelasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang telah disahkan DPR telah mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan dan tugas kepolisian yang semakin berat dimasa mendatang. Berbagai substansi penting dalam regulasi tersebut menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan anggota Polri dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami melihat RUU Polri yang telah disahkan DPR pada prinsipnya sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan juga kebutuhan institusi kepolisian. Sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi perhatian publik maupun anggota Polri telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas," ujar Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Saputra Hasibuan, Rabu (10/6/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menjelaskan salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai usia pensiun anggota Polri. Untuk Bintara dan Tamtama berusia 59 tahun dan perwira 60 tahun. Khusus untuk bintang 4 bisa diperpanjang 1 tahun apabila dibutuhkan Presiden.

Menurut Dosen Pascasarjana ini, pengaturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya usia harapan hidup serta kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan pengalaman dan kompetensi anggota yang masih produktif.

Selain itu, RUU Polri juga memberikan perhatian terhadap jaminan keselamatan dan perlindungan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas. Edi menilai penguatan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi personel sangat penting mengingat tingginya risiko yang dihadapi anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lihat video: DPR Sahkan UU Polri Baru, Anggota Polri Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil



"Kami melihat RUU Polri ini menujukkan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga dan jaminan keselamatan kepada anggota Polri yang setiap hari bertugas di lapangan menghadapi berbagai ancaman dan risiko pekerjaan dalam menjalankan tugas," katanya.

Selain itu, Edi juga mengapresiasi adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga negara. Menurut Edi, ketentuan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari polemik yang selama ini muncul terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

"Penempatan anggota Polri di kementerian atau lembaga negara perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan pengaturan yang tegas, mekanisme penugasan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Edi menambahkan dirinya juga menyambut positif penguatan fungsi dan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RUU Polri tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Polri.

"Kita melihat ada sejumlah perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari segi keanggotaan yang tadinya adalah tiga menteri dan kini ditunjuk langsung presiden. Penguatan Kompolnas sangat penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal. Penguatan Kompolnas sudah barang tentu akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong profesionalisme dan transparansi institusi Polri," tegasnya.

Edi berharap implementasi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme anggota, serta mewujudkan tata kelola kepolisian yang modern, transparan, dan akuntabel.

JAKARTA - Syarat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diusulkan untuk dapat diubah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Polri. Diketahui, pembahasan terhadap beleid tersebut sudah dimulai oleh Komisi III DPR dan pemerintah.

Usulan ini disampaikan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Cecep Darmawan dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kamis (5/6/2026).

Cecep menyampaikan usulan pertama terkait perubahan itu menyangkut dengan pengalaman yang disebut memiliki keahlian atau pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam bidang hukum, keamanan, dan kepolisian.

"Apakah ini opsional tiga hal ini ataukah ini harus secara mutlak? Kalau secara mutlak, ya kalau begini berarti Kompolnas harus dari kepolisian. Saran saya ini harusnya opsional gitu. Kalau begini ya, dalam bidang hukum, keamanan, dan ini kan artinya tiga-tiganya ini kalau begini kalimatnya. Ya, tapi beda kalau hukum atau keamanan atau kepolisian itu beda," kata Cecep.

Tak hanya tiga aspek tersebut, dia minta keahlian bidangnya juga bisa diperluas. Misalnya, pemahaman tentang HAM, kebijakan publik, kriminologi, sosiologi, bahkan ilmu sosial yang relevan.

"Ya, coba mohon dipikirkan menurut saya gitu ya, mohon dipikirkan," pintanya.

Usulan berikutnya yang diajukan Cecep yakni menyangkut batas usia untuk calon anggota Kompolnas. Dia menyoroti usia minimal 50 tahun yang dinilai mempersempit ruang bagi calon-calon yang memiliki kredibilitas namun belum masuk ke syarat minimal usianya.

"Nah, menurut saya ginilah ya bahwa ada batasan usia it’s okay gitu tapi sebaiknya batasnya lebih fleksibel. Gimana ada orang yang kredibilitasnya hebat tuh bidang hukum, keamanan, kepolisian, dan bidang-bidang lain gitu Pak Pimpinan ya, tapi usianya belum sampai 50," tuturnya.

"Nah, apakah 50 itu usia yang mutlak ya atau misalnya ya kalau bisa 40 gitu nah masih memungkinkan nggak gitu. Ya. Apakah harus dipatok 50 gitu? Nah ini coba dipertimbangkan dengan baik," katanya.

