Bisnis.com, JAKARTA— PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menargetkan pengembangan Jembatan Krueng Tingkeum di Aceh rampung pada Juli 2026. Infrastruktur tersebut berperan strategis sebagai penghubung utama lintas timur Sumatra.

ADHI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), berkolaborasi melakukan percepatan pemulihan konektivitas antar wilayah pasca bencana. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Permanen Duplikasi Krueng Tingkeum, sebagai infrastruktur strategis yang menopang konektivitas dan aktivitas masyarakat.

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan bahwa akses infrastruktur adalah fondasi pemulihan wilayah, karena dapat mempercepat distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan layanan publik kepada masyarakat.

Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat menghubungkan kembali konektivitas antar wilayah, sekaligus menjadi penggerak pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Jembatan Krueng Tingkeum berperan strategis sebagai penghubung utama lintas timur Sumatra yang menjadi akses vital bagi aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, distribusi logistik, serta pergerakan ekonomi masyarakat,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (22/1/2026).

Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan mampu memperlancar kembali arus transportasi darat yang sempat terganggu, memastikan kelancaran jalur logistik, serta mendorong pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat secara bertahap pasca bencana.

Zein menyampaikan pembangunan Jembatan ditargetkan selesai pada Juli 2026, sehingga dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah secara berkelanjutan.

Selama masa konstruksi berlangsung, jembatan bailey yang telah berfungsi akan tetap dioperasikan guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Berlokasi di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Krueng Tingkeum merupakan jembatan permanen yang dibangun tepat di sisi jembatan sementara tipe bailey. Jembatan bailey sebelumnya telah difungsionalkan pada 27 Desember 2025 sebagai solusi darurat pasca putusnya akses akibat bencana.

Menteri PU Dody dalam kunjungannya pada Rabu (21/1/2026) mengatakan pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum merupakan satu dari delapan jembatan menandai dimulainya percepatan pembangunan jembatan permanen meskipun sebagian wilayah masih dalam tahap tanggap darurat.

“Kita mulai pembangunan permanen beberapa jembatan dan penanganan longsoran di beberapa titik di Aceh. Kita percepat walaupun masih tahap tanggap darurat karena sebagian yang lewat sudah macet, kita tidak bisa mengontrol 100% tonase kendaraan. Kalau tidak dipercepat, pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan, karena masyarakat juga butuh logistik,” ujar Menteri Dody dalam kunjungannya, yang juga ikut dihadiri Direktur Operasi I ADHI Suko Widigdo.

Sebagai informasi Pembangunan Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum merupakan bagian dari program penanganan jembatan terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, guna memulihkan konektivitas wilayah yang terputus akibat bencana alam.

Jembatan ini tercatat sebagai 1 dari 16 jembatan penghubung yang putus di Provinsi Aceh, sehingga penanganannya menjadi prioritas untuk memastikan kembali berfungsinya jalur transportasi utama yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.

Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.

Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.

“Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.

Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Paparan Pratikno

Dalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.

Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.

Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.

Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.

“Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.

Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.

Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian.

Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.

Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.

“Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.

Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.

“Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.

Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.

“Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menegaskan dukungan terhadap arahan Danantara Indonesia dalam memperkuat respons kemanusiaan melalui inisiatif BUMN Peduli bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang. Dukungan Hutama Karya diarahkan pada pemulihan konektivitas dan kesiapan hunian sementara (Huntara) agar pemulihan warga dapat berlangsung bertahap. Pelaksanaan dukungan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, posko setempat, dan pemangku kepentingan teknis agar penanganan tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.​

Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan Danantara dan Badan Pengaturan (BP) BUMN hadir untuk mendampingi warga terdampak selama masa pemulihan. “Danantara Indonesia dan BP BUMN hadir untuk mendampingi warga yang terdampak, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta membantu masyarakat menjalani proses pemulihan secara bertahap,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).​

Rencana Huntara Aceh Tamiang

Sebagai bagian dari fase pemulihan pascabencana, Hutama Karya diamanahi mendukung pembangunan hunian sementara (Huntara) di Aceh Tamiang. Langkah ini memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal layak selama masa transisi. Total 600 unit huntara akan dibangun oleh tujuh BUMN konstruksi, dengan porsi Hutama Karya sebanyak 120 unit di lahan seluas 52.581 m².

Lokasi huntara strategis di Jalan Banda Aceh-Medan, Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Tim proyek Hutama Karya telah melakukan peninjauan lapangan awal. Hasilnya menunjukkan perlunya pembersihan lumpur, perataan lahan, dan penyediaan akses ke area yang masih terdampak bencana.

