Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa sebanyak 12 kloter haji yang terdiri dari 4.823 jemaah dan 48 petugas telah tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu (22/4/2026) waktu setempat.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsa Marsha menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Seluruh jemaah dan petugas tersebut dinyatakan dalam keadaan aman.

“Aktivitas layanan di seluruh asrama haji berjalan dengan lancar. Fokus utama kami tentu untuk memastikan layanan di asrama haji yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh jemaah haji,” kata Ichsan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenhaj, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, hari ini merupakan hari ketiga masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah yang resmi dimulai dengan masuknya jemaah haji kloter pertama ke asrama haji pada 21 April 2026 lalu.

Sehari setelahnya atau pada 22 April, dia menyebut pemberangkatan jemaah haji reguler ke tanah suci mulai dilaksanakan. Pada hari pertama tersebut, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dengan total 6.667 jemaah dan 68 petugas kloter.

Berikutnya, seluruh jemaah haji diterbangkan menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah selama delapan hingga sembilan hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah.

Terkait kesiapan layanan, Ichsan melanjutkan sebanyak 16 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia telah siap melayani jemaah dengan penambahan dua embarkasi di tahun 2026 ini, yakni Embarkasi Yogyakarta dan Embarkasi Banten.

Dia menyebut setiap asrama dilengkapi fasilitas yang representatif dan tentu dengan sumber daya manusia yang siap melayani jemaah secara terintegrasi.

“Khusus terkait dengan living cost, yang diberikan saat berada di asrama haji, masing-masing jemaah akan menerima 750 riyal. Dan tahun ini juga menjadi momentum perdana dibagikannya kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia di embarkasi haji,” ujarnya.

Rezya Agnesica Helena Sihaloho

Kolumnis dan peneliti isu konflik dan perdamaian, politik, sosial-budaya, serta perspektif gender

TANGGAL 29 Januari 2026 mungkin tidak menempati ruang khusus dalam kalender nasional. Tidak ada penanda resmi. Tidak ada seremoni kenegaraan. Tidak ada pidato yang disiapkan sebelumnya. Namun bagi sebagian anak Indonesia, tanggal tersebut menandai rapuhnya ruang aman yang seharusnya melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Di Jambi, seorang gadis berinisial C diduga mengalami kekerasan seksual yang melibatkan beberapa orang dewasa, termasuk aparat negara. Kasus tersebut terungkap bukan melalui mekanisme yang bekerja otomatis, melainkan melalui keberanian keluarga untuk bersuara.

Kekerasan semacam ini tidak berhenti pada satu peristiwa hukum, tetapi sering meninggalkan trauma jangka panjang, rasa takut yang berulang, serta hilangnya kepercayaan anak terhadap rumah, sekolah, dan institusi yang seharusnya melindungi. Pada hari yang sama, di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak berusia sepuluh tahun memilih mengakhiri hidupnya di sebuah pohon cengkih.

Dua peristiwa tersebut terjadi di wilayah yang berjauhan dan dalam konteks yang berbeda. Namun keduanya memperlihatkan persoalan yang sama. Rasa aman anak belum menjadi pengalaman yang merata dan terjamin dalam kehidupan sehari-hari.

Kekerasan yang terlihat dan keputusasaan yang tumbuh dalam keheningan sering kali dibahas secara terpisah. Kekerasan seksual diperlakukan sebagai isu kriminal. Bunuh diri anak diletakkan sebagai persoalan psikologis atau keluarga. Pemisahan ini membuat persoalan tampak terfragmentasi, seolah tidak saling berkaitan. Padahal, keduanya lahir dari ruang sosial yang sama, ruang yang belum sepenuhnya menyediakan perlindungan sebelum luka terjadi.

Dalam tradisi pemikiran klasik, kegelisahan semacam ini telah lama dikenali. Bhagavad Gita mencatat bahwa kerusakan sosial tidak selalu bermula dari tindakan jahat yang disengaja, melainkan dari kewajiban yang diabaikan secara kolektif:

adharmabhibhavat krsna

pradusyanti kula-striyah

strisu dustasu varsneya

jayate varna-sankarah

(Bhagavad Gita 1:40)

Ayat ini berbicara tentang adharma yang tumbuh ketika tanggung jawab tidak dijalankan, dan bagaimana kegagalan tersebut pertama-tama melukai mereka yang paling rentan dalam tatanan sosial. Dalam pembacaan etis kontemporer, pesan ini tidak berhenti pada konteks keluarga atau tradisi semata, melainkan menyentuh fondasi perlindungan sosial yang lebih luas.