Selain itu, kata dia, syarat-syarat lain perlu ditambahkan adalah seseorang yang ingin menjadi anggota Kompolnas, selain harus cakap, jujur, berintegritas, mempunyai reputasi yang baik, tapi juga harus independen.

"Yaitu tidak menjadi anggota partai, tidak sedang menduduki jabatan politik, tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi yang sedang diawasi. Nah itu tambahan tuh, monggo nanti dipertimbangkan saja pimpinan ya," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai wajar Polda Metro Jaya dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Pasalnya, ada perbedaan dinamika sosial hingga politik di wilayah hukumnya dibandingkan Polda lain.

"Memang Polda Metro Jaya ini memiliki dinamika, sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda polda yang lain," kata Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam atau Cak Anam saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Cak Anam berharap dengan kenaikan pangkat pejabatnya, Polda Metro Jaya diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Ya kami berharap Polda Metro Jaya dengan kenaikan pangkat dari bintang 2 menjadi bintang 3, itu diimbangi, dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, kepada komponen atau entitas masy yang ada di wilayah kerja Polda Metro Jaya," ujarnya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Diketahui, Polri menaikkan pangkat jabatan Kapolda Metro Jaya dari Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang 2 menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang 3.

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 38/Polri/Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mendukung penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal Polri sesuai rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Penguatan ini dinilai cukup dengan menambahkannya dalam revisi UU Polri yang sedang dibahas DPR.

"Kami menilai demi efisiensi dan pembahasan lebih cepat, kita dukung penguatan Kompolnas dibuat segera, baik itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru maupun ditambahkan secara lengkap pada UU Polri yang saat ini sedang dibahas DPR," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut Edi, aturan penguatan Kompolnas harus segera dibuat sesuai komitmen Kapolri sebagai respons menjawab harapan masyarakat. Sejumlah hal yang perlu diperkuat meliputi perubahan struktur keanggotaan Kompolnas agar lebih independen, bukan lagi didominasi kalangan menteri. Saat ini, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas yakni Menko Polkam, Mendagri, dan Menkum.

“Perlunya perluasan kewenangan Kompolnas ke depan. Bukan hanya sebatas rekomendasi, tapi bersifat mengikat. Kompolnas juga diharapkan memiliki kewenangan investigasi, personel, anggaran, serta kantor yang memadai untuk melayani keluhan dan masukan masyarakat," ujar Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Saat ini, anggaran Kompolnas masih bergabung dengan anggaran Kemendagri. Penguatan lain yang diusulkan adalah pembentukan perwakilan daerah Kompolnas. Hingga kini, Kompolnas hanya berbasis di pusat dengan tugas memantau kinerja Polri seluruh Indonesia.

Lihat video: GEGER! KOMPOLNAS KINI PUNYA TARING, BISA EKSEKUSI OKNUM POLISI NAKAL!



Berdasarkan UU Polri, tugas Kompolnas sangat strategis, yaitu membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan saran dan pertimbangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Selain itu, Kompolnas memiliki tugas pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Namun, pengawas eksternal ini belum bisa berfungsi maksimal karena kewenangan terbatas dan keanggotaannya kurang independen,” ucapnya.

JAKARTA - Penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen seperti yang direkomendasikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sejalan dengan keinginan masyarakat. Bahkan, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Kompolnas harus seperti Komnas HAM.

"Masyarakat menginginkan lembaga Kompolnas yang independen. Pembentukan (Kompolnas) sekarang ini kan dengan Perpres, unsur pemerintah sangat dominan di Kompolnas. Yang diharapkan masyarakat, dia (Kompolnas) independen, sama seperti Komnas HAM," ujar Sugeng dalam program Sindo Sore, dikutip Kamis (7/5/2026).

Menurut Sugeng, Kompolnas seharusnya betul-betul terlepas dari pemerintah. "Menurut saya, apabila kelembagaan ini independen, apakah melalui perubahan revisi UU Polri, ditegaskan Kompolnas independen, atau dikeluarkan dari Undang-Undang Polri, dibentuk undang-undang baru, seperti itu, saya belum tahu penguatan itu modelnya seperti apa," ujarnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Humum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Auliya Khasanofa mengatakan, rekomendasi penguatan Kompolnas sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan publik. Hanya saja, masyarakat menghendaki adanya pengawasan kepolisian yang benar-benar independen dan kuat, sehingga pengaturannya tidak cukup jika hanya bersifat parsial dengan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri.

