JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

PYONGYANG - Di antara banyak misteri yang menyelimuti pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, kerahasiaan seputar ibunya sangat menonjol. Dalam 15 tahun pemerintahannya, ia tidak pernah sekali pun menyebut nama ibunya di depan umum.

Melansir BBC, legitimasi kediktatoran Kim sangat bergantung pada garis keturunan "Gunung Paektu" - garis keturunan yang terkait dengan pendiri mitos bangsa Korea.

Dan di negara yang membanggakan kemurnian keturunan ini, identitas ibu Kim bukan hanya rahasia - tetapi juga ancaman bagi rezim itu sendiri.

5 Fakta Kim Jong-un Enggan Berbicara tentang Ibunya, Dijuluki Anak Haram dari Seorang Selir

1. Terikat dengan Mitos

Kisah Korea, menurut kepercayaan populer, dimulai di Gunung Paektu - sebuah gunung yang terletak di perbatasan Tiongkok-Korea Utara yang konon merupakan tempat kelahiran Dangun, pendiri mitos dari kerajaan pertama Korea.

Melansir BBC, ribuan tahun kemudian, Kim Il-sung - pendiri Korea Utara - dilaporkan menggunakan gunung itu sebagai tempat persembunyian saat berperang melawan Jepang. Putranya, Kim Jong Il, konon lahir di lereng suci yang sama - meskipun ada laporan yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar lahir di Rusia - dan selama beberapa dekade sejak itu gunung tersebut telah digunakan untuk melegitimasi dinasti Kim.

"Kim Jong Un menjadi pewaris takhta di usia 20-an meskipun tidak memiliki prestasi apa pun, semata-mata karena garis keturunan Paektu," tulis Ryu Hyun-woo, seorang diplomat Korea Utara yang diasingkan, dalam bukunya, Gudang Rahasia Kim Jong Un.

Namun, kenyataan tentang garis keturunan ibu Kim menggambarkan gambaran yang berbeda.

Ratusan mil jauhnya dari Gunung Paektu terletak kota Osaka: ibu kota bersejarah Jepang, dan tempat di mana ibu Kim, Ko Yong Hui, konon dilahirkan.

Dari apa yang telah dikumpulkan oleh para penulis biografi, Ko lahir di Osaka pada tahun 1952 dari orang tua yang berasal dari Pulau Jeju, yang terletak di lepas pantai selatan wilayah yang sekarang menjadi Korea Selatan.

Sebagai penduduk Jepang, keluarga Ko adalah "Zainichi Korea": imigran selama pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung tersebut.

Namun, ketika ia berusia sekitar 10 tahun, keluarga Ko beremigrasi ke Korea Utara.

Mereka termasuk di antara sekitar 93.000 warga Korea yang pindah ke Korea Utara antara tahun 1959 dan 1984, terpikat oleh skema pemukiman kembali yang menjanjikan kehidupan ideal dengan perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan gratis.

Para migran ke Korea Utara awalnya dipandang dengan iri karena mereka membawa uang tunai, pakaian, dan peralatan rumah tangga dari negara tetangga kapitalis di selatan.

Namun mereka juga dicap sebagai "jjaepo", istilah yang merendahkan untuk kelompok yang dianggap terkontaminasi oleh ideologi asing yang berbahaya.

2. Berkaitan dengan Sistem Kasta

Masyarakat Korea Utara sangat hierarkis, dengan beberapa analis membandingkannya dengan sistem kasta. Dan dalam klasifikasi sosial yang ketat ini - yang dikenal sebagai songbun - jjaepo termasuk dalam "kelas yang bimbang", di suatu tempat antara kelas inti dan kelas yang bermusuhan.

Mereka dikenai pengawasan ketat negara dan seringkali ditolak masuk ke universitas yang bagus atau pekerjaan yang menjanjikan.

Ini merupakan kontras yang mencolok dengan narasi Paektu yang telah lama dipromosikan oleh keluarga Kim.

"Garis keturunan Paektu [rezim] dianggap sakral," kata Kim Hyung-su dari Asosiasi Penelitian Utara. "Jadi gagasan bahwa pemimpinnya adalah putra seorang jjaepo tidak terbayangkan."

3. Ada Kisah Cinderella

Namun, Ko berhasil lolos dari nasib sesama warga Korea Zainichi setelah ia menarik perhatian Kim Jong Il, yang telah dipersiapkan untuk suksesi.

Intelijen menunjukkan bahwa ia telah menikah dengan Kim Young Sook, putri seorang pejabat militer berpangkat tinggi, dalam pernikahan yang dipilih langsung oleh ayahnya. Ia juga diketahui memiliki dua selir lainnya.

Meskipun demikian, Ko - anggota kelompok seni elit Mansudae - dikatakan telah menarik perhatian Kim karena "kecantikan alami dan keterampilan menarinya", kata Yoji Gomi, seorang reporter Jepang yang menerbitkan buku tentang Ko pada tahun 2025.

Laporan menunjukkan bahwa Kim jatuh cinta dengan Ko, dan kemudian memiliki tiga anak dengannya.

