PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.

JAKARTA - Sidang gugatan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan agenda keterangan saksi tergugat dan keterangan ahli. Tergugat yakni Mardiono menghadirkan Amir Uskara selaku saksi fakta dan Maruarar Siahaan selaku Saksi Ahli.

M. Thobahul Aftoni yang mewakili penggugat mengatakan bahwa saksi fakta yang dihadirkan oleh tergugat terlihat tidak konsisten dalam manyampaikan keterangan. Dalam kesaksiannya, Amir Uskara mengaku sidang lanjutan paripurna Muktamar X PPP digelar di kamar presiden suite Hotel Mercure lantai 10.

Padahal menurut Aftoni, faktanya di lantai 10 tidak ada kamar dengan type presiden suite, melainkan yang ada adalah royal suite. Disebutkan ukurannya lebih kecil di bawah presiden suite. Dan kamar dengan type presiden suite itu adanya di lantai 6, bukan lantai 10.

“Saksi tergugat ini kalau ngarang kurang kreatif, mengaku melanjutkan persidangan paripurna muktamar di kamar di presiden suite lantai 10, padahal di lantai 10 tidak ada kamar type presiden suite. Yang ada ialah type royal suite. Karena kamar presiden suite itu adanya di lantai 6," ungkapnya, Rabu (10/6/2026)

Aftoni menambahkan bahwa soal kepesertaan, keterangan Amir Uskara berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya yaitu Ermalena. “Dalam kesaksiannya Amir Uskara mengatakan sidang muktamar di kamar lantai 10 diikuti 500 peserta. Berbeda dengan keterangan Ermalena yang mengatakan diikuti 300 peserta. Ini jelas makin aneh, jumlah peserta mengalami kenaikan. Mungkin karena pengaruh nilai tukar dolar naik," ucap Aftoni.

Tidak hanya saksi fakta, lanjut Aftoni, saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat pun juga dinilai tidak konsisten keterangannya. Di satu sisi Maruarar Siahaan mengatakan setiap anggota dan pengurus partai wajib patuh pada AD/ART Partai. Namun disisi lain dalam menanggapi pembentukan tim penyelesaian sengketa internal yang tidak diatur dalam AD/ART partai ahli membolehkan.

“Terlihat jawaban Pak Maruarar selaku ahli terkesan dipaksakan. Tidak konsisten. Disatu sisi ahli mewajibkan setiap anggota dan pengurus partai wajib patuh pada AD/ART partai. Namun ahli memiliki penilaian berbeda membolehkan adanya tim penyelesaian sengketa internal meskipun tidak diatur dalam AD/ART PPP. Padahal AD/ART itu hasil kesepakatan pemegang hak suara dalam Muktamar," tandasnya.

JAKARTA - Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten masih menyisakan polemik berkepanjangan. Di saat proses pergantian kepemimpinan partai di berbagai daerah berjalan relatif lancar pascamuktamar X PPP, kondisi berbeda justru terjadi di Banten.

Founder dan Direktur Eksekutif Poros Politik Zillennial (PorsaZ) Nukman Paluti menilai persoalan yang terjadi tidak lagi sekadar menyangkut pergantian pengurus semata, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi organisasi dan arah masa depan PPP di Banten.

"Di banyak daerah, pergantian kepemimpinan PPP pasca Muktamar X berjalan relatif mulus. Para ketua wilayah yang tidak lagi mendapat mandat memilih legawa menerima keputusan partai dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pengurus baru yang telah memperoleh legitimasi organisasi," kata Nukman dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).

Namun, situasi berbeda masih terlihat di Banten. Hingga pertengahan 2026, nama Subadri Ushuludin masih muncul sebagai pihak yang mengklaim diri sebagai Ketua DPW PPP Banten, meskipun Dewan Pimpinan Pusat PPP telah menetapkan Neng Siti Julaiha sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Lihat juga: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun

Kondisi tersebut, kata Nukman, memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai alasan di balik kuatnya resistensi terhadap proses pergantian kepemimpinan yang telah diputuskan partai. Di sisi lain, perdebatan mengenai legitimasi kepengurusan sebenarnya telah memperoleh pijakan hukum yang cukup jelas.

