Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memotret secara komprehensif Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan posisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat sentral yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat.

“Kalau kita lihat pendidikan ini luar biasa perannya dalam membangun bangsa, baik membangun manusia maupun ekonomi, sehingga setelah sensus selesai, kami akan mampu menghitung kontribusi sektor pendidikan terhadap perekonomian di DIY,” katanya saat mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Teras Malioboro 1, Yogyakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, DIY dikenal sebagai Kota Pelajar yang menjadi tujuan pendidikan bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dia melanjutkan bahwa keberadaan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga menciptakan berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat.

Sonny menambahkan bahwa keunggulan tersebut tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang menempati peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan daerah.

Selain dikenal sebagai Kota Pelajar, DIY juga merupakan pusat kebudayaan yang memiliki kekayaan warisan budaya adiluhung. Pada 2024, DIY mencatatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi di Indonesia dengan nilai 71,04.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, DIY berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen sepanjang 2025, tertinggi di Pulau Jawa. Pencapaian tersebut menunjukkan ketangguhan dan resiliensi ekonomi daerah yang ditopang oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, budaya, perdagangan, dan UMKM.

Melalui SE2026, BPS akan menghadirkan data ekonomi yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus di DIY, BPS menerjunkan sebanyak 4.082 petugas sensus yang akan mendata sekitar 606 ribu pelaku usaha.

Menurut Sonny, pencanangan SE2026 di Teras Malioboro 1 dipilih karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat UMKM, wisata belanja, dan kuliner modern yang menjadi simbol dinamika ekonomi masyarakat Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, imbuhnya, para pelaku UMKM turut dilibatkan melalui pemberian voucher belanja kepada peserta acara.

SE2026 menghadirkan sejumlah inovasi dibandingkan dengan sensus ekonomi sebelumnya. Selain mencakup seluruh sektor ekonomi, pendataan kali ini dilakukan secara door-to-door kepada keluarga dan pelaku usaha, sehingga mampu menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih menyeluruh.

BPS juga memanfaatkan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung proses pendataan, membantu petugas meningkatkan kualitas data sekaligus meminimalkan kesalahan input.

Untuk itu, Sonny mengajak masyarakat mengingat slogan sederhana “TIR”, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, Rahasia terjaga.

Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X (KGPAA Paku Alam X) mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat.

Menurutnya, hasil SE2026 akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika usaha kita. Data tersebut akan menjadi dasar untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, investasi, dan manfaatnya lebih terasa bagi seluruh rakyat,” kata KGPAA Paku Alam X.

Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang akan memperoleh manfaat besar dari hasil SE2026. Data yang dihasilkan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) tanpa harus mengeluarkan anggaran pendataan secara mandiri melalui APBD. Tentu, prasyaratnya adalah dukungan penuh selama pelaksanaan SE2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison mendapatkan uang sebesar 5% dari korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan para pihak menggunakan rekening khusus menampung uang hasil korupsi.

"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash (tunai)," jelas Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Achmad menyampaikan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berperan sebagai pengendali rekening.

Abi juga diduga menjadi pihak yang menyetorkan uang haram tersebut kepada sejumlah pihak. Tak hanya itu, Edison memerintahkan Abi untuk menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab

Muara Enim, diduga tidak hanya pada Dinas Dikbud. "Sebesar 5% untuk Bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara," ungkapnya.

Achmad merincikan bahwa Abi sempat bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi, disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory.

Achmad menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, (13/05/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai total Rp5,6 triliun. Jaksa menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun dan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020–2022 melalui pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Jaksa menilai proyek tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan karena diduga diarahkan pada sistem operasi tertentu dan tidak sesuai kebutuhan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun akibat proyek tersebut.

Dasar hukum tuntutan jaksa

Jaksa menyebut Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut:

• pidana penjara,
• pidana denda,
• serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hasil korupsi.

Cara perhitungan denda dan uang pengganti Rp5,6 triliun

Tuntutan finansial terhadap Nadiem terdiri dari beberapa komponen:

1. Denda Rp1 miliar
   Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
2. Uang pengganti Rp809,59 miliar
   Jaksa menilai angka ini berkaitan dengan dugaan keuntungan atau aliran dana yang terhubung dengan perkara Chromebook.
3. Uang pengganti Rp4,87 triliun
   Nilai ini disebut berasal dari perhitungan manfaat ekonomi dan kekayaan yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dijumlahkan:

• Rp809,59 miliar
• Rp4,87 triliun

Sekitar Rp5,68 triliun atau dibulatkan menjadi Rp5,6 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Dalam persidangan, Nadiem membantah dasar perhitungan tersebut. Ia mengatakan angka Rp809 miliar berasal dari transaksi internal antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), bukan uang pribadi yang diterimanya.

