konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) yang tersebar di Pulau Sumatera untuk bergabung ke dalam PT BPR Mangatur Ganda (Sumatera Utara), sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Kelima BPR tersebut antara lain PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung).

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Triyoga menambahkan bahwa penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan jasa (LJK) lainnya.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, total aset BPR hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Selanjutnya, modal inti berada di atas Rp135 miliar serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50 persen.

Indikator tersebut menjadi salah satu keunggulanBPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Adapun persetujuan penggabungan dari OJK tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Triyoga menambahkan bahwa penggabungan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil penggabungan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menurut OJK, aksi korporasi penggabungan itu menjadi salah satu wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta menjadi BPR yang sehat dan tangguh.

Hal itu juga sejalan dengan salah satu pilar pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024-2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah, ujar dia.

OJK pun terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri.

Langkah terebut bertujuan untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Selain itu, OJK juga mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BANDAR LAMPUNG - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mendampingi rangkaian safari politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Lampung. Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh masyarakat dan kader partai, sekaligus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.

Menurut Ahmad Ali, kehadiran Jokowi bukan sekadar menghadiri agenda partai, tetapi juga memberikan arahan mengenai bagaimana berpolitik yang santun, dekat dengan rakyat, dan mengedepankan kerja nyata.

“Pak Jokowi banyak berbagi pengalaman kepada kader PSI tentang bagaimana membangun partai yang santun, tidak mengedepankan politik kebencian, tetapi fokus bekerja untuk masyarakat. Nilai-nilai seperti itulah yang ingin terus dibangun,” kata Ahmad Ali, Sabtu (27/6/2026).

Bagi Ahmad Ali, pengalaman panjang Jokowi menjadi modal yang sangat berharga. Perjalanan politik Jokowi, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode menjabat Presiden Indonesia, dinilai memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, berorganisasi, dan menjaga kepercayaan rakyat.

“Beliau adalah Presiden dua periode yang memulai perjalanan politik dari bawah. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Tentu arahan, masukan, dan pengalaman yang dibagikan kepada kader PSI akan menjadi bekal penting untuk mematangkan partai ini menjadi semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin dekat dengan rakyat,” ucapnya.

Ahmad Ali menjelaskan, Lampung dipilih sebagai salah satu daerah awal safari politik karena struktur organisasi partainya di provinsi tersebut telah terbentuk dengan sangat baik.

“Struktur PSI di Lampung sudah mencapai sekitar 92%. Ini menunjukkan kesiapan organisasi dan menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi partai ke depan,” ujarnya.

Ahmad Ali juga membantah anggapan bahwa safari politik Jokowi dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk isu menguatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Itu tidak benar. Safari politik ini merupakan bagian dari silaturahmi dan konsolidasi yang lahir dari antusiasme serta permintaan masyarakat agar Pak Jokowi hadir dan berdialog secara langsung. Jangan dipersempit seolah hanya untuk kepentingan politik seseorang,” tegasnya.

Ahmad Ali menambahkan sikap politik Jokowi juga sudah disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat memimpin dengan baik hingga akhir masa jabatannya,“ ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menggabung seluruh hotel badan usaha milik negara (BUMN) dan akan dioperasikan di bawah InJourney, sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing,” ujar Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria dalam pernyataannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney.

Penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini, tutur Dony melanjutkan, merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

Dony menambahkan, skema CSPA ini memastikan bahwa proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh,” ucap Dony.

Ia memproyeksikan akan ada 120 hotel BUMN yang digabung untuk dikelola oleh InJourney. Dengan demikian, Dony menyampaikan InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia.

“Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony mengungkapkan siap mencari mitra investor strategis di sektor perhotelan setelah melakukan proses konsolidasi setidaknya 100 hotel badan usaha milik negara (BUMN).

Lebih lanjut, ia mengatakan konsolidasi seluruh aset tersebut disatukan ke PT Hotel Indonesia Natour atau Injourney Hospitality.

Setelah konsolidasi tuntas, Dony mengatakan Danantara siap untuk membuka kemitraan strategis bagi investor melalui sejumlah skema kerja sama.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui terjadi peralihan pola konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite, pasca kenaikan harga Pertamax yang diumumkan pada awal Juni lalu. Lantaran ini PT Pertamina (Persero) diminta mempercepat pendistribusian Pertalite ke SPBU, agar permintaan yang sedang tinggi tidak menimbulkan kelangkaan.

"Jadi kita memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim, tapi karena yang butuh banyak, maka jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun

https://ekbis.sindonews.com/read/1717255/33/migrasi-pertamax-ke-pertalite-subsidi-bbm-terancam-jebol-rp195-triliun-1781352405

Laode mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana pembatasan konsumsi pertalite, meski permintaannya mengalami peningkatan pasca kenaikan harga BBM non-subsidi.

