Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai aktivitas ekspansi dunia usaha masih berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu sektor yang dinilai masih menunjukkan prospek pertumbuhan kuat adalah pusat data (data center).

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa sejumlah sektor usaha masih melanjutkan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, pelaku usaha pada dasarnya akan memperluas kapasitas produksi apabila masih melihat adanya peluang pasar. Perusahaan juga akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan dengan meningkatkan penjualan melalui ekspansi.

Dia mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih berkembang. Pemerintah, misalnya, tengah memproses perluasan KEK di Jawa Timur. Sementara itu, tingkat keterisian kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah mendekati penuh.

“Kita lihat contoh di kawasan ekonomi khusus Jawa Timur, nah itu kita juga sedang mengurus untuk ekspansi. Kemudian di Kendal, Batang itu juga sudah hampir 100% penuh lokasinya. Kemudian juga di dalam Batang di Bintan juga hampir penuh,” ujarnya.

Selain sektor manufaktur, Airlangga menyebut industri data center masih menjadi salah satu tujuan investasi baru. Pemerintah mencatat terdapat tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan di Indonesia.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, kalangan dunia usaha sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian global dan berbagai tantangan domestik mendorong pelaku usaha bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan tekanan yang dihadapi dunia usaha pada saat ini lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah berdampak terhadap pasar keuangan maupun sektor riil.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar yang meningkatkan biaya usaha. Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut menekan daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai regulasi yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Kondisi tersebut dinilai menambah tekanan di pasar keuangan sekaligus meningkatkan risiko bagi pelaku usaha.

Menurutnya, iklim usaha saat ini belum cukup kondusif untuk mendorong ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan prospek pertumbuhan sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan lebih bergantung pada efektivitas stimulus pemerintah dan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, ekspor, serta investasi.

Karena itu, pelaku usaha cenderung memprioritaskan keberlangsungan bisnis dibandingkan memperluas kapasitas usaha.

“Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja jauh lebih stagnan, bahkan cenderung menyusut, karena perusahaan tidak ingin mengambil risiko ekspansi tenaga kerja. In turn, kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional akan makin terbebani,” tandasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Jawa Tengah berpotensi unggul dalam berkompetisi dengan Vietnam dalam hal menarik investasi global.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan bahwa keunggulan Jateng adalah iklim investasi yang mendukung, ketersediaan lahan, infrastruktur, dan tenaga kerja.

Keunggulan Jateng juga turut didukung oleh ketersediaan kawasan industri di beberapa daerah yang dinilai efektif untuk menarik investasi. Keberadaaan kawasan industri berskala besar di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

“Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada 2025 sudah mencapai sekitar 9%, jauh di atas rata-rata nasional. Jadi untuk kompetisi dengan Vietnam dan negara lain tidak perlu Indonesia, cukup Jawa Tengah saja,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).

Selain memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, beberapa daerah di Jawa Tengah juga memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) cukup rendah.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bob juga menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sedang mengupayakan untuk peningkatan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti revitalisasi pelabuhan Tanjung Emas dan rencana pembangunan dry port di Batang dan Kendal. Menurutnya, lengkapnya infrastruktur penunjang akan semakin menguatkan Jawa Tengah sebagai daerah kompetitif untuk tujuan investasi.

Sementara itu, Luthfi menyampaikan bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam membangun wilayah, tetapi ada juga investasi," katanya.

Menurut Luthfi, lokasi Jateng yang strategis di Pulau Jawa menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi. Selain itu, faktor lainnya adalah ketersediaan tenaga kerja dengan upah kompetitif dan kemudahan perizinan.

Pemprov Jateng juga terus mempromosikan potensi investasi Jawa Tengah kepada para calon investor dalam negeri dan luar negeri.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dalam rangka pengalihan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah. Kerja sama ini melibatkan 61 konsumen perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Kabupaten Kendal.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyampaikan bahwa perjanjian tersebut diteken untuk menjamin kepastian hukum pemanfaatan tanah milik negara.