Kepengurusan hasil Muktamar X PPP yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum sejak 6 Oktober 2025. "Dengan kata lain, negara telah memberikan pengakuan terhadap kepengurusan tersebut," ujarnya.

Dalam praktik politik kepartaian, pengesahan pemerintah menjadi dasar penting bagi seluruh struktur organisasi untuk menjalankan roda partai. Karena itu, banyak DPW PPP di berbagai provinsi memilih mengikuti keputusan DPP dan melanjutkan konsolidasi organisasi tanpa menunggu seluruh proses gugatan hukum selesai.

Nukman menjelaskan, di bawah kepemimpinan Neng Siti Julaiha, berbagai agenda konsolidasi organisasi terus berjalan. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) telah dilaksanakan, disusul Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Dari delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada, hanya dua daerah yang belum sepenuhnya bergabung dalam konsolidasi, yakni Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sementara enam DPC lainnya telah mengikuti struktur kepemimpinan baru.

Bagi sebagian kader, fakta tersebut menjadi indikator bahwa legitimasi politik Neng Siti Julaiha di tingkat akar rumput mulai terbentuk dan mendapatkan dukungan nyata dari struktur partai di daerah. Meski demikian, konflik belum sepenuhnya berakhir.

Salah satu simbol yang masih menjadi sorotan adalah belum diserahkannya aset serta penguasaan kantor DPW PPP Banten oleh kubu lama. Persoalan ini dinilai berbeda dengan sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang relatif lebih cepat menyelesaikan proses transisi kepengurusan pasca muktamar.

Menurut Nukman, konflik yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai sengketa secara kepartaian, tetapi juga mencerminkan pertarungan antara dua model kepemimpinan yang berbeda. Neng Siti Julaiha dikenal sebagai kader yang tumbuh melalui proses panjang di internal PPP.

Karier politiknya dimulai dari DPRD Kabupaten Lebak, kemudian berlanjut menjadi anggota DPRD Provinsi Banten serta dipercaya memimpin DPC PPP Kabupaten Lebak. Pada Pemilu 2024, Neng Siti Julaiha berhasil mencatatkan performa politik yang cukup menonjol dengan menembus jajaran calon terpilih DPR dari Daerah Pemilihan Banten I yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

PPP bahkan berhasil menempatkan diri pada posisi perolehan kursi kelima dari enam kursi yang tersedia di dapil tersebut. Meski capaian itu tidak berujung pada kursi di Senayan akibat PPP secara nasional gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, perolehan suara yang diraih dinilai menunjukkan kuatnya basis dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun di tingkat akar rumput.

Sebaliknya, perjalanan politik Subadri Ushuludin menempuh jalur yang berbeda. Ia memulai karier politiknya di Partai Golkar dan menghabiskan lebih dari satu dekade membangun karier politik dari tingkat kecamatan hingga menjadi pengurus penting Golkar Kota Serang.

Subadri juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang sebelum akhirnya bergabung dengan PPP pada periode 2020–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten sebelum kemudian memimpin partai secara definitif.

"Perbedaan latar belakang tersebut tentu jelas mempengaruhi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak," tegas Nukman.

Dalam pandangan Nukman, legitimasi dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh hasil kerja dan capaian elektoral. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Subadri menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Pada Pemilu 2024, PPP Banten mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Provinsi Banten dari lima kursi menjadi empat kursi, meskipun jumlah kursi parlemen provinsi meningkat dari 85 menjadi 100 kursi. Konsekuensinya, PPP kehilangan kemampuan untuk membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan Partai lain dalam satu fraksi gabungan.

Catatan tersebut mestinya menjadi bahan refleksi bagi banyak kader. Sebagian menilai PPP membutuhkan wajah baru, energi baru, serta pendekatan politik yang lebih adaptif untuk menghadapi verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.

"Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang paling keras mempertahankan posisi, melainkan siapa yang paling mampu membangun kembali kekuatan PPP di Banten," tandas Nukman.

