Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam telah divonis 4 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan Ibam telah bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Ibam juga telah dihukum untuk membayar denda Rp500 juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 120 hari.

Adapun, hal yang meberatkan vonis ini yaitu Ibam dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi; mengakibatkan kerugian keuangan negara; dan perbuatan Ibam itu dilakukan di sektor pendidikan selama masa Pandemi Covid-19 yang dan berdampak pada erhambatnya pemetaan kualitas pendidikan.

Sementara itu, keadaan yang meringankan vonis Ibam yakni tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya, berperan sebagai konsultan teknologi dan bukan sebagai perancang kebijakan utama; hingga tidak terbukti menerima aliran dana langsung kepada pribadinya.

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Ibam dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam uang pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan Kemendikbud Ristek terkait pengadaan TIK, Ibrahim Arief alias Ibam bakal menjalani sidang vonis kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (12/5/2026).

Agenda vonis itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Majelis hakim membutuhkan waktu untuk menyusun keputusan ini dan menunda untuk pembacaan putusan dua minggu, ya tanggal 12 Mei 2026," ujar Purwanto S Abdullah.

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Ibam dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam uang pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Adapun, jaksa meyakini Ibam bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sekadar informasi, Ibam jugatelah ditetapkan sebagai tahanan kota karena memiliki riwayat sakit jantung kronis. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa Ibam telah dilekatkan detektor untuk melakukan pemantauan terhadap pergerakannya.

Didoakan Nadiem

Sebelumnya, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mendoakan mantan tenaga Ibam yang akan menjalani sidang besok. Nadiem menilai bahwa Ibam merupakan anak muda bertalenta yang tidak menerima aliran dana apapun dalam perkara ini.

"Jadi saya ingin mengucapkan kepada Ibam dan keluarga doa kami dan juga saya harap anak-anak muda bisa mengawal dan memonitor keputusan besok. Semoga majelis bisa menemukan hati nurani mereka, semoga majelis besok bisa memutuskan yang sebaik-baiknya untuk Ibam dan keluarga," ujar Nadiem di PN Tipikor, Selasa (12/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek sekaligus terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam menyatakan laptop Chromebook tidak cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Ibam saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam kasus Chromebook untuk terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) meminta pendapat Ibam soal kecocokan penggunaan Chromebook sebagaimana bentuk geografis di Indonesia.

"Saudara melihat cocok enggak dengan geografis Indonesia yang dari ujung pulau ke ujung pulau, ke sana ke sana, penggunaan Chromebook ini?" tanya jaksa.

Merespons hal itu, Ibam mengatakan berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan, penggunaan Chromebook kurang cocok digunakan sebagai media pembelajaran.

Namun demikian, Ibam selaku konsultan teknologi menyatakan bahwa Chromebook lebih cocok digunakan sebagai platform Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

"Untuk keperluan AKM ada kecocokan. Karena memang AKM, seperti informasi yang saya terima dari tim Pusmenjar, sudah mewajibkan pasti ada internet, pasti ada listrik," imbuhnya.

Lebih jauh, Ibam menekankan dirinya selalu konsisten menyampaikan kekurangan Chromebook jika digunakan sebagai media pembelajaran.

"Ini konteks yang diberikan tentang AKM, kalau ini memang terkait AKM, menurut opini saya sebagai konsultan teknis, ada kecocokan. Sedangkan kalau untuk pembelajaran, ada kekurangan. Ini hal yang konsisten saya berikan dari awal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam merespons soal keputusan majelis hakim yang menolak eksepsi penasihat hukum.

Kuasa hukum Ibrahim Arief Frizolla Putri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terlalu mempersoalkan keputusan itu dan menghormati segala keputusan yang telah diambil majelis hakim.

Kemudian, dia menambahkan pihaknya dan Ibam bakal berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku terkait kasus pengadaan Chromebook.

“Kami selalu dan akan terus bersikap kooperatif dan terbuka terhadap jalannya hukum," ujar Frizolla dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

Namun demikian, Frizolla menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menikmati sepeser pun keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari korupsi yang dituduhkan.

Dia mengemukakan, Ibam hanya berperan sebagai tenaga konsultan profesional dan tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

"Saudara Ibrahim Arief, dalam program tersebut memiliki peran membantu Kemendikbudristek sebagai, perlu kami tekankan sekali lagi dalam hal ini, sebagai tenaga konsultan profesional, bukan sebagai penyelenggara negara atau staf khusus menteri,” imbuhnya.

Dia menambahkan kliennya itu tidak pernah menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 sebagaimana uraian pada surat dakwaan kepadanya.

Ibrahim Arief juga tidak mengenal pihak-pihak yang dianggap diperkaya berdasarkan surat dakwaan. Sekalipun ada pihak yang dikenali, interaksi terbatas pada ruang lingkup profesional tanpa adanya permufakatan jahat.

“Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tidak mungkin saudara Ibrahim Arief memiliki dan/atau turut melakukan tindak korupsi dan/atau tindakan memperkaya orang lain secara melawan hukum sebagaimana uraian dalam surat dakwaan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, setelah hakim menolak eksepsi kubu Ibrahim Arief maka agenda selanjutnya bakal masuk ke tahap pembuktian, seperti pemanggilan saksi-saksi.