Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia mulai memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dirhamsyah menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dia menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dirhamsyah menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring penerapan kebijakan tersebut, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Program tersebut memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia jasa online ride-hailingMaxim Indonesia meminta adanya tinjauan strategis terhadap wacana penurunan komisi aplikator hingga 8% menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perusahaan menilai skema komisi maksimal 15% yang saat ini diterapkan telah menjaga keberlanjutan ekosistem layanan transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap seimbang, kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Dirhamsyah memastikan perusahaan menghormati dan menghargai inisiatif pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Maxim, kata dia, juga terus berkomitmen menjaga margin pendapatan mitra pengemudi, aksesibilitas tarif bagi pengguna, serta keberlanjutan industri.

Dia menambahkan Maxim Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya terkait regulasi yang mengatur batas komisi aplikasi sebesar 8%.

Menurut Dirhamsyah, perusahaan baru akan menentukan langkah yang akan diambil setelah memperoleh detail keseluruhan dari draf aturan tersebut. Pasalnya, setiap platform memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kemampuan finansial yang berbeda.

Karena itu, lanjut dia, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses kajian dan diskusi yang inklusif serta partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

Dirhamsyah mengatakan Maxim Indonesia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang inklusif bagi pelaku industri transportasi daring dan para pemangku kepentingan lainnya guna menentukan arah kebijakan yang adil dan sehat bagi seluruh pihak.

“Kami siap untuk berpartisipasi aktif untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak,” katanya.

Dirhamsyah juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi menjadi salah satu elemen penting yang terus didukung oleh Maxim. Saat ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai program kesejahteraan bagi mitra pengemudi, mulai dari program insentif, penyaluran bantuan sosial, komisi 0%, hingga keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk mitra pengemudi disabilitas.

Selain itu, Maxim juga menyediakan voucher BBM gratis bagi mitra pengemudi wanita terbaik, komisi rendah untuk mitra pengemudi prioritas, serta berbagai program dukungan lainnya.

Di samping itu, Maxim secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Perusahaan meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, ke depannya Maxim akan terus berupaya menghadirkan program-program dukungan yang lebih luas dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengemudi ojek online (ojol) dikategorikan sebagai pengusaha mikro ketimbang sebagai mitra maupun pekerja.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menilai hubungan antara pengemudi dan aplikator saling menguntungkan.

“Bapak-bapak [driver ojol] tanpa platform sulit mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Platform tanpa bapak-bapak enggak jalan. Mereka cuma sebagai perusahaan teknologi,” kata Temmy dalam diskusi panel bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim Pusat, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Temmy menyebut, bila driver ojol diklasifikasikan sebagai pengusaha mikro, jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia dapat bertambah dari sekitar 50 juta menjadi sekitar 60 juta.

Dia menjelaskan pemerintah saat ini belum mampu membuka lapangan kerja baru secara luas, sehingga perlu menumbuhkan minat kewirausahaan di masyarakat.

Dia menegaskan pentingnya memasukkan pengemudi ojol didalam kategori usaha mikro karena status tersebut memberi keleluasaan dalam berusaha.

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro merupakan usaha milik perorangan dengan modal maksimal Rp1 miliar dan omzet tahunan maksimal Rp2 miliar, serta memiliki aset sendiri.

Temmy menilai driver ojol memenuhi karakteristik tersebut karena memiliki aset usaha sendiri, seperti sepeda motor, helm, dan perlengkapan kerja lainnya.

Kemitraan berbasis kondisi juga memungkinkan mitra menentukan jam kerja dan menerima pesanan secara bebas.

Menurut Temmy, pelaku usaha mikro tetap harus diperlakukan sebagai pelaku usaha, bukan pegawai, sehingga aturan ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan sepenuhnya.

“Kalau diambil sebagai pekerja juga, itu kan kurang lebih 10% yang bisa diambil, diserap oleh platform sebagai pekerja. Kenapa? Ya gak mampu lah kalau mau gaji sekian juta orang. Dan platform pasti akan mengeluarkan regulasi terkait kriteria pekerjaan,” katanya.

Dia menjelaskan, bila status pekerja diterapkan, maka akan muncul syarat ketat seperti batas usia, pendidikan minimal, hingga usia kendaraan. Kondisi itu, menurutnya, dapat membuat banyak mitra tersingkir.

Tanggapan Maxim

Sementara itu, Government Relation Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan Maxim tetap memandang posisi pengemudi sebagai mitra.

“Memang tadi sudah dipertegas kemitraan yang strategis dengan jaminan minimal untuk keselamatan dan juga perlindungan itu melalui BPJS TK,” katanya.

Rafi menambahkan, dalam operasionalnya para mitra kerap berhadapan dengan berbagai dokumen administratif. Menurutnya, Maxim berkewajiban memberi kemudahan agar mitra dapat terus bekerja tanpa hambatan.

“Karena kita harus mempermudah mitra-mitra pengamudi untuk bisa operasi. Nah ini yang menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi mitra-mitra pengamudi,” ujarnya.

Rafi menegaskan potongan komisi di Maxim tidak pernah melebihi batas yang telah ditetapkan, yakni maksimal 15%.

Dia merinci besaran komisi berbeda untuk tiap layanan, di mana untuk motor berada di kisaran 12% hingga 13%, sementara untuk mobil sekitar 8%.

Rafi menyebut komisi yang dikenakan kepada mitra bersifat transparan dan tidak ada potongan tambahan di luar ketentuan tersebut.

Dia juga menjelaskan meskipun regulasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang penambahan potongan sebesar 5%, Maxim tidak memberlakukannya.

Ke depan, Maxim berharap regulasi transportasi daring tidak dibuat terlalu kaku mengingat ekosistem ini terus berkembang.

“Memang aturan itu tidak bisa dibuat se-rigid. Tetap harus ada fleksibilitas dan juga ideal regulasi antara mitra, aplikator, masyarakat sebagai e-customer, regulasi untuk pemerintah sebagai regulator. Jadi kita harus cari,” ujarnya.