Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir

Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian masyarakat desa, urusan meminjam uang sering kali tidak rumit: yang penting cepat, ketika kebutuhan mendesak datang.

Dalam situasi seperti itu, rentenir dan tengkulak kerap menjadi pilihan. Meski biaya yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan kredit formal, keduanya menawarkan sesuatu yang sering kali tidak dimiliki lembaga keuangan resmi: kecepatan, kemudahan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ketika petani membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, berobat, atau membeli sarana produksi menjelang musim tanam, proses yang sederhana sering kali lebih penting dibandingkan besarnya bunga pinjaman.

Kondisi inilah yang ingin diubah pemerintah melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi perdesaan.

Selain memangkas rantai distribusi barang, koperasi ini dirancang memiliki berbagai unit usaha, mulai dari distribusi sembako, pupuk, logistik, pergudangan, hingga pemasaran hasil pertanian dan produk masyarakat desa. Di dalamnya juga terdapat unit lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan berbunga rendah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, jauh di bawah biaya pinjaman yang umumnya dikenakan oleh rentenir maupun pinjaman daring.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa salah satu kegiatan koperasi desa adalah melakukan pembiayaan ultra mikro dengan tingkat bunga rendah. Itu menjadi alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir dan pinjaman online.

Namun, apakah kehadiran Kopdes Merah Putih dengan sendirinya akan membuat masyarakat meninggalkan rentenir dan tengkulak?

Rentenir dan tengkulak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama di desa bukan sekadar tingginya bunga pinjaman, melainkan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan, dokumen usaha yang memadai, atau riwayat kredit yang cukup untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Di sisi lain, kebutuhan modal sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, rentenir menawarkan solusi yang praktis. Tidak ada proses verifikasi yang panjang, tidak ada persyaratan administrasi yang rumit, dan dana dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat.

Keunggulan rentenir terletak pada kecepatan layanan yang selama ini sulit ditandingi oleh lembaga keuangan formal.

Hal serupa diamini oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor. Ia mengakui masih ada petani yang terpaksa meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena petani membutuhkan dana segera, sementara akses pembiayaan formal belum selalu mudah dijangkau.

Selain itu, masyarakat desa juga terbiasa dengan mekanisme yang sederhana. Mereka lebih memilih proses yang cepat dibandingkan harus menghadapi prosedur administrasi yang panjang.

Untuk itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga kredit yang ditawarkan.

Jika proses pengajuan pinjaman tetap rumit dan pencairan membutuhkan waktu lama, masyarakat kemungkinan akan tetap memilih sumber pembiayaan yang sudah mereka kenal, meskipun biaya yang harus dibayar lebih tinggi.

Koperasi perlu menawarkan model pembiayaan yang lebih fleksibel. Proses pengajuan harus sederhana, pencairan dilakukan dengan cepat, dan skema pembayaran disesuaikan dengan karakteristik usaha masyarakat desa.

Jika memungkinkan dana dapat dicairkan dalam waktu maksimal 1x24 jam, sehingga benar-benar mampu menjadi alternatif ketika masyarakat membutuhkan dana mendesak.

Tantangan lain yang dihadapi Kopdes Merah Putih adalah menggantikan sebagian fungsi yang selama ini dijalankan oleh tengkulak. Selama ini tengkulak sering diposisikan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar petani. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara petani dan tengkulak sering kali lebih kompleks.

Banyak petani menjalin hubungan jangka panjang dengan tengkulak karena mereka tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga memberikan modal usaha atau membantu kebutuhan keuangan sebelum masa panen tiba.

Di sini tengkulak tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan dan pemasaran yang selama ini berjalan di tingkat desa.

Maka dari itu, jika ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, Kopdes Merah Putih tidak cukup hanya menyediakan kredit murah. Koperasi juga harus mampu menjadi pembeli yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Pendekatan tersebut penting karena masalah yang dihadapi petani bukan hanya soal pembiayaan, melainkan juga akses pasar dan kepastian pendapatan.

Mengelola risiko

Meski demikian, menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah bukan tanpa risiko. Faktanya, sejumlah Kopdes Merah Putih yang sudah mulai beroperasi, saat ini justru memilih belum membuka unit lembaga keuangan mikro atau unit simpan pinjam karena terkait kekhawatiran kredit macet.

Pengurus koperasi memilih fokus terlebih dahulu menjalankan usaha yang dinilai minim risiko dan berputar cepat, seperti gerai sembako, distribusi LPG, dan pupuk.

