JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab gaji guru hingga pegawai negeri sipil (PNS) tidak naik. Menurut dia, anggaran tidak memadai karena ada kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia yang bertahun-tahun mengalir keluar. "Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” ungkapnya.

Dia kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

Menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga USD150 miliar atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya.

Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.

Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. "Saudara-saudara sekalian dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, mulai dari kenaikan tunjangan hingga perluasan program beasiswa pendidikan sarjana bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan guru terus diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang telah berjalan sejak tahun lalu.

Menurut dia, pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN, sementara guru ASN mendapatkan tambahan tunjangan sebesar gaji pokok. Selain besaran tunjangan yang meningkat, pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran dana agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

“Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pembaruan yang diterapkan pemerintah adalah sistem transfer langsung tunjangan dan gaji ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema tersebut dinilai memangkas proses birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran hak tenaga pendidik.

“Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” katanya.

Selain aspek kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya guru melalui program beasiswa pendidikan tinggi. Mu’ti menyebut pada 2025 pemerintah menyediakan bantuan pendidikan bagi 12.500 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1.

Program tersebut diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan nilai bantuan Rp3 juta per semester. Saat ini para peserta telah memasuki semester kedua dan sebagian di antaranya diperkirakan dapat menyelesaikan studi pada tahun ini.

“Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujarnya.

Mu’ti mengungkapkan pihaknya juga telah meminta Presiden Prabowo untuk menghadiri prosesi wisuda para guru penerima beasiswa tersebut apabila seluruh peserta telah menyelesaikan pendidikan.

“Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti—kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL,” katanya.

Untuk tahun 2026, pemerintah memperluas cakupan program secara signifikan menjadi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1, dengan bantuan Rp3 juta per semester.

“Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” tutur Mu’ti.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bertahap kepada guru pendidikan agama di sekolah. Termasuk bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Pada tahun ini, TPG diberikan kepada 209.334 guru pendidikan agama Islam yang telah tersertifikasi, di antaranya 91.028 guru dan pengawas yang lulus PPG pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena mereka memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru adalah prioritas pembangunan nasional,” ujar Amien dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

“Guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan guru terpenuhi dengan baik. Pencairan tunjangan profesi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas para guru,” sambungnya.

Amien menjelaskan bahwa pencairan TPG bagi guru pendidikan agama di sekolah dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kendati demikian, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem penyaluran tunjangan profesi agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami memastikan bahwa guru yang telah memenuhi persyaratan akan menerima haknya dengan baik,” jelasnya.

Selain kepada guru pendidikan agama Islam, Kementerian Agama juga menyalurkan tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama lainnya.

Rincian Tunjangan Profesi Guru Agama Selain Islam:

- 5.506 guru pendidikan agama Kristen non-ASN

- 12.400 guru pendidikan agama Katolik, terdiri dari 8.569 guru ASN dan 3.832 guru non-ASN

- 6.073 guru pendidikan agama Hindu, terdiri dari 4.982 guru ASN dan 1.091 guru non-ASN

- 1.423 guru pendidikan agama Buddha, terdiri dari 862 guru ASN dan 561 guru non-ASN

Bisnis.com, CIREBON - Gaji seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial Threads menunjukkan nominal penerimaan sebesar Rp271.192 untuk satu bulan.

Angka tersebut memicu perbincangan luas karena dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dalam tangkapan layar riwayat transaksi yang diunggah akun tersebut, tercatat keterangan “511 KR - Salary P3KPW” dengan nominal masuk sebesar Rp271.192 pada 2 Maret 2026. Pemilik akun menyebut angka itu sebagai gaji PPPK paruh waktu dan mempertanyakan bagaimana pembagiannya untuk kebutuhan selama sebulan.

“Gaji PPPK paruh waktu kabupaten Cirebon segini. Kira-kira Rp270 ribu buat sebulan gimana ya baginya,” tulis @yantiiehengky30, Rabu (3/3/2026).