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada dua satuan tugas (Satgas) Korps Marinir. Penghargaan itu diberikan kepada prajurit Baret Ungu karena keberhasilannya menorehkan prestasi gemilang di Papua.

Para prajurit Marinir tersebut berhasil menjalankan tugas dalam operasi pengamanan perbatasan yang tidak hanya melumpuhkan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi juga merebut puluhan markas kelompok bersenjata. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam Apel Komandan Satuan TNI AL Tahun 2026 di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Salah satu satuan yang menerima penghargaan tersebut adalah Satgas Pengamanan Perbatasan RI–PNG Mobile Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Gobang IV di bawah pimpinan Letkol Mar Aris Moko lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 2005

Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya, mencatatkan capaian signifikan dengan berhasil menguasai 56 markas OPM yang tersebar di sejumlah titik strategis termasuk Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Bintuni.

Dalam rangkaian beberapa operasi tersebut, prajurit Marinir juga berhasil melumpuhkan 10 anggota kelompok separatis bersenjata, serta mengamankan 4 pucuk senjata api, 13 pucuk senapan, amonisi, 146 senjata tradisional, 11 uUnit HP, 2 unit HT, 2 buku agenda organisasi OPM, 24 buah power sytem, aksesoris Bintang Kejora dan perlengkapan logistik lainnya.

Lihat video: Pasmar II Korps Marinir AL Gelar Pembinaan Siap Tempur



“Keberhasilan ini menunjukkan kapabilitas tempur tinggi serta efektivitas operasi yang dilaksanakan oleh Korps Marinir dalam menghadapi medan operasi yang kompleks dan berisiko tinggi,” kata Panglima Korps Marinir, Endi Supardi, Rabu (6/5/2026) .

Selain keberhasilan operasi tempur, Satgas Gobang IV juga menonjol dalam pendekatan teritorial yang humanis. Berbagai kegiatan sosial dilakukan secara konsisten, seperti pelayanan kesehatan gratis, jumat berkah, makan bersama pembangunan fasilitas ibadah, hingga pemasangan lampu tenaga surya di wilayah terpencil.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara di daerah rawan konflik. Hal ini terbukti dengan dianugerahinya Komandan Satgas dengan gelar "Apan Mana (Kepala Ular/Panglima Perang)" oleh para Kepala Adat Aifat Raya.

“Capaian tersebut merupakan wujud nyata profesionalisme prajurit yang mampu mengombinasikan kekuatan militer dan pendekatan sosial secara seimbang,” paparnya.

Sebelum menerima penghargaan tertinggi dari KSAL, sejumlah prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV juga telah memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Sekolah, Satgas Luar Negeri sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan prestasi mereka dalam pelaksanaan tugas operasi di Papua.

“Kenaikan pangkat luar biasa tersebut diberikan kepada prajurit yang dinilai menunjukkan aksi heroik, dedikasi tinggi, serta kontribusi signifikan dalam keberhasilan operasi, khususnya dalam kontak tembak dan penguasaan wilayah basis kelompok bersenjata,” ucapnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian apresiasi berjenjang yang diberikan oleh pimpinan TNI, TNI AL, dan Korps Marinir mulai dari penghargaan di tingkat satuan, kenaikan pangkat luar biasa, hingga penganugerahan penghargaan tertinggi oleh KSAL.

Penghargaan yang diberikan oleh KSAL merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Capaian Satgas Gobang IV menjadi salah satu operasi yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

“Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa strategi TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dilakukan melalui kombinasi ketegasan operasi tempur dan pendekatan sosial yang humanis, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.

PAPUA - Pengungsi di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat pascaserangan kelompok separatis. Sebab kondisi para pengungsi di lokasi tersebut sudah sangat memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Tim Peneliti dan Advokasi Merah Putih Stratejik Institute (MPSI), yang dipimipin Hendrik Arwam, berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” katanya.

Hendrik menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!



Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujarnya.

Malkin menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” ucapnya.