Anak-anak berada pada posisi yang paling terdampak ketika sistem gagal hadir secara utuh. Kekerasan seksual di Jambi dan keputusasaan yang berujung pada kematian anak di Ngada memperlihatkan pola yang sama, bukan hanya adanya pelaku atau tekanan individual, tetapi absennya kewajiban perlindungan yang bekerja sebelum tragedi terjadi.

Rasa Aman

Dalam diskursus kebijakan publik, perlindungan anak sering diterjemahkan ke dalam indikator yang mudah diukur. Angka gizi, tingkat stunting, partisipasi sekolah, dan cakupan layanan dasar menjadi rujukan utama. Pendekatan ini penting dan memiliki kontribusi nyata. Namun rasa aman anak tidak sepenuhnya dapat dipadatkan ke dalam statistik.

Rasa aman tumbuh dari pengalaman sehari-hari. Anak merasa aman ketika lingkungan dapat dipercaya, ketika orang dewasa hadir secara konsisten, dan ketika institusi berfungsi sebagai pelindung. Rasa aman bersifat relasional dan emosional, dibentuk melalui interaksi yang berulang dan bermakna. Ketika pengalaman ini terganggu, dampaknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi berpengaruh jangka panjang terhadap cara anak memandang diri, orang lain, dan masa depan.

Dalam kajian keamanan modern, makna rasa aman telah lama bergeser dari sekadar perlindungan negara terhadap ancaman fisik. Barry Buzan sejak awal 1990-an menunjukkan bahwa keamanan juga mencakup dimensi sosial dan psikologis, yakni kondisi ketika individu dapat hidup tanpa rasa takut dalam keseharian.

Keamanan, dalam pengertian ini, tidak berhenti pada ketiadaan kekerasan terbuka, tetapi menyentuh pengalaman hidup sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Anak yang hidup dalam ketakutan, meskipun kebutuhan material terpenuhi, belum berada dalam kondisi aman sepenuhnya.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan orang dewasa dari institusi formal memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi tersebut. Bagi anak korban, kekerasan ini sering mengubah ruang yang paling dekat menjadi sumber ketakutan, memaksa anak hidup dalam kewaspadaan yang terus-menerus, dan menumbuhkan keheningan panjang akibat rasa malu, takut, atau relasi kuasa yang timpang.

Ketika perlindungan yang diharapkan tidak hadir sebagaimana mestinya, kepercayaan anak terhadap lingkungan sekitar terguncang. Proses hukum yang berjalan setelah peristiwa terjadi memiliki peran penting, tetapi pemulihan rasa aman menuntut kehadiran yang berkelanjutan dan dapat dirasakan dalam keseharian.

Peristiwa bunuh diri anak di Ngada memperlihatkan dimensi lain dari persoalan yang sama. Tidak semua ancaman terhadap anak hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Sebagian berkembang dalam tekanan psikologis yang tidak terlihat, tumbuh perlahan dalam keheningan, dan berlangsung tanpa intervensi yang memadai. Rasa kesepian, beban emosional yang tidak tersalurkan, dan ketiadaan ruang aman dapat terakumulasi dalam waktu panjang.

Dalam situasi seperti ini, perhatian perlu diarahkan pada kondisi sebelum peristiwa terjadi. Lingkungan pendidikan memegang peran penting dalam membaca tanda-tanda kelelahan emosional. Sekolah menjadi ruang hidup anak dalam waktu yang panjang setiap hari. Guru sering menjadi orang dewasa pertama di luar keluarga yang berinteraksi intens dengan anak. Tanpa dukungan kapasitas dan sistem yang memadai, peran ini sulit dijalankan secara optimal.

Keluarga juga membutuhkan dukungan agar tidak memikul beban sendirian. Tekanan ekonomi, keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan mental, dan norma sosial yang masih menstigmatisasi persoalan psikologis sering membuat keluarga tidak mampu mengenali atau merespons kebutuhan anak secara tepat. Layanan kesehatan mental anak perlu hadir sebagai bagian dari sistem dasar, bukan sebagai fasilitas tambahan yang sulit dijangkau.

