Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) turut memperkuat penanganan bencana di Sumatra Utara dengan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana senilai Rp4,46 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut.

Pemimpin Unit CSR Bank Sumut Rizaldi mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari Program Kemitraan Pilar Sosial Bank Sumut yang diharapkan dapat mendukung operasional BPBD terutama saat proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Bank Sumut ingin ikut berkontribusi dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan bencana di Sumatra Utara. Kami berharap bantuan ini bisa membantu petugas bergerak lebih cepat saat dibutuhkan masyarakat,” ujar Rizaldi mewakili dirut Bank Sumut dalam penyerahan bantuan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Adapun jenis bantuan yang diserahkan antara lain terdiri dari 5 (lima) unit perahu karet, lima unit mesin perahu 18HP, empat unit perahu rafting, dua unit perahu Hypalon kapasitas 10 orang, dua unit mobil pikap Isuzu Traga, dan dua unit truk enam roda.

Adapula tiga unit tenda pleton, 25 unit jetshooter (pompa punggung untuk pemadaman kebakaran), dan 27 unit velbed (tempat tidur lipat dalam kondisi darurat).

Rizaldi menyebut program bantuan ini menjadi bentuk sinergi antara Bank Sumut dan Pemprov Sumut dalam mendukung pelayanan kemanusiaan.

“Keberadaan sarana pendukung menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat respons di lapangan, khususnya ketika akses menuju lokasi terdampak cukup sulit dijangkau,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank Sumut melalui dana CSR perusahaan.

Tambahan armada dan perlengkapan itu disebutnya akan memperkuat layanan kebencanaan BPBD Sumut, terutama untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses saat kondisi darurat.

“Terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menyalurkan bantuan melalui dana CSR. Secara kualitas, bantuan ini sangat baik dan mendukung operasional kebencanaan di Sumatra Utara,” kata Tuahta.

Tuahta mengatakan bantuan sarana kebencanaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses evakuasi korban, distribusi logistik, operasional posko darurat, hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.

Bisnis.com, MEDAN - PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) memastikan lalu lintas di Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT) kembali normal pascainsiden kecelakaan di KM 63+100 arah Medan di Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin (11/5/2026) pagi.

Direktur Utama JKT Thomas Dwiatmanto menyampaikan pihaknya dengan aparat kepolisian telah menuntaskan penanganan kecelakaan yang melibatkan bus Halmahera bernomor polisi BK 7343 UA dengan kendaraan golongan I berjenis pikap bernomor polisi BK 8053 EG.

"Proses evakuasi kendaraan dan korban selesai pada [Senin] pukul 11.00 WIB dan kini lalu lintas telah kembali normal," kata Thomas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Thomas menyampaikan pihaknya menerima laporan kecelakaan sekitar pukul 05.35 WIB. Setelahnya, sekitar pukul 05.45 WIB, petugas operasional JKT yang terdiri dari mobile customer service (MCS) dan rescue bersama pihak kepolisian, patroli jalan raya (PJR), dan instansi terkait tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan area, pengaturan arus lalu lintas, serta membantu proses evakuasi korban dan kendaraan terdampak.

"Selama proses penanganan, lajur 1 ditutup sementara dan pengalihan lalu lintas selama proses evakuasi berlangsung," ujarnya.

Thomas pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pengguna jalan tol akibat kejadian ini.

JKT mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi sebelum berkendara, menjaga jarak aman, mematuhi batas kecepatan, serta meningkatkan kewaspadaan selama melintas di jalan tol demi keselamatan bersama.

Kronologi Kejadian

Kecelakaan melibatkan mobil pikap dengan bus Halmahera di KM 63+100 arah Medan Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT) pada Senin (11/5/2026) pagi. Kronologis kejadiannya, mobil pikap yang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan tersebut oleng di KM 63+100 yang diduga akibat pengemudi kurang antisipasi.