Pilihan ini cukup rasional. Sebagai lembaga yang baru berdiri, Kopdes Merah Putih perlu menjaga kesehatan arus kas demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Tanpa tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan yang independen, pembiayaan murah justru berpotensi memicu moral hazard di tingkat anggota dan membebani keuangan koperasi.

Untuk itu, pembiayaan harus terintegrasi dengan sistem pendampingan, pelatihan usaha, akses pasar, hingga kemitraan dengan sektor swasta.

Pasalnya, pendampingan tidak kalah penting dibandingkan pembiayaan. Pendampingan diperlukan untuk memastikan dana yang diterima petani digunakan secara produktif, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hasil produksi.

Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya menjadi lembaga penyalur kredit. Koperasi harus berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menghubungkan pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran dalam satu rantai usaha yang saling mendukung.

Saat ini, pemerintah terus memacu operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Sebagai tahap awal, sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Targetnya 40 ribu unit koperasi dapat beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan oleh kemampuannya beroperasi secara berkelanjutan, tanpa bergantung terus-menerus pada dukungan pemerintah.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana koperasi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, memperkuat akses pasar, serta menghadirkan solusi yang lebih baik dibandingkan rentenir maupun tengkulak.

Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membangun Koperasi Desa Merah Putih untuk memutus rantai tengkulak di desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut koperasi ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Mereka (Kopdes Merah Putih) yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini memeras petani dan masyarakat,” kata Zulhas sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Selasa (5/5/2026).

Kopdes Merah Putih dirancang memangkas rantai pasok yang panjang di daerah. Penyaluran komoditas dilakukan lebih singkat tanpa banyak perantara.

Koperasi juga akan berperan sebagai offtaker. Peran ini membuat Kopdes membeli langsung hasil pertanian dan peternakan warga.

Harga beli ditetapkan lebih tinggi dibanding tengkulak saat harga pasar turun.

“Contoh gabah, kalau gabah itu Rp 6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia offtaker," jelasnya,” ujar Zulhas.

Kopdes Merah Putih juga digunakan untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan. Penyaluran diarahkan lebih tepat sasaran.

“Itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes,” tuturnya.

Selain itu, koperasi akan menjadi agen distribusi barang subsidi. Penyaluran mencakup pupuk dan gas LPG 3 kilogram.

"Bantuan-bantuan pemerintah, barang-barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lain-lain itu nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih,” lanjut Zulhas.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih sebagai solusi untuk memangkas panjangnya rantai pasok pangan, sekaligus mengalihkan potensi keuntungan ratusan triliun rupiah dari tengkulak (middleman) kepada petani dan masyarakat desa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan rantai pasokan pangan yang panjang saat ini dipicu oleh tengkulak yang menjadi sumber kebocoran nilai ekonomi yang besar.

Menurutnya, banyaknya tahapan distribusi dari produsen ke konsumen membuat margin keuntungan menumpuk dimiddlemandengan kisaran beragam, mulai dari 10%–30%. Berdasarkan perhitungan Kementan, akumulasi dari margin yang dinikmatimiddlemandiperkirakan mencapai sekitar Rp313,08 triliun.

Amran menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat memangkas rantai distribusi pangan menjadi lebih sederhana, yakni langsung dari petani ke koperasi, lalu ke konsumen akhir.

Dengan skema ini, dia berharap margin yang terbentuk diproyeksikan jauh lebih efisien, sekitar Rp50 triliun, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani alias nilai tukar petani (NTP).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP pada Maret 2026 tercatat sebesar 125,35 atau turun 0,08% dibandingkan Februari 2026.

“Inilah dibangun Koperasi [KopDes/Kel] Merah Putih. Dari petani, koperasi langsung di desa, ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi Rp50 triliun, ini [potensi margin] Rp263 triliun, ini dibagi ke petani pendapatan, dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik,” kata Amran seusai meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, Amran juga mengungkap adanya praktik kecurangan dalam rantai distribusi pangan yang merugikan masyarakat. Dia menyebut adanya praktik manipulasi kualitas beras yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya.

Lebih lanjut, Amran menilai KopDes/Kel Merah Putih menjadi solusi paling realistis untuk memangkas rantai pasok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Meski demikian, dia mengakui implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan sempurna tanpa dukungan seluruh pihak.

“Middleman, nanti solusi tercepatnya adalah memang koperasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan KopDes/Kel Merah Putih juga akan diperkuat dengan peran sebagai penyerap hasil pertanian (offtaker) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan hasil produksi petani dapat terserap optimal dan tidak lagi terbuang akibat ketiadaan pembeli.

