JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya demi mewujudkan institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Korps Bhayangkara masih terus melakukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," kata Sigit.

Sigit berjanji akan menerima seluruh kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap Polri. Sigit menyebut hal itu diperlukan agar Polri dapat berbenah dan bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat. "Kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," ujar Sigit.

Meski begitu, Sigit juga berterima kasih lantaran tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah bertambah menjadi 80,6%. Menurut Sigit hasil itu menjadi motivasi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Lihat video: Momen Presiden Prabowo Lakukan Parade di HUT Bhayangkara ke-80



Sigit mengatakan semangat transformasi Polri juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyambut momentum bonus demografi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045

"Agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang kita cita-citakan bersama," ucapnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan tertentu yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan amanat di hadapan ribuan anggota Polri pada Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Prabowo mengatakan pembangunan demokrasi harus terus diperkuat dengan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Menurutnya, kritik memiliki peran penting sebagai pengingat sekaligus sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai kebijakan.

"Kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi juga harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi kebencian ataupun perpecahan di tengah masyarakat. "Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berdiri di atas nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita."

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar terus menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi nasional.

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," ujarnya.

Ramdansyah

Praktisi Hukum dan Alumni Kriminologi FISIP UI

PADA 1 Juli 2026, Polri genap berusia 80 tahun. Tema peringatannya, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Tema ini mengingatkan kembali tugas polisi adalah melayani dan mengabdi pada masyarakat di tengah suasana publik yang semakin gelisah atas munculnya chilling effect, yaitu kondisi psikologis ketika masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri karena takut menyampaikan pendapat. Warga berpikir dua kali sebelum mengunggah pendapatnya di ruang publik.

Beberapa pekan sebelumnya, meja penyidikan perkara pencemaran nama baik seolah tak pernah sepi. Pengacara Razman Arif Nasution mulai menjalani vonis satu setengah tahun penjara terkait penghinaan kepada Hotman Paris Hutapea. Roy Suryo dan dr. Tifa tengah didakwa atas dugaan fitnah yang berangkat dari polemik ijazah seorang mantan presiden. Beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas pencemaran nama baik.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ekspresi di ruang publik kini semakin mudah berubah menjadi perkara pidana. Inilah dilema yang sesungguhnya dihadapi Polri pada hari jadinya yang ke-80 — bagaimana melindungi kehormatan warga yang reputasinya diserang, tanpa sekaligus menjadikan kritik sebagai kejahatan.

Ketika Kritik Berubah Menjadi Perkara Pidana

Dilema itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan nama baik pertama kali dirumuskan dalam KUHP. Di era media sosial, sebuah unggahan menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, dan kerusakan reputasi terjadi sebelum mekanisme hukum sempat bekerja. Wajar apabila seseorang yang merasa nama baiknya dirugikan menuntut perlindungan hukum. Tetapi “cepat” membawa risiko serius: ketika kecepatan penyidikan tidak diimbangi kehati-hatian, yang terjaring kerap justru suara-suara kritis, bukan pemfitnah. Sebab antara luka perasaan dan kerugian nyata, jaraknya bisa sangat tipis — dan polisi selayaknya berdiri tepat di garis batas itu.

Filsafat hukum membantu memberi nama pada garis tersebut. Joel Feinberg, dalam The Moral Limits of the Criminal Law (1985), membedakan antara harm dan offense. Harm adalah kerugian objektif terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi hukum; offense adalah ketersinggungan, rasa malu, atau ketidaknyamanan yang bersifat subjektif. Negara berwenang menghukum perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata, tetapi tidak sepatutnya menjadikan setiap keberatan subjektif sebagai pintu masuk pemidanaan. Perbedaan ini bukan permainan kata; ia menentukan apakah negara sedang melindungi hak warga atau melindungi ketersinggungan kekuasaan.

Kritik, Fitnah, dan Kepentingan Publik

Lebih dari satu setengah abad sebelum Feinberg, John Stuart Mill telah mengingatkan dalam On Liberty (1859) bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individu, melainkan prasyarat bagi tercapainya kebenaran. Kebenaran, tulis Mill, mati menjadi dogma bila tidak pernah diuji oleh pertentangan. Bahkan ketika pendapat yang disampaikan keliru, menahannya tetap merugikan masyarakat — sebab yang hilang adalah kesempatan mempertajam kebenaran melalui perdebatan.

Tuduhan palsu yang disengaja memang layak dituntut, tetapi kritik terhadap pejabat publik tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran atau fitnah tanpa pembuktian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidananya. Pejabat publik memiliki hak atas reputasi, tetapi jabatan mereka membawa konsekuensi akuntabilitas; dokumen yang menjadi syarat memperoleh jabatan bukan semata urusan privat, melainkan bersinggungan dengan legitimasi politik.

Namun, kebebasan berpendapat sebagaimana dipahami Mill bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat yang ketat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah negara boleh membatasi ekspresi — boleh, konstitusi mengakuinya.

Diskresi Penyidik sebagai Penjaga Demokrasi

Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan pembatasan demi menghormati hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Tetapi pembatasan itu menuntut tiga syarat yang ketat: legalitas, keperluan, dan proporsionalitas. Harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, dan tidak melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu.

Sebagai ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir — bukan respons cepat terhadap ucapan yang mengusik pejabat atau mantan pejabat publik. Inilah ujian yang menanti Polri sebagai pintu masuk perkara pidana: keputusan untuk menetapkan tersangka menentukan apakah sebuah ekspresi berubah menjadi kasus pidana atau tidak.