Namun, anak-anak yang lahir di luar nikah menghadapi stigma berat di Korea Utara. Dan karena itu, sementara istri resmi Kim tinggal di ibu kota Pyongyang, Ko dan anak-anaknya ditempatkan 210 km (130 mil) jauhnya di kota pesisir Wonsan.

Meskipun ia tidak pernah menikah dengan pemimpin tertinggi, dan pernikahan mereka tidak diakui oleh rezim, Ko berhasil menjalani apa yang disebut Gomi sebagai "kehidupan seperti Cinderella".

4. Ibunya Adalah Selir

Ko dilaporkan sebagai selir favorit Kim Jong-il.

Namun, tetap menjadi fakta bahwa Ko "tidak pernah diakui sebagai menantu perempuan oleh Kim Il Sung", tulis Ryu - dan ia juga tidak pernah terlihat di depan umum bersama anak-anaknya.

Seandainya Ko mendapatkan persetujuan Kim Il Sung, foto-foto dirinya dan cucu-cucunya akan tersebar luas, kata Dr. Cheong Seong-chang dari Institut Sejong.

Setelah kematian Kim Il Sung, Kim Jong Il naik menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, dan Ko menjadi ibu negara de facto negara itu, menemani suaminya dalam inspeksi militer dan berteman dengan rombongannya.

Kim bahkan akan meminta pendapatnya sebelum membuat keputusan kebijakan, tulis Fujimoto, mantan koki Kim.

Sebuah film dokumenter resmi yang diproduksi pada tahun 2011 menunjukkan cuplikan Ko menemani Kim dalam tur lokal - meskipun tidak pernah mengungkapkan namanya atau songbun-nya.

Menurut Cheong, film dokumenter itu juga tidak pernah dirilis secara publik, tetapi hanya ditayangkan kepada pejabat senior partai pada Juni 2012—meskipun kemudian bocor dan tersebar di kalangan warga biasa melalui USB drive yang diselundupkan.

"Saat menyebar... rasa ingin tahu masyarakat tentang Ko Yong Hui meroket, sehingga rezim dengan cepat menarik kembali [film dokumenter itu]," jelas Dr. Cheong.

Latar belakangnya, tambahnya, dapat mempertanyakan legitimasi rezim.

Pada tahun 2004, Ko meninggal dunia karena kanker payudara di sebuah rumah sakit di Paris. Kematiannya tidak mendapat perhatian dari media pemerintah Korea Utara.

5. Anak di Luar Nikah dan Suksesi

Namun pertanyaannya tetap: Bagaimana putra kedua seorang selir – dan putra bungsu Kim Jong Il – akhirnya mewarisi kekuasaan?

Kim Young Sook, istri resmi Kim, melahirkan dua anak – tetapi karena keduanya perempuan, tidak satu pun dari mereka yang berhak atas suksesi.

Kim Jong Il juga memiliki dua selir lain selain Ko: Sung Hae-rim dan Kim Ok.

Meskipun Kim Ok tidak melahirkan anak, untuk sementara waktu tampaknya putra sulung Kim dengan Sung Hae-rim, Kim Jong Nam, dapat dipertimbangkan.

Namun Kim Jong Nam, yang belajar di luar negeri selama lebih dari satu dekade dan dikenal fasih berbahasa Inggris dan Prancis, kehilangan dukungan sejak dini karena ia mempertanyakan suksesi turun-temurun Korea Utara dan menganjurkan reformasi, kata Goji, yang bertukar email dengannya selama bertahun-tahun.

Ia juga dikenal sebagai seorang yang gemar berpesta karena sering mengunjungi kasino dan menjalani gaya hidup mewah.

Pada tahun 2017, setelah beberapa tahun tinggal di Macau dalam pengasingan, Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia—diracuni dengan agen saraf yang mematikan.

Diagram yang menunjukkan empat generasi keluarga penguasa Korea Utara. Pendiri negara, Kim Il Sung, dan istrinya, Kim Jong Sook, berada di bagian atas, sementara Kim Jong Il, istrinya Kim Young Sook, dan selir Song Hye Rim, Ko Yong Hui, dan Kim Ok tercantum di tingkat kedua. Tingkat ketiga menunjukkan anak-anak Kim Jong Il dari keempat pasangannya, termasuk Kim Sul Song, Kim Chun Song, Kim Jong Nam, Kim Jong Chul, Kim Jong Un, dan Kim Yo Jong. Di sebelah Kim Jong Un adalah istrinya, Ri Sol Ju. Putrinya, Ju Ae, tercantum di bagian bawah grafik. Beberapa anggota keluarga dihilangkan untuk penyederhanaan.

Ada juga kakak laki-laki Kim Jong Un, Kim Jong Chul - tetapi ia dikesampingkan sebagai pewaris karena kecanduan opium yang parah, menurut mantan diplomat Ryu.