Alhasil, pikap bernomor polisi BK 8053 EG itu terguling dengan posisi melintang di lajur 1 dan lajur 2 jalan tol. Tak berapa lama, datang sebuah bus Halmahera di lajur 2 dengan kecepatan sekitar 80 km/jam yang melaju dari arah Dumai menuju Amplas.

Melihat pikap melintang di badan jalan, pengemudi bus berupaya menghindari dan diduga tanpa antisipasi membanting kemudi ke kiri hingga menabrak pembatas jalan. Bus bernomor polisi BK 7343 UA tersebut terguling ke sisi kiri jalan tol. Akibat kejadian itu, dilaporkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah korban mengalami luka-luka.

"Seluruh korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Tambunan, Rumah Sakit Medistra, serta Rumah Sakit Sari Mutiara untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami rusak ringan hingga berat," ujar Direktur Utama Jasamarga Kualanamu Tol.(240)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Sebanyak 30 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima kendaraan operasional berupa mobil pikap Mahindra 4x4 untuk mendukung distribusi hasil pertanian, produk UMKM, dan kebutuhan logistik masyarakat desa. Pelepasan kendaraan operasional tersebut dilakukan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 071/Wijayakusuma Kolonel Infanteri Lukman Hakim bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di halaman Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0701/Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (6/5/2026).

Ditemui usai acara, Danrem mengatakan pada tahap awal sebanyak 30 unit mobil pikap Mahindra didistribusikan ke sejumlah titik operasional KDMP di Banyumas dan jumlah tersebut akan terus bertambah.

“Alhamdulillah, pada pagi hari ini (6/5/2026) kita mendistribusikan kendaraan pikap jenis Mahindra ke beberapa titik operasional. Saat ini baru sekitar 30 unit yang kita distribusikan dan ke depan akan terus bertambah,” katanya.

Ia mengatakan kendaraan berpenggerak empat roda tersebut dipilih karena mampu menjangkau wilayah perdesaan hingga pelosok untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi desa.

“Harapannya nanti di desa bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok untuk mengambil hasil pertanian yang akan dijual ataupun distribusi produk yang dijual di Koperasi Merah Putih,” katanya.

Selain penyaluran kendaraan operasional, pihaknya juga memantau kesiapan sarana dan prasarana KDMP di Banyumas. Hingga Rabu (6/5/2026), tercatat sebanyak 74 bangunan KDMP telah mencapai progres pembangunan 100 persen dari 167 unit yang sedang berproses.

“Sampai hari ini di Banyumas sudah 74 yang selesai 100 persen,” kata Danrem menegaskan.

Ia mengatakan sejumlah titik KDMP yang telah siap tersebut direncanakan menjalani peluncuran awal pada 16 Mei 2026 secara serentak bersama sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas siap mendukung penuh pengembangan Koperasi Desa Merah Putih karena program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Ia optimistis ratusan koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan di Banyumas mampu berkembang apabila dikelola secara profesional dengan sistem pengawasan yang baik.

“Saya yakin kalau dikelola dengan profesional, apalagi ada koordinator yang nanti mengawasi, koperasi ini bisa berjalan dan berkembang,” katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 335 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 331 desa dan kelurahan di Banyumas.

Kendati masih terdapat kendala terkait penyediaan lahan di beberapa wilayah, pihaknya optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Dino Sudjanto menyambut positif dukungan kendaraan operasional tersebut karena akan memperkuat pelayanan koperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Kami merasa senang, mudah-mudahan unit-unit yang sudah kami terima benar-benar bermanfaat, terutama untuk operasional KDMP dan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan KDMP Kaliori menjadi salah satu yang paling siap di Banyumas dengan bangunan koperasi telah selesai 100 persen dan siap mengikuti peluncuran operasional pada 16 Mei mendatang. Selain menerima kendaraan pikap, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah unit usaha yang menyasar kebutuhan masyarakat, produk UMKM, hingga sektor pertanian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang Januari-Februari 2026, impor kendaraan niaga jenis mobil pikap atau rigid truck telah mencapai 57,4 juta dollar AS atau setara dengan Rp 975,8 miliar (kurs Rp 17.000 per dollar AS).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa, impor pikap tersebut berasal dari dua negara di antaranya India dan Thailand.

