Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis.

"Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya," kata Ferry dalam pidato pembukaan agenda Sarasehan Nasional MPDI, di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi, mulai elpiji 3 kilogram, pupuk, beras, hingga minyak goreng.

Barang subsidi, seperti elpiji 3 kilogram yang dipasarkan melalui KDKMP dikatakannya harus dipastikan harganya terjangkau. Kemudian, stok perlu dijamin mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah desa maupun kelurahan.

"Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar dia.

KDKMP disebutnya juga berperan sebagai pihak yang akan menyerap dan memperdagangkan hasil produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan masyarakat dengan harga bersaing.

Selain itu, Menkop Ferry menyebut saat ini terdapat 13 ribuan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen.

Lebih lanjut, pembangunan gerai dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang selanjutnya berkolaborasi dengan TNI, sehingga tahapannya mampu berjalan cepat.

"Dan yang sedangkan berlangsung sekitar 20 ribuan," ujarnya lagi.

Menkop mengemukakan bahwa KDKMP awalnya memang kebijakan yang bersifat top down, tetapi dalam perjalanannya program ini turut melibatkan peran dari kepala daerah dan dinas terkait.

Lalu, proses pembentukan badan hukum setiap KDKMP dijalankan melalui musyawarah khusus di tingkat desa dan kelurahan.

"Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat," ujar dia pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto mengatakan gerakan koperasi kredit (credit union) mengambil peran dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan koperasi kredit Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya aset dan pertumbuhan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, serta prinsip-prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Krisdianto, saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mengatakan koperasi kredit didorong tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset dan bisnis, tetapi juga mengambil peran lebih besar dalam penguatan tata kelola, pendidikan anggota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh gerakan koperasi kredit untuk mengambil bagian dalam agenda besar pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kelembagaan kepada koperasi-koperasi baru, khususnya KDKMP.

Menurut Krisdianto, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan modal penting yang dapat dibagikan kepada koperasi-koperasi baru di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus menekankan pentingnya reideologisasi, transformasi, dan penguatan resiliensi agar koperasi kredit tetap relevan menghadapi perubahan zaman.

Menurut dia, KDKMP merupakan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia yang perlu didukung melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan sumber daya manusia, dan transfer pengalaman tata kelola.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya,” kata Wara Sabon.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan koperasi kredit Indonesia untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperkokoh tata kelola kelembagaan, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui forum itu, ia mengatakan sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, INKOPDIT, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat memberikan penghematan belanja rumah tangga secara nasional hingga sekitar Rp33 triliun per tahun melalui penyediaan LPG 3 kilogram dan Minyakita dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan 2 komoditas tersebut menjadi produk yang paling diminati masyarakat di gerai-gerai KDKMP.

"Memang yang paling populer dari kunjungan saya ke koperasi itu adalah LPG dan minyak goreng. Kalau LPG itu belum datang sudah habis, sudah dipesan duluan," kata Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, harga LPG 3 kilogram di KDKMP saat ini dipatok sekitar Rp16.000 per tabung, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp20.000. Sementara itu, Minyakita dijual Rp15.700 per liter, di bawah harga pasar yang berkisar Rp21.000.

Mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik dan BPH Migas, pemerintah memperkirakan rata-rata keluarga yang terdiri dari 3 hingga 4 anggota mengonsumsi 4 tabung LPG dan 4 liter minyak goreng setiap bulan.

Qodari menjelaskan, dengan jumlah sekitar 74 juta keluarga di Indonesia berdasarkan data pemutakhiran keluarga tahun 2025, selisih harga yang ditawarkan KDKMP berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan bagi masyarakat.

"Jadi dengan KDKMP ini masyarakat Indonesia secara total mendapatkan keringanan atau penghematan Rp33 triliun per tahun. Mohon dikoreksi kalau matematikanya ada yang harus diperbaiki. Ini matematika sederhananya kita coba rumuskan," katanya.

Perhitungan tersebut berasal dari potensi penghematan pembelian elpiji yang diperkirakan mencapai Rp14,2 triliun per tahun. Angka itu diperoleh dari konsumsi rata-rata empat tabung per bulan per keluarga dikalikan 74 juta keluarga dan selisih harga Rp4.000 per tabung.