Oleh karena itu, Ko diyakini secara aktif mempersiapkan putra keduanya, Kim Jong Un, untuk suksesi. Hal ini dilakukan atas saran saudara perempuan Ko, yang mengatakan bahwa putranya harus menjadi pemimpin berikutnya atau keluarga mereka akan berada dalam bahaya, tulis jurnalis Anna Fifield dalam bukunya, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un.

Kim Jong Un dengan cepat menjadi anak kesayangan ayahnya, sebagian besar karena potensi kepemimpinannya dan sifat kompetitifnya, kata para analis. Meskipun ia juga sempat belajar di luar negeri di Swiss, ia dikatakan jauh lebih terlindungi daripada saudara tirinya Kim Jong Nam.

Jadi ketika Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011, Kim Jong Un, yang saat itu berusia 27 tahun, mengamankan tempatnya di takhta.

Kim sejak itu mempercayakan kekuasaan besar kepada saudara perempuannya, Kim Yo Jong, yang diyakini memimpin departemen propaganda yang berpengaruh, menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Namun, pertanyaan tentang asal usul Kim masih menggantung di atas pemimpin tertinggi hingga hari ini.

Para analis percaya bahwa itulah sebabnya hari ulang tahunnya tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional, tidak seperti hari ulang tahun kakek dan ayahnya, karena menarik perhatian pada kelahirannya dapat menimbulkan pertanyaan pelik tentang ibunya dan mengapa ia dibesarkan di luar Pyongyang.

Kerahasiaan seputar asal usulnya juga bisa menjadi bagian dari alasan mengapa ia dengan cepat memperkenalkan istrinya, Ri Sol Ju, kepada publik.

Tidak seperti ibunya, Ri, menurut dinas intelijen Korea Selatan, ia diyakini berasal dari keluarga kelas menengah atas di Pyongyang. Sebagai mantan penyanyi dari grup pertunjukan bergengsi, ia juga dikirim untuk belajar menyanyi klasik di Tiongkok pada masa mudanya - sebuah indikator kualitas songbun yang baik.

"Rasa tidak sah dan kebencian yang dialami Kim Jong Un karena latar belakang ibunya secara paradoks menjadi motivasi kuat baginya untuk secara terbuka mengungkapkan istrinya, Ri Sol Ju, dan putrinya, Ju Ae, pada tahap awal," kata Gomi.

Pertunjukan publik ini, tambah Gomi, bisa jadi berasal dari "'kekurangan' yang dirasakan" seputar asal usul ibu Kim.

Jadi, apa yang akan terjadi jika asal usul ibu Kim terungkap ke publik?

"Jika diketahui bahwa ibunya berasal dari etnis Korea dari Jepang, itu tidak hanya akan mengguncang legitimasinya tetapi juga menggoyahkan sistem warisan di akarnya," kata Ryu.

"Itu akan berdampak seperti bom nuklir pada masyarakat Korea Utara."

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Rabu (17/6/2026). Adapun gugatan dengan nomor perkara 126/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Rabu (17/6/2026).

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UU Advokat paling lama dua tahun sejak putusan ini dibacakan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan revisi, maka UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Hakim Guntur Hamzah menjelaskan, persoalan utama organisasi advokat saat ini bukan lagi mengenai keabsahan organisasi advokat tertentu. Namun lebih kepada ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mampu memisahkan fungsi representatif dan fungsi regulatif dalam organisasi advokat.

"Perlunya pemisahan fungsi demikian didasarkan pada praktik organisasi advokat selama ini di mana organisasi advokat merangkap sebagai regulator, penguji, pengawas, sekaligus penegak etik," kata Guntur dalam pertimbangannya.

Dengan adanya pemisahan fungsi representatif dan fungsi regulatif, maka konflik kepentingan dalam mengelola organisasi advokat baik secara internal maupun antar organisasi seharusnya dapat dihindari.

Dengan berdasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola organisasi advokat, maka Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang 18/2003.

Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen, dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat melindungi hak-hak konstitusional para advokat dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pencari keadilan justice abelent.

Perubahan UU 18/2003 Dilakukan dengan Mengatur Antara Lain:

1. Desain kelembagaan organisasi advokat

2. Pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi

3. Bentuk regulator, misalnya dewan, konsil, atau majelis

4. Kewenangan regulator

5. Hubungan antara regulator dan organisasi

6. Mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat.

OSLO - Anak tiri Putra Mahkota Norwegia Haakon dinyatakan bersalah pada hari Senin atas pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah persidangan selama tujuh minggu yang semakin merusak citra keluarga kerajaan yang dulunya sempurna.

Pengadilan Distrik Oslo memutuskan bahwa Marius Borg Hoiby, 29 tahun, yang bergabung dengan keluarga kerajaan ketika ibunya, Mette-Marit, menikah dengan Haakon pada tahun 2001, bersalah atas dua tuduhan pemerkosaan, termasuk satu di ruang bawah tanah rumah putra mahkota.

Ia dibebaskan dari dua tuduhan pemerkosaan lainnya.