“Mobil Pick Up, Pick Up truck, kemudian juga komplet build up-nya, pada Januari-Februari ini sebesar 57,4 juta dollar AS, dengan negara asalnya itu India dan Thailand,” ujar Ateng dalam rilis BPS di Kantor Pusat BPS, Rabu (1/4/2026).

Ateng menyebut bahwa komoditas yang dimaksud termasuk dalam kode HS 8704.21.26, yang merujuk pada kendaraan bermotor untuk angkutan barang (pickap) dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU).

Namun ia mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi peruntukannya masih memerlukan kajian lebih mendalam.

BPS katanya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan akhir dari ribuan unit kendaraan yang masuk tersebut.

Ia menyebut data yang dirilis BPS bersifat teknis terkait lalu lintas perdagangan luar negeri.

Sebelumnya muncul polemik saat PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana melakukan impor 105.000 unit mobil pick-up dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan pihaknya telah mengundang hampir seluruh produsen lokal untuk mengikuti proses pengadaan.

Namun dalam proyek berskala besar tersebut, Agrinas membutuhkan harga yang lebih kompetitif.

Melalui skema impor dari India untuk kebutuhan pick-up 4x4 dan truk, Agrinas mengeklaim potensi efisiensi anggaran bisa mencapai Rp 46,5 triliun.

“Kami melakukan prosedural pengadaan sesuai dengan standar pengadaan, yaitu mulai dari klarifikasi, kualifikasi, negosiasi, dan setelah di ujung ya harus ada kesepakatan,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Rencana impor tersebut sempat menuai polemik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana tersebut.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang Januari-Februari 2026, impor kendaraan niaga jenis mobil pikap atau rigid truck telah mencapai 57,4 juta dollar AS atau setara dengan Rp 975,8 miliar (kurs Rp 17.000 per dollar AS).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa, impor pikap tersebut berasal dari dua negara di antaranya India dan Thailand.

“Mobil Pick Up, Pick Up truck, kemudian juga komplet build up-nya, pada Januari-Februari ini sebesar 57,4 juta dollar AS, dengan negara asalnya itu India dan Thailand,” ujar Ateng dalam rilis BPS di Kantor Pusat BPS, Rabu (1/4/2026).

Ateng menyebut bahwa komoditas yang dimaksud termasuk dalam kode HS 8704.21.26, yang merujuk pada kendaraan bermotor untuk angkutan barang (pickap) dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU).

Namun ia mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi peruntukannya masih memerlukan kajian lebih mendalam.

BPS katanya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan akhir dari ribuan unit kendaraan yang masuk tersebut.

Ia menyebut data yang dirilis BPS bersifat teknis terkait lalu lintas perdagangan luar negeri.

Sebelumnya muncul polemik saat PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana melakukan impor 105.000 unit mobil pick-up dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan pihaknya telah mengundang hampir seluruh produsen lokal untuk mengikuti proses pengadaan.

Namun dalam proyek berskala besar tersebut, Agrinas membutuhkan harga yang lebih kompetitif.

Melalui skema impor dari India untuk kebutuhan pick-up 4x4 dan truk, Agrinas mengeklaim potensi efisiensi anggaran bisa mencapai Rp 46,5 triliun.

“Kami melakukan prosedural pengadaan sesuai dengan standar pengadaan, yaitu mulai dari klarifikasi, kualifikasi, negosiasi, dan setelah di ujung ya harus ada kesepakatan,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Rencana impor tersebut sempat menuai polemik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana tersebut.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan impor 160 ribu kendaraan pikap untuk kegiatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih tidak hanya berasal dari India. Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional juga dilakukan dari China dan Jepang.

