Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Panca Dana usai menuntaskan penyidikan yakni pencairan bilyet deposito atas tanpa sepengetahuan deposan serta pemberian kredit fiktif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa otoritas menetapkan tiga orang tersangka, yakni AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan VAS selaku Kepala Bagian Operasional.

Dalam perkara ini, OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap (P.21).

Selanjutnya pada Senin (23/2), penyidik OJK juga telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok.

Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan,” kata Ismail.

Pertama, pada periode Oktober 2018 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK, VAS, dan MM diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan deposan, dengan total nilai sebesar Rp14.024.517.848,00.

Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan.

Kedua, pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur.

Nilai baki debet tercatat per Agustus 2024 mencapai Rp32.430.827.831,00. Pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diduga ditujukan antara lain untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BPR, serta sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lainnya.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 20 huruf c KUHP dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Dalam perkara ini, Penyidik OJK juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain berupa tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, perhiasan, serta barang bukti lainnya.

OJK menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini tidak mengganggu kegiatan operasional bank, dan pihak bank kooperatif membantu penyidik.

Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

“OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan,” tutup Ismail.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidanaperbankan di PT Bank Perkreditan Rakyat Panca Dana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21).

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan VAS selaku Kepala Bagian Operasional. Pada Senin (23/2/2026), penyidik OJK telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok.

OJK menjelaskan, penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan berjenjang yang dilakukan otoritas, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dalam perkara tersebut. Pertama, pada periode Oktober 2018 hingga Mei 2024, para tersangka diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan pemilik dana. Total nilai pencairan tersebut mencapai Rp14,02 miliar.

Dana hasil pencairan deposito itu diindikasikan digunakan untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan.

Kedua, pada periode Mei 2020 hingga Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur. Nilai baki debet tercatat per Agustus 2024 mencapai Rp32,43 miliar.

Pemberian kredit tersebut disebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diduga dilakukan untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) BPR. Sebagian dana pencairan kredit juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lain.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, junto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Dalam proses penyidikan, OJK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, serta perhiasan dan barang bukti lainnya.

OJK menegaskan, proses penegakan hukum ini tidak mengganggu operasional bank. Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan.

Bisnis.com, GARUT — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut menetapkan tiga mantan pejabat PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor perbankan dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp5 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi dalam rentang 2018 hingga 2021 melalui praktik manipulasi penyaluran kredit.

Kepala Kejari Garut Yuyun Wahyudi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan serangkaian pemeriksaan, termasuk audit perhitungan kerugian oleh akuntan publik. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp5 miliar yang bersumber dari praktik kredit bermasalah yang diduga tidak sesuai prosedur dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

“Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar Cabang Utama Garut periode 2018 sampai 2021,” ujar Yuyun, Kamis (12/2/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AJ yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Utama periode 2016—2019, EH selaku Pimpinan Cabang Utama periode 2020—2021, serta RR yang pernah menjabat Kepala Bagian Pemasaran pada 2020—2021 dan kemudian menjadi Pimpinan Cabang Utama pada 2021—2022. Ketiganya diduga memiliki peran dalam proses persetujuan dan pencairan kredit yang menyimpang dari ketentuan internal maupun regulasi perbankan.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik yang dilakukan meliputi kredit fiktif, kredit topengan, serta penambahan plafon kredit (top-up) tanpa sepengetahuan nasabah. Skema tersebut diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk merekayasa dokumen administrasi dan memuluskan pencairan dana.

Dalam konteks hukum ekonomi, perkara ini mencerminkan penyalahgunaan fungsi intermediasi bank yang semestinya dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Penyimpangan kredit tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

Penyidik menilai tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur sanksi pidana serta kewajiban pengembalian kerugian negara.

Sebagai bagian dari proses hukum, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Garut selama 20 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 2 Maret 2026. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun risiko lainnya.

Yuyun menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperdalam aliran dana yang timbul dari praktik kredit bermasalah tersebut. Aparat juga membuka peluang penerapan pasal tambahan apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum lain dalam proses penyidikan lanjutan.

Menurutnya, kasus ini menambah daftar perkara korupsi di sektor perbankan daerah yang belakangan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga intermediasi skala lokal memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil. Namun, lemahnya pengawasan internal dan penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan risiko sistemik di tingkat daerah.

Pihak kejaksaan pun memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan hingga tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan saksi dan penguatan alat bukti masih terus dilakukan guna memperjelas konstruksi perkara dan besaran kerugian negara secara final.

"Kami siap komitmen penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor jasa keuangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem ekonomi lokal," tutupnya.