4 Fakta Memalukan Keluarga Kerajaan Norwegia Divonis 4 Tahun Penjara karena Pemerkosaan

1. Dinyatakan Bersalah dalam 34 Dakwaan

Hoiby, yang dijuluki "Marius Kecil" sejak menjadi anak laki-laki berambut pirang dan bermata biru berusia empat tahun yang menghadiri pernikahan kerajaan, dinyatakan bersalah atas 34 dari 40 tuduhan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pacarnya dan kepemilikan serta peredaran narkoba.

Pengadilan mendengar bukti kecanduan narkoba Hoiby, video buatan sendiri tentang pertemuan seksual, dan ratusan pesan elektronik yang memberatkan dengan mantan pasangannya.

Jaksa penuntut, yang menuntut hukuman tujuh tahun tujuh bulan penjara, mengatakan bahwa keempat wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan, baik dalam kasus yang terbukti maupun yang tidak terbukti, setiap kali berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya untuk melawan setelah menghadiri pesta.

“Pengadilan menemukan bahwa terbukti dia tidak mampu melawan tindakan tersebut,” kata hakim Jon Sverdrup Efjestad tentang pemerkosaan di rumah putra mahkota, saat membacakan putusan bulat dari pengadilan yang terdiri dari tiga hakim.

2. Hoiby Mengaku Tak Bersalah

Hoiby mengaku tidak bersalah atas tuduhan paling serius terhadapnya, sementara mengakui beberapa tuduhan yang lebih ringan termasuk mengangkut 3,5 kg (7,7 pon) ganja, melanggar perintah penahanan, dan pelanggaran lalu lintas.

Hoiby akan mengajukan banding atas putusan tersebut, kata pengacaranya, Petar Sekulic, kepada harian VG dan Aftenposten. Pihak penuntut mengatakan akan mempertimbangkan banding setelah mencermati putusan lengkap setebal 127 halaman tersebut.

“Ini adalah kemenangan bagi sistem peradilan kita,” kata jaksa Sturla Henriksboe kepada Reuters.

“Tidak seorang pun dapat lolos dari tindakan kriminal serius berdasarkan siapa mereka atau siapa kerabat mereka.”

3. Hoiby Suka Memukul dan Mencekik Pacarnya

Keluarga kerajaan, yang di masa lalu telah menyatakan simpati kepada semua pihak yang terkena dampak kasus ini, menolak untuk bereaksi. “Masalah ini telah dipertimbangkan oleh pengadilan, dan kami tidak berkomentar tentang hasilnya,” kata seorang juru bicara.

Tidak ada anggota keluarga kerajaan lain yang menghadiri persidangan.

Hoiby dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap pacarnya saat itu antara pertengahan 2022 dan musim gugur 2023. Ia berulang kali memukul wajahnya dengan tinju, mencekiknya, membanting pintu di wajahnya, dan melempar benda ke arahnya, demikian yang didengar pengadilan.

Hoiby menyaksikan putusan melalui video dari penjara karena alasan medis. Ia telah berulang kali ditolak izin untuk mengunjungi ibunya, yang menderita fibrosis paru dan membutuhkan transplantasi paru-paru.

Hanya satu dari wanita yang menuduhnya melakukan pemerkosaan yang hadir di pengadilan untuk mendengarkan putusan. Ia menangis setelah hakim mengabulkan kasusnya.

4. Kasusnya Menyita Perhatian Publik

Hoiby tidak memiliki gelar atau tugas kerajaan, tetapi kasusnya telah menyita perhatian Norwegia karena hubungannya dengan pewaris takhta.

Seperti monarki Skandinavia lainnya yang tidak terlalu menonjol, keluarga kerajaan Norwegia memiliki citra keluarga yang penuh kasih dan relatif tidak terlalu menonjol, menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri dan menikmati bermain ski dan selancar bersama masyarakat umum.

Namun, persidangan Hoiby, yang bertepatan dengan permintaan maaf Putri Mahkota Mette-Marit atas kontaknya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual AS Jeffrey Epstein, telah merusak popularitas mereka.

Survei Norstat pada bulan Februari selama persidangan menunjukkan penurunan jumlah warga Norwegia yang mendukung mempertahankan monarki hingga rekor terendah 60 persen, meskipun naik menjadi 64% pada bulan Mei.

Putusan tersebut datang pada saat yang sulit bagi Mette-Marit, dengan dokter mengatakan bahwa ia hanya memiliki waktu sekitar satu tahun untuk hidup kecuali ia dapat menerima transplantasi paru-paru.

“Namun, situasinya mungkin juga mengurangi dampak dari putusan itu sendiri, karena putri mahkota menerima curahan simpati atas kesehatannya,” kata sejarawan Norwegia Trond Noren Isaksen kepada Reuters.

John Christian Elden, pengacara salah satu korban, mengatakan kepada Reuters bahwa hukuman Hoiby sesuai dengan aturan baru yang membedakan antara pemerkosaan yang melibatkan hubungan seksual atau tidak.

Dua dakwaan pemerkosaan yang menyebabkan Hoiby dihukum tidak melibatkan hubungan seksual.

