REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali memperkuat lini kendaraan niaganya dengan menghadirkan New Hilux generasi kesembilan di Indonesia. Penyegaran yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek desain, melainkan juga performa mesin hingga kelengkapan fitur untuk menunjang kebutuhan pelanggan di berbagai medan.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Takuya Yokohama, mengatakan Hilux selama ini telah menjadi salah satu tulang punggung Toyota dalam memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan, baik di sektor bisnis, pertambangan, perkebunan, hingga aktivitas luar ruang.

"Menjawab kepercayaan tersebut, Toyota menghadirkan New Hilux generasi ke-9 dengan peningkatan yang lebih signifikan, mulai dari mesin 1GD yang lebih powerful, desain yang semakin gagah, hingga fitur-fitur yang lebih advanced," kata Takuya Yokohama dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Salah satu pembaruan terbesar hadir di balik kap mesin. New Hilux kini dibekali mesin diesel 1GD-FTV berkapasitas 2.755 cc empat silinder yang menghasilkan tenaga 201 hp dan torsi puncak 500 Nm. Peningkatan tenaga tersebut membuat Hilux semakin siap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan operasional di lapangan hingga penggunaan harian.

Kemampuan tersebut didukung sistem penggerak empat roda (Part Time 4WD) yang dipadukan dengan Rear Differential Lock di seluruh varian. Kombinasi itu memberikan traksi lebih baik saat kendaraan melintasi jalan berlumpur, berbatu, maupun medan ekstrem lainnya.

Toyota menyebut penyegaran kali ini sekaligus memperkuat reputasi Hilux sebagai kendaraan yang mengedepankan kualitas, daya tahan, dan keandalan (Quality, Durability, Reliability/QDR) yang selama ini menjadi salah satu alasan utama pelanggan memilihnya.

Selain performa, Toyota juga memberikan sentuhan baru pada tampilan eksterior melalui konsep desain Cyber Sumo. Konsep tersebut dirancang untuk mempertegas karakter Hilux sebagai pikap yang tangguh sekaligus modern.

Wajah depan kini tampil lebih berani dengan desain Dual Volume Architecture with Strong Core yang diterapkan pada grille radiator, bumper depan, dan fender. Identitas baru itu dipadukan dengan lampu LED berdesain tipis serta tulisan "Toyota" pada bagian depan dan belakang yang memberikan kesan lebih modern.

Masuk ke dalam kabin, Toyota turut melakukan penyempurnaan agar pengemudi lebih nyaman saat berkendara. Dashboard dirancang dengan model horizontal sehingga memudahkan pengemudi membaca posisi kendaraan, terutama ketika melintasi jalur nonaspal.

Pada varian tertinggi V, New Hilux telah dibekali layar multimedia berukuran 12,3 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, dipadukan panel instrumen digital Full TFT 12 inci. Toyota juga melengkapinya dengan steering wheel yang memiliki fitur tilt dan telescopic serta area konsol tengah yang lebih lebar untuk menunjang kenyamanan berkendara.

Sementara itu, varian G mengedepankan keseimbangan antara fungsi dan tampilan melalui penggunaan grille berlapis gloss black, bumper silver satin, lampu kabut, over fender, rear deck side step, high mount stop lamp, velg alloy 17 inci, wireless charger, hingga layar MID 7 inci.

Penyegaran tersebut tampaknya mendapat respons positif dari pasar. Toyota mencatat pangsa pasar Hilux di segmen pikap 4x4 terus meningkat dari 57 persen pada periode Januari-Mei 2025 menjadi 70,2 persen pada periode yang sama tahun ini.

New Hilux dipasarkan dengan harga mulai Rp416,8 juta untuk varian S-Cab 2.8 Diesel 4x4 M/T hingga Rp574,2 juta untuk varian tertinggi D-Cab 2.8 Diesel V 4x4 A/T. Toyota juga tetap menawarkan Hilux Battery EV dengan banderol Rp1,019 miliar.