“MBG, offtaker dari 160 juta petani Indonesia. Offtaker-nya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri,” jelasnya.

Dia menilai penguatan perputaran ekonomi di desa melalui KopDes Merah Putih dapat menciptakan dampak ekonomi yang besar. Menurutnya, jika perputaran ekonomi terus berulang dan terkonsentrasi di perdesaan, nilainya bisa berlipat ganda hingga mencapai ribuan triliun rupiah, sekaligus mendorong peredaran uang tetap berada di desa dan tidak mengalir ke perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Di banyak perbincangan tentang pertanian, istilah tengkulak hampir selalu hadir dengan nada curiga.

Tengkulak digambarkan sebagai sosok yang mengambil keuntungan dari keringat petani, membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, bahkan kerap menjerat dengan utang berbunga tinggi.

Dalam narasi populer, tengkulak menjadi simbol ketimpangan dalam rantai pasok pangan. Hanya saja, jika menengok lebih dekat kehidupan di perdesaan, gambaran itu tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih.

Di sanalah “kiprah tengkulak” menjadi fenomena yang lebih kompleks, bahkan paradoksal.

Dalam praktik sehari-hari, tengkulak memang sering memanfaatkan posisi sebagai perantara antara petani dan pasar. Pada saat panen raya, ketika produksi melimpah dan petani membutuhkan uang tunai segera, tengkulak hadir sebagai pembeli yang siap menampung hasil panen.

Masalahnya, posisi tawar petani yang lemah membuat harga kerap ditekan. Petani tidak memiliki banyak pilihan karena keterbatasan akses pasar, informasi harga, maupun fasilitas penyimpanan. Di titik ini, tengkulak bisa menjadi aktor yang mengambil margin besar, tanpa memberikan imbalan yang sepadan bagi petani.

Hanya saja, realitas di lapangan menunjukkan sisi lain yang tidak kalah penting. Bagi banyak petani, terutama di wilayah yang jauh dari pusat distribusi, tengkulak justru menjadi “dewa penolong”. Mereka menyediakan likuiditas cepat yang tidak mampu diberikan oleh sistem formal.

Ketika petani membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak, mulai dari biaya produksi, hingga kebutuhan rumah tangga, tengkulak hadir tanpa prosedur berbelit.

Transaksi bisa terjadi dalam hitungan jam, sesuatu yang sulit ditemukan dalam skema bantuan atau perbankan yang seringkali tersendat oleh birokrasi.

Di sinilah dilema itu muncul. Tengkulak bisa menjadi sumber masalah, sekaligus solusi. Mereka bisa menekan harga, tetapi juga mempercepat arus barang. Mereka memberi pinjaman berbunga tinggi, tetapi juga menjadi satu-satunya pintu akses pembiayaan bagi petani kecil.

Tengkulak mengambil keuntungan, tetapi juga menjaga agar hasil panen tidak terbuang sia-sia karena tidak terserap pasar. Dalam ekosistem yang belum sepenuhnya ideal, maka peran tengkulak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan petani.

Justru karena itulah, pendekatan yang hanya memusuhi tengkulak sering kali tidak menyelesaikan persoalan. Hal yang dibutuhkan bukan sekadar menghilangkan peran mereka, melainkan mentransformasikannya.

Mitra strategis

Tengkulak yang selama ini identik dengan praktik eksploitatif, sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis jika diarahkan dengan benar.

Ada lima prinsip sederhana yang bisa menjadi pijakan. Pertama, harga yang adil, di mana pembelian tidak lagi menekan petani. Kedua, sistem pembayaran yang cepat dan pasti, sehingga kebutuhan likuiditas petani tetap terpenuhi.

Ketiga, bimbingan dan pendampingan agar kualitas hasil panen meningkat. Keempat, pemanfaatan jaringan pemasaran yang luas untuk membuka akses pasar yang lebih baik.

Kelima, pembangunan kerja sama jangka panjang yang berbasis kepercayaan, bukan sekadar transaksi sesaat.

Sementara itu, pemerintah, sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki posisi petani dalam rantai ekonomi. Regulasi harga dasar untuk komoditas tertentu menjadi upaya melindungi petani dari fluktuasi yang merugikan.

Pengawasan pasar oleh lembaga terkait dan dinas perdagangan di daerah dilakukan untuk mencegah praktik yang tidak adil. Berbagai program bantuan, seperti subsidi pupuk, benih, hingga alat pertanian terus digulirkan untuk meningkatkan produktivitas.