Sementara nilai Rp4,87 triliun disebut Nadiem berasal dari valuasi puncak sahamnya saat GoTo melakukan IPO, bukan uang tunai yang benar-benar dimiliki.

Jaksa juga menilai ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Nadiem. Salah satunya karena dugaan korupsi dilakukan di sektor pendidikan yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsa. Proyek tersebut dinilai berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selain itu, jaksa menyebut kerugian negara yang muncul sangat besar dan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap Nadiem selama persidangan yang dinilai memberikan keterangan berbelit juga masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga membantah sejumlah tuduhan lain dari jaksa. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tim teknologi dari luar kementerian. Menurut Nadiem, transformasi digital pendidikan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi berskala besar.

Di tengah proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan pasca operasi. Selama menjalani tahanan rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, dan dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain.

Usai dituntut 18 tahun penjara, Nadiem mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa. Ia menilai fakta-fakta persidangan yang menurutnya menguntungkan dirinya tidak dimasukkan dalam tuntutan. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun yang disebutnya tidak sesuai dengan kondisi kekayaannya.

Kasus Chromebook kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain ancaman pidana badan, perhatian publik juga tertuju pada besarnya tuntutan uang pengganti yang nilainya jauh melampaui angka kerugian negara dalam dakwaan. Kini, publik menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum mantan Mendikbudristek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam telah divonis 4 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan Ibam telah bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Ibam juga telah dihukum untuk membayar denda Rp500 juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 120 hari.

Adapun, hal yang meberatkan vonis ini yaitu Ibam dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi; mengakibatkan kerugian keuangan negara; dan perbuatan Ibam itu dilakukan di sektor pendidikan selama masa Pandemi Covid-19 yang dan berdampak pada erhambatnya pemetaan kualitas pendidikan.

Sementara itu, keadaan yang meringankan vonis Ibam yakni tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya, berperan sebagai konsultan teknologi dan bukan sebagai perancang kebijakan utama; hingga tidak terbukti menerima aliran dana langsung kepada pribadinya.

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Ibam dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam uang pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), fokus mengejar pertumbuhan berkelanjutan pada tahun ini dengan mengincar pasar baru di sektor kesehatan dan pendidikan.

Setelah hadir selama 16 tahun di Indonesia dan melayani lebih dari 300 klien aktif di berbagai sektor strategis, perusahaan kini mengincar kedalaman keterlibatan klien melalui penyediaan solusi keamanan berkelanjutan guna mengerek profitabilitas jangka panjang.

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, mengatakan fokus strategis tahun ini tidak lagi sekadar mengejar volume kuantitas klien. Perusahaan memilih memperkuat kapabilitas end-to-end agar dapat masuk lebih dalam sebagai penyedia managed services, bukan hanya sebagai mitra proyek jangka pendek.

Langkah ini didukung oleh pengembangan teknologi proprietary seperti IntelliBron series yang memungkinkan skalabilitas layanan tanpa bergantung sepenuhnya pada penambahan jumlah personel.

Perusahaan juga memperkuat kapasitas delivery melalui pengembangan talenta, termasuk melalui ITSEC Cyber & AI Academy.

“Dengan pendekatan ini, pertumbuhan yang kami kejar adalah pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata pada profitabilitas perusahaan, bukan sekadar ekspansi volume klien,” kata Patrick kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Selama 16 tahun berdiri, ITSEC Asia telah menyelesaikan lebih dari 7.000 proyek yang mencakup sektor keuangan, telekomunikasi, energi, hingga pemerintahan. Namun, melihat dinamika transformasi digital yang kian masif, perusahaan kini mulai melirik ceruk pasar baru. Sektor pendidikan, layanan kesehatan (healthcare), serta perusahaan berbasis teknologi menjadi sasaran ekspansi berikutnya.