Daftar Harga Toyota New Hilux (OTR Jakarta)

- Hilux S-Cab 2.8 Diesel 4x4 M/T Rp 416.800.000

- Hilux D-Cab 2.8 Diesel E 4x4 M/T Rp 466.300.000

- Hilux D-Cab 2.8 Diesel G 4x4 M/T Rp 497.900.000

- Hilux D-Cab 2.8 Diesel V 4x4 A/T Rp 574.200.000

- Hilux D-Cab Battery EV Rp 1.019.000.000

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) memperkenalkan bus berpenggerak empat roda sebagai bagian dari penguatan lini kendaraan niaga dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026. Model ini dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional di medan berat, seperti area perkebunan dan pertambangan.

Bus dengan konfigurasi 4x4 tersebut dikembangkan untuk mendukung mobilitas pekerja dari area pemukiman menuju lokasi kerja yang kerap memiliki kondisi jalan ekstrem. Sistem penggerak empat roda memungkinkan distribusi tenaga ke roda depan dan belakang secara bersamaan, sehingga meningkatkan traksi saat melintasi medan terjal, berlumpur, maupun berbatu.

“Hino memahami bahwa setiap sektor industri memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Melalui kehadiran unit terbaru Hino Bus 136MDBL 4x4 ini, kami ingin memberikan solusi transportasi yang aman dan andal bagi perusahaan perkebunan ataupun pertambangan dalam mendukung mobilitas pekerja di area operasionalyang memiliki medan berat,” ujar Wakil Presiden Direktur HMSI Alex Sutisna.

Kendaraan ini juga dibekali ground clearance tinggi guna menunjang kemampuan jelajah di berbagai kondisi lapangan. Aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang, terutama dalam operasional dengan intensitas tinggi.

Dari sisi dapur pacu, bus ini menggunakan mesin berstandar emisi Euro 4 dan telah diproduksi secara lokal. Unit tersebut juga telah mengantongi Sertifikat Uji Tipe (SUT), sehingga dapat digunakan baik di area off-road maupun di jalan umum.

Selain memperkenalkan produk baru, Hino juga menampilkan sejumlah kendaraan niaga lainnya dari berbagai segmen. Di kategori medium duty truck, hadir model Hino 500 Series yang banyak digunakan untuk kebutuhan angkutan berat dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) mengantongi kontrak jumbo dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) senilai Rp10,8 triliun untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/4/2026), kontrak tersebut menandai dimulainya implementasi proyek jumbo antara entitas anak PMJS, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), dan Agrinas pada 6 April 2026.

Perjanjian pengadaan ini mencakup penyediaan 20.600 unit kendaraan truk 6 ban untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan unit kendaraan sesuai spesifikasi serta layanan purna jual.

Realisasi ini terjadi setelah terpenuhinya dua prasyarat utama, yakni penerbitan bank garansi dari Bank BNI dan penerimaan uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi antara DIPO dan Agrinas Pangan Nusantara dalam transaksi tersebut. Nilai kontrak mencapai Rp10,835 triliun, menjadikannya salah satu kontrak signifikan bagi lini usaha distribusi kendaraan perseroan.

Perseroan menyebut kontrak ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional DIPO, terutama dalam meningkatkan kondisi bisnis keuangan PMJS.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (31/3/2026), Agrinas menyebut total pengadaan impor kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit yang berasal dari China, Jepang, hingga India.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan anggaran untuk importasi ratusan ribu unit kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dia juga memastikan anggaran untuk pengadaan tersebut telah disiapkan.

“Kan anggarannya sudah dikeluarin Rp200 triliun,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 160.000 unit kendaraan yang disiapkan untuk operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut berasal dari China, Jepang, dan Korea. Adapun, pengadaan yang dilakukan merupakan tipe 4x4.

“160.000 itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10.000 dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, foton 13.000 dari China, baru sisanya dari India yang datang,” urainya.

Lebih lanjut, Joao menegaskan kendaraan tersebut mayoritas merupakan unit impor, terutama untuk tipe tertentu seperti penggerak empat roda.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap total pengadaan impor kendaraan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai 160.000 unit yang berasal dari China, Jepang, hingga India.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan anggaran untuk importasi ratusan ribu unit kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dia juga memastikan anggaran untuk pengadaan tersebut telah disiapkan.

