Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.

Ahmad Lazuardi Al-Fitrie

Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan

Ketua Harian Yayasan Nida El-Adabi

DIGITALISASI pendidikan kerap dipandang sebagai jalan cepat menuju kemajuan. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi melalui berbagai kebijakan, mulai dari platform pembelajaran digital, program smartboard/interactive flat panel, pengadaan perangkat laptop hingga penguatan kompetensi guru berbasis teknologi.

Dalam kerangka besar, langkah ini merupakan ikhtiar strategik untuk menjawab tantangan zaman. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan dengan jernih adalah: apakah digitalisasi ini benar-benar menghadirkan keadilan, atau justru menjadi ujian baru bagi pemerataan pendidikan?

Realitas Ketimpangan Akses

Data menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78,19% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses internet, namun kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di perkotaan, akses internet mencapai lebih dari 85%, sementara di perdesaan masih berada di kisaran sekitar 67%. Artinya, hampir sepertiga rumah tangga di desa belum memiliki akses internet yang memadai.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet memadai. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, sekitar 27.650 satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan DIKDASMEN (Pendidikan Dasar dan Menengah) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan konektivitas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sekitar 86% sekolah di Indonesia belum memiliki fixed broadband yang memadai serta 3.323 sekolah belum memiliki jaringan listrik. Angka ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya digitalisasi belum berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya merata.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam survei 2023–2024 melaporkan bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 79,5% dari total populasi, atau lebih dari 220 juta pengguna.

Namun, persoalan tidak hanya terletak pada akses, melainkan juga pada kualitas koneksi. Banyak wilayah masih menghadapi keterbatasan jaringan yang stabil dan cepat.

Kesenjangan Implementasi di Lapangan

Dalam konteks pendidikan, ketimpangan ini berimplikasi langsung pada proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung relatif lebih siap memanfaatkan platform digital. Sementara di daerah lain, keterbatasan perangkat dan infrastruktur menjadi kendala utama.

Akibatnya, digitalisasi berpotensi melahirkan dua wajah pendidikan yaitu yang terkoneksi dan yang tertinggal.

Selain infrastruktur, aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa tingkat literasi digital guru masih beragam. Tingkat literasi digital guru secara umum meningkat, namun masih bervariasi dan belum merata. Indeks literasi digital nasional tahun 2022 di angka 3,54 dari 5,00.

Sebagian guru masih berada pada tahap adaptasi dasar, sementara kebijakan sudah bergerak menuju integrasi teknologi yang lebih kompleks. Dalam situasi ini, teknologi yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan justru berisiko menjadi beban tambahan.

Digitalisasi sebagai Amanah dan Ujian Keadilan

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, dalam perspektif nilai, kebijakan publik terutama di bidang pendidikan tidak hanya soal efektivitas, tetapi juga soal amanah. Dalam Islam, amanah mengandung makna tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian.

Digitalisasi pendidikan, dalam hal ini, juga merupakan ujian keadilan sosial. Prinsip keadilan (‘adl) menuntut agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketika akses terhadap teknologi menjadi prasyarat utama pembelajaran, maka memastikan pemerataan akses bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral.

Langkah Strategik ke Depan (H2)

Dari perspektif pengambilan keputusan strategik, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara visi kebijakan dan kesiapan implementasi. Keputusan digitalisasi secara konseptual sangat progresif, namun dalam praktiknya membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa itu, kebijakan berpotensi tidak efektif, bahkan kontraproduktif.

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, pendekatan yang digunakan perlu terus disempurnakan. Keputusan strategik tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan perubahan, tetapi juga pada ketepatan dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda, terutama bagi wilayah yang selama ini tertinggal. Kedua, penguatan kapasitas guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kontekstual, agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan.

Ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis data yang akurat serta melibatkan suara dari daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif. Akhirnya, digitalisasi pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Namun, ia juga merupakan ujian bagi komitmen kita terhadap amanah dan keadilan.