Patrick melihat adanya peningkatan kebutuhan yang signifikan pada sektor-sektor tersebut. Akselerasi digitalisasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur keamanan siber menciptakan kesenjangan risiko yang nyata.

“Momentum ini diperkuat oleh implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memaksa berbagai organisasi untuk membangun postur keamanan secara proaktif guna menghindari kerugian data maupun reputasi,” kata Patrick.

Patrick juga mengatakan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-16, perusahaan meluncurkan IntelliBron Aman Enterprise.

Produk ini merupakan solusi perlindungan siber mobile pertama di Indonesia yang menyasar institusi seperti sekolah, kantor pemerintah, dan perusahaan. Inovasi ini bekerja dengan pendekatan institusional, di mana organisasi berlangganan platform untuk melindungi seluruh perangkat seluler anggotanya tanpa membebankan biaya pribadi kepada individu.

Sistem ini berfungsi menutup celah keamanan pada perangkat mobile pribadi yang sering digunakan untuk bekerja atau belajar (Bring Your Own Device).

Aplikasi ini mampu mendeteksi serta memblokir ancaman malware, upaya penipuan yang menyamar sebagai layanan bank, hingga aplikasi berbahaya yang berpotensi membocorkan data finansial.

Kehadiran perlindungan ini memastikan perangkat pribadi tidak menjadi pintu masuk bagi peretas untuk menyusup ke dalam sistem utama organisasi.

Dibandingkan dengan model perlindungan siber konvensional yang cenderung berfokus pada keamanan peladen (server) dan jaringan internal kantor, IntelliBron Aman Enterprise menawarkan fleksibilitas perlindungan pada level individu namun tetap terkelola secara kolektif oleh institusi.

Selain itu, apabila solusi keamanan global sering kali mematok biaya lisensi per individu yang cukup tinggi bagi pengguna akhir, skema yang diusung ITSEC Asia justru mengalihkan beban biaya tersebut ke tingkat organisasi sehingga perlindungan kelas enterprise dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara gratis.

Transformasi ITSEC Asia menjadi bisnis yang matang tercermin dari kinerja keuangan sepanjang 2025. Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp527,1 miliar, atau tumbuh pesat sekitar 62% secara tahunan. Laba bersih yang menyentuh angka Rp65,4 miliar menjadi indikator posisi perusahaan yang semakin kuat di industri keamanan siber regional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total penyelamatan keuangan negara yang telah dicapai pemerintah mencapai Rp31,3 triliun dalam kurun 1,5 tahun terakhir dirinya menjabat

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Hari ini kita hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif sebesar Rp11,420 triliun,” ujar Prabowo.

Dia merinci, capaian tersebut merupakan akumulasi dari beberapa operasi besar penyelamatan keuangan negara.

Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Kemudian pada Desember 2025, kembali diselamatkan Rp6,625 triliun.

“Hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa dana yang berhasil diselamatkan tersebut memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana tersebut berpotensi digunakan untuk memperbaiki sekitar 34.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, pada tahun sebelumnya pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 17.000 sekolah, sehingga dengan tambahan dana tersebut jumlah perbaikan sekolah dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Selain sektor pendidikan, Prabowo juga menyoroti potensi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih,” ungkapnya.

Selain itu dia juga mengeklaim program tersebut berpotensi memberikan manfaat langsung kepada sekitar 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah.

Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum

Prabowo menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, tanpa upaya penyelamatan tersebut, dana negara berpotensi hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang dan tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita,” tegasnya.

Sekadar informasi, satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada hari ini, Jumat (10/4/2026) menyerahkan total Rp11,4 triliun ke kas negara dalam kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Total dana yang disetorkan mencapai Rp11.420.104.815.858 atau 11.4 triliun, yang terdiri atas berbagai sumber penerimaan negara, antara lain denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun. Lalu, ada penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun

Tak hanya itu, terdapat setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan.

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil merebut kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan

Pada Tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan konservasi seperti Kawasan hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh, Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektare diserahkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kemudian dikelola lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Bisnis.com, SAMARINDA — Terminal Lempake diproyeksikan mengalami gelombang puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah pada 28 hingga 29 Maret 2026.

Koordinator Terminal Lempake Suharyanto menyatakan, konsentrasi arus balik pada kedua hari tersebut dipicu oleh beroperasinya kembali sektor pendidikan dan perkantoran mulai Senin (30/3/2026).

"Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret, seiring dimulainya kembali aktivitas sekolah dan perkuliahan pada hari Senin," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (28/3/2026).

Kendati demikian, dia memprediksi lonjakan penumpang tidak akan terlalu masif.

Pasalnya, mayoritas pemudik telah melakukan perjalanan pulang secara bertahap sejak H+1 Lebaran, sehingga distribusi arus balik relatif menyebar.

Menurut data operasional yang dihimpun Terminal Lempake mencatat dinamika pergerakan penumpang dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tren peningkatan yang terukur.

Pada Rabu (25/3/2026), tercatat 11 unit bus melayani rute Samarinda–Bontang dan Samarinda–Sangatta dengan mengangkut 220 penumpang.

Pada periode yang sama, 8 unit bus tiba dari kedua daerah tersebut membawa sekitar 160 penumpang.

Memasuki hari berikutnya atau Kamis (26/3/2026), volume keberangkatan naik menjadi 12 unit bus yang mengangkut 241 penumpang, sementara kedatangan mencapai 10 unit dengan total 190 penumpang.

Menurutnya, pola kenaikan bertahap ini mengindikasikan bahwa tidak semua pemudik menunggu hingga akhir pekan untuk kembali, melainkan menyesuaikan waktu perjalanan dengan kebutuhan masing-masing.

Adapun pengelola Terminal Lempake terus melakukan pemantauan ketat terhadap dinamika arus balik hingga penutupan periode mudik Lebaran.

Langkah antisipasi ini ditempuh guna menjamin kelancaran operasional layanan transportasi sekaligus memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemko Dumai berkomitmen melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di wilayahnya, termasuk para guru non ASN di sekolah negeri maupun swasta.

Hal itu diwujudkan melalui Surat Edaran Wali Kota Dumai Nomor 000/4/DISDIKBUD-SEKR TAHUN 2025 tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan Non-ASN guru dan tenaga kependidikan sekolah negeri maupun swasta ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Dumai, Yusmanidar mengatakan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan swasta berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran sebesar 0,54% dari upah yang dilaporkan.

"Perlindungan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini adalah prioritas. Kami berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat merata di seluruh sektor pendidikan di Dumai sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah," ujarnya Rabu (3/12/2025).

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terkait perlindungan jaminan sosial bagi sektor pendidikan.

"Melalui program ini, kita ingin melindungi tenaga pendidik dan kependidikan dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Perlindungan ini sangat vital agar mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir terhadap risiko kerja," ujarnya.

Fadly berharap seluruh sekolah swasta di Dumai untuk segera memastikan tenaga kerjanya terdaftar agar mendapatkan perlindungan yang layak.

Kepala Disdikbud Dumai, Mukhlis Suzantri, menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi Jamsostek bagi guru swasta.

"Kami mendorong agar seluruh instansi pendidikan swasta dapat segera mendaftarkan para tenaga kerjanya. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru dan staf sekolah, memastikan mereka mendapatkan hak perlindungan yang setara," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan secara simbolis kepada ahli waris almarhum Antonius Parlindungan Sihotang dari Yayasan Prayoga Riau.

Santunan yang diberikan meliputi JKM sebesar Rp42 juta, beasiswa untuk dua anak senilai Rp139 juta, JHT sebesar Rp52,13 juta serta manfaat Jaminan Pensiun Rp399.700/bulan. Total santunan yang diterima mencapai Rp233,13 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto membahas secara menyeluruh hubungan bilateral kedua negara termasuk peningkatan kerja sama ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025),

Dia merinci bahwa aspek perdagangan, ekonomi, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dialog. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil-menengah, dan kerja sama pertahanan serta keamanan turut masuk dalam agenda.

Termasuk, mengenai perkembangan perdagangan kedua negara, Chaudhri menjelaskan bahwa Pakistan dan Indonesia telah memiliki Perjanjian Perdagangan Preferensial sejak 2005–2006.

Dia mengatakan Pakistan kini menjadi mitra dagang terbesar kedua Indonesia di Asia Selatan dan nilai perdagangan kedua negara telah melampaui US$4 miliar per tahun.

“Kami mengimpor produk Indonesia, termasuk Pakistan yang merupakan salah satu pembeli terbesar minyak sawit Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Pakistan mengekspor sejumlah komoditas ke Indonesia, mulai dari buah-buahan, peralatan bedah, hingga produk olahraga.