“Kan anggarannya sudah dikeluarin Rp200 triliun,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 160.000 unit kendaraan yang disiapkan untuk operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut berasal dari China, Jepang, dan Korea. Adapun, pengadaan yang dilakukan merupakan tipe 4x4.

“160.000 itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10.000 dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, foton 13.000 dari China, baru sisanya dari India yang datang,” urainya.

Lebih lanjut, Joao menegaskan kendaraan tersebut mayoritas merupakan unit impor, terutama untuk tipe tertentu seperti penggerak empat roda.

“Semua mobil yang ada di sini kan secara ini kalau 4x4 semuanya full impor. Nggak ada yang pembuatan lokal tidak ada,” jelasnya.

Sayangnya, Joao mengaku tidak memiliki angka pasti saat ditanya terkait progres kedatangan importasi kendaraan ke Indonesia. Dia menyampaikan bahwa proses pengiriman dan monitoring kendaraan berada di bawah tanggung jawab internal perusahaan, khususnya direktur pengadaan.

“Yang mengatur pengiriman barang itu, nanti dari Direktur Pengadaan kami, dan juga kami kan tidak setiap saat mengecek setiap hari barang berapa yang masuk, barang berapa yang datang. Dan di pabrik, ini kan ada di beberapa pabrik, kita juga tidak tau di pabrik itu sudah seperti apa kondisinya, tapi biasanya mereka melakukan monitoring setiap minggu,” terangnya.

Untuk memastikan data yang lebih akurat terkait jumlah unit yang telah dikirim, Joao menyarankan agar dilakukan pengecekan langsung ke masing-masing produsen.

Kendati demikian, dia memastikan memastikan kesiapan armada tersebut untuk mendukung logistik KopDes/Kel Merah Putih.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menjelaskan setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Dengan demikian, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Kalkulasi tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” tandasnya.

PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan adanya kebutuhan mendesak petani dan koperasi desa akan kendaraan pikap berukuran 4x4, untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang sulit.

Di saat yang sama, perusahaan mengkritik harga kendaraan double cabin di pasar domestik yang dinilai terlalu mahal.

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan harga pikap double cabin di dalam negeri saat ini bisa mencapai Rp528 juta per unit. Menurutnya, angka tersebut tidak rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa.

"Saya kemarin melihat itu saya shock juga gitu. Ternyata harga 4x4 itu kalau di katalog itu sampai Rp528 (juta) gitu. Itu hampir tidak mungkin petani mampu beli," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menegaskan kendaraan 4x4 dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, pupuk, hingga logistik di daerah dengan medan berat. Untuk itu, Agrinas mencari opsi pengadaan dengan harga yang dinilai lebih kompetitif.

Dalam kesempatan yang sama, Joao juga menyinggung dominasi merek-merek lama dalam industri pikap 4x4 di Indonesia. Ia menyebut pasar kendaraan jenis tersebut telah dikuasai oleh pemain yang sama selama puluhan tahun.

Menurut dia, sebagian besar kendaraan 4x4 yang beredar di dalam negeri masih berstatus completely built up (CBU) atau diimpor utuh dari negara lain, termasuk dari Thailand. Bahkan, ia menyebut rantai pasok mesin dan komponen banyak berasal dari luar negeri sebelum dirakit di negara tersebut dan kemudian masuk ke Indonesia.

Joao menilai kondisi itu menunjukkan belum kuatnya industri 4x4 berbasis produksi lokal. Ia menegaskan langkah Agrinas dalam pengadaan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek harga, kapasitas pasokan, serta kebutuhan riil di lapangan.

"Yang paling tidak fair adalah bahwa kita ini sudah hampir 80 tahun menggunakan merek tertentu yang teman-teman semua tahu. Itu barang diproduksi mesinnya di Cina, diproduksi di Jepang, kemudian dikirim ke Thailand, baru dikirim ke Indonesia. Sehingga membuat harga begitu mahal," tegasnya.