Keputusan strategik yang diambil hari ini tidak hanya menentukan arah sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan nilai yang kita pegang bersama. Jika digitalisasi dikelola dengan bijak, ia akan menjadi jembatan menuju pemerataan. Namun, jika diabaikan aspek keadilannya, ia berpotensi menjadi jurang yang semakin memperlebar ketimpangan.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga arif secara sosial.

JAKARTA - Kemendikdasmen secara resmi menutup rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) 2026 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai prioritas utama dalam perbaikan mutu pendidikan.

“Ada hal yang perlu saya tekankan di sini. Ada yang luput dari kita. Ada persoalan kompetensi,” kata Atip.

Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini sudah cukup besar, namun aspek kompetensi masih memerlukan perhatian serius.

“Jadi kita terlalu terfokus kepada kesejahteraan padahal itu sesuatu yang pasti. Tapi kita agak alpa dengan kompetensi. Untuk semua yang terkait dengan kompetensi guru ini,” ujarnya.

Baca juga: Kapan PIP 2026 Cair? Pantau Cara Aktivasi Rekeningnya

Atip mencontohkan hasil uji kompetensi bahasa Indonesia di salah satu kabupaten yang menunjukkan capaian belum menggembirakan.

“Dengan inisiatif sendiri melakukan tes UKBI uji kompetensi bahasa Indonesia. Hasilnya belum mengembirakan. Jadi yang unggul itu tampaknya di bawah 20% ya Pak. Yang unggul Pak. Mayoritasnya semenjana. Sedang-sedang saja,” tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran di sekolah.

“Kompetensi guru dimana bahasa Indonesia itu adalah bahasa pengantar. Tapi yang unggulnya 20% ke bawah,” katanya.

Selain itu, Atip juga menyoroti kompetensi guru pada mata pelajaran lain, termasuk matematika. Ia mengungkapkan pernah menemukan kasus guru yang kesulitan menyelesaikan soal matematika yang diberikan.

“Untuk mata pelajaran yang lain. Kita ambil contoh untuk matematika. Pernah dalam satu kesempatan guru matematika itu. Diminta untuk menyelesaikan satu persoalan matematika. Dia tidak bisa menjawab. Jadi kompetensi is the first,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Prosperity is the first. Ini tolong kita menjadi PR semua soal kompetensi. Soal kompetensi,” katanya.

Menurut Atip, rendahnya kompetensi guru berpotensi berdampak pada kualitas hasil belajar siswa.

“Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian hasil output dari siswa-siswa kita juga belum mengembirakan,” ujarnya.

Selain kompetensi akademik, Wamendikdasmen juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia mengingatkan bahwa guru memiliki peran sebagai teladan bagi peserta didik, baik dalam sikap, penampilan, maupun cara berbahasa.

“Guru itu harus berbicara tanpa kata. Dari mulai busana sampai kemudian juga diksi bahasa yang dia gunakan. Bagi guru itu, bagi murid itu selalu contoh,” katanya.

Atip menambahkan bahwa peserta didik cenderung meniru perilaku guru dibanding hanya mendengarkan nasihat.

“Bahwa anak kita, kalau bagi saya anak kandung saya, anak didik kita bukan pendengar yang baik. Tapi dia pencontoh yang baik. Pencontoh yang baik,” tuturnya.

Terkait dengan guru juga menjadi salah satu isu yang dibahas di Konsolnas, khususnya di Komisi VII. Rekomendasi komisi yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Toto Suharya menekankan pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif, serta dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

Bisnis.com, BALI - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), terus menjalankan komitmennya dalam peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. Komitmen ini diwujudkan melalui pelatihan literasi “Mendeteksi Keterlambatan Bicara dan Pencegahan Kekerasan pada Anak”, khusus bagi pendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Bali menjadi Provinsi ke 5 pada Roadshow Program tersebut, yang bekerja sama dengan PAUD Inspirasi Indonesia serta Komnas Perlindungan Anak dan diikuti lebih dari 200 guru PAUD di wilayah Provinsi Bali.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program keberlanjutan yang telah dilakukan Askrindo di sejumlah kota, di antaranya Bekasi, Lombok, Labuan Bajo, dan Makassar. Dengan lebih dari 1.000 guru PAUD mendapatkan penguatan kapasitas sejak program ini dijalankan, inisiatif ini menjadi upaya berkelanjutan Askrindo untuk mendorong peningkatan kompetensi guru dalam memberikan pendampingan, deteksi dini, serta perlindungan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (keterlambatan bicara).