Arie Afriansyah

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)

SETIAP 1 Mei, perbincangan tentang Papua sebaiknya tidak hanya diletakkan dalam kerangka emosi politik, tetapi juga dalam bingkai hukum internasional yang jernih. Tanggal itu penting bukan semata karena nilainya secara historis.

Melainkan karena ia menandai satu tahap yang nyata dalam proses internasional yang menempatkan Papua ke dalam tanggung jawab negara Indonesia.

Legalitas Hukum Internasional

Dari sudut hukum internasional, posisi Indonesia atas Papua tidak berdiri di ruang kosong. Dasarnya bertumpu pada rangkaian proses yang melibatkan Perjanjian New York 1962, administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), penyerahan administrasi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, dan proses lanjutan yang kemudian dibawa ke forum PBB.

Perjanjian New York 1962 mempunyai arti yang sangat penting dalam konstruksi legal tersebut. Perjanjian itu menjadi dasar internasional yang mengatur peralihan administrasi dari Belanda kepada UNTEA, lalu dari UNTEA kepada Indonesia, sehingga perpindahan itu bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari pengaturan internasional yang disepakati.

Karena itu, 1 Mei 1963 memiliki makna hukum yang tegas. Pada tanggal itulah Indonesia secara resmi menerima administrasi Papua melalui mekanisme yang memperoleh landasan dalam suatu instrumen internasional dan dijalankan di bawah pengawasan institusional PBB.

Dalam konteks itu, sulit untuk mengatakan bahwa kehadiran Indonesia di Papua sama sekali tidak mempunyai dasar hukum internasional. Justru sebaliknya, dari perspektif legal-formal, terdapat pijakan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia berlangsung melalui proses yang, setidaknya pada tingkat struktur hukumnya, dihubungkan dengan perjanjian internasional dan keterlibatan PBB.

Penegasan legalitas itu menjadi lebih kuat bila dilihat dari perkembangan sesudahnya. Proses Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, dengan segala perdebatan yang terus menyertainya, tetap berlangsung dalam kerangka yang dirujuk oleh Perjanjian New York dan dihadiri unsur perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

Hasil proses tersebut kemudian dibawa ke Majelis Umum PBB, yang melalui Resolusi 2504 (XXIV) mengambil catatan atas pelaksanaan hasil Penentuan Pendapat Rakyat itu. Dari sudut praktik kelembagaan internasional, langkah ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak dibiarkan menggantung tanpa respons dalam forum universal yang paling relevan.

Memang benar, secara akademik dan politik selalu ada ruang untuk memperdebatkan kualitas representasi, derajat kebebasan, dan tingkat partisipasi dalam proses tahun 1969. Namun, perdebatan itu tidak serta-merta menghapus kenyataan bahwa dalam praktik hukum internasional, posisi Indonesia kemudian memperoleh bentuk penerimaan yang cukup luas dan tidak terus-menerus dibuka kembali sebagai sengketa status oleh sistem PBB.

Karena itu, kurang tepat apabila isu Papua terus dibingkai seolah Indonesia sama sekali tidak memiliki dasar legal internasional. Kritik terhadap sejarah integrasi dapat saja diajukan, tetapi kritik tersebut perlu dibedakan secara hati-hati dari klaim bahwa seluruh fondasi hukum Indonesia atas Papua bersifat nihil atau sepenuhnya tidak sah.

Dalam hukum internasional, legalitas sering kali dibentuk oleh kombinasi antara instrumen hukum, proses kelembagaan, dan penerimaan dalam praktik internasional. Dalam perkara Papua, ketiga unsur itu hadir dalam kadar yang cukup berarti: ada perjanjian internasional, ada keterlibatan PBB, dan ada perkembangan praktik internasional yang pada akhirnya menempatkan Papua sebagai bagian dari Indonesia dalam pergaulan antarnegara.

Atas dasar itu, Indonesia sesungguhnya memiliki landasan yang kuat untuk menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayahnya menurut hukum internasional. Posisi ini penting untuk dinyatakan dengan tenang dan konsisten, terutama ketika muncul narasi yang cenderung menyederhanakan sejarah Papua seolah seluruh prosesnya hanya dapat dibaca sebagai tindakan sepihak tanpa dasar legal.