Keterangan tersebut ia sampaikan menanggapi keputusan Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Namun, wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan impor 105 ribu mobil pikap dari India. Pasalnya, keputusan itu dinilai tidak tepat dan tidak nasionalis.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan alasan bahwa industri dalam negeri tidak bisa memproduksi yang digunakan untuk impor pikap tersebut tidak logis.

"Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Menurutnya, keputusan impor ini juga tidak mencerminkan nasionalisme karena akan sangat merugikan ekonomi dan negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu, di mana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?," jelasnya.

Alasan lain, impor dilakukan karena tipe pikap impor 4x4 lebih sesuai dengan medan pertanian perdesaan di Indonesia. Hal ini dinilai tak masuk akan juga karena selama ini pikap buatan dalam negeri sudah sangat mumpuni, sehingga ia mempertanyakan urgensi kebijakan itu.

"Pertanyaannya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pick up jenis 4x2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja," katanya.

Kemudian, alasan bahwa pikap impor disebut lebih murah juga dinilai alasan yang tak masuk akal. Pasalnya, tak ada harga pembanding karena Indonesia belum pernah produksi dalam negeri.

"Setahu kami belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri (data bisa saling croscek jika kami keliru), lalu kendaraan darimana yang dijadikan pembanding harga dimaksud ? Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri," ujarnya.

Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengadaan pikap untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara). Nantinya, pembayaran pinjaman akan diganti melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Seperti diberitakan sebelumnya, BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor 105.00 unit mobil pikap dan truk asal India untuk mendukung distribusi pangan dan hasil pertanian Kopdes Merah Putih.

Purbaya menjelaskan, skema pembiayaan impor pikap oleh Agrinas itu akan melalui pinjaman dari himpunan bank milik negara. Pembayaran pinjaman ke Himbara untuk pikap itu akan menjadi bagian dari cicilan pemerintah ke bank pelat merah setiap tahunnya khusus untuk pembangunan Kopdes. Nilainya mencapai sekitar Rp40 triliun

"Jadi Koperasi Merah Putih meminjam uang dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama enam tahun ke depan," tuturnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Meski memberi jaminan, Purbaya mengklaim tidak ada risiko yang timbul terhadap keuangan negara. Sebab, setiap tahunnya pembiayaan berkaitan dengan Kopdes Merah Putih sudah dianggarkan dalam Dana Desa.

"Enggak ada tambahan risiko fiskal, karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang Dana Desa. Jadi setiap tahun pun memang kami belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah," terangnya.

Untuk diketahui, pada November 2025 lalu, Purbaya mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Kopdes Merah Putih akan berasal dari APBN yang disalurkan melalui Dana Desa. Sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes, dana pembangunan akan dikucurkan ke Agrinas dari himbara dalam bentuk pinjaman.

APBN nantinya akan menjadi penjamin, di mana negara akan mencicil sekitar Rp40 triliun setiap tahunnya dalam periode enam tahun.

"Agrinas pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

IMPOR PIKAP

PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor 105.000 unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun. Kendaraan yang diimpor tersebut nantinya akan mendukung pendistribusian pangan Kopdes Merah Putih.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan alasan utama kebijakan impor tersebut karena perseroan membutuhkan kendaraan niaga berpenggerak empat roda (4x4) untuk mendukung distribusi pangan dan hasil pertanian ke pelosok desa-desa dalam program KopDes Merah Putih.

Joao menyebut seluruh pabrikan kendaraan di Indonesia saat ini juga belum ada yang memproduksi lokal kendaraan 4x4, melainkan juga masih mengimpor secara utuh (completely built up/CBU) dari negara lain.

"Pertimbangan pertama adalah bahwa kami memesan mobil 4x4 yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Selama ini, 4x4 merek apa pun itu kan full impor," kata Joao kepada Bisnis.

Dia juga mengakui bahwa pihaknya mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari India, dibandingkan model-model yang ada di pasar domestik saat ini.