Unggahan itu langsung menuai beragam respons. Sebagian warganet menilai nominal tersebut tidak layak untuk ukuran penghasilan bulanan seorang tenaga pendidik. Ada pula yang menyarankan agar guru tersebut mencari pekerjaan lain jika merasa keberatan.

“Kalau merasa gajinya kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluar saja dan cari kerjaan lain,” tulis @tri.nurainii

Menanggapi saran tersebut, pemilik akun memberikan balasan singkat yang mencerminkan kondisi yang ia hadapi.

“Sudah terlanjur, Kak. Insyaallah ada rezeki yang lain,” jawabnya.

Komentar lain bahkan membandingkan nominal tersebut dengan pekerjaan sektor informal.

“Lebih gedean gaji cuci ompreng daripada gaji P3K guru,” tulis akun lain, @abatasajaha4 yang ikut menanggapi.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait unggahan tersebut. Namun isu ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan guru, yang memegang peran penting dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ternyata, permasalahan gaji PPPK yang dianggap memiliki nilai tak layak ini juga terjadi di daerah lain. Misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat guru yang hanya mendapat gaji Rp139.000 per bulan.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Penjelasan PPPK Paruh Waktu

Penetapan seseorang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh dilakukan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang No.20/2023 tentang ASN.

Selain itu, rekrutmen PPPK paruh waktu juga dilakukan dalam rangka memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK paruh waktu, yang merupakan nomenklatur baru pada tahun ini, adalah mekanisme transisi untuk pengangkatan pegawai honorer di sejumlah instansi menjadi PPPK penuh.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Dasar hukum PPPK paruh waktu, termasuk perihal gaji dan tunjangan, mengacu pada Keputusan Menpan RB No.16/2025 tentang PPPK.

Diktum pertama beleid tersebut menerangkan bahwa PPPK paruh waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Secara terperinci, diktum kesembilan belas menyatakan PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Sumber pendanaan untuk upah tersebut dapat berasal selain dari belanja pegawai. Hal ini berdasarkan diktum kedua puluh Keputusan Menpan RB No.16/2025.

Selain itu, diktum kedua puluh satu menyatakan PPPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gaji PPPK paruh waktu dapat berlaku sesuai upah minimum. Upah Minimum Provinsi 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2024.

KUPANG - Pendiri komunitas TWS Sulianto Indria Putra berkomitmen memberikan bantuan finansial seumur hidup untuk guru honorer di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). TWS merupakan komunitas edukasi digital yang berkembang sebagai ruang pembelajaran literasi finansial, investasi, dan pengelolaan aset digital.

Bagi sebagian orang, pertumbuhan finansial adalah tujuan akhir. Namun, menurut Suli, pertumbuhan hanyalah alat bukan destinasi.

Di balik aktivitas tersebut, Suli memegang satu prinsip yakni keberhasilan harus memiliki dampak sosial. Prinsip itu diuji ketika dia mendengar kisah dari pedalaman Kupang.

Agustinus, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 23 tahun menerima pemotongan gaji dari Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan. Di sekolah yang sama, Wesli sebagai kepala sekolah hanya memperoleh Rp100.000 per bulan.

Angka tersebut bukan sekadar nominal kecil. Itu adalah realita yang harus mereka hadapi setiap bulan untuk menghidupi keluarga. Ketika informasi itu sampai kepadanya, Suli tidak melihatnya sebagai sekadar berita sedih. Dia melihatnya sebagai tanggung jawab.

“Jika kita berbicara tentang masa depan bangsa, maka kita sedang berbicara tentang guru. Dan jika guru tidak sejahtera, kita sedang membiarkan fondasi itu rapuh,” tuturnya.

Melalui TWS, Suli menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup. Keputusan tersebut bukan langkah spontan.

Dia berdiskusi dengan tim internal dan anggota komunitas memastikan bahwa bantuan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagi Suli, reputasi dibangun bukan hanya melalui pencapaian, tetapi melalui konsistensi nilai. Dia percaya trust economy bukan hanya tentang kepercayaan dalam transaksi digital, tetapi juga tentang kepercayaan bahwa keberhasilan dapat membawa perubahan nyata.