Jaksa penuntut, Henriksboe, mengatakan pengadilan juga telah mempertimbangkan praktik terkini dalam menimbang apakah ada hubungan seksual atas persetujuan bersama sesaat sebelum pemerkosaan, yang memang terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi penting karena perempuan memiliki peran langsung dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan komunitas, dan memperkuat ekonomi lokal.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek penting dalam strategi ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.

Menurut dia, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui akses lahan, edukasi, coaching, pembiayaan, dan keberlanjutan.

“Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Veronica dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi panel bertajuk “Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems” yang digelar dalam rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum.

Jalan UMKM akar rumput naik kelas Dari perspektif kewirausahaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2020–2024 Sandiaga Uno menilai pelaku usaha (entrepreneur) akar rumput membutuhkan tiga hal utama agar dapat naik kelas, yaitu akses terhadap pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan yang tepat.

Ia menuturkan, pada tahap awal, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan pembiayaan, karena pelaku usaha kecil perlu memastikan produknya dapat terserap oleh pasar.

"Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” ujar Sandiaga.

Membangun kebiasaan keuangan melalui produk digital

Dari sisi bank digital, President Director Superbank Tigor M. Siahaan menekankan pentingnya menghadirkan aplikasi dan produk keuangan yang sederhana, ringan, dan mudah digunakan oleh masyarakat akar rumput.

Pasalnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan agen untuk melakukan transaksi sederhana seperti transfer dana.

"Hal ini menunjukkan produk digital perlu dirancang sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan pengguna," ucap dia.

Tigor juga mencontohkan produk Celengan yang dikembangkan Amartha untuk membantu masyarakat menyisihkan dana secara rutin mulai dari Rp10.000.

Menurut dia, kebiasaan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun aset dan kesehatan keuangan secara bertahap.

Konektivitas dan literasi digital sebagai penggerak produktivitas masyarakat

Sementara itu, Director and Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Yessie D. Yosetya mengungkapkan layanan digital, termasuk aplikasi keuangan, tidak dapat berjalan tanpa konektivitas.

Menurut dia, konektivitas perlu dilihat dalam dua lapisan, yaitu memastikan akses internet tersedia dan memastikan akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.

”Masih terdapat titik-titik wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas memadai, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi pondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital,” tutur dia.

Yessie menjelaskan, pemanfaatan internet umumnya terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu hiburan, peningkatan pengetahuan, dan produktivitas.

Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong agar tidak hanya menggunakan internet untuk konsumsi konten, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan meningkatkan produktivitas.

Secara umum, akses terhadap pembiayaan, layanan keuangan, pasar, maupun internet perlu diiringi dengan edukasi, pendampingan, dan pemanfaatan yang produktif.

Pembangunan ekosistem keuangan inklusif tidak hanya membutuhkaninvestasi pada infrastruktur fisik dan digital, tetapi juga penguatan literasi, teknologi, serta pendekatan berbasis komunitas.

Dengan ekosistem yang terintegrasi, masyarakat dapat menjadi penerima manfaat dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan OJK, inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90 persen, namun masih terdapat gap sekitar 25–30 persen antara inklusi dan literasi keuangan.

Di sektor fintech, literasi keuangan tercatat di angka 13 persen, sementara tingkat inklusi baru mencapai 36 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 16 tahun terhadap advokat Ariyanto Bakri. Hukuman tersebut merupakan putusan banding terkait kasus suap kepada hakim berujung vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO).

"Menyatakan Terdakwa Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Kesatu dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum," bunyi putusan yang termuat dalam laman Direktori Putusan MA yang dilihat Rabu (10/6/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," sambungnya.

Ariyanto juga dikenai pidana denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp21.602.138.412 (21,6 miliar) subsider tujuh tahun kurungan badan.

Putusan ini dibacakan pada 8 Juni 2026 dengan susuna majelis hakim, Ketua, Budi Susilo; anggota, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Bragung Iswanto; serta panitera Budiarto.

Sebelumnya, Advokat Ariyanto Bakri dihukum 16 tahun penjara terkait kasus suap kepada hakim berujung vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Ketua Majelis Hakim, Efendi mengatakan Ariyanto terbukti melakukan tindak pidana suap sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Ary Bakri juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Efendi saat membacakan amar putusan, dikutip Rabu (4/3/2026).

Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 150 hari pidana kurungan. Selain itu, Ary dihukum pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan teknologi keuangan (Fintech) Amartha Financial bersama sejumlah organisasi nasional dan internasional meluncurkan Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH). Koalisi ini merupakan upaya lintas sektor yang bertujuan memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan mendorong pendekatan baru dalam inklusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada akses layanan keuangan, tetapi juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran ICFH dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan The 2026 Asia Grassroots Forum. Koalisi ini juga mendapat dukungan dari Ratu Máxima dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA). Perwakilan Ratu Máxima turut hadir dalam peluncuran tersebut.