Di saat yang sama, perjanjian tersebut juga menjadi dukungan untuk menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah ini merupakan tahapan penting yang menjadi dasar hubungan hukum antara Badan Bank Tanah dengan para konsumen sebagai penerima manfaat program," kata Perdananto Aribowo, Jumat (12/6/2026).

Perjanjian tersebut dirancang sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus upaya jangka panjang yang dilakukan Badan Bank Tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kepastian hak atas tanah, masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk masa depan.

Aribowo menggarisbawahi bahwa tantangan pembangunan perumahan di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar persoalan pembiayaan, melainkan ketersediaan lahan yang siap bangun dengan harga yang terjangkau.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Aribowo.

Kehadiran program ini mendapatkan apresiasi positif dari para penerima manfaat. Tiara, salah satu konsumen BSA, menyatakan bahwa langkah ini memberikan ketenangan bagi masyarakat.

"Dengan adanya program ini, masyarakat menjadi lebih yakin dan percaya karena Badan Bank Tanah merupakan lembaga negara yang dapat memberikan kepastian hukum atas tanah. Harapan saya, Badan Bank Tanah dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat seperti ini," tutur dia.

Senada dengan hal tersebut Wahyu Budidoyo mengungkapkan rasa aman yang ia peroleh setelah adanya kepastian hukum atas tanah tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah, dengan adanya Badan Bank Tanah kami merasa lebih aman dan nyaman karena memiliki kepastian hukum atas tanah yang kami tempati. Kami juga tidak perlu khawatir terhadap berbagai persoalan pertanahan, termasuk praktik mafia tanah. Selain itu, lingkungan tempat tinggal kami juga nyaman, sejuk, dan asri sehingga sangat mendukung kehidupan keluarga kami," ujar Wahyu.

Sebagai tambahan informasi, hingga akhir 2025, Badan Bank Tanah melaporkan total portofolio lahan yang dikelola telah mencapai luas 35.000 Hektare (Ha). Dari luasan tersebut, 30.000 Ha berasal dari tanah terlantar yang berhasil dikuasai.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Maret lalu, Badan Bank Tanah menyebut 20% dari total luas lahan yang dikelola tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor produktif dan komersial, termasuk kebutuhan perumahan rakyat. Sementara 80% sisanya akan ditujukan untuk mendukung sektor perkebunan Tanah Air.

Pada tahun ini Badan Bank Tanah juga tengah mengurus penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun di wilayah Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan, Badung.

Selain PMN non-tunai, Badan Bank Tanah juga mendapat alokasi PMN tunai sebesar Rp2,5 triliun pada tahun ini.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) memaparkan capaian kinerja operasional dan keuangan tahun buku 2025 serta arah strategi bisnis jangka panjang yang berfokus pada transisi hijau dan penguatan ekosistem digital.

Arah pengembangan bisnis tersebut disampaikan jajaran Direksi DSSA dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik Tahunan 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (9/6).

Meski menghadapi normalisasi harga batu bara dunia yang berdampak pada penyesuaian pendapatan konsolidasi sebesar 7,5 persen menjadi USD 2,791 miliar pada 2025, DSSA tetap menunjukkan ketahanan bisnis melalui pertumbuhan signifikan pada sektor-sektor non-pertambangan.

Hal itu tercemin dari kontribusi segmen infrastruktur digital dan teknologi yang melonjak dari 4,8% pada tahun 2024 menjadi 7,6% terhadap total pendapatan di tahun 2025.

Realisasi kinerja tahun buku 2025 menunjukkan penguatan fundamental operasional di seluruh pilar bisnis utama Perseroan di tengah dinamika pasar komoditas global.

Pada sektor pertambangan, DSSA mencatatkan volume produksi batu bara sebesar 57,2 juta ton atau tumbuh 7,7% YoY, dengan volume penjualan yang meningkat 4,4% YoY menjadi 56,7 juta ton.