"Semua kendaraan sudah dilakukan pengadaannya, sebanyak 160 ribu unit," kata Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Joao mengatakan, pihaknya memilih opsi impor karena spesifikasi kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda (four wheel drive/4WD/4x4) belum diproduksi di Indonesia.

"Semua mobil 4x4 yang ada saat ini merupakan produk impor. Tidak ada yang diproduksi secara lokal," ujar dia.

Ia memerinci, kendaraan angkutan barang tersebut berasal dari sejumlah pabrikan otomotif Jepang seperti Hino, Mitsubishi, dan Isuzu, serta pabrikan asal China, Foton. Kendaraan tersebut diimpor bersama ribuan truk dan pikap dari India.

“Sebanyak 160 ribu unit itu terdiri atas 13.600 unit dari Mitsubishi, 10 ribu unit dari Hino, 900 unit dari Isuzu, serta 13 ribu unit dari Foton. Sisanya berasal dari India,” ujar Joao.

Lebih lanjut, Joao mengatakan total anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp 200 triliun, yang berasal dari alokasi pembangunan per Kopdes/kel Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Namun, terkait jumlah unit yang telah berada di Indonesia dan siap disalurkan, Joao mengaku tidak memiliki data pasti.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan penyaluran truk dan pikap impor dari India diharapkan mampu mendukung operasional Kopdes/kel Merah Putih yang telah siap dan rampung.

"Sudah ada truk dan pikap yang disalurkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan rasanya sudah cukup memadai serta bisa digunakan untuk mendukung operasional koperasi," kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan penyaluran 105 ribu truk dan pikap dari India dilakukan secara bertahap seiring progres pembangunan fisik Kopdes/kel Merah Putih.

IDXChannel - Mobil pikap yang telah telanjur diimpor dari India, tetap disalurkan dan dipakai untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kemarin karena telanjur (impor), jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih yang menerima pikap itu merupakan koperasi yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya.

Per koperasi, kata dia, nantinya akan mendapatkan satu unit truk dan satu pikap, serta sepeda motor.

"Ini untuk mempermudah dan memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa," katanya.

"Ribuan truk dan pikap sudah didistribusikan di Kopdes Desa Merah Putih, ada sekitar 2.400 koperasi," lanjutnya.

Meski mendistribusikan kendaraan operasional impor, Ferry mengakui memang seharusnya tetap memprioritaskan industri otomotif dari dalam negeri atau yang telah berinvestasi di Indonesia.

"Tapi sekiranya kurang kita tentu diperbolehkan untuk mengambil dari negara manapun," katanya.

Meski demikian, Ferry mengatakan telah ada pembicaraan antara dirinya dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pihak Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), guna memenuhi sisa kebutuhan Koperasi Merah Putih yang diproyeksikan berdiri sebanyak lebih dari 80 ribu unit.

Untuk diketahui, Agrinas Pangan mengimpor mobil truk dan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih.

Impor ini terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra Ltd, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang mencakup 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam. Total nilai impornya mencapai Rp24,66 triliun.

Namun langkah impor truk dan pikap dari India ini disorot berbagai pihak. Pengadaan 105.000 unit pikap dan truk oleh BUMN Pangan tersebut, dianggap bisa berdampak kurang baik pada industri kendaraan di dalam negeri.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah selesai dibangun 100 persen dan siap untuk beroperasi.

Sementara itu, 34 ribu KopDes lainnya dalam tahap finalisasi pembangunan. Targetnya, puluhan ribu koperasi itu beroperasi pada Mei mendatang.

"Ada 3.125-an bangunan gerai dan alat perlengkapan yang sudah dibangun dan bisa beroperasi. Kemudian sedang dibangun sudah mencapai angka 34 ribu. Insyaallah 2 bulan akan selesai," ujar Ferry ditemui di kantornya, Senin (30/3).