Sementara itu, penghematan dari pembelian minyak goreng diperkirakan mencapai Rp18,82 triliun per tahun. Nilai tersebut dihitung dari konsumsi 4 liter per bulan per keluarga dengan selisih harga Rp5.300 per liter.

Qodari menegaskan manfaat program tersebut tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti. Dan angka itu bukan sekadar kalkulasi di atas kertas, bukan cuman omon-omon, melainkan kenyataan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan," tandas Qodari.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadikan koperasi sebagai tempat pemasaran utama produk mereka.

“Saat ini pemerintah telah melahirkan gagasan besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Farida Farichah saat menghadiri Fun Run memperingati Hari Lahir Fatayat Nahdlatul Ulama ke-76 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Ahad (24/5/2026).

Menurut dia, gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang hadir pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan finansial dan ketahanan ekonomi keluarga.

Ia menyampaikan, koperasi merupakan wadah strategis bagi warga desa dan kelurahan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Atas hal tersebut, Wamenkop mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran utama, termasuk bagi kader Fatayat NU.

Dengan demikian, produk lokal tidak perlu bergantung pada pusat perbelanjaan besar, melainkan dapat dipasarkan langsung melalui koperasi desa.

“Yang punya usaha UMKM bisa menjual produknya di koperasi. Fatayat NU yang memiliki usaha dapat memanfaatkan koperasi sebagai tempat pemasaran,” katanya.

Sementara itu, kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati Hari Lahir Fatayat NU ke-76 di Alun-alun Purwakarta, Ahad, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida mengapresiasi penyelenggaraan Fun Run sebagai bagian dari rangkaian peringatan Harlah Fatayat NU.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bagian dari upaya mengampanyekan pola hidup sehat, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk kesehatan ekonomi masyarakat.

Farida menjelaskan, perekonomian yang sehat dalam suatu negara salah satunya ditentukan oleh perempuan yang sehat. Sebab, perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula. Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan masyarakat tetap sehat melalui olahraga.

Ketua PW Fatayat NU Jawa Barat Hj Minyatul Ummah menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga peringatan Harlah Fatayat NU ke-76 dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan, salah satu tujuan agenda Fun Run tersebut ialah menanamkan gaya hidup sehat bagi masyarakat, khususnya kader Fatayat NU di Jawa Barat.

“Tentunya ada tujuan mulia, yaitu menanamkan gaya hidup sehat, mempererat tali silaturahim, menumbuhkan sportivitas, serta menikmati momen kebersamaan dan persaudaraan,” katanya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran kepala desa di seluruh Indonesia sangat besar dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dukungan kepala desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dinilai menjadi faktor utama di balik percepatan pembentukan puluhan ribu koperasi desa dalam waktu singkat.

Untuk itu, Ferry menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang dinilai berperan besar dalam memastikan proses pembentukan koperasi berjalan hingga tingkat desa.

"Tanpa dukungan dari para kepala desa, mustahil pelaksanaan musyawarah desa khusus itu bisa terselenggara di setiap desa-desa di Indonesia," ujar Ferry saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) II DPP PAPDESI di Jakarta, Senin (11/5).

Turut hadir pada acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa & PDT Yandri Susanto, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dan Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati.

Ferry menegaskan, keberhasilan pemerintah membentuk 83.000 badan hukum koperasi yang resmi dan sah secara hukum tidak lepas dari gerak cepat perangkat desa di tingkat akar rumput.

Musdesus menjadi pintu masuk legalitas yang memastikan setiap koperasi memiliki landasan hukum yang kuat dari Kementerian Hukum.

Pembentukan KDKMP ini, menurutnya, merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Menkop menyebut gagasan ini sebagai 'wangsit' yang mengalir dari pemikiran tokoh koperasi seperti Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo.

"Bapak Presiden ingin sekali agar cita-cita dari para pendiri Republik diwujudkan dalam periode kepemimpinan beliau," tambahnya.

Koperasi diharapkan kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

Adapun saat ini, KDKMP telah memasuki tahap pembangunan fisik gudang dan gerai yang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia. Pembangunan ini juga didukung oleh infrastruktur TNI melalui kerja sama strategis.

Menutup sambutannya, Ferry kembali menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk menjaga soliditas saat memasuki fase paling menentukan, yakni tahap operasional.

"Kami berharap kekompakan bersama para kepala desa agar koperasi ini betul-betul memberikan manfaat bagi anggotanya, yaitu masyarakat desa tersebut," ucap Menkop.

