Masalah pasokan batu bara untuk PLN kembali muncul. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan batu bara PLN sekitar 154 juta ton per tahun. Namun kontrak resmi yang sudah tersedia baru sekitar 134 juta ton. Artinya, masih ada kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton.

Pemerintah juga mengakui satu hal penting. Sebagian produsen enggan memasok PLN karena harga Domestic Market Obligation (DMO) lebih rendah daripada harga global.

Pada waktu yang sama, terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Sumatra dan Jawa. Pemerintah telah menjelaskan secara resmi bahwa pemadaman itu disebabkan persoalan teknis dan pemeliharaan rutin, bukan karena stok batu bara.

Namun di mata publik, kecurigaan tetap muncul. Sebab publik tahu bahwa masalah pasokan batu bara PLN bukan hal baru. Masalah ini sudah beberapa kali terjadi. Polanya hampir sama. Ketika harga batu bara dunia naik, pasokan ke PLN menjadi rentan.

Di sinilah persoalannya menjadi sensitif. Batu bara adalah sumber daya alam. Konstitusi menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tetapi praktiknya jauh dari ideal. Sebagian besar rente dinikmati perusahaan bahkan sebagian di antaranya terkait modal asing. Sementara ketika harga global naik, kebutuhan domestik dinomorduakan. Kondisi ini mengonfirmasi kegelisahan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Indonesia selama ini memakai skema DMO untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN. Produsen wajib memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan domestik, terutama PLN, dengan harga maksimal US$70 per ton. Tujuannya agar biaya listrik agar tidak ikut melonjak ketika harga batu bara dunia naik.

Masalahnya, desain ini menciptakan masalah serius ketika harga global naik tinggi. Produsen menghadapi dua pilihan. Menjual ke PLN dengan harga DMO yang lebih murah. Atau menjual ke pasar ekspor dengan harga global yang jauh lebih tinggi.

Ketika selisihnya kecil, sistem masih bisa berjalan. Tetapi ketika selisihnya besar, insentif ekonomi menjadi tidak menarik. Sementara itu, hukuman juga tidak terlalu tegas bagi perusahaan yang melanggar komitmen tersebut.

Perusahaan bekerja menggunakan logika keuntungan yang rasional. Ketika dihadapkan pada dua pilihan: melanggar komitmen dan mendapatkan keuntungan besar tanpa sanksi yang memadai atau mengikuti komitmen dan mendapatkan keuntungan sedikit, mereka akan cenderung memilih yang pertama. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Mereka bisa menunda kontrak, mengurangi komitmen, menawar ulang, atau mencari celah lainnya agar kewajiban domestik tidak sepenuhnya terpenuhi.

Itulah sebabnya masalah ini berulang. Pada awal 2022, pemerintah bahkan sempat melarang sementara ekspor batu bara. Karena saat itu pasokan untuk pembangkit PLN kritis. Jika tidak ada langkah strategis, pemadaman luas bisa terjadi.

Karena itu, momentum ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki skema DMO. Dalam jangka menengah, DMO perlu diganti secara bertahap dengan mekanisme yang lebih rasional secara ekonomi, yaitu bea keluar.

Mengapa bea keluar? Karena bea keluar dapat membuat kebutuhan domestik terpenuhi dengan harga yang lebih murah, tetapi melalui mekanisme yang lebih alami daripada DMO.

DMO bekerja dengan perintah. Produsen diwajibkan menjual batu bara ke PLN dengan harga tertentu. Bea keluar bekerja melalui insentif harga. Ketika produsen mengekspor batu bara, mereka dikenai pungutan. Akibatnya, pendapatan bersih dari ekspor menjadi lebih rendah daripada harga global.

Contoh: jika harga batu bara global US$100 per ton dan pemerintah mengenakan bea keluar 30%, maka ekspor terkena pungutan US$30 per ton. Pendapatan bersih produsen dari ekspor menjadi sekitar US$70 per ton. Dalam kondisi itu, menjual di pasar domestik pada kisaran US$70 per ton menjadi lebih masuk akal secara bisnis.

Inilah keunggulan bea keluar. Ia menciptakan disparitas harga secara alami. Harga domestik bisa lebih murah daripada harga global, bukan karena dipaksa semata, tetapi karena ekspor dikenai biaya.

Bea keluar memiliki dua manfaat sekaligus. Pertama, bea keluar bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah. Untuk sektor batu bara, jumlahnya bisa signifikan. Dana hasil bea keluar bisa digunakan untuk subsidi untuk menahan dampak kenaikan biaya listrik.