Tidak hanya itu, inovasi kebijakan juga mulai diarahkan untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Pembangunan pasar induk bertujuan menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pedagang besar.

Pemanfaatan e-commerce pertanian didorong agar petani bisa menjual produknya, tanpa harus bergantung pada perantara. Pembentukan koperasi pertanian diperkuat untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam transaksi jual beli.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tidak pernah hanya ditentukan oleh desain, melainkan oleh implementasi di lapangan.

Perbaikan sistem

Tantangan klasik, seperti keterbatasan infrastruktur, akses informasi yang belum merata, hingga kapasitas kelembagaan petani masih menjadi penghambat.

Di banyak wilayah, program yang dirancang dengan baik di tingkat pusat belum sepenuhnya menjangkau petani yang paling membutuhkan.

Di titik ini, penting untuk melihat persoalan tengkulak secara lebih jernih. Mereka bukan sekadar masalah yang harus dihapus, melainkan bagian dari sistem yang perlu diperbaiki.

Selama negara belum mampu hadir secara cepat, fleksibel, dan menjangkau hingga ke tingkat paling bawah, ruang bagi tengkulak akan selalu ada. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka justru menjadi jembatan yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas.

Karena itu, agenda besar ke depan bukan hanya memperkuat program pemerintah, tetapi juga membangun ekosistem yang lebih adil dan transparan.

Teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci, bukan untuk menghilangkan tengkulak, melainkan untuk menciptakan transparansi harga dan memperkuat posisi tawar petani.

Koperasi harus didorong menjadi lembaga yang benar-benar hidup dan profesional, bukan sekadar formalitas. Infrastruktur distribusi perlu diperbaiki agar biaya logistik tidak lagi menjadi beban utama yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Maka, kesejahteraan petani tidak bisa ditopang oleh satu aktor saja. Upaya itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pasar, termasuk tengkulak itu sendiri, serta petani sebagai subjek utama.

Ketika semua pihak bergerak dalam kerangka yang sama, yaitu keadilan dan keberlanjutan, maka istilah "kiprah tengkulak" tidak lagi identik dengan eksploitasi, melainkan bisa menjadi bagian dari solusi.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, harapan itu tetap terbuka. Karena di balik setiap transaksi yang terjadi di sawah dan pasar, ada kerja keras petani yang layak dihargai.

Dan menjadi tugas bersama adalah memastikan bahwa setiap tetes keringat itu mendapatkan imbalan yang adil, sekaligus membangun sistem pertanian yang lebih kuat, mandiri, dan bermartabat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dalam ekosistem pangan nasional, peran middleman selalu menjadi topik yang memicu perdebatan.

Middleman atau perantara sering dipandang sebagai mata rantai yang menghubungkan petani dan konsumen, namun di saat bersamaan dianggap sebagai salah satu penyebab struktur harga yang tidak efisien.

Mereka hadir sebagai pedagang pengumpul, pedagang grosir, hingga pedagang ritel, masing-masing memainkan peran dalam menggerakkan arus barang dari sawah menuju pasar.

Dalam konteks ini, middleman bukan sekadar aktor ekonomi kecil, tetapi bagian dari struktur tata niaga yang selama puluhan tahun membentuk wajah perdagangan beras di Indonesia.

Namun, perdebatan tentang sejauh mana mereka menjadi solusi atau justru sumber masalah masih jauh dari selesai.

Di satu sisi, peran middleman membantu petani dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menghubungkan petani dengan konsumen, menyediakan akses distribusi, mengatur logistik, dan bahkan sering menjadi sumber informasi harga bagi petani.

Dalam banyak kasus, middleman adalah pihak pertama yang mengetahui preferensi pasar, perubahan permintaan, atau pergerakan harga, dan informasi itu dapat membantu petani mengambil keputusan produksi.

Selain itu, middleman menyediakan layanan instan yang tidak dimiliki banyak petani, di antaranya akses pembeli, kecepatan transaksi, dan kepastian penyerapan hasil panen.

Karena sebagian besar petani tidak memiliki modal, fasilitas penyimpanan, alat transportasi, atau jaringan pemasaran, kehadiran middleman menjadi solusi praktis yang tak bisa dihindari.

Meskipun demikian, sisi gelapnya pun tak dapat dinafikan. Middleman memiliki kekuatan menentukan harga beli dan harga jual, dan dalam situasi tertentu dapat menekan harga beli dari petani demi margin keuntungan.