Sementara Ketua Umum DPP PAPDESI,Wargiyati, menegaskan komitmen seluruh jajaran kepala desa untuk mendukung penuh keberlanjutan program pembangunan pemerintah.

Wargiyati menyampaikan apresiasi atas perhatian besar yang diberikan pemerintah pusat terhadap organisasi perangkat desa tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi penyemangat bagi para kepala desa di daerah.

Dalam sambutannya, Wargiyati secara mengimbau para anggota PAPDESI untuk menjaga soliditas dan keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Wajib PAPDESI tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung program-pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toyota Indonesia pernak diajak berdiskusi oleh perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengenai proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Memang benar kami dari Toyota sempat diajak berdiskusi dengan rekan-rekan dari Agrinas mengenai rencana kebutuhan pengadaan untuk pikap dan light truck, sayangnya tidak terjadi kesepakatan," kata Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

"Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, mohon maaf, salah satunya (perihal) jenis kendaraan, harga, itu kita tidak ketemu," katanya.

Hal lain yang membuat Toyota tidak mencapai kesepakatan dengan Agrinas perihal pengadaan pikap dan truk, menurut Ernando, berkenaan dengan struktur biaya pembelian kendaraan.

"Kalau dilihat di harga kami, misalnya Hilux double cabin, sekitar Rp456 juta. Tapi di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama, dan lain sebagainya," kata Ernando menjelaskan.

Menurut dia, kendaraan pikap 4x4 di Indonesia dikenai pajak cukup tinggi karena menurut regulasi dikategorikan sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan personal.

"Padahal kalau kita lihat yang terjadi di lapangan lebih banyak digunakan untuk alat kerja, itu juga salah satu kenapa secara struktur akhirnya kita tidak bisa terjadi kesesuaian," kata dia menjelaskan.

Namun, Ernando menolak menyebutkan penawaran harga dari Agrinas. Ia meminta awak media menanyakannya langsung kepada Agrinas.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menambahkan, produsen lokal kemungkinan bisa memenuhi pesanan kendaraan untuk operasional KDKMP jika proyek itu direalisasikan.

Namun, ia menjelaskan, proses produksi kendaraan dalam jumlah besar melalui perakitan komponen kendaraan di fasilitas lokal membutuhkan persiapan matang dan waktu.

"Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal itu perlu waktu, perlu volume dan skala ekonomi yang mencukupi. Memang 105 ribu unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” kata dia.

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan karena menjalankan proyek pengadaan kendaraan operasional berskala besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Perusahaan negara itu berencana mengimpor 105.000 kendaraan dari pabrikan India.

Sebanyak 70.000 kendaraan niaga akan dibeli dari Tata Motors, yang menyediakan 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk ringan Tata Ultra T.7. Mahindra & Mahindra, perusahaan India yang lain, akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan masa depan koperasi Indonesia berada di tangan Gen Z. Energi, kreativitas, dan keberanian generasi Gen Z akan menentukan arah pengembangan koperasi ke depan, terutama dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Melalui kemampuan digital marketing, koneksi bisnis daring sampai inovasi produk dan layanan, Gen Z dapat membawa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melompat lebih cepat dan modern,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ferry mengatakan sekitar 80 ribu lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menciptakan ekosistem ekonomi yang baru dan kuat di Indonesia. Koperasi yang selama ini dianggap kecil dan diremehkan akan menjadi kekuatan ekonomi besar dan mesin pertumbuhan di Indonesia.

Menkop menyampaikan koperasi adalah amanat konstitusi dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Namun hampir 30 tahun terakhir, ekonomi rakyat di desa makin tersisih oleh tengkulak, rentenir, dan pinjol.

Banyak desa masih minim listrik, internet, obat, hingga harga barang yang lebih mahal dari kota. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi harus dimulai dari bawah, dari desa.

Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah ingin mengubah masyarakat desa menjadi subjek ekonomi. Kopdes akan menyalurkan kebutuhan warga, menjadi offtaker produk desa, menampung hasil panen, dan ikut menyalurkan bantuan pemerintah.

Ekosistem ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja, terutama bagi anak muda yang menjadi penentu masa depan koperasi.