Menurut Ferry, beroperasinya 3.000 lebih KopDes Merah Putih ini akan menopang perekonomian dalam negeri 2026. Diharapkan, target perekonomian bisa tercapai setelah 80 ribu koperasi bisa beroperasi total.

Ia menyebutkan, semua KopDes yang telah selesai dibangun 100 persen itu juga telah menerima kendaraan dari pemerintah yakni 1 pikap dan 1 truk. Nantinya akan digunakan sebagai operasional membawa hasil panen masyarakat sekitar.

"Sudah ribuan kendaraan yang telah disalurkan di Koperasi Desa yang telah rampung pembangunan fisik gudang dan gerainya. Alat kelengkapannya langsung ada dengan sarana truk dan pikap," jelasnya.

Ferry mengakui pikap dan truk itu adalah kendaraan yang diimpor oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dari India. Totalnya sebanyak 105 ribu unit.

Ke depan, Ferry memastikan kekurangan kendaraan untuk total 80 ribu KopDes Merah Putih akan diprioritaskan dari dalam negeri. Pasalnya, kendaraan impor belum bisa memenuhi kebutuhan untuk 160 ribu kendaraan, di mana 1 koperasi mendapatkan 2 mobil.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah menerima kendaraan impor dari India. Sebab, koperasi tersebut sudah siap 100 persen untuk beroperasional.

Menurut Ferry, satu Kopdes Merah Putih menerima dua kendaraan impor India, yakni pikap dan truk. Artinya, sudah sebanyak 6 ribuan dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari Negeri Bollywood itu masuk ke dalam negeri.

"Kemarin sudah disalurkan ke Koperasi-koperasi Merah Putih dan rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan," ujar Ferry ditemui di Kantornya, Senin (30/3).

Ferry menekankan impor pikap dari India akan tetap berjalan, meski sebelumnya sempat dipermasalahkan. Nantinya, total kebutuhan yang diimpor akan datang bertahap ke dalam negeri.

"Ini 105 ribu totalnya, tapi ini kan secara bertahap sesuai dengan begitu ada Koperasi Desa Merah Putihnya rampung, bangunan fisik, gudang, grade dan alat kelengkapannya (selesai), langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikap," jelas Ferry.

Ia menyebutkan impor 105 ribu kendaraan dari India akan tetap jalan karena perjanjian memang sudah dilakukan. Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya akan diprioritaskan industri dalam negeri.

Ferry mengatakan kebutuhan kendaraan untuk target 80 ribu Kopdes Merah Putih sebanyak 160 ribu. Sebab, satu koperasi akan diberikan 1 pikap dan 1 truk.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Ini artinya, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Perhitungan tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” jelasnya.

Dalam hal porsi pengadaan dari dalam negeri, Ferry menyebut pemerintah masih akan melihat perkembangan ke depan. Untuk saat ini, kendaraan yang sudah tersedia akan langsung dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan operasional koperasi yang telah rampung dibangun.

“Kita lihat nanti, ini pokoknya yang sudah masuk kita pergunakan dulu untuk melengkapi karena itu menjadi kewajiban begitu bangunan fisik gudang gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) membeberkan kelanjutan proses impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, di tengah sorotan DPR RI yang mempertanyakan pendanaan proyek tersebut.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa pengiriman unit kendaraan niaga tersebut telah dilakukan oleh produsen otomotif Mahindra dan Mitsubishi ke sejumlah daerah.

"Hari ini dari Mitsubishi mulai kirim dari Sidoarjo, dan Mahindra mulai kirim dari Marunda ke Lamongan, Jawa Timur,” kata Joao saat dihubungi Bisnis, Senin (16/3/2026).

Kendati demikian, dirinya tidak memerinci terkait dengan jumlah unit pikap yang telah dikirimkan oleh masing-masing produsen maupun total unit pikap yang telah berada di Tanah Air.