"Maka hemat saya, bahwa Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas Polri, sehingga membutuhkan landasan hukum yang tegas dan terpisah. Oleh karena itu, Kompolnas seharusnya diatur melalui UU tersendiri agar memiliki legitimasi, kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan tidak terikat secara struktural dengan institusi yang diawasi," kata Auliya.

Dengan demikian, menurut Auliya, pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas merupakan langkah yang lebih tepat untuk menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan memperkuat prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Diketahui, satu di antara enam rekomendasi yang disampaikan KPRP adalah tentang penguatan Kompolnas. "Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat," demikian rekomendasi tersebut.

Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.

Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan telah memberikan poin-poin rekomendasi terkait penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) dalam rangka pengawasan terhadap institusi Polri.Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian dari hakim di Komisi Kode Etik Polri.

Sekretaris KPRP Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengatakan, penguatan Kompolnas penting karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan eksternal Polri. "Orang semua menyoroti. Nah. Ini pengawas eksternal berkaitan dengan keberadaan Kompolnas. Ya. Mengapa Kompolnas menjadi penting dalam bahasan diskusi di Komisi Percepatan Reformasi Polri? Karena Kompolnas punya kedudukan yang sangat strategis," kata Ahmad Dofiri, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dofiri menyebut, sejauh ini Kompolnas berperan sebagai perumus kebijakan dan pengusulan pengangkatan Kapolri. Namun ke depan, Dofiri menuturkan, penguatan dilakukan dari sisi keanggotaan, komposisi, hingga kewenangan.

Salah satu perubahan yang diusulkan adalah menghapus unsur ex-officio agar Kompolnas lebih independen. Seluruh anggota nantinya dipilih dari unsur masyarakat.

"Ke depan, dikuatkan terkait dengan dengan masalah keanggotaan, kemudian yang kedua terkait masalah komposisi orang-orang yang duduk di Kompolnas itu, dan yang ketiga berkaitan dengan tugas dan kewenangannya," ujar Dofiri.

Selanjutnya, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan pengawasan langsung hingga investigasi pelanggaran etik. "Yang kedua, nah ini yang paling penting. Dia bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri," ucap Dofiri.

Lebih dalam, kata Dofiri, proses persidangan etik tetap dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Kompolnas dapat terlibat jika perkara dinilai besar dan menjadi perhatian publik.

"Nah, tetapi yang menyidangkan tetap nanti dari tim kode etik Polri yang sudah ada. Ya. Tetapi apabila dipandang perlu, kalau seandainya Kompolnas menganggap kasus itu apa besar, ya, mendapat perhatian masyarakat, dan untuk meyakinkan keputusan kode etiknya nanti, Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian daripada hakim di Komisi Kode Etik Polri dalam persidangannya itu," papar Dofiri.

Bahkan, menurut Dofiri, rekomendasi Kompolnas nantinya juga bersifat mengikat. "Dan rekomendasi dari Kompolnas itu dia punya kekuatan eksekutorial. Jadi artinya ketika merekomendasikan harus dilaksanakan. Nah yang seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi bukan hanya sekadar rekomendasi. Nah, itu pengawasan."

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Assihidiqie mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat. Ke depan anggota Kompolnas bukan lagi ex officio atau berdasarkan hak jabatan.

Saat ini susunan anggota Kompolnas tiga menteri yakni Menko Polkam sebagai Ketua Kompolnas, Mendagri dan Menkum sebagai wakil ketua. Ke depan Kompolnas akan dibuat menjadi independen dan rekomendasinya mengikat.

Menanggapi rencana tersebut, pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menyambut baik masukan tersebut. Selama ini, kata Edi, kehadiran Kompolnas walaupun sudah dibentuk puluhan tahun tapi manfaatnya belum banyak dirasakan oleh kepolisian dan juga masyarakat.

Berdasarkan kajian akademik yang dilakukanyaKompolnas belum mendapat tempat di hati masyarakat. Kompolnas sebagai pengawas ekternal harus bisa memberi dampak positif terhadap kemajuan Polri.

Faktanya, Kompolnas selama ini belum bisa bekerja maksimal karena hadir dengan kewenangan terbatas serta diisi keanggotaan yang kurang independen dan kapabel yakni tiga unsur pemerintah, tiga unsur pakar yakni akademisi dan pensiunan Pati Polri dan tiga unsur tokoh masyrakat.