Huntara dirancang cepat dibangun dengan metode rangka baja ringan yang ringkas dan tahan lama. Material pilihan seperti papan semen untuk dinding, multiplek lantai, serta atap zincalume memastikan hunian kokoh, aman, dan siap huni dalam waktu singkat. Setiap unit memiliki luas sekitar 12-30 m², dilengkapi fasilitas bersama berupa dapur umum, area cuci, mushola, serta sanitasi lengkap.

Pembangunan ini menandai komitmen BUMN konstruksi dalam proyek infrastruktur nasional pascabencana. Warga Aceh Tamiang kini punya harapan baru untuk masa transisi yang lebih manusiawi. Hutama Karya terus koordinasi dengan mitra BUMN bidang infrastruktur lain demi target tepat waktu.

Dukungan Alat Berat dan Akses di Tamiang

Di Aceh Tamiang, sebagian warga menghadapi hambatan mobilitas akibat sejumlah ruas tertutup lumpur, kayu hanyutan, dan sedimen sehingga jalur penghubung dan pergerakan bantuan ikut terhambat. Dalam kondisi ini, Hutama Karya mengambil peran sesuai kompetensi inti perusahaan dengan mendukung pembukaan kembali akses dan penguatan konektivitas sebagai bagian dari kerja kolektif BUMN Peduli.​

Untuk mendukung pembukaan akses, semua BUMN bidang infrastruktur membantu kirim alat berat. Hutama Karya mengirimkan sejumlah sumber daya operasional untuk pembersihan material pascabanjir dan pemulihan jalur strategis warga. Dukungan tersebut mencakup pengerahan 4 (empat) unit excavator, didukung 1 (satu) unit excavator PC75, 2 (dua) unit dump truck, serta satu unit tangki solar untuk menopang kelancaran operasi di lapangan.​

Selain pembersihan material, Hutama Karya juga memobilisasi dukungan konektivitas melalui penyediaan Jembatan Bailey, yakni 1 unit bentang 43 meter dan 2 unit bentang 48 meter. Dukungan tambahan turut disiapkan berupa excavator PC-200 (7 unit), crane 80 ton (1 unit), dukungan operator excavator, serta pasokan solar untuk memastikan operasi lapangan berjalan.​

Seluruh peralatan tersebut digunakan untuk membantu pembersihan material seperti lumpur, kayu hanyutan, dan sedimen, sekaligus mendukung pekerjaan normalisasi pada titik-titik kritis yang menghambat jalur penghubung warga. Operasional dilakukan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat agar penanganan tepat sasaran serta tidak beririsan dengan penanganan instansi lain.​

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan komitmen melalui kolaborasi BUMN Peduli. “Pada fase awal pemulihan, kami kejar jalur penghubung warga berfungsi kembali melalui BUMN Peduli. Hutama Karya hadir di lokasi bersama BUMN infrastruktur lain, terkoordinasi dengan otoritas setempat dan standar keselamatan ketat. Setelah konektivitas pulih, dukungan lanjut ke amanah pembangunan huntara untuk tempat tinggal sementara layak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan layanan konektivitas di Aceh telah mencapai 80%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan posisi pada 19 Desember lalu yang berada di angka 73%.

Sementara itu, tingkat pemulihan konektivitas di Sumatra Utara (Sumut) tercatat sekitar 97%, sedangkan Sumatra Barat (Sumbar) telah mencapai 99%. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan, saat ini pemerintah memfokuskan percepatan pemulihan konektivitas di wilayah Aceh.

“Saat ini yang memang masih kami akan fokus kerjanya untuk pemulihan [di Aceh] itu ada di wilayah Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Gayo Lues, dan di wilayah Bener Meriah,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

Fifi menekankan Presiden Prabowo Subianto telah memandatkan percepatan pemulihan kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak. Untuk mendukung upaya tersebut, Komdigi bersama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengirimkan 100 unit genset, 500 handphone, 50 unit baterai, dan 50 rectifier pada hari ini.

Pengiriman ini merupakan bantuan keempat yang dilakukan Komdigi bersama Telkomsel.

Director of Human Capital Management Telkomsel Indrawan Ditapradana mengatakan, pengiriman genset dilakukan untuk mempercepat pemulihan BTS yang masih mengalami kendala, sekaligus sebagai cadangan daya. Selain itu, genset tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasokan listrik dari genset itu dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mengisi daya handphone. Adapun 500 unit handphone disalurkan untuk tim pemulihan bencana yang membutuhkan alat komunikasi, serta masyarakat terdampak.

“Karena disana pasti ada handphone yang mungkin terkena banjir, kemudian hilang. Ini kita juga upayakan untuk membantu saudara-saudara kita,” kata Indrawan.