Langkah sosial ini memperlihatkan sisi lain dari kepemimpinan Suli bahwa di balik strategi dan data, ada empati yang menjadi fondasi. Melalui inisiatif ini, dia ingin menunjukkan bahwa generasi muda pengusaha digital Indonesia mampu menghadirkan dampak yang lebih luas. Karena pada akhirnya, angka dapat berubah, tetapi kontribusi kepada manusia akan meninggalkan jejak yang lebih panjang.

Di banyak sekolah, terutama di pinggiran kota dan desa-desa, guru non-ASN hadir paling pagi dan pulang paling akhir. Mereka mengajar, membimbing, menenangkan murid yang gelisah, dan menyusun laporan yang sama rumitnya dengan guru berstatus ASN. Namun di luar ruang kelas, hidup mereka kerap berjalan dalam ketidakpastian. Upah tidak selalu datang utuh, status menggantung, dan masa depan sering ditunda dengan satu kata yang terdengar akrab: sabar.

Ketidakpastian ini bukan semata persoalan individu atau kegagalan etos kerja. Ia adalah gejala dari beban tanggung jawab negara yang terbelah: antara pusat dan daerah, antara dunia pendidikan dan sistem kepegawaian, antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.

Ironisnya, kita meminta para guru ini mendidik generasi yang tangguh, kritis, dan percaya diri, sementara kehidupan mereka sendiri dijalani dalam kondisi rapuh dan serba sementara. Persoalan kesejahteraan guru non-ASN, karena itu, tidak lagi sekadar soal angka, tetapi menyentuh martabat profesi pendidikan itu sendiri.

Berbagai studi pendidikan dan laporan organisasi profesi guru mencatat bahwa persoalan kesejahteraan guru non-ASN merupakan salah satu sumber kelelahan struktural di dunia pendidikan. Data dari sejumlah survei nasional serta aksi-aksi unjuk rasa guru honorer dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tuntutan yang berulang: kepastian status, upah layak, dan perlindungan kerja. Fakta ini menegaskan bahwa kegelisahan guru non-ASN bukan kesan personal, melainkan persoalan kolektif yang telah lama mengendap.

Komitmen Kemendikdasmen yang Perlu Diapresiasi

Perlu dikatakan secara jujur bahwa pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan afirmatif telah dijalankan. Pemerintah telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dalam lima tahun terakhir. Akses Pendidikan Profesi Guru juga diperluas, dengan lebih dari 750 ribu guru non-ASN mengikuti PPG sepanjang 2024–2025.

Dari sisi kesejahteraan, insentif guru non-ASN dinaikkan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada 2026, dengan anggaran sekitar Rp1,8 triliun. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru bagi guru non-ASN bersertifikat kini mencapai Rp2 juta per bulan, dengan total anggaran sekitar Rp11,5 triliun. Tunjangan khusus bagi guru di wilayah 3T juga terus ditingkatkan. Angka-angka ini menunjukkan keberpihakan yang nyata dan patut diapresiasi, bukan sekadar sebagai capaian administratif, tetapi sebagai pengakuan bahwa negara mulai memandang persoalan guru non-ASN sebagai isu serius.

Namun di sinilah paradoks itu muncul. Meski berbagai program telah dijalankan, persoalan mendasar kesejahteraan guru non-ASN tetap berulang. Bukan karena kebijakan tidak ada, melainkan karena kebijakan itu bekerja di dalam arsitektur kewenangan yang terpecah. Jika ditelusuri secara struktural, sejak awal urusan guru honorer memang tidak sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pendidikan. Sekolah dan pemerintah daerah memegang kewenangan besar, sementara pemerintah pusat hanya memiliki ruang terbatas untuk menetapkan standar dan memberi insentif. Ketika standar dirumuskan di tingkat nasional, kemampuan dan komitmen daerah sering kali tidak bergerak seiring. Di titik inilah kebijakan yang baik kerap kehilangan daya ubahnya di lapangan.