Joao sebelumnya menyatakan bahwa sebagian unit kendaraan impor tersebut telah tiba di Indonesia. Meski demikian, dia menegaskan penggunaan dan distribusi kendaraan pikap itu tetap menunggu arahan resmi pemerintah.

"Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur [Utama Agrinas] akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,” ujar Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026) lalu.

Dalam perkembangan terakhir, Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mempertanyakan anggaran importasi 105.000 unit mobil pikap asal India oleh Agrinas Pangan untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih.

Komisi VI DPR RI dan Agrinas Pangan sejatinya akan membahas persoalan tersebut dalam rapat pada Rabu (11/3/2026). Namun, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota tidak hadir, sehingga pembahasan dijadwalkan ulang.

“Karena kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi,” kata Mufti dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pengadaan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih bukan merupakan ranah Kemenkop, melainkan mengacu kepada nota kesepahaman antara Agrinas Pangan dengan TNI untuk pekerjaan pembangunan gudang Kopdes.

Menurut dia, persiapan operasional Kopdes merupakan bagian tak terpisahkan dari wewenang Kemenkop, tetapi terdapat ketentuan khusus mengenai kelengkapan pembangunan gudang Kopdes dari nota kesepahaman Agrinas Pangan dan TNI.

“Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis, karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India,” kata Ferry saat ditemui usai rapat ditunda.

Beberapa bulan terakhir, kebijakan-kebijakan era Presiden Prabowo nyaris tak pernah lepas dari headline berita dan perbincangan publik. Beberapa waktu ini, sorotan publik salah satunya tertuju pada rencana dan sebagian realisasi impor masif kendaraan pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kontrak pengadaan 105 ribu pikap ini nilainya sangat fantastis, bernilai sekitar hampir Rp24,6 triliun. Agrinas mengklaim impor dapat “menghemat” hingga Rp46 triliun dibanding opsi tertentu. Mereka pun kabarnya sempat menemui produsen lokal, tapi merasa harga, volume, dan skema bisnisnya tak “ketemu”.

Beberapa pihak termasuk berbagai ahli dan media menyayangkan bagaimana program pengadaan ini terkesan diputuskan dan dilaksanakan secara diam-diam. Kekecewaan ini mengindikasikan berbagai risiko kebijakan big-bang pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya KDMP dan impor pikapnya ini.

Berbagai Missing Link

Pada dasarnya, kebijakan publik tentu tak cukup dinilai dari niat baik dan klaim efisiensi di atas kertas. Karenanya, jika ditinjau lebih jeli, kebijakan impor ini punya berbagai “sambungan yang hilang” atau missing link—yang membuatnya memang layak disorot.

Dalam konteks dampak makro, nilai impor ini harus dibilang “gila”. Jika nilai kontrak impor pikap tersebut dikonversi ke dalam dolar AS, nilainya berada di kisaran US$1,5-1,7 miliar, atau sekitar 0,6-0,8% dari total impor 2024 (sekitar US$235,2 miliar). Kenaikan impor hampir 1% dari satu buah keputusan yang diam-diam tentu pantas mendapat sorotan dan kritik publik.

Selain itu, pada tataran tata kelola dan proses kebijakan, pengadaan yang kilat nan sembunyi-sembunyi ini nyatanya mengesampingkan konsultasi dengan pemangku-pemangku kepentingan kunci, termasuk khususnya, industri otomotif lokal. Buktinya, Gaikindo “mencak-mencak” menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan impor ini.

Pemerintah, dalam konteks ini Agrinas, jelas-jelas mengambil jalan pintas dan mengacuhkan skema-skema yang seharusnya dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi industri lokal, tenaga kerja, dan rantai pasok dalam negeri.