"Hasil kajian akademik kami menyebutkan dominasi unsur pemerintah dan unsur kepolisian sulit membuat Kompolnas independen. Kondisi ini berdampak pada rekomendasi akhir yang kurang tajam serta sama sekali tidak mengikat," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Lihat video:BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Menurut Edi, kehadiran Kompolnas belum sepenuhnya mendapatkan trust, padahal UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, memberikan tugas Kompolnas sangat strategis karena memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, menentukan arah kebijakan kepolisian, pengangkatan, dan pemberhentian Kapolri serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri.

"Faktanya tidak banyak masyarakat yang tahu atas tugas ini karena dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan juga lembaga kepolisian sendiri. Tidak sedikit masyarakat kecewa karena pengaduannya tidak direspons kepolisian padahal sudah mengadu ke Kompolnas," ucapnya.

Selain itu, keterbatasan personel yang tidak memiliki SDM baik dan perwakilan di daerah juga membuat masyarakat sulit berhubungan dengan Kompolnas.

"Kita dukung presiden meningkatkan penguatan terhadap Kompolnas dengan harapan bisa memberi dampal positif terhadap kemajuan Polri," kata dosen penulis buku hukum kepolisian ini.

TANGERANG - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) Auliya Khasanofa menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen tidak tepat apabila hanya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU Polri ). Menurutnya, Kompolnas justru perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri.

Auliya menyampaikan, keberadaan Kompolnas memiliki fungsi strategis dalam sistem pengawasan kepolisian nasional sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat, independen, dan terpisah dari regulasi institusi Polri .

"Kompolnas merupakan lembaga pengawas eksternal yang memiliki posisi penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian. Karena itu, pengaturannya sebaiknya tidak dicantumkan secara parsial dalam revisi UU Polri, melainkan dibentuk melalui Undang-Undang tentang Kompolnas," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, apabila pengaturan Kompolnas tetap dilekatkan dalam UU Polri, maka independensi kelembagaan dikhawatirkan tidak akan optimal. Padahal, dalam negara demokrasi modern, lembaga pengawas eksternal harus memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga menilai pembentukan UU tersendiri akan memberikan kepastian mengenai kewenangan, mekanisme pengawasan, hingga hubungan kelembagaan Kompolnas dengan Presiden, DPR, dan institusi Polri.

Auliya pun menyarankan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai Kompolnas dalam agenda reformasi hukum nasional.

"Momentum pembahasan revisi UU Polri seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem pengawasan kepolisian yang independen. Salah satunya dengan mendorong lahirnya UU tentang Kompolnas," katanya.

Auliya berharap pemerintah dan DPR dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, masyarakat sipil, dan pakar hukum tata negara agar desain kelembagaan Kompolnas ke depan benar-benar mampu menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan prinsip checks and balances dalam negara hukum.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) menyarankan kepolisian menggunakan teknik cell dump untuk mengungkap pelaku teror terhadap rumah influencer DJ Donny . Komisioner Kompolnas Choirul Anam , mengungkapkan bahwa ada petunjuk penting yang dapat dimanfaatkan jajaran kepolisian, mulai dari rekaman CCTV hingga jejak digital di sekitar lokasi kejadian.

"Saya kira yang paling kelihatan di publik itu kan adanya CCTV ya. CCTV yang kelihatan dua orang tersebut. Yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah background, substansi dari para korban ini, orang-orang yang diteror," kata Anam dalam jumpa pers di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Anam menuturkan, selain rekaman visual, polisi juga memiliki peluang besar untuk menelusuri identitas pelaku melalui jejak digital nomor telepon seluler atau cell dump yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Pasti ada rekam jejak, nomor digital di seputaran itu. Sehingga bisa di-cell dump. Sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana," ujar Anam.

Dengan menggunakan teknik itu, Anam menyebut, meskipun pelaku menutupi identitas dengan mengenakan masker atau topi sehingga sulit dikenali lewat CCTV, teknologi cell dump tetap bisa menjadi solusi.

"Walaupun dia pakai masker, pakai topi, kan enggak kelihatan itu. Enggak pakai topi, pakai masker, kan biar tahu kalau kena CCTV dia bisa kelihatan wajahnya, bisa dicek NIK-nya," ucapnya.

Diketahui, DJ Donny menerima dua kali teror ke rumahnya dalam kurun waktu tiga hari. Di antaranya bangkai ayam dan pelemparan bom molotov.

DJ Donny sudah melapor peristiwa itu ke Mapolda Metro Jaya dengan registrasi perkara nomor STTLP/B/ 9545 / XII /2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Polisi akan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.