Pertumbuhan signifikan terjadi di sektor infrastruktur digital dan teknologi yang membukukan kenaikan pendapatan sebesar 47% YoY, sejalan dengan ekspansi jaringan yang menghasilkan lonjakan homepass sebesar 64,1% YoY hingga mencapai 10,5 juta homepass serta kenaikan jumlah subscribers sebesar 102,9% YoY menjadi 1,9 juta subscribers.

Pada saat yang sama, pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pilar bisnis non-pertambangan lainnya yang tetap mencatatkan kinerja volume penjualan stabil sekaligus memberikan kontribusi yang solid terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan.

Milestones Strategis dan Aksi Korporasi Nyata

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Perseroan telah merealisasikan sejumlah langkah transformatif besar, salah satunya melalui implementasi prinsip berkelanjutan di hulu pertambangan di mana PT Borneo Indobara (BIB) meluncurkan program elektrifikasi alat tambang terbesar di Indonesia.

Inisiatif hijau ini telah memobilisasi sebanyak 176 unit kendaraan listrik dan hybrid hingga Mei 2026 sebagai bagian dari peta jalan strategis menuju pencapaian target emisi net zero pada periode 2028-2029.

Komitmen terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) ini juga diperkuat melalui peresmian pabrik manufaktur sel dan modul surya terintegrasi berkapasitas 1 GW per tahun di Kendal.

Selain itu, jalinan kemitraan strategis bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia, entitas anak First Gen Corporation asal Filipina yang memperluas portofolio panas bumi Perseroan dengan potensi kapasitas awal mencapai 440 MW di enam wilayah strategis Indonesia.

Di pilar infrastruktur digital dan teknologi, lompatan besar ditandai oleh aksi merger strategis antara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) yang secara hukum telah efektif per 22 April 2026.

Penggabungan usaha ini melahirkan entitas baru yang sangat kompetitif dengan total jaringan kabel fiber optik yang membentang lebih dari 116.000 km, sekaligus memperkuat posisi MoraRepublic sebagai pemain FTTH terbesar kedua di Indonesia.

Melengkapi ekosistem digital tersebut, DSSA juga bermitra dengan KIRA SG One Pte. Ltd. kini tengah mempercepat pembangunan Metro Data Center (SMX01) berstandar internasional di kawasan CBD Jakarta yang memiliki kapasitas IT Load 18 MW dan ditargetkan siap beroperasi pada kuartal keempat tahun 2026.

"Fokus kami saat ini adalah mengakselerasi digitalisasi operasional guna memperkuat dan mengoptimalkan kinerja produksi di seluruh lini," kata Presiden Direktur DSSA Krisnan Cahya dikutip Senin (9/6).

Di saat yang sama, kata dia, pihaknya juga terus mengakselerasi investasi pada sektor energi baru terbarukan dan memperkokoh infrastruktur digital dan teknologi guna mendorong pertumbuhan yang lebih progresif.

"Sejalan dengan diversifikasi bisnis yang semakin kuat, langkah transformatif ini menjadi pilar utama Perseroan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan," ujarnya.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, Perseroan secara aktif menerapkan manajemen modal yang optimal dan terukur guna memastikan seluruh rencana investasi strategis dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), PT Kawasan Industri Kendal (KIK), memperoleh fasilitas pembiayaan senilai Rp1,2 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) untuk mendukung ekspansi Kendal Industrial Park.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, fasilitas tersebut diteken pada 21 Mei 2026 dalam bentuk pinjaman term loan non-revolving dengan plafon maksimal Rp1,2 triliun dan tenor hingga 10 tahun. Adapun availability period fasilitas tersebut mencapai 24 bulan.

Manajemen menjelaskan dana hasil pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan umum korporasi terkait pengembangan Kendal Industrial Park, termasuk pengembangan lahan serta pembangunan infrastruktur kawasan industri tersebut.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan itu, KIK akan memberikan jaminan berupa aset tanah tertentu, aset tetap, serta piutang yang terkait dengan pengembangan Kendal Industrial Park.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan fasilitas pembiayaan tersebut mencerminkan dukungan sektor perbankan domestik terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang Kendal Industrial Park sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi di Indonesia.