Persoalan ini semakin rumit ketika bertemu dengan sistem kepegawaian nasional. Kementerian PAN-RB bekerja dengan logika formasi, kuota, dan efisiensi birokrasi. Logika ini penting bagi tertib administrasi, tetapi sering kali tidak lentur menghadapi realitas pendidikan yang terus berubah. Sekolah membutuhkan guru hari ini, sementara sistem kepegawaian bergerak dengan ritme seleksi berlapis dan keterbatasan formasi. Guru honorer pun menjadi solusi darurat yang bersifat permanen: dibutuhkan, tetapi tidak sepenuhnya diakui.

Di sisi lain, pemerintah daerah memegang peran yang tidak kecil. Otonomi daerah memberi kewenangan luas dalam pengelolaan pendidikan, termasuk pengangkatan dan kesejahteraan guru non-ASN. Namun di banyak daerah, pendidikan masih kalah oleh prioritas politik jangka pendek. Guru honorer dipertahankan sebagai jalan keluar murah tanpa peta jalan yang jelas. Ketika kemampuan fiskal terbatas atau komitmen politik melemah, merekalah yang pertama kali diminta memahami keadaan.

Martabat Guru dan Tanggung Jawab Negara

Di titik inilah pemikiran Ki Hadjar Dewantara terasa relevan kembali. Dalam berbagai tulisannya tentang pendidikan dan kebudayaan, Ki Hadjar menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya memerdekakan manusia. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan pamong, penuntun kehidupan. Sulit membayangkan pendidikan yang memerdekakan jika para pamongnya hidup dalam ketidakpastian struktural. Ketika guru diperlakukan sebagai tenaga sementara, pesan moral apa yang sesungguhnya sedang disampaikan negara kepada generasi yang mereka didik?

Ibn Khaldun, jauh sebelumnya, telah mengingatkan bahwa keberlanjutan peradaban bergantung pada cara negara memperlakukan profesi-profesi penyangganya. Dalam Muqaddimah, ia menulis bahwa ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut akan menggerogoti sendi-sendi negara dari dalam. Negara tidak runtuh karena satu kebijakan keliru, melainkan karena kelelahan sosial yang diabaikan. Ketika kelompok penjaga ilmu dan pengetahuan terus berada di pinggiran kebijakan, kemunduran datang perlahan, nyaris tanpa disadari.

Maka persoalan guru non-ASN sejatinya bukan kegagalan satu kementerian, apalagi satu menteri. Ia adalah cermin dari negara yang terlalu terbelah kewenangannya. Kementerian Pendidikan telah berupaya sejauh yang dimungkinkan oleh hukum dan struktur. Namun persoalan ini tetap membutuhkan keberanian lintas kementerian koordinator untuk menyelaraskan sistem kepegawaian nasional dan memperkuat komitmen pemerintah daerah. Tanpa itu, upaya yang ada akan terus berbenturan dengan batas yang sama.

Di titik ini, kritik perlu diarahkan secara jujur dan proporsional. Kementerian PAN-RB perlu meninjau ulang desain kepegawaian yang terlalu kaku untuk dunia pendidikan yang dinamis. Pemerintah daerah perlu berhenti melihat guru non-ASN sebagai solusi sementara tanpa tanggung jawab jangka panjang. Koordinasi lintas kementerian tidak bisa lagi berhenti pada niat baik dan rapat koordinasi, tetapi harus berujung pada kebijakan yang benar-benar terintegrasi.

Persoalan guru non-ASN menuntut lebih dari sekadar tambahan insentif. Ia menuntut keberanian negara untuk menyatukan kewenangan, menata ulang sistem, dan mengakui bahwa pendidikan tidak bisa dikelola dengan logika tambal-sulam. Selama negara masih sibuk membagi tanggung jawab tanpa menyatukan arah, guru akan terus diminta bersabar atas nama masa depan yang tak kunjung pasti.