Rasa aman anak tidak dibentuk oleh satu sektor kebijakan. Perlindungan membutuhkan keterhubungan antara pendidikan, kesehatan, hukum, dan lingkungan sosial. Ketika kebijakan berjalan terpisah dan tidak saling menguatkan, anak sering berada di ruang antar sistem yang tidak sepenuhnya menjangkau kebutuhan nyata. Di ruang inilah kerentanan tumbuh.

Prioritas Kebijakan

Dalam beberapa tahun terakhir, negara menunjukkan komitmen kuat terhadap pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini membawa pesan penting tentang perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang tercukupi gizinya memiliki peluang tumbuh yang lebih baik secara fisik dan kognitif.

Namun pemenuhan gizi merupakan satu bagian dari kesejahteraan anak. Perlindungan anak mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk keamanan psikologis, perlindungan dari kekerasan, lingkungan belajar yang aman, serta kehadiran orang dewasa yang responsif. Ketika diskursus kebijakan terlalu terpusat pada satu dimensi, risiko penyempitan makna perlindungan menjadi nyata.

Di sinilah pertanyaan tentang prioritas kebijakan menjadi relevan. Setiap kebijakan dengan alokasi anggaran besar selalu membawa implikasi pilihan. Pilihan tersebut bukan hanya tentang apa yang dibiayai, tetapi juga tentang apa yang berpotensi terpinggirkan.

Layanan konseling sekolah, pelatihan guru untuk deteksi dini tekanan mental, dan penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas sering berjalan dengan sumber daya yang terbatas dan perhatian publik yang minim.

Dalam kajian kebijakan kontemporer, sejumlah akademisi menyoroti keterbatasan pendekatan yang terlalu teknokratis. Jonathan Haidt melalui The Righteous Mind (2012) menunjukkan bahwa kebijakan publik kerap kali tampak rasional di atas kertas, tetapi kehilangan daya ketika tidak mempertimbangkan dimensi moral dan emosional manusia.

Dalam konteks anak, kebijakan yang hanya berfokus pada pemenuhan fisik berisiko mengabaikan pengalaman batin yang justru menentukan kesejahteraan jangka panjang. Sektor pendidikan menjadi ruang refleksi yang krusial dalam konteks ini.

Sekolah bukan hanya tempat belajar dan distribusi program, tetapi ruang hidup anak dalam waktu yang panjang setiap hari. Keamanan fisik sekolah sering menjadi perhatian utama, tetapi keamanan emosional kerap tertinggal. Padahal, pengalaman sehari-hari di sekolah membentuk rasa percaya anak terhadap dunia sosial di luar keluarga.

Penelitian tentang komunitas dan institusi publik juga menunjukkan bahwa kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas keterhubungan sosial. Robert Putnam dalam Bowling Alone (2000) menunjukkan bahwa melemahnya ikatan antara keluarga, sekolah, komunitas, dan negara membuat generasi muda tumbuh tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, bahkan ketika negara hadir secara administratif. Modal sosial yang rapuh membuat anak lebih rentan terhadap tekanan, kekerasan, dan keterasingan.

Evaluasi kebijakan yang matang menuntut pandangan lintas sektor. Kebijakan gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu dirancang sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Keseimbangan prioritas menjadi kunci agar intervensi negara tidak berhenti pada aspek yang paling mudah terlihat, tetapi menjangkau kebutuhan yang paling mendasar dan sering kali paling sunyi.

Selain itu, kehadiran negara dalam perlindungan anak tidak hanya tercermin dari besaran anggaran dan jumlah program. Kehadiran juga tercermin dari kemampuan sistem untuk bekerja sebelum tragedi terjadi. Banyak kebijakan masih bergerak dengan logika reaktif. Respons muncul setelah peristiwa mendapat perhatian luas. Proses perbaikan berlangsung setelah dampak dirasakan.