Ketika struktur tata niaga panjang dan melibatkan banyak lapisan perantara, biaya distribusi bertambah dan harga beras di tingkat konsumen meningkat.

Ironisnya, dalam kondisi tertentu, petani tetap menjual dengan harga rendah, meskipun harga beras di pasar sedang tinggi.

Di sinilah akar persoalan utama tata niaga beras selama ini, yaitu kekuatan tawar petani lemah, struktur pasar oligopsoni di hulu, dan oligopoli di hilir. Middleman menjadi pengendali permainan harga, bukan sekadar penghubung rantai pasok.

Tidak efisien

Situasi inilah yang memicu pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa permainan middleman menjadi penyebab kenaikan harga beras, meskipun stok dalam negeri melimpah.

Dalam pengamatannya, harga di tingkat petani dan grosir turun, namun harga eceran justru naik. Artinya, ada distorsi dalam distribusi yang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor produksi, tetapi dipicu oleh perilaku pasar yang tidak efisien.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan gagasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memotong rantai pasok dan mengurangi ketergantungan terhadap middleman yang diduga memainkan harga.

Pertanyaannya, apakah middleman selalu menjadi antagonis? Kenyataannya tidak sesederhana itu. Middleman dapat bersahabat dengan petani bila hubungan bisnis dibangun dengan keadilan dan transparansi.

Mereka dapat membeli gabah dengan harga adil, memberikan akses pemasaran, menjadi sumber informasi pasar, dan bahkan membantu menyediakan bibit unggul atau akses pupuk bersubsidi.

Pada banyak kasus, middleman adalah pihak yang paling dekat dengan petani, datang langsung ke sawah, membantu menjualkan produk, dan memahami dinamika lokal yang tidak selalu terjangkau oleh institusi formal.

Kemitraan middleman dan petani bisa menjadi sinergi positif bila berbasis kepercayaan dan kepentingan yang seimbang.

Hanya saja, realitas di lapangan menunjukkan hubungan itu tidak selalu harmonis karena perbedaan kepentingan bisnis. Inilah yang membuat literasi pasar bagi petani sangat penting.

Petani yang memahami mekanisme harga dan alur pemasaran memiliki posisi tawar lebih kuat, dapat bernegosiasi lebih baik, dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

Penguatan kapasitas petani dari sisi produksi, pemasaran, hingga keuangan menjadi kunci agar middleman tidak selalu menjadi penentu tunggal dalam rantai pasok.

Menghadapi kompleksitas ini, pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk menata ulang ekosistem perberasan.

Optimalisasi penyerapan gabah dan beras melalui Badan Pangan Nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan cadangan pemerintah terisi.

Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen berfungsi sebagai jaring pengaman agar petani tidak terpuruk saat harga anjlok.

Program Korporasi Petani dan Pro Pak Tani dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat kelembagaan petani, sehingga posisi mereka dalam rantai nilai semakin kuat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong terbangunnya sistem pangan yang adil dan resilien melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku swasta dan masyarakat sipil.

Pengawasan terhadap perdagangan beras diperketat untuk mencegah praktik spekulasi dan manipulasi distribusi. Semua langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi distorsi pasar yang berpotensi merugikan petani dan konsumen.

Solusi strategis

Meski begitu, peran middleman tidak bisa dihapus begitu saja. Indonesia memiliki struktur pertanian yang masih didominasi petani kecil dengan akses terbatas terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar.

Dalam sistem seperti ini, middleman tetap diperlukan, tetapi harus diatur dan dikelola agar tidak menyimpang dari fungsi dasarnya. Tantangannya bukan menghilangkan middleman, tetapi menempatkan mereka dalam sistem yang transparan, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Solusi strategis yang dapat diperkuat adalah membangun model kemitraan yang lebih modern dan adil antara middleman, petani, dan lembaga pemerintah.

Middleman dapat diintegrasikan ke dalam kelembagaan petani sebagai mitra resmi yang membawa fungsi layanan distribusi, informasi harga, dan akses pasar.

Pemerintah dapat menerapkan standar kemitraan, memperluas digitalisasi rantai pasok, serta memperkuat platform perdagangan beras berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi harga.

Dengan demikian, middleman tidak hanya menjadi pedagang, tetapi bagian dari ekosistem pangan yang sehat dan terukur.

Ke depan, upaya membangun tata niaga beras yang efisien dan adil harus berangkat dari realitas bahwa middleman tetap ada, namun perannya dapat diarahkan menjadi lebih produktif.