Ajakan korektif kebijakan inilah yang mendesak hari ini. Bukan untuk meniadakan capaian yang telah ada, melainkan untuk memastikan bahwa upaya-upaya baik itu tidak terjebak dalam struktur yang saling meniadakan. Sebab pendidikan yang bermutu tidak hanya lahir dari kurikulum yang rapi, tetapi dari guru yang hidup dan bekerja dengan martabat. Dan martabat, seperti halnya peradaban, tidak pernah tumbuh dari ketidakpastian yang dibiarkan terlalu lama.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini menjadi tahapan penting bagi guru untuk memperoleh sertifikasi pendidik yang berdampak langsung terhadap pengakuan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan guru sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi profesi ini, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penguatan kualitas guru ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan peningkatan kompetensi guru harus berjalan beriringan dengan penguatan kesejahteraan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

“Guru yang profesional dan sejahtera diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, inklusif, serta berorientasi pada penguatan karakter peserta didik,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Nasaruddin menekankan Kementerian Agama terus mendorong terwujudnya guru yang profesional, kompeten, serta memiliki kesejahteraan yang memadai guna mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Nasaruddin menambahkan Program PPG menjadi bagian penting dalam memastikan guru pendidikan agama memiliki kapasitas akademik sekaligus kesiapan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Lihat video: PGRI: Pemerintah Harusnya Utamakan Kesejahteraan Guru Honorer!



“Peningkatan kompetensi melalui PPG ini diharapkan dapat berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh,” harap Menag.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Kamarudin Amin menekankan pelaksanaan PPG merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang dirancang untuk memastikan peningkatan kompetensi guru dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

“Saya berharap penguatan manajemen guru melalui sertifikasi profesi ini, dapat memberikan dampak nyata terhadap tata kelola distribusi tugas guru agar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, sehingga dapat tidak ada lagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya,” katanya.

Selanjutnya, pelaksanaan PPG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan guru.

“Kami akan terus memastikan PPG berjalan dengan lancar sebagai instrumen yang mengantarkan guru-guru di bawah Kementerian Agama menjadi profesional dan tentu memiliki kesejahteraan yang baik,” ucapnya.

JAKARTA - Ratusan guru madrasah dari sekolah swasta di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Sambil membawa atribut aksi seperti bendera, dan spanduk serta poster bernadakan protes, ratusan guru madrasah itu membawa beberapa tuntutan kepada wakil rakyat.

Koordinator Aksi Hasbullah mengatakan bahwa dalam aksi tersebut mereka melayangkan empat tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah kesejahteraan guru madrasah baik negeri maupun swasta. Ia mengungkapkan, guru madrasah hari ini terkesan didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional dan undang-undang.

“Kami merasa didiskriminasi oleh sistem pendidikan nasional, oleh undang-undang ASN sehingga pada kesempatan kali ini kami minta penghapusan diskriminasi terutama terkait dengan kesejahteraan” ungkap Hasbullah saat diwawancarai di lokasi aksi.



Sementara tuntutan kedua yang dilayangkan adalah meminta DPR untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Kepegawaian Nasional untuk membuka seluas-luasnya peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



“Yang kedua, kami juga guru Madrasah Swasta meminta agar DPR bersama Kementerian Agama serta BKN membuka Buka seluas-luasnya, membuka selebar-lebarnya, kesempatan untuk diangkat menjadi P3K dan ini adalah tuntutan utama kami,” ujar dia.

Kemudian tuntutan ketiga adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah, mereka juga meminta agar tunjangan bagi guru madrasah swasta segera dicairkan.

“Kami juga ingin adanya revisi terhadap Undang-Undang ASN, Undang-Undang Sisdiknas yang memuat pasal-pasal diskriminasi terhadap guru madrasah. Kami minta tunjangan bagi guru swasta yang selama ini dicairkan tiga bulan sekali rutin dicairkan setiap satu bulan,” tutur Hasbullah.

Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan bahwa aksi unjuk rasa kali ini bukanlah yang pertama melainkan sudah kesekian kalinya. Hal tersebut juga berdasarkan hasil kajian mendalam yang telah dilakukan oleh para guru madrasah.