Kepala Sekretariat ICFH Aria Widyanto mengatakan koalisi tersebut dibentuk untuk memperluas paradigma inklusi keuangan agar tidak berhenti pada peningkatan akses terhadap layanan keuangan, melainkan menghasilkan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Melalui ICFH, kami berharap paradigma inklusi keuangan dapat berkembang lebih jauh, tidak hanya berfokus pada akses, melainkan juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata yang ingin dicapai, terutama bagi kebutuhan komunitas akar rumput, termasuk UMKM perempuan di perdesaan dan kelompok yang belum terlayani lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Menurut Aria, hingga saat ini ekosistem yang dibangun Amartha telah menjangkau lebih dari 4 juta pelaku usaha perempuan di perdesaan. Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat ketahanan finansial, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi dalam perekonomian keluarga.

Dukungan terhadap agenda kesehatan finansial juga disampaikan Senior Vice President Social Impact APEMEA Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhasini Chandran. Menurut dia, ukuran keberhasilan inklusi keuangan perlu bergeser dari sekadar kepemilikan akses menjadi pemanfaatan layanan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ia menilai koalisi tersebut dapat memainkan peran penting dalam memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia, sejalan dengan komitmen Mastercard untuk menghubungkan dan melindungi 500 juta individu serta usaha kecil dalam perjalanan menuju kesehatan finansial yang lebih baik.

Sementara itu, Founder dan Chairperson Kumpul Faye Wongso menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha akar rumput. Menurut dia, kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, memahami peluang pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dalam implementasinya, ICFH akan menjalankan tiga agenda utama. Pertama, pengembangan riset dan basis data kesehatan finansial yang relevan dengan kondisi Indonesia serta sensitif terhadap isu gender dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Kedua, pembentukan Financial Health Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi untuk mengembangkan dan menguji berbagai inovasi keuangan inklusif, seperti alternative credit scoring, open finance, embedded finance, dan layanan keuangan berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan agenda dan mendorong aksi bersama.

Selain itu, koalisi akan mengembangkan sejumlah program strategis, antara lain Grassroots Financial Alliance untuk memperluas akses produk keuangan mikro di komunitas perempuan dan perdesaan, Research and Shared Metrics untuk mengukur ketahanan serta pemulihan finansial masyarakat, hingga Innovation Labs sebagai ruang pengembangan model dan solusi yang dapat direplikasi secara lebih luas.

Melalui pembentukan ICFH, Amartha dan para mitra berharap Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan global dalam pengembangan ekosistem kesehatan finansial yang kolaboratif dan berkelanjutan. Inisiatif tersebut juga diharapkan memperkuat peran komunitas akar rumput, khususnya UMKM perempuan, dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

JAKARTA - Penguatan museum dan kebudayaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi krisis kepribadian bangsa di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi identitas dan karakter generasi muda. Maka itu, ekosistem permuseuman perlu diperkuat Indonesia mulai dari regulasi, pendanaan, kelembagaan hingga partisipasi publik agar museum dapat berfungsi sebagai pusat peradaban dan pembentukan jati diri nasional.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana menuturkan kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Menurutnya, gagasan kebudayaan telah menjadi ruh dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam Pasal 32 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

“Esensi pembangunan bangsa harus dibangun dari kebudayaan. Museum menjadi institusi yang merumahkan, mengkaji, merawat, dan menyampaikan kekayaan peradaban itu kepada generasi berikutnya. Karena itu museum memiliki posisi yang sangat strategis,” ujar Putu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, Kamis (4/6/2026)..

Menurut Putu, saat ini Indonesia memiliki 516 museum, dengan 373 museum telah terdaftar dan sekitar 289 museum telah menjalani standardisasi dan evaluasi. Kehadiran kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman setelah terbentuknya Kementerian Kebudayaan pada 2024 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola museum nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar museum di Indonesia dikelola oleh swasta, yayasan, dan perorangan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pendanaan hingga dukungan sarana dan prasarana.

“Banyak tokoh dan masyarakat yang mendonasikan tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk membangun museum agar artefak dan karya budaya bangsa tidak seluruhnya keluar negeri dan tetap bisa dinikmati oleh anak bangsa. Museum dibangun bukan untuk profit, tetapi untuk manfaat dan peradaban,” katanya.

Putu menjelaskan bahwa sejak Kongres Museum Indonesia pertama, kalangan permuseuman telah memiliki cita-cita menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur museum. Menurutnya, museum merupakan rumah bagi artefak dan benda cagar budaya yang menjadi bukti perjalanan sejarah bangsa. “Kalau berbicara tempat menyimpan artefak, tidak ada tempat lain selain museum. Museum adalah rumahnya,” ujarnya.

Putu menilai museum perlu dimaknai ulang dalam konteks Indonesia modern. Museum bukan sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah atau simbol masa lalu, melainkan institusi yang hidup dan berperan dalam membangun karakter bangsa.

“Museum bukan tempat yang diasingkan atau ditinggalkan. Museum adalah pencapaian luhur sebuah bangsa. Museum adalah soko guru bangsa, rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban, rumah inspirasi, rumah narasi mulia Nusantara, dan rumah peninggalan luhur bangsa,” katanya.