Penguatan mekanisme pengawasan terhadap institusi yang berinteraksi langsung dengan anak menjadi bagian penting dari upaya membangun rasa aman. Pengawasan yang konsisten dan transparan berperan menjaga kepercayaan publik serta memastikan standar perlindungan dijalankan secara berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, dukungan nyata bagi sekolah menjadi penanda kehadiran negara. Penyediaan konselor, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta sistem rujukan yang jelas bagi anak yang membutuhkan bantuan psikologis merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya tidak selalu segera terlihat, tetapi menentukan kualitas perlindungan dalam jangka panjang.

Tanggal 29 Januari memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup diukur dari satu indikator keberhasilan. Rasa aman, kepercayaan, dan kesehatan mental membentuk fondasi yang menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Ketika kewajiban perlindungan diabaikan, kerusakan tidak selalu hadir dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi merembes perlahan ke tatanan sosial dan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam.

Negara dihadapkan pada pilihan arah kebijakan. Apakah kehadiran diwujudkan terutama melalui program yang terlihat dan mudah dihitung, atau melalui penguatan sistem yang bekerja dalam senyap sebelum luka terjadi. Pilihan ini akan menentukan apakah anak-anak dapat tumbuh dengan rasa aman yang utuh, tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga terlindungi ruang hidupnya.

Bisnis.com, GARUT- Empat warga Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sempat terdampak banjir bandang di wilayah Aceh dan Sumatra Utara akhirnya berhasil kembali ke kampung halaman setelah melalui perjalanan panjang dari lokasi bencana.

Kepulangan mereka disambut langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Kantor Dinas Sosial Garut, Tarogong Kidul, Jumat (5/12/2025).

Keempat warga tersebut masing-masing bernama Fahmi (21) asal Sukaresmi; Asep Rahmat (31) asal Cisurupan; Ilyas (23) warga Pakenjeng yang baru sebulan bekerja di sebuah konveksi di Aceh Tengah; serta Jalaludin (54) perantau asal Pakenjeng yang tinggal dan bekerja di Kota Sibolga.

Mereka adalah sebagian dari warga Garut yang terdampak langsung bencana besar dan memilih kembali ke daerah asal untuk memulihkan kondisi.

Syakur menyampaikan rasa syukur atas keselamatan empat warganya tersebut dan menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan pemulihan fisik maupun psikologis mereka setelah menghadapi bencana yang datang tiba-tiba dan meluluhlantakkan tempat tinggal maupun tempat mereka bekerja.

Menurut Syakur, kepulangan empat warga ini menjadi kabar baik di tengah upaya pemerintah daerah melacak dan memastikan seluruh warga Garut yang merantau di wilayah terdampak bencana berada dalam kondisi aman.

Ia menegaskan, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun koordinasi untuk membantu proses pemulangan warga lainnya yang masih berada di lokasi bencana.

“Alhamdulillah, empat warga kita ini sudah kembali dengan selamat. Mudah-mudahan ini memberi semangat bagi teman-teman lain yang masih bertahan di Aceh dan Sumatera Utara. Kami berusaha memastikan tidak ada warga Garut yang terabaikan,” ujar Syakur, Sabtu (6/12/2025).

Para warga menceritakan bagaimana arus banjir yang tiba-tiba memutus akses transportasi, memaksa mereka bertahan di pengungsian sementara, serta kesulitan untuk kembali bekerja karena banyak tempat usaha yang rusak.

Ilyas, salah satu penyintas yang baru merantau sebulan, mengaku kehilangan tempat tinggal sementara dan belum sempat menata hidup di perantauan.

Jalaludin, yang telah bertahun-tahun bekerja di Sibolga, mengungkapkan bahwa banjir kali ini merupakan yang terbesar ia lihat selama tinggal di sana. “Rumah kontrakan saya terendam total. Sudah tidak bisa ditempati lagi,” ujarnya.

Mendengar berbagai cerita tersebut, Syakur menegaskan, pemerintah daerah akan memfasilitasi kebutuhan dasar para penyintas selama masa pemulihan.

Ia juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan lanjutan serta memastikan bahwa empat warga yang pulang hari itu mendapatkan ruang untuk beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum kembali merencanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

Selain dukungan logistik, pemerintah daerah berupaya menghubungkan para penyintas dengan keluarga masing-masing dan memberikan konseling awal agar mereka dapat menghadapi tekanan emosional pascabencana.

“Yang terpenting, mereka aman dulu. Urusan pekerjaan bisa kita pikirkan bersama setelah mereka pulih,” kata Syakur.