Kuncinya adalah memperkuat petani, menata mekanisme pasar, membangun distribusi modern, dan meningkatkan keberlanjutan produksi.

Jika ekosistemnya dibenahi, middleman dapat bertransformasi dari pihak yang dicurigai, menjadi mitra strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam struktur pangan yang kuat, semua pihak memiliki ruang berperan, tetapi tidak ada yang boleh bermain-main dengan harga, kesejahteraan petani, atau stabilitas pangan bangsa.

*) EntangSastraatmadja adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, harga jual gabah petani saat ini meningkat dibanding tahun lalu setelah pemerintah menekan tengkulak.

Penjelasan itu Zulhas sampaikan dalam sosialisasi harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di di Kios Cahaya Tani, Purwasari, Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Zulhas menyebut, tahun lalu harga gabah Rp 5.500 hingga Rp 6.000 namun saat ini sudah mencapai Rp 7.000 per kilogram.

“Tahun lalu Rp 5.500-Rp 6.000, tengkulak-tengkulak yang panen, betul enggak? Sekarang tengkulak-tengkulak kita suntik,” ujar Zulhas, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, kini tengkulak tidak lagi bisa membeli gabah dari petani karena pembelian dilakukan oleh Bulog.

Saat itu, kata Zulhas, tengkulak merajalela dan membeli gabah dengan harga murah.

Pemerintah lalu mengganti Direktur Utama Bulog dari militer dan meminta bantuan prajurit TNI turut mengontrol harga beli gabah.

“Kerja sama, minta bantu Dandim-Dandim, kawal, Babinsa-Babinsa ngawal. Kalau ada yang beli di bawah Rp 6.500, tangkap. Nah, sekarang Rp 6.500 semua,” tutur Zulhas.

Ia menyebut, pengendalian harga beli gabah dan kebijakan subsidi pupuk akan mendorong pendapatan petani meningkat.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, tingkat produksi beras Indonesia meningkat dari 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton.

“Pupuk turun, berarti penghematan, betul?” ujar Zulhas.

Adapun pemerintah saat ini menurunkan harga pupuk urea dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram; NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram; NPK kakao dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram.

Lalu, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per kilogram; dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kilogram.

Bisnis.com, SIAK -- Meski menjadi salah satu daerah dengan potensi pertanian terbesar di Riau, sektor pertanian padi di Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai kendala mendasar, terutama terkait ketersediaan air atau irigasi pertanian, akses modal, dan ketergantungan terhadap tengkulak.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengungkapkan bahwa kondisi pertanian di wilayahnya masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, terutama untuk komoditas beras.

Dirinya menyoroti meski Kabupaten Siak memiliki kelimpahan sumber air, pada musim kering justru banyak lahan sawah yang kekurangan pasokan air akibat alih fungsi lahan dan belum optimalnya sistem irigasi.

“Kelimpahan air di Siak ini sebenarnya luar biasa, tapi saat musim kering justru banyak sawah yang kekurangan air. Salah satu penyebabnya karena alih fungsi lahan yang mempengaruhi tata kelola air,” ujarnya Senin (3/11/2025).

Dia menambahkan, daerah penghasil padi seperti di Kecamatan Bunga Raya masih menjadi tulang punggung produksi gabah di Siak. Namun, sebagian besar petani di wilayah tersebut hanya menjual gabah mentah ke luar daerah karena keterbatasan modal dan fasilitas penggilingan beras.

Menurutnya petani di Bunga Raya ini rajin dan produktif, bisa menanam sampai indeks pertanaman (IP) 2,5 meskipun sawahnya tadah hujan. Tapi masalahnya, para petani masih bergantung pada tengkulak karena tidak punya modal sendiri.

"Akibatnya, uang hasil penjualan gabah sekitar Rp100 miliar justru keluar dari Siak,” ungkapnya.

Dia mengakui memang harga gabah yang ditawarkan pemerintah saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram, namun tengkulak bisa membeli dengan harga lebih tinggi, antara Rp6.800 hingga Rp7.000. Hal inilah yang membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak daripada ke pemerintah daerah.

Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi penghambat utama bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Pemkab Siak kini tengah berupaya membuka akses pembiayaan murah dengan bunga 6% - 7% yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kami sedang rencanakan agar petani bisa mendapat kredit murah tanpa bunga tinggi. Harapannya, petani bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada tengkulak. Kalau petani punya modal dan pengairan cukup, kami yakin Siak bisa swasembada beras. Tujuan kami jelas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas,” ujarnya.