Kedua, bea keluar secara alami juga membuat harga batu bara domestik lebih murah daripada di pasar internasional. Fungsi ini mirip dengan DMO. Hanya saja selisih harga dalam bea keluar bersifat natural, tidak membuka peluang arbitrase.

Mekanisme bea keluar juga dapat beradaptasi dengan baik pada kenaikan harga. Misalnya, ketika harga batu bara global naik signifikan, maka harga domestik juga akan ikut naik, walaupun masih tetap lebih murah daripada harga global.

Pendapatan pemerintah dari bea keluar juga akan ikut naik secara progresif. Pendapatan ini dapat digunakan untuk subsidi listrik secara langsung agar harganya tidak ikut naik.

Subsidi listrik melalui mekanisme bea keluar berbeda dengan DMO. Pada DMO, subsidi listriknya melekat pada batu bara. Harga batu bara tetap murah bagi PLN saat harga global naik. Sehingga ini menyulitkan bagi sumber energi listrik terbarukan untuk masuk dan bersaing.

Sebaliknya, subsidi melalui mekanisme bea keluar masuk ke bauran listriknya secara umum, dan tidak melekat pada batu bara. PLN tetap akan membayar batu bara lebih mahal saat harga global naik. Harga listriknya saja yang disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, listrik dari sumber energi terbarukan lebih mudah untuk masuk dan bersaing di jaringan PLN.

Intinya, mekanisme bea keluar dapat menjaga ketersediaan energi yang lebih murah dan natural daripada DMO sambil memperkuat energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan manfaat dari pemasukan bea keluar.

Pada tahap awal, bea keluar bisa diterapkan berdampingan dengan DMO. Tarifnya bisa dimulai rendah, misalnya di kisaran 5%–11%. Angka ini belum cukup untuk menggantikan DMO. Namun ia sudah bisa mengurangi selisih keuntungan antara ekspor dan pasokan domestik.

Dengan tarif awal tersebut, tekanan arbitrase berkurang. Produsen masih wajib memenuhi DMO. Tetapi insentif untuk menghindar menjadi lebih kecil karena keuntungan ekspor sudah dipotong bea keluar.

Setelah sistem berjalan, tarif dapat dinaikkan bertahap. Pada saat yang sama, harga DMO bisa dibuat lebih fleksibel. Tidak lagi kaku. Tidak lagi terlalu jauh dari keekonomian. Perlahan-lahan, peran DMO bisa dikurangi dan peran bea keluar diperbesar.

Skema ini lebih masuk akal secara ekonomi dan lebih transparan secara administratif. Pasokan domestik menjadi lebih aman. Negara memperoleh penerimaan lebih besar. Tarif listrik bisa dijaga. Energi terbarukan mendapat ruang lebih luas. Rente batu bara juga kembali lebih banyak kepada rakyat sesuai dengan amanah konstitusi.

Pemerintah sudah berulang kali menyatakan sedang menyiapkan skema bea keluar batu bara. Namun pelaksanaannya terus tertunda. Sekarang adalah momentum paling tepat untuk menerapkannya. Harga batu bara sedang cukup tinggi. Margin produsen masih terbuka. Saat ini, sulit menerima alasan bahwa bea keluar akan membebani industri batu bara.

Apalagi, pada saat yang sama, sebagian produsen justru enggan memenuhi kebutuhan PLN karena harga domestik dianggap kurang menarik dibandingkan harga ekspor. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan industri sedang tertekan, tapi mereka sedang mengejar rente ekspor yang sangat besar.

Publik dapat melihat ketimpangan itu dengan jelas. Karena itu, dukungan masyarakat terhadap bea keluar batu bara saat ini sedang kuat. Momentum ini tidak boleh hilang.

Pemerintah Malaysia meminta seluruh kementerian lembaga hingga badan federal untuk memangkas anggaran operasional 2026. Kebijakan ini sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global.

Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga Negeri Jiran dari kenaikan biaya hidup akibat perang, mengutip Channel News Asia pada Kamis (30/4).

"Lonjakan tajam harga energi akibat konflik telah berdampak langsung pada biaya hidup dan meningkatkan tagihan subsidi pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Malaysia Johan Mahmood Merican dalam dokumen internal.

Johan mengungkapkan biaya subsidi diperkirakan mencapai 58,4 miliar ringgit (US$14,79 miliar) atau setara Rp256,38 triliun (kurs Rp17.335) tahun ini.

Perkiraan angka itu jauh melampaui alokasi awal sebesar 15 miliar ringgit atau setara Rp65,57 triliun (kurs Rp4.371 per ringgit) yang direncanakan untuk 2026.