“Ya, kita bukan kali ini saja menyampaikan pendapat. Ini adalah rangkaian dari kami, rangkaian dari sekian kajian kami terhadap berbagai hal yang mengarah kepada diskriminasi guru madrasah,” tegas dia.

Jika aspirasi dan tuntutan tidak dipenuhi, ia menekankan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak guru madrasah hingga tuntutan dipenuhi. “Kami kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan terus berjuang agar memang pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang guru madrasah diperhatikan oleh negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan bahwa gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih di bawah standar layak. Terdapat guru yang hanya bergaji Rp139.000 per bulan.

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan bahwa mengacu data Kemendikdasmen, masih terdapat 237.000 guru honorer yang belum masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Adapun, mengacu data IDEAS serta PGRI, terdapat 700.000 guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu pun masih mendapatkan gaji yang tidak layak.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Sumardiansyah dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Selain itu, guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu masih mendapat gaji di bawah UMK atau gaji sebelumnya.
Semisal di Purworejo, guru PPPK mendapat gaji Rp1.072.441. Sementara, UMK Purworejo Rp2.401.961 dan gaji sebelumnya Rp1.252.000.

Ditambah, beberapa daerah menurutnya bahkan sudah merumahkan guru honorer mulai dari Kabupeten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kuantan Singingi, Lampung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, hingga Semarang.

Selain itu, masih terdapat gap kesejahteraan guru negeri dan swasta yang semakin jauh karena program inpassing untuk guru sekolah swasta tidak dibuka.

Bagi guru sekolah SPK, tunjangan profesi gurunya juga dihentikan sejak 2019.

Oleh karena itu, PGRI meminta agar Kemenpan RB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu ditinjau ulang terutama pada klausal 19.

Dalam klausal tersebut, PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Menurutnya, sebaiknya, penghasilan guru PPPK Paruh Waktu dikunci dengan standar gaji minimal yang diatur melalui Perpres Perpres 11 Tahun 2024 yang mengatur gaji guru PPPK Penuh Waktu Golongan IX sebesar Rp3.203.600. Kemudian, PP 5 Tahun 2024 mengatur gaji guru PNS golongan IlI-a Rp2.185.700.

Faozan Amar

AssociateProfessor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

DI TENGAH perdebatan soal efektivitas belanja negara, satu pos anggaran kerap dipandang sebagai beban rutin: kesejahteraan guru. Padahal, di balik tunjangan dan insentif yang diterima para pendidik, tersimpan dampak ekonomi yang tidak kecil, mulai dari penguatan daya beli, peningkatan produktivitas pendidikan, hingga investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Figur yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang, selain orang tua, guru menempati posisi yang sangat menentukan. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan cara berpikir generasi muda. Karena itu, dalam budaya Indonesia dikenal ungkapan guru digugu dan ditiru, ucapannya dipercaya dan perilakunya dijadikan teladan.

Namun, idealisme tersebut kerap berhadapan dengan realitas ekonomi. Tidak sedikit guru yang masih bergulat dengan persoalan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kondisi ini bukan semata persoalan sosial, melainkan faktor struktural yang memengaruhi kualitas pembelajaran dan pembangunan sumber daya manusia. UNESCO (2021) menegaskan bahwa kualitas sistem pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah melampaui kualitas dan kesejahteraan gurunya.

Persoalan kesejahteraan guru juga berdampak pada regenerasi profesi. Narasi tentang guru yang hidup pas-pasan membuat profesi ini kian kurang diminati generasi muda.

Penelitian Yohana Setyani dan Fahrur Rozi (2025) menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berpengaruh sebesar 6,66% terhadap minat memilih profesi guru. Temuan ini sejalan dengan studi Dolton dan Marcenaro-Gutierrez (2011) yang menyebutkan bahwa tingkat remunerasi guru berhubungan erat dengan pasokan guru berkualitas dalam jangka panjang.