"Kedua, kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50% lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus,” tuturnya.

Agrinas diklaim juga mengedepankan prinsip value for money, agar harga yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima. Menurutnya, Agrinas kini menghadirkan produk alternatif yang diklaim lebih unggul dan siap bersaing dengan pabrikan lain.

Langkah ini disebut untuk memperluas pilihan masyarakat dengan harga lebih kompetitif dan kualitas lebih baik, serta dinilai sah dalam mekanisme pasar.

"Mengapa merek-merek tertentu yang selama ini menguasai pasar tidak mau memberikan harga yang kompetitif? Kami sudah melakukan penjajakan dengan mereka, tetapi selisih harganya antara Rp120 juta sampai Rp150 juta per unit," ujarnya.

Dia mengatakan, selain kendaraan pikap, sejatinya Agrinas Pangan juga sudah memesan truk roda enam kepada sejumlah pabrikan yang ada di Indonesia seperti Mitsubishi Fuso hingga Hino. Namun, pemesanannya terkendala ketersediaan stok dalam jumlah besar.

Alhasil, Agrinas juga mengimpor truk ringan merek Tata Motors asal India. Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra.

Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit. Nantinya, setiap KopDes Merah Putih akan mendapatkan satu unit truk roda enam.

Adapun, terkait distribusi kendaraan sudah mulai disalurkan sejak Rabu (18/2/2026) di wilayah Jawa Timur, kemudian akan disalurkan bertahap ke berbagai daerah lainnya.

"Saat ini ada 1.207 KopDes yang sudah 100% selesai dan sudah mulai didistribusikan. Kemudian ada 30.507 yang sedang dibangun. Kendaraan akan segera dikirim ke Kodim-Kodim, dan ketika selesai langsung dimobilisasi ke koperasi tersebut,” pungkasnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan impor ratusan ribu pikap dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan perekonomian nasional.

"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya dikabarkan akan mengimpor 105 ribu kendaraan niaga dari India tahun ini. Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

Agrinas berencana mengimpor ratusan ribu unit kendaraan dari India guna mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Menurut Saleh, keputusan mengimpor mobil dari India tidak sejalan dengan visi dan program hilirisasi dan industrialisasi yang dijunjung pemerintahan Prabowo. Pasalnya, industri otomotif nasional sendiri sanggup menyediakan mobil yang dibutuhkan Kopdes Merah Putih.

"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," kata Saleh.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika telah menegaskan industri otomotif nasional sebetulnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Gaikindo bersama industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mampu memproduksi kendaraan sesuai kriteria yang dibutuhkan, meski diperlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah dan spesifikasi.

Lebih lanjut, menurut Saleh, kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemenperin memiliki mandat memperkuat industri otomotif nasional sebagai sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah selama ini mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memberikan insentif bagi produksi kendaraan rendah emisi, serta membangun ekosistem industri komponen dalam negeri.

Kemendag sementara itu membebaskan impor kendaraan bermotor. Dalam Permendag, mobil tidak masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas).

Karena itu, impor mobil tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Importir cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Angka Pengenal Importir (API), serta memenuhi ketentuan kepabeanan dan standar teknis.

Artinya, dari sisi administrasi perdagangan, impor mobil dalam jumlah besar tetap diperbolehkan. Secara hukum, impor kendaraan operasional memang sah dan tidak melanggar ketentuan.

"Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri," ujar Saleh.

Saleh meminta agar kebijakan perdagangan ini tidak berdiri sendiri. Ia meminta pemerintah menguatkan kapasitas produksi nasional, alih-alih memperbesar ketergantungan impor.

Menurutnya, impor tetap bisa dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia, tetapi desain kebijakan harus memastikan industri nasional ikut bergerak.

Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen fiskal dan pengadaan untuk mendorong partisipasi pabrikan dalam negeri tanpa harus melanggar prinsip perdagangan terbuka. Dengan cara itu, kata Saleh, program Kopdes Merah Putih bukan hanya memperkuat logistik desa, tetapi sekaligus menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

"Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi," tutur Saleh.