“Fasilitas ini menyediakan pendanaan jangka panjang untuk melengkapi posisi kas KIK yang kuat serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan secara keseluruhan, sekaligus mendukung percepatan pengembangan Kendal Industrial Park dan ekspansi ekosistem kawasan industrinya,” ujar Budianto dalam keterangannya, Jumat (23/5/2026).

Menurutnya, transaksi tersebut juga mendukung diversifikasi sumber pendanaan KIK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan likuiditas yang prudent dan disiplin alokasi modal.

Melalui tambahan fasilitas pembiayaan itu, perseroan optimistis KIK memiliki posisi yang lebih kuat untuk mempercepat ekspansi Kendal Industrial Park dan memperkuat pipeline pengembangan kawasan industri perseroan.

Manajemen menilai langkah tersebut juga akan menopang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di lingkungan Grup Jababeka.

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera mencari solusi atas berbagai kendala yang dinilai mempersempit ruang investasi di daerah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo di Gorontalo, Senin, mengatakan hal itu, usai pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja guna memastikan program daerah berjalan optimal.

Arifin mengatakan langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program agar tetap berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus atau daya rangsang bagi investor luar agar mau menanamkan modal di Kabupaten Gorontalo.

Komisi II DPRD, kata Arifin, prihatin terhadap berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi sebagai upaya mencari solusi.

“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” katanya.

DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.

Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.

Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah guna membahas hasil evaluasi tersebut sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.

“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Kawan Lama Group tengah menggenjot pengembangan lini bisnis manufaktur sebagai strategi memperkuat ekosistem usaha dan meningkatkan efisiensi rantai pasok di tengah persaingan produk impor.

Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group Adeline Ausy Setiawan mengatakan sektor manufaktur menjadi salah satu pilar bisnis yang akan dipacu lebih agresif ke depan.

“Pilar yang ingin kami accelerate lebih kencang adalah manufacturing, karena itu memang kita perlukan,” ujar Ausy kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Saat ini, Kawan Lama Group memiliki tiga fasilitas produksi, termasuk pabrik di Cikande dan kawasan Kendal, Jawa Tengah. Pabrik Cikande memiliki luasan total 110.000 meter persegi, sementara pabrik di Kendal baru memiliki luasan sekitar 31.000 meter persegi.

Pabrik manufaktur di Kendal berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan baru beroperasi sekitar satu tahun terakhir. Pada tahap awal, fasilitas tersebut hanya memproduksi cushion atau bantalan furnitur.

Namun, lini produksinya kini diperluas ke berbagai kategori seperti matras, sofabed, sepatu keselamatan, lampu, hingga brankas. Produk ini nantinya akan memasok kebutuhan Grup Kawan Lama di setiap penjualan.

“Terus merambah ke matras, sofabed, kita one of the biggest producer sofabed di Indonesia. Sekarang kita sudah mulai macam-macam juga. Kita juga buat sepatu safety,” katanya.

Di satu sisi, Vice President of Corporate Affairs, Corporate Communications & Sustainability Kawan Lama Group, Melinda Pudjo menerangkan di tengah dominasi produk manufaktur impor, Kawan Lama Group turut mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi melalui sejumlah kerja sama joint venture (JV) dengan mitra asing.

“Jadi memang percepatan transfer knowledge itu penting. Ada beberapa JV juga. Ahlinya datang, kita belajar, termasuk robotiknya,” kata Melinda.

Dia menilai kekuatan utama perusahaan terletak pada ekosistem distribusi yang telah dimiliki. Dengan jaringan toko yang telah tersebar di seluruh Indonesia, hasil produksi manufaktur internal memiliki pasar yang jelas melalui berbagai unit usaha grup seperti AZKO dan Informa.

“Ketika kita bicara produksi, banyak pabrik bingung mau jual ke mana. Makanya kami bicara ekosistem,” ujarnya.