Chaudhri juga menyoroti teknologi informasi sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Pakistan, menurutnya, memiliki kapasitas signifikan di bidang tersebut dan berharap dapat memperluas kolaborasi dengan Indonesia.

Dia menambahkan bahwa pendidikan menjadi salah satu topik yang secara khusus dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Kami berharap dapat menerima lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk belajar di Pakistan, terutama di perguruan tinggi kedokteran kami, di universitas teknik kami, dan juga di universitas teknologi informasi kami,” katanya.

Menutup keterangannya, Dubes Pakistan itu menyampaikan harapan agar kemitraan kedua negara dapat terus berkembang.

“Jadi, kami berharap dapat memperluas kolaborasi di semua bidang kerja sama,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementeriannya untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.

“Jadi, Bapak Presiden, sebagai bagian dari rangkaian ratas untuk pengentasan kemiskinan, yang ditugaskan kepada kami adalah memperkuat untuk sektor pendidikan,” katanya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Pratikno menjelaskan bahwa pendidikan vokasional akan menjadi prioritas utama, dengan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia menegaskan pentingnya menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

“Jadi, bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut bertujuan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk berbagai level, mulai dari pekerjaan dengan keterampilan dasar hingga teknologi tinggi, termasuk bagi calon pekerja migran.

“Makanya tadi disampaikan, termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian,” tutur Pratikno.

Selain penguatan pendidikan vokasional, Presiden juga memerintahkan agar pemerintah mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di berbagai wilayah.

“Yang kedua, adalah tadi bapak presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi di mana sekolah-sekolah yang kalau sekolah rakyat yang dikawal oleh Menteri Sosial dan Menko Penmas adalah untuk desil 1 dan desil 2, kemudian ada sekolah unggul Garuda,” ujarnya.

Sekolah terintegrasi itu, lanjutnya, akan menampung anak-anak dari keluarga desil 3 hingga 6.

“Namanya masih belum dipastikan, tapi kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam. Mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap,” jelasnya.

Fasilitas tersebut termasuk laboratorium, sarana olahraga, hingga bengkel untuk mendukung pendidikan vokasional.

“Jadi, bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, tapi juga math-matematika, tetapi juga pak presiden menambahkan art and sport. Oleh karena itu, tadi kita sampaikan STEM, beliau menyampaikan STEAM,” ucap Pratikno.

Menurutnya, arahan ini kini tengah dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Tentu saja, ini butuh kajian yang lebih mendalam, sudah mulai dielaborasi oleh Kemendikdasmen,” tandas Pratikno.

Bisnis.com, GYEONGJU – Presiden Prabowo Subianto menekankan upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak 2018.

Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat yang terlihat dari nilai dagang yang terus naik secara konsisten di angka 10%.

Hal ini disampaikan olehnya saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di Ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju, pada Jumat (31/10/2025).

“Perdagangan bilateral kita telah meningkat secara konsisten selama lima tahun terakhir, hampir 10 persen setiap tahunnya, tetapi saya yakin kita dapat berupaya lebih baik lagi. Dalam berbagai sektor, kita telah bekerja sama dengan baik dan saya berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, dia melanjutkan bahwa kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada 2024 mencapai US$ 1,91 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, PM Luxon juga menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara.

PM Luxon juga mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap peningkatan kemitraan strategis komprehensif Asean dan Selandia Baru, serta berbagai kerja sama regional lainnya.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Luxon menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas dukungannya dalam memperkuat kerja sama kawasan, khususnya melalui peningkatan status Asean–New Zealand Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

Luxon menilai, peningkatan status kemitraan strategis tersebut menandai langkah penting dalam memperdalam hubungan ekonomi dan diplomasi antara negara-negara ASEAN dengan Selandia Baru.

Dia menambahkan, dengan adanya ASEAN CSP, implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta pemutakhiran perjanjian perdagangan bebas ASEAN–Australia–New Zealand (AANZFTA), kini kawasan Asia-Pasifik memiliki kerangka kerja sama ekonomi yang lebih kokoh.

“Kini kita memiliki mekanisme kawasan yang kuat untuk melakukan apa yang telah kita bicarakan di Peru tahun lalu terkait bagaimana mempercepat hubungan perdagangan antara kedua negara,” tandas PM Luxon kepada Prabowo.