Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat terkait dengan ketahanan energi.

Hal itu terkait dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax yang naik menjadi Rp16.250. Salah satu yang didukung oleh Puteri adalah terkait dengan stimulus.

"Tentu adanya stimulus ini sangat dibutuhkan untuk memitigasi dampak lanjutan, khususnya terhadap inflasi dan perekonomian secara keseluruhan. Makanya, langkah pemerintah sudah tepat dalam menyiapkan berbagai alternatif stimulus bagi kelompok maupun sektor yang menjadi prioritas," katanya dalam keterangan tertulis pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan merumuskan stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Menutup keterangannya, Puteri juga mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

"Saat ini, kita melihat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional," paparnya.

Dia menegaskan langkah ini untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengusulkan untuk memperkuat aspek pelindungan konsumen terkait Peraturan OJK berkaitan dengan karbon.

Hal itu disampaikan Putri saat Rapat Kerja Komisi XI bersama dengan OJK pada Kamis (21/5).

"Kita melihat POJK sebelumnya belum ada secara eksplisit mengatur terkait pelindungan konsumen. Kita berharap, penguatannya tidak hanya dari sisi infrastruktur dan perdagangan. Tetapi juga harus mencakup pelindungan terhadap pengguna jasa maupun pelaku pasar karbon itu sendiri," kata Putri dalam rilisnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan akan menambahkan secara khusus substansi mengenai pelindungan konsumen dalam perubahan POJK ini.

"Karena terkait produk-produk ini, ada tiga hal, yaitu greenwashing, namanya. Kemudian, social washing dan impact washing. Jadi, ada mereka yang mengatakan produk ini green, tapi sebenarnya enggak. Maka dari itu, terima kasih. Kami akan memasukkan hal ini di dalam POJK hasil revisi ini," ujar Friderica.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, mengakui bahwa saat ini substansi mengenai pelindungan konsumen masih belum termuat secara eksplisit dalam pengaturan Bursa Karbon.