Nyatanya, KDMP masih dalam tahap awal pertumbuhan (budding) dimana efektivitas dan efisiensinya belum teruji. Ini artinya, KDMP belum dapat menjadi justifikasi pengadaan fantastis tersebut. Daya ungkit (leverage) dan pengganda dampak (multiplier effect) ekonominya pun masih berada di level konsep.

Lebih jauh lagi, kebijakan big-bang semacam ini berpotensi mengunci puluhan triliun rupiah dana negara pada program yang “berat aset” (asset-heavy program). Alih-alih sibuk berbisnis produktif, koperasi-koperasi bisa jadi malah disibukkan oleh urusan perawatan dan asuransi kendaraan.

Kapasitas SDM di tiap KDMP pun masih terus mendapat kritik, misalnya apakah mereka dapat mengelola finansial koperasi secara efektif dan transparan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, misalnya, dalam beberapa kesempatan mengingatkan risiko penyimpangan (fraud) akibat proses adaptasi kebijakan yang terburu-buru dan hampir pasti tidak efektif.

Dalam konteks yang lebih global, kebijakan impor pikap berbahan bakar minyak fosil (BBM) ini juga berpotensi bertabrakan dengan komitmen hijau Indonesia. Program sebesar ini jelas berarti penambahan emisi dan memperdalam ketergantungan BBM .

Sementara, pada saat yang sama, Indonesia sedang gencar menegaskan transisi energi dan pengurangan emisi. Alhasil, hijau di dokumen, tetapi kelabu di pengadaan yang skalanya raksasa.

Disharmoni Koordinasi Elite Politik

Secara politik, kontestasi politik internal menunjukkan isu ini juga tak sepi masalah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara terang-terangan meminta agar impor ini ditunda. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menyampaikan keberatannya.

Agrinas pun segera merespons, memastikan akan “manut” keputusan pimpinan sebab pengambilan keputusan masih cair dan membuka ruang tarik-menarik. Akan tetapi, di tengah desakan pemimpin negara untuk menunda program ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kementeriannya siap untuk menyicil pendanaan program ini sebesar Rp40 trilliun selama setidaknya enam tahun ke depan.

Jika di level elite politik muncul disharmoni, sorotan publik pada program impor ini menjadi sangat relevan. Maka patut diduga, Agrinas sepertinya belum punya asesmen atau penilaian yang teliti dan matang atau due diligence terkait hal-hal inti seperti skema dan risiko pembiayaan, desain komunikasinya, dan koordinasi politiknya.

Presiden Perlu Turun Tangan

Akhirnya, pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus menata ulang manajemen kebijakan-kebijakan besar, tanpa harus meninggalkan tujuan mulianya. Wa bil khusus, KDMP dan impor pikapnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan piloting dan evaluasi secara bertahap, dari level desa, kota, provinsi, sebelum ekspansi nasional. Tanpa pengelolaan kebijakan yang lebih hati-hati, kebijakan big-bang seperti KDMP ini dapat menciptakan risiko fiskal dan kegagalan tata kelola yang serius.

Sebagai catatan tambahan, jika dilihat pada konteks lebih luas, sebenarnya ada harga kesempatan (opportunity cost) yang harus dibayar mahal ketika ruang fiskal terhimpit kebijakan impor ini. Boleh jadi, Indonesia kehilangan kesempatan membiayai prioritas strategis lain seperti riset, inovasi, dan pembangunan SDM.

Misalnya, jika dana sebesar itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan guru, pendanaan dan kerjasama riset, dan semacamnya, tentu publik termasuk para ahli akan meresponsnya dengan lebih positif.

Tak ada yang ingin melihat kebijakan-kebijakan Pemerintah berujung kegagalan. Kritik-kritik seperti di tulisan ini adalah bentuk kepedulian publik dan optimisme untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Niat baik Pemerintah meng-gas-pol realisasi KDMP adalah mulia. Namun demikian, dalam konteks implementasi, jika memang berisiko, kita berharap Presiden Prabowo turun tangan langsung meninjau ulang dan memperbaikinya.