Ia menilai penguatan museum menjadi semakin penting di tengah tantangan krisis identitas dan kepribadian bangsa. Mengutip pemikiran Presiden pertama RI Soekarno, Putu mengatakan Indonesia telah berjuang mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, namun pembangunan bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan masih perlu terus diperkuat.

“Bangsa yang besar harus menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif pembangunan jati diri dan kehidupan berbangsa. Di berbagai negara maju, kebudayaan menjadi penggerak berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, AMI mendorong kembali gerakan nasional “Ayo Kunjungi Museum Pertama”. Menurut Putu, museum seharusnya menjadi tujuan awal ketika masyarakat mengunjungi suatu daerah agar dapat memahami sejarah, nilai luhur, artefak, dan identitas budaya setempat sebelum menikmati destinasi wisata lainnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang mendorong generasi muda lebih dekat dengan museum, termasuk gagasan Museum Passport yang diharapkan mampu meningkatkan minat kunjungan ke museum.

Selain aspek edukasi, Putu menyoroti pentingnya kesetaraan dukungan antara museum pemerintah dan museum swasta. Saat ini museum milik pemerintah dapat memperoleh dukungan APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara museum yang dikelola swasta, yayasan, dan perorangan masih memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai skema pendanaan.

Karena itu, menurutnya diperlukan formulasi kebijakan yang memungkinkan seluruh museum memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta program revitalisasi. “Kalau kesetaraan itu terwujud, tidak akan ada kesenjangan antara museum pemerintah dan museum swasta. Semua dapat bergerak bersama menjaga warisan budaya bangsa,” ujarnya.

Dalam aspek regulasi, Putu menilai tantangan terbesar permuseuman Indonesia saat ini adalah belum adanya Undang-Undang Permuseuman. Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait permuseuman.

Menurutnya, posisi museum dalam kedua undang-undang tersebut masih sangat terbatas. Dalam UU Cagar Budaya, museum disebut secara terbatas dan lebih diposisikan sebagai tempat penyimpanan. Sementara dalam UU Pemajuan Kebudayaan, museum belum ditempatkan sebagai institusi strategis yang memiliki peran sentral dalam pelindungan dan pengembangan kebudayaan nasional.

“Rumahnya belum ada. Kita punya regulasi cagar budaya dan pemajuan kebudayaan, tetapi belum memiliki Undang-Undang Permuseuman. Karena itu penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.

Putu juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi untuk mendukung upaya repatriasi artefak dan benda budaya Indonesia yang saat ini masih berada di luar negeri. Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Permuseuman akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan pemulangan warisan budaya bangsa.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah regulasi dan pedoman yang berlaku saat ini masih membuka ruang penggunaan replika atau perbanyakan koleksi, sementara aspek perlindungan terhadap koleksi asli dan mekanisme peminjaman benda cagar budaya perlu diperkuat. “Warisan budaya dan artefak bangsa memiliki nilai yang tidak dapat digantikan dengan uang. Karena itu perlindungan terhadap koleksi harus menjadi perhatian serius dalam penguatan regulasi ke depan,” imbuhnya.

Selain mendorong lahirnya Undang-Undang Permuseuman, AMI juga mengusulkan revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar posisi museum sebagai institusi strategis kebudayaan semakin kuat. AMI juga mendorong pembentukan badan yang secara khusus menangani museum, cagar budaya, dan pemajuan kebudayaan guna memperkuat koordinasi kebijakan nasional.

Pada saat yang sama, Putu menilai keterlibatan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat melalui pola kemitraan yang lebih inklusif. Ia bahkan mengusulkan kajian mengenai insentif yang dapat mendorong kontribusi masyarakat dan dunia usaha terhadap pengembangan museum, termasuk pengembalian artefak budaya Indonesia ke Tanah Air.

Sebagai visi jangka panjang, AMI mengusulkan terwujudnya konsep “Negeri Beribu Museum”, pembangunan museum di berbagai situs cagar budaya, museum pahlawan, museum tokoh bangsa, museum keraton Nusantara, hingga perancangan Museum Agung Peradaban Nusantara sebagai simbol perjalanan sejarah dan kebudayaan Indonesia.

“Harapan kami, Indonesia tidak hanya kuat secara ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi bangsa yang berkepribadian kuat dalam kebudayaan. Karena budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan, memberi inspirasi, dan menjaga keberlanjutan peradaban bangsa,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal atau pemberian tax holiday bagi badan usaha ekonomi kreatif (ekraf) yang masih berada di fase inkubasi produk.

Putra juga mendesak agar Kemenekraf segera mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan aturan turunan yang lebih ramah terhadap ekosistem kreatif.

"Menurut saya, Kemenekraf harus bisa memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal bagi CV, PT ekraf yang ada di fase inkubasi. Jadi, langkah pertama harus dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa mereka itu clear. Paham betul wujud dari bisnis ekraf ini seperti apa," kata Putra dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Putra mengingatkan agar Kemenekraf menyelesaikan harmonisasi kebijakan tersebut di tingkat pemerintah terlebih dahulu sebelum menemui para pelaku usaha di lapangan.