Sejarah dunia memberikan pelajaran penting. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Kaisar Hirohito dikisahkan bertanya, “Apakah kita masih memiliki guru?” Fokus pada pendidikan menjadi fondasi kebangkitan Jepang. OECD (2019) mencatat bahwa investasi serius pada guru pascaperang berkontribusi besar terhadap transformasi ekonomi Jepang menjadi negara maju.

Guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan fondasi pembangunan manusia. Karena itu, membicarakan kesejahteraan guru sejatinya bukan isu sektoral pendidikan semata, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional.

Guru dan Dampak Kebijakan Kesejahteraan

Sebagai garda terdepan pembangunan manusia, guru merasakan langsung dampak berbagai program kesejahteraan yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta insentif bagi guru non-ASN membantu menciptakan rasa aman ekonomi, yang berdampak pada motivasi dan fokus mengajar.

Pengalaman guru di lapangan menunjukkan bahwa tunjangan tidak sekadar menambah pendapatan, tetapi juga meningkatkan rasa dihargai sebagai profesi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bennell dan Akyeampong (2007) yang menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru berkorelasi positif dengan komitmen profesional dan kualitas interaksi pembelajaran. Studi Lavy (2015) juga menunjukkan bahwa insentif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa.

Sepanjang 2025, Kemendikdasmen menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada lebih dari 1,4 juta guru ASN, Tunjangan Khusus kepada lebih dari 57 ribu guru, serta Dana Tambahan Penghasilan kepada lebih dari 191 ribu guru. Untuk guru non-ASN, penyaluran tunjangan profesi, insentif, dan Bantuan Subsidi Upah menjangkau ratusan ribu pendidik, termasuk guru PAUD nonformal.

Kenaikan insentif guru non-ASN pada 2026 dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan menandai penguatan komitmen negara terhadap kesejahteraan pendidik. Bank Dunia (World Bank, 2020) menilai bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan prasyarat penting bagi reformasi pendidikan yang berkelanjutan, terutama di negara berkembang.

Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Dari sudut pandang ekonomi, program kesejahteraan guru memiliki dampak berlapis. Pertama, peningkatan pendapatan guru memperkuat daya beli rumah tangga dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Dalam teori Keynesian, belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki multipliereffect yang relatif tinggi karena langsung menyentuh konsumsi masyarakat (Keynes, 1936).

Kedua, kesejahteraan meningkatkan produktivitas dan profesionalisme guru. Hanushek (2013) menegaskan bahwa kualitas guru merupakan faktor penentu utama kualitas pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketiga, kesejahteraan guru adalah investasi modal manusia. Becker (1993) menyebut pendidikan sebagai investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi tinggi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Keempat, stabilitas pendapatan membantu mengurangi tekanan psikologis dan risiko burnout. Penelitian Skaalvik dan Skaalvik (2017) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama kelelahan kerja guru, yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan keberlanjutan karier.

Meski layak diapresiasi, keberhasilan program kesejahteraan guru sangat bergantung pada keberlanjutan fiskal, transparansi penyaluran, dan pemerataan antarwilayah. Tanpa tata kelola yang baik, belanja kesejahteraan berisiko menjadi rutinitas anggaran tanpa dampak maksimal terhadap mutu pendidikan.

Pada akhirnya, menyejahterakan guru bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kebijakan ekonomi yang rasional. Guru yang sejahtera adalah fondasi pendidikan bermutu, dan pendidikan bermutu merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pola lama kembali terulang dalam kebijakan fiskal 2026. Di tengah pengetatan anggaran dan penajaman program prioritas nasional, sektor pendidikan kembali menjadi ruang kompromi.

Kali ini, pergeseran anggaran dilakukan melalui sentralisasi belanja pendidikan ke pemerintah pusat, dengan konsekuensi langsung berupa penyempitan ruang fiskal daerah dan tergerusnya anggaran yang selama ini menopang kesejahteraan guru.

Perubahan arah kebijakan itu tercermin jelas dalam postur APBN 2026. Berdasarkan Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp223,55 triliun kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka tersebut melonjak 293% dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2025 yang hanya Rp56,8 triliun, menjadikannya kenaikan terbesar dalam struktur anggaran pendidikan nasional.