Indrawan menegaskan pihaknya berupaya mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah bencana secepat mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan telekomunikasi dinilai menjadi salah satu kebutuhan vital bagi wilayah terdampak bencana banjir seperti Aceh untuk komunikasi warga, koordinasi bantuan, maupun layanan pemerintah.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya berharap para operator telekomunikasi bisa memanfaatkan solusi sementara, termasuk memanfaatkan koneksi satelit yang kemudian disambungkan ke BTS, agar layanan dasar seperti panggilan suara, SMS, dan data bisa segera aktif.

"Dalam kondisi darurat, yang utama adalah jaringan nyala dulu," kata Alfons dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Menurutnya, pemulihan jaringan telekomunikasi bisa menunjang proses evakuasi distribusi bantuan, serta akses informasi masyarakat.

"Yang penting masyarakat Aceh tidak terputus dari dunia luar,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/12/2025), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menuturkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak SUTET [Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi] yang sudah roboh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi.

Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Adapun, lanjutnya, untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%.

Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak sutet yang sudah rubuh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi. Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor.

Menurut Nugroho, kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

“Apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut,” katanya.

Nugroho mengatakan seluruh upaya tersebut dilakukan secara maksimal. Dia juga bersyukur atas capaian pemulihan hingga saat ini yang mencapai 73% di Aceh. Dia menegaskan Telkomsel akan terus menggencarkan pemulihan konektivitas.

“Dan tidak melulu mengandalkan resource yang ada di Sumatera semua resource satu Indonesia kita kerahkan untuk bisa melakukan aktivitas recover jaringannya secara paralel,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil, dengan tingkat pemulihan baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver station (BTS) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil. Tingkat pemulihan di provinsi tersebut baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat sebelumnya telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver radio (BTR) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan konektivitas di wilayah bencana Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir mencapai 100%. Sementara itu untuk Aceh masih berkisar 50%.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan konektivitas di Sumatra Barat saat ini sudah stabil di angka 98%, sementara di Sumatra Utara berada di kisaran 96%.

“Dan untuk Aceh, kita sekarang tengah fokus untuk terus meningkatkan, tadi saya disampaikan Telko sudah 50%, beberapa hari lalu kita masih 40%,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya menilai pemulihan konektivitas memang sangat dinantikan masyarakat karena menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Dia menambahkan, atas nama Komdigi, pihaknya turut mendoakan para korban dan keluarga korban, serta berharap pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin.

Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, berbagai langkah pemulihan telah dijalankan secara terukur dan responsif, dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri.

Dia juga menyampaikan Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja bersama. Karena itu, masyarakat dan industri diharapkan turut mendukung proses pemulihan yang tengah berlangsung.

Meutya memastikan Komdigi bersama para operator terus melakukan percepatan pemulihan jaringan setiap hari. “Banyak pegawai-pegawai operator kita yang di daerah terdampak juga menjadi korban, namun di bagian tetap melakukan percepatan,” lanjutnya.

Tantangan Pemulihan Konektivitas di Wilayah Bencana

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pemulihan konektivitas di Aceh masih fluktuatif.

“Jadi kita pernah 54% lalu pernah juga 62% gitu ya. Dan target kita sebenernya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini,” kata Nezar usai konferensi pers

Nezar mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN karena banyak BTS yang harus dinyalakan menggunakan genset akibat ketiadaan suplai listrik. BBM untuk genset juga menjadi faktor pendukung utama. “Nah karena itu kita koordinasi dengan Pertamina. Dan Alhamdulillah suplai kalau untuk BBM ini sudah makin membaik bisa diatasi. Tapi yang listrik, listrik kita masih up and down,” ungkapnya.

Nezar menjelaskan target pemulihan konektivitas mencapai 75% terlebih dahulu, setidaknya agar wilayah yang masih kritis dapat terlayani dan kebutuhan telekomunikasi untuk mendukung distribusi bantuan logistik dapat terpenuhi.

Dia menambahkan tim pemulihan jaringan bekerja selama 24 jam, melibatkan Balai Monitoring serta Satgas yang dibentuk bersama operator seluler untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Pihaknya juga memantau kondisi bersama BNPB, pemerintah daerah, serta posko TNI dan Polri untuk menentukan area yang paling membutuhkan layanan sinyal.

Dia berharap pemulihan jaringan listrik dapat segera mencapai 100%. “Tapi kendalanya itu tadi. Karena suplai listrik itu belum normal gitu ya. Dan kita berharap bisa segera normal kembali,” ujarnya.