Bisnis.com, KUNINGAN- BalaiTaman Nasional Gunung Ciremai(BTNGC) menegaskan aktivitas penyadapan getah pinus yang terjadi di kawasan konservasi Gunung Ciremai saat ini berstatus ilegal. Penegasan itu disampaikan Kepala BTNGC, Toni Anwar, menyusul polemik panjang terkait pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona taman nasional.

“Kami tegaskan, sampai saat ini belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani. Artinya, aktivitas penyadapan yang terjadi belum memiliki dasar legal formal,” kata Toni dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Menurut Toni, kawasan Gunung Ciremai merupakan hutan negara dengan fungsi konservasi yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Status tersebut membuat setiap bentuk pemanfaatan kawasan harus mengacu pada regulasi konservasi, bukan lagi aturan hutan produksi seperti sebelum 2004.

Ia menjelaskan, tegakan pinus di Gunung Ciremai memang ditanam pada periode 1978–2002 saat kawasan itu masih berstatus hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani. Pada masa tersebut, getah pinus dipungut sebagai komoditas hasil hutan.

Namun, sejak perubahan fungsi menjadi taman nasional pada 2004, pendekatan pengelolaan kawasan berubah secara fundamental.

“Perubahan status kawasan menjadi konservasi membawa konsekuensi hukum. Norma yang digunakan adalah Undang-Undang Konservasi, sehingga prinsip perlindungan ekosistem menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Toni menyebutkan, peluang pemanfaatan HHBK di kawasan konservasi mulai terbuka setelah terbitnya regulasi kemitraan konservasi pada 2018. Aturan tersebut memberi ruang kepada masyarakat sekitar kawasan untuk mengajukan kerja sama melalui skema kemitraan, termasuk pemanfaatan tradisional di zona tertentu.

Menindaklanjuti ketentuan itu, BTNGC melakukan review zonasi pada 2022 dan menetapkan zona tradisional seluas sekitar 1.808 hektare. Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi pengajuan pemanfaatan tradisional dari masyarakat sekitar.

Tercatat ada 38 proposal kerja sama yang diajukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Dari hasil verifikasi administrasi dan lapangan, sebanyak 25 KTH dinilai dapat diproses lebih lanjut untuk dipertimbangkan sebagai mitra. Rinciannya, 19 KTH tergabung dalam Paguyuban Silihwangi Majakuning dan enam KTH tergabung dalam LPP PWNU Jawa Barat.

Sementara itu, dari total 1.808 hektare zona tradisional, sekitar 608 hektare direkomendasikan sebagai calon areal yang dapat dipertimbangkan untuk pemungutan getah pinus, berdasarkan hasil verifikasi objek.

Namun, Toni menegaskan seluruh proses tersebut masih berada pada tahap administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hingga kini, PKS sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan belum diteken.

“Kami sudah melakukan verifikasi subjek dan objek, penandaan batas zonasi, serta melaporkan hasilnya kepada Dirjen KSDAE. Tetapi selama PKS belum ditandatangani, tidak ada dasar legal untuk penyadapan,” katanya.

Ia mengakui di lapangan sudah ditemukan aktivitas penyadapan yang berlangsung cukup lama dan memicu pro-kontra di masyarakat. BTNGC, lanjutnya, tidak pernah mengeluarkan perintah maupun persetujuan terhadap kegiatan tersebut.

BTNGC juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk menyampaikan pembaruan data subjek dan objek calon mitra kerja sama.

Selain itu, pada Februari 2025, pejabat Kementerian Kehutanan bersama Direktorat Konservasi Kawasan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi kawasan dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyampaikan keprihatinan terhadap potensi dampak ekologis dari aktivitas penyadapan yang sudah berjalan. Kekhawatiran juga muncul terkait kemungkinan konflik sosial jika polemik tidak segera diselesaikan.

Toni menegaskan, BTNGC dalam pengelolaan kawasan akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, regulasi, serta kajian ilmiah. Terlebih, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Konservasi, kebijakan pemanfaatan di kawasan konservasi akan semakin ketat.

“Komitmen kami jelas, menjaga kelestarian kawasan Gunung Ciremai sebagai sistem penyangga kehidupan. Setiap pemanfaatan harus sesuai aturan dan tidak boleh mengorbankan fungsi konservasi,” ujar Toni.

Ia menambahkan, keputusan akhir terkait kebijakan pemungutan HHBK getah pinus di kawasan taman nasional akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Hingga ada keputusan resmi, BTNGC menegaskan aktivitas penyadapan yang berlangsung saat ini tidak memiliki legalitas.