Lonjakan anggaran BGN terjadi bersamaan dengan pemangkasan signifikan dana pendidikan ke daerah. Alokasi pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 dipatok sebesar Rp264,62 triliun, terkontraksi 23,7% atau turun Rp82,4 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun. Pemangkasan terdalam terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pendidikan, yang anjlok dari Rp212,6 triliun menjadi Rp128,1 triliun.

Kondisi tersebut menandai menyempitnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan.

Selama ini, DAU dan DBH menjadi sumber utama pembiayaan kebutuhan paling mendasar di sekolah, mulai dari gaji dan tunjangan guru, perbaikan bangunan sekolah, hingga pengadaan sarana dan alat belajar mengajar. Ketika porsi anggaran itu dipangkas, dampaknya tidak berhenti pada angka fiskal, melainkan langsung menyentuh kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.

Pergeseran alokasi anggaran tidak hanya dirasakan daerah. Di tingkat pusat, belanja pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami koreksi tajam hingga 78,3%.

Anggarannya turun dari Rp261,6 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp56,6 triliun pada 2026. Sementara itu, pembiayaan pendidikan di luar dana abadi juga dipangkas drastis 83,6% menjadi Rp9 triliun.

Di tengah tren pengetatan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru mencatatkan lonjakan anggaran tertinggi secara persentase, meski nilainya masih relatif kecil secara nominal.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai lonjakan anggaran program MBG yang mencapai total Rp335 triliun sebagai bentuk misalokasi sumber daya APBN. Sebagian besar dana MBG bersumber dari belanja pendidikan pemerintah pusat yang pagunya mencapai Rp470,4 triliun, dengan porsi 47,5% atau sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk BGN.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, menilai desain awal MBG bermasalah karena langsung diterapkan dalam skala nasional tanpa kajian dan kesiapan yang memadai, terlebih di tengah kondisi fiskal yang ketat. Ia menyoroti besarnya porsi anggaran pendidikan yang tersedot ke MBG, sementara persoalan struktural pendidikan belum tertangani.

"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," ujar Deni kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Menurut Deni, pemangkasan anggaran pendidikan daerah dan kementerian teknis secara tidak langsung mengorbankan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional. Ketika anggaran sekolah dan guru dipersempit, risiko ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah kian membesar, terutama bagi wilayah yang sangat bergantung pada transfer pusat.

Meski demikian, Deni menegaskan program MBG tidak perlu dihapuskan. Ia menilai pemerintah seharusnya menata ulang desain program tersebut dengan memulainya secara lebih selektif dan bertahap, disertai penajaman sasaran serta perbaikan kesiapan logistik dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pandangan kritis juga disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Lembaga ini menilai besarnya anggaran MBG yang menyerap hampir separuh anggaran pendidikan pemerintah pusat—perlu dibaca secara hati-hati, terutama dari sisi kapasitas pelaksanaan.

Pada 2025, dengan pagu Rp71 triliun, realisasi anggaran MBG hanya mencapai 72,5%, sementara target penerima baru terpenuhi 56,13 juta orang dari target 82,9 juta orang.

"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Indef menilai penataan ulang arsitektur MBG menjadi mendesak, mulai dari akurasi dan integrasi data sasaran, penajaman kriteria penerima berbasis kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di daerah.

Di tengah fokus besar pada MBG, pemangkasan anggaran pendidikan daerah dan kementerian menyisakan pertanyaan mendasar soal keadilan kebijakan.

Ketika guru masih bergulat dengan persoalan kesejahteraan, fasilitas sekolah tertinggal, dan kualitas pembelajaran belum merata, sentralisasi anggaran berisiko menjadikan pendidikan kembali sebagai korban rutin penyesuaian fiskal. Cara negara memperlakukan anggaran pendidikan hari ini pada akhirnya akan menentukan seberapa kuat fondasi kualitas sumber daya manusia di masa depan.