Perubahan Pandangan

Namun demikian, penegasan legalitas tidak seharusnya membuat negara berhenti pada rasa aman normatif. Dalam pengalaman banyak negara, legalitas formal akan jauh lebih kokoh bila ia disertai legitimasi yang hidup dalam pengalaman warga sehari-hari.

Di titik inilah negara perlu melihat bahwa pekerjaan besar di Papua belum selesai. Persoalannya bukan terutama pada ketiadaan dasar hukum internasional bagi Indonesia, melainkan pada bagaimana dasar hukum itu diterjemahkan menjadi keadilan, kepercayaan, dan rasa memiliki di kalangan orang Papua sendiri.

Dengan kata lain, pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi semata “apakah Papua sah bagian dari Indonesia”. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana Indonesia membuktikan, melalui hukum dan kebijakan yang nyata, bahwa status tersebut menghadirkan perlindungan, penghormatan, dan masa depan yang lebih baik bagi warga Papua.

Karena itu, pendekatan terhadap Papua tidak cukup hanya bersandar pada argumen keamanan atau pembangunan fisik. Negara perlu memperkuat Otonomi Khusus sebagai sarana distribusi kewenangan yang bermakna, membuka ruang partisipasi yang lebih sehat, dan memastikan bahwa penghormatan terhadap identitas lokal berjalan seiring dengan penguatan kebangsaan Indonesia.

Negara juga perlu berhati-hati agar ekspresi kritik di Papua tidak selalu dibaca melalui kacamata ancaman. Kekerasan tentu tidak dapat dibenarkan, tetapi negara demokratis perlu tetap membedakan secara cermat antara tindakan kriminal, aspirasi politik, kritik kebijakan, dan tuntutan atas keadilan sosial.

Selain itu, pembangunan Papua perlu dinilai bukan hanya dari infrastruktur, angka pertumbuhan, atau besarnya investasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat Papua merasakan layanan publik yang adil, perlindungan hak yang nyata, akses ekonomi yang setara, serta pengelolaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Dari perspektif hukum internasional modern, pendekatan seperti itu justru memperkuat posisi Indonesia. Penegasan kedaulatan pada masa kini tidak cukup hanya ditopang oleh arsip legal dan pengakuan eksternal, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalankan kekuasaan secara adil, inklusif, dan bermartabat terhadap seluruh warganya.

Maka, 1 Mei semestinya diperingati dengan keyakinan yang tenang, bukan dengan kegelisahan yang defensif. Tanggal itu dapat ditegaskan sebagai penanda legalitas Papua dalam Indonesia menurut hukum internasional, tetapi sekaligus sebagai pengingat bahwa legalitas yang baik harus terus disempurnakan melalui keadilan yang dirasakan nyata.

Jika Indonesia mampu menjaga kedua hal itu sekaligus, yakni ketegasan atas dasar hukumnya dan kesungguhan dalam menghadirkan keadilan, maka posisi Papua dalam NKRI akan semakin kuat secara hukum maupun politik. Pada saat itulah, 1 Mei tidak hanya dikenang sebagai hari peralihan administrasi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa janji hukum harus selalu disempurnakan oleh kehadiran negara yang beradab.

PAPUA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap data terbaru terkait insiden baku tembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Natalius menyebut jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka, termasuk anak-anak.

“Setelah dirangkumkan, maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurut Pigai, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga tim di lapangan. Namun angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring pendalaman fakta.

Pigai menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 14 April 2026 itu harus segera diungkap secara terang benderang. Pigai bahkan menyebut masyarakat di lokasi sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan.

“Peristiwa terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, masyarakat di lokasi juga tahu. Jadi tidak usah bermain opini,” tegasnya.

Pigai mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengakui dan menjalani proses hukum. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata dunia. Selain itu, Natalius Pigai juga menegaskan pemerintah akan mengambil alih penanganan kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pigai secara terbuka menyatakan tidak ingin lembaga lain seperti Komnas HAM, LSM, atau civil society mendahului proses investigasi. “Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama, atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan lebih dulu,” katanya.

Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA



Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.

“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.

Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.

“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini, ditunjukan sejumlah bukti yang secara gamblang memperlihatkan bahwasanya KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI, seperti isu yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini.

“Bahkan, diperoleh fakta menarik, di mana sesama anggota KKB saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, terkait tragedi berdarah tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, terdapat 2 peristiwa berbeda di 14 April 2026. Peristiwa pertama terjadi di Desa Kembru, di mana personel TNI diserang terlebih dahulu oleh KKB. Meski demikian TNI berhasil melumpuhan 4 anggota mereka berikut barang bukti berupa senjata rakitan dengan berbagai jenis amunisi, busur, parang, kampak, alat komunikasi serta bendera opm.

Peristiwa kedua berlokasi di Desa Jigiunggi Minika yang berjarak 7 kilometer dari lokasi pertama, di mana personel TNI menerima laporan seorang anak kecil yang luka tembak, dan hingga saat ini kejadian tersebut masih dalam pendalaman untuk memastikan siapa pelaku penembakan sebenarnya.

Nemu Tabuni mengajak KKB untuk bersama-sama menjaga masyarakat agar hidup damai, sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan papua, dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Mewakili pemkab dan masyarakat Puncak Provinsi Papua Tengah, Nemu Tabuni mengingatkan KKB bahwasanya korban kekerasan sejatinya adalah keluarga mereka sendiri, dan meminta kelompok kriminal tersebut untuk memghentikan seluruh aksi kekerasan di Tanah Papua.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar setiap partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk selalu mengacu UU Pemilu dan partai politik dalam setiap putusan pengelolaan partai baik terkait kepartaian maupun kepemiluan. Hal itu juga dimaksudkan agar di kemudian hari proses administrasinya tidak bermasalah secara hukum perundang-undangan pemilu maupun parpol.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketum dan Sekjen) atau sebutan lainnya pada kepengurusan pusat parpol.

Menurut Idham Holik surat pendaftaran verifikasi partai politik tidak sah jika tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai. "Sesuai aturan KPU, pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi partai yang sah menurut data Kemenkum, karena dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban legal, dan jika tidak sesuai, KPU akan mengembalikan berkas tersebut," ujarnya, dikutip Selasa (14/4/2026).

Selain itu dalam proses verifikasi partai politik (parpol) untuk calon peserta pemilu, dokumen persyaratan seperti daftar kepengurusan, domisili, dan keanggotaan juga wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketum dan Sekjen) partai tingkat pusat. Dokumen ini juga harus dibubuhi stempel basah sebagai bagian dari verifikasi administrasi oleh KPU.

"Pendaftaran tanpa tanda tangan Ketum dan Sekjen dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dikembalikan oleh KPU," jelas dia.

Saat ini terjadi konflik internal PPP antara Ketum Muhamad Mardiono dengan Sekjen Taj Yasin. Akibat konflik tersebut berbagai keputusan partai termasuk putusan musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah cabang ( muscab) berjalan masing-masing. Kubu ketum mengeluarkan putusan dan menggelar muswil tanpa melibatkan Sekjen. Begitu juga Sekjen akan menggelar muscab dan muswil tanpa melibatkan ketum.

Sesuai putusan islah, pemerintah telah mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Gus Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal. Namun dalam perjalanan kepengurusan antara ketum dan sekjen berjalan masing-masing.

Akibat konflik tersebut, PPP yang tidak lolos ambang batas parlemen 4% harus mengikuti verifikasi administratif dan faktual pada pemilu 2029 nanti. Padahal jika dilihat jadwal tahapan pemilu, KPU akan sudah akan melakukan verifikasi administratif peserta pemilu.

Sementara itu Pengamat Politik Puspoll Indonesia Luqmanul Hakim mengatakan PPP semestinya berbenah dan solid untuk fokus menghadapi pemilu 2029 setelah gagal ke senayan. Apalagi pada tahapan pemilu tak lama lagi akan dimulai termasuk salah satunya verifikasi administratif dan faktual peserta pemilu 2029.