Kementerian Keuangan Malaysia mencatat biaya subsidi energi kini mencapai sekitar 7 miliar ringgit atau setara Rp30,59 triliun per bulan. Angka ini meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan sebelum konflik pecah pada akhir Februari 2026.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah pun meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang belanja operasional mereka. Proposal pemangkasan anggaran diminta diserahkan paling lambat 15 Mei mendatang.

Sejumlah langkah penghematan telah diusulkan dalam kebijakan tersebut. Di antaranya pembatasan gaji dan tunjangan untuk posisi kosong, pemangkasan 10 persen belanja barang dan jasa, serta pengurangan 20 persen anggaran bagi badan hukum dan perusahaan milik negara.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil, membenarkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi. Ia menegaskan pemerintah belum berencana mengajukan ulang anggaran 2026 ke parlemen.

"Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk merampingkan program dan implementasinya, seiring Malaysia menghadapi tantangan dari krisis pasokan global," ujar Fahmi dalam konferensi pers.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memastikan pasokan energi domestik masih aman dalam jangka pendek. Perusahaan minyak nasional Petronas disebut menjamin ketersediaan energi untuk Mei dan Juni.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai lonjakan harga bahan bakar. Kenaikan harga minyak bumi dan diesel dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan logistik di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran menyebabkan terpangkasnya pasokan LNG global sebesar hampir 20%. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam laporan gas kuartal II/2025, menyatakan bahwa gangguan tersebut telah memicu kenaikan harga yang tajam di seluruh wilayah pengimpor utama.

Selama periode volatilitas yang intens pada bulan Maret, harga gas alam di Asia dan Eropa naik ke level tertinggi sejak Januari 2023, berkontribusi pada kontraksi permintaan gas alam di pasar pengimpor LNG utama.

Menurut laporan itu, prospek pasar gas alam global telah berubah secara signifikan akibat konflik di Timur Tengah, dengan guncangan pasokan besar yang mengganggu fundamental pasar dan menunda gelombang pasokan LNG baru yang diharapkan.

Krisis ini telah membalikkan tren penyeimbangan kembali pasar yang diamati selama musim 2025-2026, ketika pertumbuhan pasokan LNG yang kuat membantu menurunkan harga.

Perdagangan LNG global meningkat sebesar 12% secara tahunan pada periode Oktober hingga Februari, sementara harga acuan di Eropa dan Asia turun sekitar 25% selama periode lima bulan yang sama.

Meskipun demikian, peristiwa cuaca dingin, termasuk badai musim dingin besar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur, menyebabkan lonjakan permintaan gas yang kuat, yang menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas pasokan gas untuk keamanan energi, termasuk dalam sistem dengan peningkatan pangsa pembangkit energi terbarukan yang bergantung pada cuaca.

"Kondisi pasar berubah secara tiba-tiba pada Maret ketika konflik di Timur Tengah mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara de facto untuk kargo LNG. Produksi LNG global menurun sebesar 8% secara tahunan, dengan penurunan tajam ekspor dari Qatar dan Uni Emirat Arab yang hanya sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari wilayah lain," tulis IEA, dalam laporannya yang terbit Jumat pekan lalu.

Ketika gangguan mulai menyebar melalui rantai pasokan global, pengiriman LNG juga menurun, dengan penurunan yang lebih signifikan terlihat pada April 2026.

Permintaan gas alam melemah di pasar impor utama sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi, cuaca yang lebih ringan, dan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi gas.

Di Eropa, permintaan gas alam menurun sekitar 4% secara tahunan pada bulan Maret, sebagian besar didorong oleh peningkatan pembangkit listrik energi terbarukan. Beberapa negara Asia menerapkan peralihan bahan bakar dan langkah-langkah sisi permintaan untuk membatasi penggunaan gas di tengah krisis pasokan.

Di luar gangguan langsung, krisis ini diperkirakan akan berdampak pada prospek jangka menengah. Kerusakan pada infrastruktur pencairan LNG di Qatar diperkirakan akan mengurangi proyeksi pertumbuhan pasokan dan menunda dampak gelombang ekspansi LNG global yang diantisipasi setidaknya selama dua tahun.

"Gabungan efek dari hilangnya pasokan jangka pendek dan pertumbuhan kapasitas yang lebih lambat dapat mengakibatkan hilangnya pasokan LNG kumulatif sekitar 120 miliar meter kubik antara 2026 dan 2030," tulis mereka.

Meskipun proyek-proyek LNG baru di wilayah lain diharapkan dapat mengimbangi kerugian ini dari waktu ke waktu, dampaknya akan memperpanjang kondisi pasar yang ketat hingga 2026 dan 2027.