Bisnis.com, KUNINGAN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan pemanfaatan mata air secara ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Penyelidikan ini dilakukan setelah aparat kepolisian menerima laporan serta informasi dari masyarakat mengenai adanya penggunaan sumber air di kawasan konservasi tersebut yang diduga tidak mengantongi izin resmi.

Kepala Satreskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Azis, membenarkan pihaknya saat ini masih berada pada tahap awal penyelidikan. Fokus utama aparat adalah mengumpulkan data, melakukan klarifikasi di lapangan, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

“Prosesnya masih penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak dan mendalami bagaimana pemanfaatan air di wilayah kawasan TNGC,” ujar Azis, Senin (26/1/2026).

Menurut Azis, sejumlah instansi telah dimintai keterangan awal guna memetakan persoalan tersebut secara komprehensif. Di antaranya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), PDAM Kota Cirebon, serta PDAM Kabupaten Kuningan. Klarifikasi dilakukan untuk mengetahui titik-titik sumber air yang dimanfaatkan, peruntukan air tersebut, serta status perizinan yang dimiliki masing-masing pihak.

“Langkah ini penting agar kami memperoleh gambaran utuh. Kami ingin mengetahui sumber airnya dari mana, digunakan untuk apa, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku,” kata Azis.

Dia menegaskan, kawasan TNGC merupakan wilayah konservasi yang memiliki aturan ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam. Setiap aktivitas pengambilan air di dalam kawasan tersebut wajib mengantongi izin resmi dari otoritas berwenang serta tidak boleh merusak lingkungan maupun mengganggu fungsi konservasi.

“Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan konservasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Jika nantinya ditemukan adanya pengambilan air tanpa izin atau melanggar ketentuan, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain meminta keterangan dari instansi terkait, Satreskrim Polres Kuningan juga berencana memanggil saksi tambahan. Pihak kepolisian akan menggali informasi lebih lanjut dari unsur pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan TNGC, terutama desa-desa yang mengetahui langsung keberadaan mata air serta pihak-pihak yang selama ini memanfaatkannya.

Hingga saat ini, kepolisian belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan kasus tersebut. Hal itu lantaran proses penyelidikan masih berjalan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan.

Polres Kuningan mengimbau seluruh pihak, baik lembaga maupun perorangan, agar mematuhi ketentuan hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di kawasan konservasi. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting demi menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keberlanjutan sumber air bagi masyarakat luas.

“Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan konservasi,” pungkas Azis.

Bisnis.com, KUNINGAN- Dugaan tindak pidana pencurian kayu kembali terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Tim patroli Balai TNGC bersama aparat TNI dan masyarakat menemukan indikasi kuat aktivitas pengambilan kayu ilegal di Blok Panjakroma, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026) hingga Kamis (8/1/2026).

Kepala Balai TNGC Toni Anwar mengatakan, temuan tersebut bermula saat Tim Patroli Balai TNGC bersama Babinsa Koramil Pancalang dan unsur masyarakat melakukan patroli rutin pada Rabu malam.

Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan dari dalam kawasan taman nasional. Pemantauan kemudian dilakukan secara intensif hingga pukul 22.00 WIB guna memastikan sumber dugaan tersebut.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, tim bergerak masuk ke kawasan hutan dan melakukan penyergapan di Blok Panjakroma pada koordinat -6.821853, 108.423540.

"Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil penangkapan. Para pelaku diduga melarikan diri memanfaatkan kondisi malam yang gelap dan medan yang sulit, sehingga tidak dapat diamankan di lokasi kejadian," ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Toni mengatakan, keesookan harinya, tim kemudian melakukan identifikasi dan pendataan barang bukti serta mengumpulkan petunjuk pendukung yang diperlukan untuk proses hukum. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial N yang diduga terlibat dalam aktivitas pencurian kayu di kawasan taman nasional tersebut.

"Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian," ujarnya.

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil truk bernomor polisi AA 8249 IF.

Kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa STNK, buku KIR, serta kartu e-money. Selain itu, ditemukan pula 16 potong kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran diameter dan panjang, mulai dari diameter sekitar 24 sentimeter hingga lebih dari 83 sentimeter, dengan panjang kayu terpanjang mencapai sekitar 750 sentimeter.

Kayu sonokeling diketahui merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi dan pengelolaannya di kawasan konservasi berada di bawah pengawasan ketat negara.

Penemuan potongan kayu berdiameter besar tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penebangan pohon berukuran besar yang dilakukan secara terencana.

Hingga saat ini, Balai TNGC masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Polsek Pasawahan dan Polres Kuningan untuk penanganan lanjutan kasus tersebut.

Seluruh barang bukti hasil penyergapan sementara masih berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyelidikan.

Toni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana kehutanan ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tetap terjaga dari praktik perusakan hutan.