Meski demikian, Melinda mengakui produk impor masih dibutuhkan untuk menjaga efisiensi biaya produksi. Dengan kata lain, kapasitas produksi industri domestik masih memerlukan penguatan agar mampu bersaing dengan produk luar.

Karena itu, perusahaan berharap pengembangan manufaktur lokal dapat didorong melalui transfer teknologi, investasi asing, hingga peningkatan kapasitas produksi nasional.

“Harapannya kita punya scalability itu, kita punya transfer knowledge, kita bikin orang Indonesia lebih pintar, ada investasi dari luar, kemudian kita juga bisa ekspor. Beberapa produk juga sudah kami ekspor ke luar,” katanya.

Melansir laman resminya, Kawan Lama Manufacturing disebut turut memproduksi sofa, bean bag, kursi kantor, matras dan kasur, sprei, bantal, kompor gas portabel, hingga alat gunting rumput.

Bisnis.com, SEMARANG - Pabrikan kemasan asal China, PT Hoi Fu Paper Packaging, akan menanamkan investasi senilai Rp1,12 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, rencana tersebut menjadi bukti tingginya kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Jawa Tengah.

"Kondusivitas keamanan menjadi salah satu alasan penanaman modal asing. Bahkan, investor asing mendominasi investasi di Jawa Tengah," jelas Sakina, dikutip Selasa (5/5/2026).

Kehadiran pabrik baru ini diharapkan mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang luas bagi ekosistem industri manufaktur di Kabupaten Kendal dan sekitarnya.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) masih menjadi motor penggerak utama. Pada kuartal I/2026, realisasi investasi asing mendominasi dengan kontribusi mencapai 58% dari total penanaman modal yang menembus angka Rp23,02 triliun. Capaian ini menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026.

"Banyak fasilitas yang diberikan, termasuk juga pernyataan Bapak Gubernur Ahmad Luthfi bahwa menjaga keamanan dan iklim kondusif itu penting. Dengan itu, ketika investor masuk, keamanannya terjaga," ujar Sakina.

Dalam hal ini, kepastian keamanan tidak sekadar slogan. Namun, menjadi pilar utama yang coba dipertahankan Jawa Tengah demi kondusivitas iklim usaha maupun investasi.

Selain faktor keamanan, keberadaan insentif fiskal di kawasan ekonomi khusus juga menjadi daya tarik yang sangat kompetitif bagi investor lintas negara. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti tax allowance, tax holiday, hingga tax deduction bagi para pelaku usaha. Fasilitas-fasilitas ini dirancang khusus untuk menurunkan beban operasional awal perusahaan sehingga mereka dapat lebih fokus pada percepatan pengembangan usaha dan inovasi produk di pasar domestik maupun internasional.

KEK Kendal telah dilengkapi dengan sistem administrasi yang efisien untuk mempermudah berbagai skema perizinan. Sakina menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil peran aktif dalam fase awal, mulai dari proses perizinan di DPMPTSP hingga koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk penerbitan certificate of origin. Sinergi antar-lembaga ini bertujuan untuk memotong birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat realisasi investasi di lapangan secara nyata.

Meskipun kewenangan penanaman modal asing berada di bawah kendali pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen memberikan pendampingan yang intensif bagi setiap kendala yang dihadapi investor.

"PMA memang kewenangan pusat. Namun, kami juga melakukan pendampingan ketika ada permasalahan. Kami turut memfasilitasi komunikasi dengan berbagai kementerian," tutur Sakina.

Berdasarkan data resmi dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, kehadiran PT Hoi Fu di KEK Kendal diperkirakan akan menyerap sedikitnya 1.000 tenaga kerja baru. Angka ini akan menambah akumulasi serapan tenaga kerja di kawasan tersebut yang hingga kuartal I/2026 telah mencapai 117.941 orang.