Laporan ini menyoroti pentingnya memperkuat keamanan pasokan gas global melalui investasi yang memadai secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai LNG dan peningkatan kerja sama internasional antara produsen dan konsumen.
Laporan tersebut juga mencatat keuntungan yang dapat diberikan oleh portofolio kontrak jangka panjang yang terdiversifikasi bagi importir gas dalam hal mengurangi volatilitas harga pada periode gangguan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemanggang kopi di Amerika Serikat (AS) tengah menghadapi krisis pasokan dan kenaikan harga tajam akibat tarif impor 50% yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap biji kopi asal Brasil.

Kebijakan yang dianggap bermuatan politik ini memukul rantai pasok kopi global dan membuat pemanggang kopi menguras stok sambil menunggu hasil negosiasi perdagangan antara Washington dan Brasil.

"Masalah tarif ini bukan soal perdagangan, tapi hukuman yang bersifat politis dan personal. Ini antara Trump dan Lula," kata Steven Walter Thomas, pemilik importir Lucatelli Coffee, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/10/2025).

"Brasil tidak membayarnya, saya yang membayarnya, saya dan klien saya."

Kopi Brasil selama ini menyumbang sekitar sepertiga konsumsi kopi AS, negara peminum kopi terbesar di dunia. Namun sejak Agustus, harga kopi Brasil anjlok di pasar AS setelah tarif 50% diberlakukan.

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk hukuman terhadap pemerintahan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang menggantikan Jair Bolsonaro, sekutu dekat Trump yang kini dinyatakan bersalah karena berupaya mengorganisir kudeta.

Akibatnya, industri kopi AS senilai US$340 miliar (sekitar Rp5.440 triliun) terguncang. Importir kehilangan pasokan, pemanggang membayar biaya pembatalan pengiriman, dan konsumen harus merogoh kocek hingga 40% lebih mahal untuk kopi pagi mereka.

Stok Menipis, Alihkan Pasokan ke Kanada

Thomas mengatakan perusahaannya terpaksa mengalihkan sebagian kopi Brasil senilai US$720.000 (sekitar Rp11,5 miliar) ke Kanada untuk menghindari tarif AS. Langkah itu menambah biaya logistik, namun tetap lebih murah ketimbang membayar pajak impor.

"Ini dilema: menunggu kesepakatan perdagangan atau menanggung risiko logistik besar untuk mengalihkan kopi ke luar AS," ujarnya.

Tekanan biaya juga dirasakan jaringan kopi raksasa Starbucks. CEO Cathy Smith mengakui margin perusahaan "menyusut tajam" pada kuartal terakhir akibat lonjakan harga kopi.

Alternatif Mahal dan Inflasi Kopi

Beberapa pemanggang seperti Downeast Coffee Roasters di Rhode Island bahkan terpaksa membatalkan sebagian kontrak pembelian kopi Brasil. Namun biaya pembatalan juga tidak murah, mencapai US$20-25 per kantong 60 kg, atau sekitar Rp320.000-Rp400.000.

"Kami punya stok, tapi cepat habis," kata Michael Kapos, eksekutif Downeast Coffee. "Kami sedang mencari alternatif, tapi harganya jauh lebih tinggi."

Harga kopi dari Kolombia, Meksiko, dan Amerika Tengah naik hingga 10% sejak tarif diberlakukan, sementara harga kopi Brasil justru turun sekitar 5% karena permintaan menurun.

Dampaknya terasa hingga ke konsumen. Harga kopi bubuk dan sangrai di toko-toko AS naik 41% pada September menjadi rata-rata US$9,14 per pon (sekitar Rp146.000/kg), menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

"Saya dulu beli kopi instan seharga US$6 atau US$7, sekarang sudah US$11 (sekitar Rp176.000). Itu pun sudah dibilang murah," kata Yasmin Vazquez, warga New Jersey.

Stok Bisa Kritis Desember

Pedagang memperkirakan stok kopi AS akan turun ke level kritis sekitar Desember, hanya 2,5-3 juta kantong, mendekati batas minimum. Padahal, AS rata-rata mengkonsumsi 25 juta kantong kopi 60 kg per tahun, dengan Brasil biasanya memasok sekitar 8 juta kantong.

Presiden Lula mengaku optimistis perjanjian dagang akan tercapai dalam waktu dekat. "Mungkin lebih cepat daripada yang diperkirakan siapa pun," ujarnya.

Namun Trump menanggapi dingin. "Saya tidak tahu apakah akan ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat saja nanti," katanya.