"Nah, setelah sudah clear, sudah selesai berjuang di Lapangan Banteng (Kantor Kementerian Keuangan), baru mungkin kita bisa bertemu dengan para pelaku ekraf sehingga kalaupun nanti mereka tidak bisa terima, kita masih bisa balik lagi ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menurut dia, Kemenekraf perlu bergerak cepat memitigasi dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru tersebut dinilai berpotensi mematikan daya kreasi dan ruang tumbuh pelaku ekraf yang baru bertransformasi menjadi badan hukum formal.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf di Jakarta, Selasa (2/6), Putra menegaskan bahwa Kemenekraf harus mengambil posisi tegas sebagai "perisai pelindung" sekaligus "jembatan advokasi" bagi pelaku ekraf, khususnya yang berada di fase inkubasi.

"Dalam konteks ini saya rasa saudara Menteri harus lebih awal komunikasi dengan Kementerian Keuangan karena ketika kita datang ke asosiasi, pelaku ekraf, pemerintah itu sudah harus satu suara," ujar Putra.

Putra menyoroti dampak instan PP 20/2026 yang langsung memukul pelaku ekraf skala mikro dan kecil yang mencoba berkolaborasi membangun bisnis secara formal bersama investor lewat jalur CV, Firma, atau PT Biasa.

Berdasarkan aturan teranyar tersebut, sejak hari pertama berdiri, pelaku usaha tidak lagi dihitung pajaknya dari omset, melainkan diwajibkan masuk ke sistem pembukuan normal dan membayar pajak berdasarkan keuntungan bersih perusahaan.

Menurut Putra, karakteristik industri kreatif sangat unik dan berbeda jauh dengan perdagangan konvensional. Industri seperti studio animasi, rumah produksi, hingga pengembang gim membutuhkan waktu riset bertahun-tahun serta modal awal yang besar sebelum akhirnya bisa menghasilkan keuntungan riil.

"Jadi, tidak bisa digebyak uyah (dipukul rata) oleh Kementerian Keuangan. Saudara Menteri dan jajaran justru harus mengedukasi, melakukan diferensiasi bisnis ekraf dengan bisnis yang lainnya," ucapnya.

Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf itu, selain mendorong penundaan tarif, juga mendorong harmonisasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) ekraf. Langkah itu penting agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur biaya industri kreatif.

Dengan harmonisasi tersebut, komponen biaya seperti riset mendalam, pembelian lisensi software, hingga honor untuk kreator lepas (freelancer) dapat diakui secara penuh sebagai pengurang penghasilan bruto yang sah (sesuai fasilitas Pasal 31E).

Merespons desakan konkrit tersebut, pihak Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan kesiapannya.

"Baik, kami laksanakan. Terima kasih," tutup perwakilan jajaran Kemenekraf di akhir sesi intervensi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai akan memperkuat perlindungan hak politik perempuan. Amanah tersebut pun sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan di parlemen.

Anggota DPR RI, Cindy Monica memandang positif akan putusan tersebut. Ia menyebut bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi tentang menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan bagi masyarakat.

“Perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, ruang politik harus semakin terbuka dan adil bagi perempuan Indonesia,” ujar Cindy Monica dalam keterangannya kepada Parlementaria, Kamis (28/5/2026).

Cindy mengatakan, keputusan MK tersebut menjadi bentuk keberpihakan terhadap penguatan demokrasi yang lebih representatif. Kehadiran perempuan di parlemen diyakini mampu memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, hingga kesejahteraan keluarga.

“Ini membuktikan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam politik. Ketika diberikan kesempatan, perempuan mampu hadir sebagai pemimpin dan representasi rakyat yang bekerja nyata,” ujar legislator dari Fraksi NasDem tersebut.

Sebagai anggota DPR RI perempuan, Cindy Monica pun mendorong perempuan untuk berani terjun ke dunia politik dan membawa aspirasi masyarakat secara langsung ke tingkat nasional. Ia berharap semakin banyak perempuan, khususnya generasi muda, yang percaya diri untuk mengambil peran dalam kepemimpinan dan pembangunan bangsa.

“Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan Indonesia,” pungkas Cindy.

JAKARTA - Terdakwa kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, Razman Arif Nasution menyatakan menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasinya. Razman divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 30 September 2025.

Sikap ini diambil Razman setelah mencermati, mendalami, serta mendengar masukan dari keluarga dan hati nurani atas putusan MA. Putusan itu menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

"Saya, Razman Arif Nasution alias Dr RAN menyatakan menerima putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan kasasi saya," ujar Razman di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis dirinya 1,5 tahun penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta MA telah berkekuatan hukum tetap.

"Meskipun salinan surat resmi belum saya terima, saya akan menunggu sambil tetap beraktivitas seperti biasa," ucap Razman.

"Alhamdulillah, manajemen kantor hukum saya sudah tersistem dengan baik, sehingga jika terjadi sesuatu pada diri saya, operasional kantor tetap berjalan tanpa kendala," tambahnya.