Jika masih saling berebut dan tidak bersatu, maka khawatirnya nanti PPP tidak bisa memenuhi persyaratan peserta pemilu. " Sebaiknya ketum dan sekjen serta elitenya solid, bersatu membangun kembali kejayaan partai kakbah. Sangat disesalkan jika dalam kondisi terpuruk elite justru jalan masing-masing," ujarnya.

Menurut Luqman Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017 menyebutkan bahwa pendaftaran partai politik peserta pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lainnya. Pasal 176 ayat 3 menyebutkan bahwa pendaftaran diserati dokumen lengkap, dan pada Pasal 177 huruf a disebutkan dokumen lengkap yang dimaksud adalah berita negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yakni adanya SK Menkum.

Namun, dalam kasus PPP terdapat persoalan lantaran adanya konflik internal antara ketum Muhamad Mardiono dengan Sekjen Taj Yasin sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya administrasi yakni surat menyurat termasuk surat keputusan kepengurusan di tingkat wilayah yang ditandangani ketum Mardiono dengan Wakil Sekjen Jabbar Idris. Posisi Wakil Sekjen bukanlah Sekjen atau sebutan lain sebagaimana dimaksud UU.

Luqman menambahkan dalam syarat verifikasi pengurus partai politik di Indonesia juga wajib menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan tingkat pusat. Ketentuan ini merupakan bagian dari verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan afirmasi gender dalam politik kepengurusan tingkat pusat.

"Partai yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berisiko tidak lolos verifikasi," kata Lukman.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sampai hari ini dinilai belum merancang resolusi konflik bagi Papua. Saat ini pemerintah baru mengimplementasikan kebijakan atau Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.

Termasuk pendekatan keamanan negara tanpa mengacu pada ketentuan hukum humaniter terutama di daerah-daerah konflik bersenjata di Tanah Papua.

“Bagi mereka yang mendambakan perdamaian, setiap terjadi konflik (yang bernuansa kekerasan), maka sumber konflik harus ‘segera’ diatasi. Meskipun di dalam praktiknya penyelesaian konflik tidak selalu mudah, apalagi melakukan tanpa kekerasan dan paksaan,” ujar Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth, Senin (6/4/2026).

Menurut Elisabeth, konflik juga memiliki karakter yang berbeda. Tidak jarang, konflik dijadikan ajang untuk meraup keuntungan ekonomi, termasuk dengan memanipulasi proses perdamaian atas nama proyek kemanusiaan. Akibatnya, proses perdamaian tidak berlangsung secara bermartabat dan demokratis.

“Pengertian peace-keeping atau merawat perdamaian atas dasar komitmen para pihak yang berkonflik, peace-making atau mengubah wilayah konflik menjadi damai atau non-kekerasan, dan peace-building yakni, mempertahankan perdamaian berpotensi dijalankan secara transaksional, dan hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mampu mengatasi akar masalah konflik yang utama,” ucapnya.

Resolusi konflik bagi Papua perlu dirancang secara transparan dengan mengukur efektivitas dan kapasitas prosesnya dalam konteks penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan, misalkan mengakhiri kebiasaan memberi atau membuat stigma, labelling, narasi provokatif, framing, hoaks, hate speech, dan sebagainya.

Menurut Elisabeth, model resolusi konflik dalam konteks Papua perlu dirumuskan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membangun komunikasi dua arah untuk membangun kembali rasa percaya antarpara pihak yang berkonflik.

Selain itu, kemampuan problem solving, seperti mengatasi dampak konflik dan menanganai masalah pengungsi internal, memulihkan akses pelayanan dasar atau pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, serta merancang program pemberdayaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Resolusi konflik Papua perlu dirancang secara terpisah dari UU Otsus Papua dengan tujuan utamanya untuk mengatasi dampak konflik (penanganan pengungsi), mencegah eskalasi kekerasan, serta potensi konflik sosial karena rebutan kepentingan ekonomi dan politik,” katanya.

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.