Menkop juga mengemukakan sejumlah usaha besar di dunia ini sebenarnya dikelola oleh koperasi, seperti FC Barcelona dan Rabobank. Ini menunjukkan bahwa koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi besar. Dengan rencana lebih dari 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang fokus menggerakkan produk dalam negeri, koperasi Indonesia juga bisa tumbuh setara industri besar.

Oleh sebab itu, Menkop mengatakan Presiden memerintahkan agar koperasi secara cepat mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta. Koperasi harus sama majunya dengan BUMN dan swasta; koperasi harus punya andil dalam pembangunan.

Menkop mengatakan dengan pembentukan Kopdes Merah Putih yang sudah berjumlah lebih dari 82 ribu koperasi, nilai tambah yang diciptakan akan sangat luar biasa. Dari keanggotaan koperasi yang saat ini berjumlah 29 juta anggota, akan terjadi peningkatan signifikan. Jika anggota tiap Kopdes/Kelurahan Merah Putih berjumlah 1.000 orang, akan bertambah setidaknya 80 juta partisipasi anggota masyarakat.

“Belum lagi akan ada 80 ribu gerai sembako yang dikelola secara ritel modern oleh koperasi. Akan ada 80 ribu lembaga keuangan mikro di desa dan kelurahan, ada 80 ribu klinik desa yang dilengkapi tenaga medis, 80 ribu warehouse, dan 80 ribu truk kendaraan yang memperlancar distribusi barang milik desa,” lanjut Ferry.

“Selama ini koperasi dianggap kecil. Sekarang kita buktikan, koperasi akan menjadi ekosistem bisnis yang kuat, seperti yang diharapkan oleh Pendiri Republik, Bung Hatta. Kita harus bisa berdaulat di negeri sendiri,” tegas Ferry.

Karena itu, Ferry mendorong koperasi dan kampus masuk ke sektor produksi dengan mengambil peran sebagai produsen untuk menghasilkan produk-produk yang selama ini dihasilkan industri. Produk-produk tersebut dapat dijual melalui outlet di Kopdes/Kelurahan Merah Putih. “Kami siap berkolaborasi dengan kampus dan daerah, termasuk Unair, untuk membangun masa depan ekonomi rakyat yang lebih kuat dan berkeadilan,” kata Ferry.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui jaringan AgenBRILink yang telah menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia.

Kemitraan antara AgenBRILink dan KDKMP memperluas akses layanan keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Sejak diluncurkan, kehadiran AgenBRILink di lingkungan KDKMP memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan.

Koperasi juga dapat menciptakan efek ekonomi berbagi yang mendorong pertumbuhan transaksi keuangan dan kegiatan usaha produktif di tingkat komunitas.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa peluncuran KDKMP oleh Presiden Prabowo bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli warga, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses pembiayaan. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Ketiga Pemerintah yang fokus pada penguatan perekonomian nasional berbasis kemandirian desa.

"Kami mendukung KDKMP dengan menghadirkan akses layanan keuangan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Melalui AgenBRILink, masyarakat dapat bertransaksi, menabung, hingga mengembangkan usaha melalui fasilitas pinjaman," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11).

Ia melanjutkan, BRI meyakini KDMP akan menjadi tonggak penguatan ekosistem ekonomi desa berbasis kerakyatan dan gotong royong. Oleh karena itu, perseroan terus mengoptimalkan jaringan AgenBRILink yang telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia untuk mendukung ekosistem tersebut.

Melalui jaringan ini, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan. Keberadaan AgenBRILink membuat layanan keuangan semakin mudah dijangkau dan inklusif.

Sebagai informasi, hingga September 2025, BRI memiliki sekitar 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan ini menjangkau 66.648 desa atau sekitar 80 persen dari total desa di Tanah Air.

Pada periode yang sama, AgenBRILink telah memfasilitasi 826 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp1.294 triliun. Capaian tersebut menunjukkan peran penting AgenBRILink dalam mendukung aktivitas keuangan masyarakat di level grassroot.

Di samping melayani kebutuhan transaksi harian, AgenBRILink juga menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan simpanan serta pembiayaan BRI. Melalui layanan referral, agen dapat membantu pembukaan rekening baru, seperti Tabungan BSA, maupun pengajuan pinjaman usaha.

Dengan jaringan yang luas, AgenBRILink kini berkembang menjadi simpul ekonomi desa yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.