Dengan total investasi kumulatif sebesar Rp101,93 triliun, KEK Kendal telah menjadi mesin pertumbuhan yang mendorong ekonomi Kabupaten Kendal tumbuh hingga 9,00% secara year-on-year.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat realisasi investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Upaya tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik PT Hoi Fu Paper Packaging di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal akhir pekan lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah tidak hanya mendorong masuknya investasi, tetapi juga memperkuat pengawasan agar realisasinya berjalan efektif dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

“Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penguatan koordinasi, berbagai kendala di lapangan dapat segera direspons,” ujar Susiwijono dikutip, Minggu (3/5/2026).

Investasi pabrik kemasan kertas tersebut mencapai sekitar Rp1,12 triliun. Perusahaan memproyeksikan penyerapan tenaga kerja hingga 1.000 orang, dengan sekitar 95% berasal dari tenaga kerja lokal. Rekrutmen dilakukan bertahap dalam tiga fase, yakni 300 pekerja pada tahap awal, kemudian 500 pekerja, dan 200 pekerja pada tahap akhir.

Selain penyerapan langsung, kehadiran industri ini juga diperkirakan memicu efek berganda bagi sektor pendukung, seperti logistik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menilai investasi tersebut memperkuat posisi daerah sebagai penyangga ekonomi di Jawa Tengah. “Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Kinerja KEK dan Rencana Ekspansi

Kinerja KEK Kendal menunjukkan tren peningkatan. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi kumulatif di kawasan tersebut mencapai Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 117.941 orang. Capaian ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 9,00 persen secara year on year serta berkontribusi sekitar 24,33 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Dari sisi efisiensi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kendal tercatat sebesar 3,92. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk relatif efisien dalam menghasilkan output ekonomi.

Susiwijono, yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan ekspansi kawasan seluas 1.000 hektare. Rencana ini didorong oleh tingkat utilisasi lahan KEK Kendal yang hampir mencapai 100 persen.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK. Dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga menjadi kunci agar pengembangan kawasan berjalan optimal,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dilaporkan membukukan akumulasi investasi senilai Rp101,93 triliun hingga kuartal I/2026, yang didorong oleh percepatan realisasi proyek industri manufaktur.

Capaian investasi jumbo tersebut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja yang kini telah mencapai 117.941 orang di berbagai sektor.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah berkomitmen mengawal setiap tahapan investasi guna memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga Triwulan I/2026, kawasan ini telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 117.941 orang,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).

Investasi di KEK Kendal turut menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang tercatat sebesar 9,00% (yoy) serta berkontribusi sekitar 24,33% terhadap PDRB daerah.

Pada saat yang sama, indikator efisiensi ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kendal tercatat di angka 3,92, yang mencerminkan investasi di wilayah tersebut mampu menghasilkan output ekonomi optimal.

Teranyar, KEK Kendal mencatatkan realisasi groundbreaking pabrik PT Hoi Fu Paper Packaging senilai Rp1,12 triliun yang diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja lokal secara bertahap.

Pemerintah Daerah Kendal menilai masuknya investasi manufaktur baru tersebut akan memperkuat posisi Kendal sebagai daerah penyangga ekonomi utama di Jawa Tengah.

Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK menjelaskan utilisasi lahan di KEK Kendal saat ini hampir menyentuh 100%. Untuk itu, pihaknya kini tengah menyiapkan rencana ekspansi kawasan seluas 1.000 hektare untuk menampung minat investor baru.

Susiwijono menegaskan pemerintah akan terus mengguyur insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha guna memastikan pengembangan kawasan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) -

PT Hoi Fu Paper Packaging membangun pabrik kemasan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, dengan nilai investasi senilai Rp1,12 triliun.

Suntikan investasi tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja, dengan komposisi sekitar 95 persen tenaga kerja lokal.

Penyerapan tenaga kerja akan direalisasikan secara bertahap dalam tiga fase, yakni 300, 500, dan 200 pekerja.

"Kehadiran industri ini juga berpotensi membuka perluasan kesempatan kerja tidak langsung, terutama pada sektor pendukung seperti logistik dan UMKM," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, KEK Kendal terus menunjukkan kinerja yang signifikan.