Direktur Kepatuhan, SDM & Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas guru PAUD memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan dan perkembangan anak usia dini, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Menjadi pendidik bagi anak usia dini merupakan tugas yang mulia, guru menjadi pihak yang paling dekat dengan anak dalam keseharian. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pengamat pertama perkembangan anak. Melalui kegiatan ini, Askrindo ingin mengambil peran aktif dalam peningkatan literasi perkembangan anak usia dini serta membekali guru dengan penguatan kapasitas guru dalam mendeteksi keterlambatan bicara serta mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak sehingga dapat memberikan rasa aman bagi anak,” ujar Mahelan.

Askrindo menyadari bahwa jangan hanya membicarakan Pendidikan sebagai proses belajar mengajar melainkan sebagai perlindungan, pengasuhan dan intervensi diri terhadap perkembangan anak, dan menjadi wujud tanggung jawab sosial Perusahaan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 4 yakni Pendidikan Berkualitas.

“Kami juga melihat bahwa masih terdapat keterbatasan akses pelatihan bagi guru yang menangani anak yang memiliki keterlambatan bicara di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, penguatan kapasitas melalui program ini merupakan bagian dari komitmen Askrindo untuk memperluas dampak sosial perusahaan dan berkontribusi terhadap pemberdayaan tenaga pendidik,” tambah Mahelan.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Askrindo berharap pelatihan ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, sekaligus memperkuat pemahaman guru terhadap pendekatan psikologis dan etika perlindungan anak.

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700%.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan melalui perluasan PPG, kesejahteraan guru semakin baik.

"Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (23/11/2025).

Nasaruddin menuturkan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2025, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Pengembangan PPG mencapai 700%. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30% per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700%,” kata Menag.

Saat ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama.

“Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.

Nasaruddin menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.

Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.

“Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata Menag

Menag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.

“Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal mewajibkan mata pelajaran Bahasa Inggris untuk murid Sekolah Dasar dimulai dari kelas 3 SD.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebutkan bahwa keputusan ini untuk memperkenalkan murid lebih dini kepada bahasa yang paling populer digunakan di seluruh dunia.

"Tujuan Bahasa Inggris lebih dini ini untuk memperkenalkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa paling populer di dunia. Itu kita mulai tahun ajaran 2027-2028," ungkapnya dalam Taklimat Media di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Adapun untuk persiapannya, mulai 2026 Kemendikdasmen akan memulai program peningkatan kompetensk Bahasa Inggris untuk guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris.

Mendikdasmen juga menegaskan agar sekolah yang tidak memiliki guru Bahasa Inggris, para guru, dan orang tua agar tidak perlu khawatir akan pelajaran yang harus diberikan kepada anak.

"Nanti untuk anak SD kan akan lebih ditekankan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris, bukan sebagai sains. Jadi tidak perlu grammarnya benar dulu, yang penting bisa dan.percaya diri untuk berkomunikasi," jelasnya.

Untuk pelatihan guru, Kemendikdasmen bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri (PTS/PTN) yang memiliki program pendidikan Bahasa Inggris dan bekerja sama dengan beberapa pihak swasta.

"Pelatihan guru itu juga bekerja sama nanti dengan EF Swedia untuk 50.000 orang guru tahun 2026. Dengan MoU yang sudah ditandatangani 16 September kemarin. Kita juga akan kerja sama dengan British Council," terangnya.