Menurutnya, hingga saat ini realisasi konsumsi pertalite masih dalam batas target yang ditentukan. Hanya saja perlu melakukan pengaturan terkait pola suplai ke konsumen agar tidak terjadi antrean dan fenomena kelangkaan.

"Masih sesuai, kalau realisasi konsumsi, kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Laode.

Bahlil Jamin Harga BBM Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik



Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global.

Pertamina menaikan harga jual BBM jenis Pertamax dan Pertamax green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga pertamax saat ini Rp16.250/liter atau naik sekitar Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300/liter. Sementara pertamax green naik Rp4.100, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Tahun 2029 hingga 2030, sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa proyek ladang gas Abadi Masela di Maluku yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.

"Tahun 2029 hingga 2030, sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia," kata Bahlil, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, proyek tersebut segera memasuki babak baru setelah tertunda selama puluhan tahun.

Bahlil mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan proyek tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang.

Ia memastikan bahwa sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED).

"Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai, nah setelah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian, saya kasih tahu sama Inpex untuk segera jalan. Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi,” ujar Bahlil.

Dia menambahkan, Blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemerintah menargetkan proyek yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut, dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil mengundang CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, untuk membahas percepatan pengembangan Blok Masela.

Proyek senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp339 triliun (kurs Rp16.900 per dolar AS) itu menjadi salah satu proyek energi terbesar yang tengah didorong pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen INPEX untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Konsolidasi ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Dengan demikian, BPR dapat mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

“Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian,” kata Roni Nazra.

Adapun persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Hal itu, juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027, salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Empat guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University menawarkan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan melalui orasi ilmiah yang membahas sektor perkebunan, perikanan, akuakultur, dan kehutanan.

Dalam konferensi pers pra orasi ilmiah secara daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, para guru besar menyoroti pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Hariyadi memperkenalkan konsep "nexus baru" dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengintegrasikan produktivitas, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, digital agriculture, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan pekebun.

"Konsep nexus baru yang perlu dibangun sebagai kerangka kerja integratif dari produktivitas, ketahanan iklim, circular bioeconomy, pemantauan digital, inklusi sosial ekonomi, dan hasil riset sebagai bukti ilmiah," kata Hariyadi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Wini Trilaksani menyoroti potensi hasil samping perikanan sebagai sumber biomolekul bernilai tambah yang dapat mendukung ekonomi biru.

Menurut dia, bagian ikan yang selama ini dianggap limbah seperti mata, kulit, tulang, dan gelembung renang dapat diolah menjadi produk pangan fungsional, nutrasetikal, kosmetik, hingga biomaterial.

"Ekonomi biru tidak hanya dibangun dari laut yang menghasilkan komoditas, tetapi dari kemampuan ilmu pengetahuan mengubah setiap fraksi biomassa menjadi nilai," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Agus Oman Sudrajat menjelaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan akuakultur nasional.

Ia menyebut teknologi hormonal mampu mempercepat reproduksi, meningkatkan kualitas benih, mempercepat domestikasi, serta mendukung ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Di bidang kehutanan, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Prof. Siti Badriyah Rushayati menegaskan pentingnya jasa lingkungan hutan dalam menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Menurut dia, hutan berperan dalam penyimpanan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui konsep healing forest.

"Jasa lingkungan hutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Siti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa bank dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 yang berencana untuk melakukan konsolidasi serta meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar.

“OJK menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Mengenai kewajiban free float di sektor perbankan, Dian mengingatkan bahwa hal ini juga berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI 1.

OJK menegaskan bahwa kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan (merger) dua atau lebih bank.

“Mekanisme pelaksanaan free float maupun penggabungan bank mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku,” ujar dia.

Dian mengatakan penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI 1 saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya.

OJK menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur serta mengedepankan dialog dengan industri.

Di samping itu, kebijakan ini juga berorientasi pada terciptanya perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif dan mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Adapun imbauan untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah disampaikan kepada bank-bank KBMI 1 pada Oktober 2025.

OJK mengimbau setiap bank KBMI 1 untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank.

Menurut OJK, pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi.

Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat.

Setiap rencana penguatan akan dinilai secara case by case untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan aspek pelindungan nasabah.

Secara umum, OJK memandang penguatan bank-bank KBMI 1 sebagai langkah yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent untuk memperkuat struktur serta ketahanan perbankan nasional.

Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan economies of scale industri perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan bank-bank KBMI 1 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“UU P2SK yang baru juga mengamanatkan kepada OJK untuk mewujudkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan konsolidasi bank umum,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026