Hingga triwulan I 2026, kawasan ini telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 117.941 orang.

Capaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) serta memberikan kontribusi 24,33 persen terhadap total PDRB daerah.

"Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Susiwijono.

Dari sisi efisiensi, ICOR Kabupaten Kendal tercatat sebesar 3,92, mencerminkan bahwa investasi yang masuk mampu menghasilkan output ekonomi yang optimal.

Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan realisasi investasi Kabupaten Kendal menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan ini, Sesmenko Susiwijono yang juga Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK menjelaskan rencana ekspansi KEK Kendal serta pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

"Rencana ekspansi 1.000 hektare dilakukan karena utilisasi lahan KEK Kendal sudah hampir mencapai 100 persen. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta kementerian/lembaga di tingkat pusat agar proses ekspansi dan pengembangan kawasan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang turut menghadiri acara groundbreaking, Sabtu (2/5/2026), menyampaikan Kabupaten Kendal memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan KEK Kendal yang terus menyerap lebih banyak investasi.

"Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) melalui Graha Buana Cikarang optimistis dapat menjual proyek komersial pada 2026 di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Presiden Direktur PT Graha Buana Cikarang Ivonne Anggraini mengatakan penjualan proyek komersial seperti Malibu Walk masih menjanjikan. Pasalnya investor saat ini cenderung memilih proyek komersial yang memiliki potensi pasar yang sudah terbentuk.

Menurutnya kendati harga jual ruko komersial tersebut mencapai Rp1,7 miliar tetapi dengan lingkungan yang sudah hidup dan ramai investor akan merasa lebih yakin karena potensi trafik sudah terbukti.

“Kami melihat Keberhasilan penjualan Malibu Walk fase perdana menunjukkan bahwa produk komersial di dalam ekosistem matang masih memiliki daya serap pasar yang tinggi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Memanasnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat memang menjadi perhatian pelaku usaha, termasuk sektor properti. Meski demikian, Ivonne menilai konflik tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap penjualan properti perseroan.

Ivonne mengatakan Jababeka Residence berhasil mencatatkan kinerja penjualan yang solid sepanjang 2025. Perseroan membukukan marketing sales sebesar Rp1,3 triliun atau berkontribusi sekitar 36,11% terhadap total marketing sales KIJA yang mencapai Rp3,6 triliun pada tahun lalu.

Menurut Ivonne, capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi global tahun lalu yang juga tengah dipenuhi ketidakpastian, termasuk isu perang tarif dan dinamika geopolitik. Situasi tersebut justru mendorong sebagian investor untuk mencari alternatif investasi yang dinilai lebih aman, termasuk di Indonesia.

“Sejak isu perang tarif dan berbagai ketidakpastian global, banyak pihak masih melihat Indonesia sebagai tempat investasi yang cukup aman,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada tahun ini perseroan masih memproyeksikan kinerja penjualan properti, khususnya di segmen pergudangan dan kawasan industri, tetap kuat. Kendati demikian, perusahaan tetap mencermati perkembangan konflik Iran - AS yang berpotensi memengaruhi sentimen investasi global.

“Tahun ini kami masih melihat 2026 secara optimistis dengan potensi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Kami berharap perang ini tidak akan memengaruhi,” katanya.

Memasuki 2026, KIJA menargetkan marketing sales sebesar Rp3,75 triliun. Target tersebut terutama didorong oleh permintaan yang masih tinggi terhadap lahan industri di Kendal dan Cikarang.

Dari total target tersebut, sekitar Rp1,25 triliun diharapkan berasal dari proyek di Cikarang dan sekitarnya, yang terdiri atas Rp800 miliar dari penjualan tanah matang dan produk industri serta Rp450 miliar dari produk residensial dan komersial. Adapun sisanya sebesar Rp2,5 triliun ditargetkan berasal dari kawasan industri Kendal yang seluruhnya berasal dari produk industri.