Konsekuensi dari prinsip tersebut sangat konkret dalam praktik penegakan hukum. Sebelum sebuah laporan berujung penetapan tersangka, jalur non-pidana — klarifikasi terbuka, pencabutan unggahan, mediasi — sepatutnya menjadi pilihan pertama.

Pada titik inilah profesionalisme penyidik diuji. Tidak setiap laporan pidana harus berakhir pada penetapan tersangka. Diskresi yang bertanggung jawab justru menjadi instrumen untuk memastikan hukum pidana bekerja sebagai pelindung hak, bukan sekadar alat merespons tekanan publik.

Penahanan terhadap tersangka perkara ekspresi harus ditimbang dengan sangat hati-hati, sebab satu penahanan terburu-buru dapat membuat ribuan warga memilih diam. Bukan vonis seorang terdakwa yang paling berbahaya, melainkan chilling effect yang menyusul: akademisi menahan analisisnya, jurnalis menghaluskan pertanyaan, aktivis memperhalus kritik hingga kehilangan makna.

Menjaga Kehormatan Tanpa Membungkam Warga

Kekhawatiran itu bukan ilusi. Amnesty International Indonesia (2025) mencatat 903 warga sipil terjerat kriminalisasi pasal kebencian, pencemaran nama baik, dan makar dalam 796 kasus sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Survei Saiful Mujani Research & Consulting pada Maret 2026 menemukan 58 persen warga merasa takut terhadap kemungkinan penangkapan sewenang-wenang — naik dari 36 persen pada Februari 2024. Angka-angka ini menunjukkan kecenderungan sistemik, bukan sekadar satu-dua perkara yang salah jalan.

Ruang publik yang lahir dari ketakutan mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu bukan tanda sehatnya demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan warga yang patuh karena takut, melainkan warga yang berani bertanya dan negara yang mau menjawab.

Kritik dapat salah dan dugaan dapat keliru, tetapi obat pertama bagi kekeliruan dalam ruang publik adalah bantahan, data, dan pembuktian terbuka — bukan penangkapan, penahanan, bahkan penjara.

Di usia ke-80, ukuran keberhasilan Polri bukanlah banyaknya perkara yang diproses, melainkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kehormatan setiap warga dan kebebasan setiap orang untuk berbicara. Polisi yang kuat bukan polisi yang membuat masyarakat takut berbicara, melainkan polisi yang membuat masyarakat percaya bahwa hukum akan melindungi kehormatan tanpa membungkam kritik.

JAKARTA - DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh DPC PKB melakukan dialog produktif dengan mahasiswa di kampus-kampus yang berada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo.

Diskusi-diskusi produktif ini penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," Waketum PKB Faisol Riza menanggapi tuntutan aksi mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," lanjutnya.

Dia menilai pesan pentingnya dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum tersampaikan dengan baik di kalangan mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol Riza.

Menurut Faisol sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa menghadapi perubahan-perubahan geopolitik global prioritas utama pemerintah adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Termasuk MBG yang juga bertujuan mencetak generasi unggul. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujar Wakil Menteri Perindustrian ini.

Walaupun demikian, PKB tidak menutup mata dengan berbagai laporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," sebutnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Duduk Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Ia menyebutkan, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun.

“Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” kata Dudung dalam akun Instagram @kantorstafpresidenri, Jumat (12/6/2026).

Dudung mengajak, semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritikan. Ia menilai, kritikan tidak sama dengan provokasi dan adu domba.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujar dia.

Dia menjelaskan, bangsa Indonesia tidak lahir dari jalan yang lapang, melainkan lahir dari luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyoroti Indonesia pernah tercabik oleh pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, RMS, G30S PKI, dan berbagai gerakan serupa.

“Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DI/TII, RMS, GTO Plus PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji,” ujar dia.

Dia menambahkan, Indonesia tetap berdiri karena memiliki warisan luhur yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”.

“Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua,” ungkapnya.

Dudung juga menegaskan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

“Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia emas 2045. Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini, hendaknya dapat dijadikan tonggak atau intropeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” jelasnya.

JAKARTA - Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.

Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.

Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara terkait sosok mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Dino bukanlah sosok karbitan jadi diplomat dan pejabat.

Anies mengungkapkan kesaksiannya tentang Dino melalui tulisannya yang diunggah di akun resminya di media sosial X @aniesbaswedan.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal," tulis Anies mengawali cuitannya yang diunggah Selasa (2/6/2026).

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, Anies pun berjumpa langsung dengan Dino. Saat itu, Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11.

"Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru," sebut Anies mengungkapkan kesannya bertemu dengan Dino.

Anies melanjutkan, pada tahun 2012, Dino sebagai Dubes di AS menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, yang mempertemukan diaspora dari seluruh dunia.

"Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global," ungkap Anies.

Dia menilau Dino merupakan diplomat menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas.

"Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," pungkasnya.

Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan kritik balik terhadap mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang mengkritisi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Habiburokhman meminta Dino sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah seharusnya mengedepankan etika.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

Dia pun menyinggung etika yang selalu dikedepankan oleh mantan Pejabat pemerintah di sejumlah negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). "Kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, yang terjadi di Indonesia selama ini. Habiburokhman pun memberikan contoh bagaimana budaya yang ada di Komisi III yang kini dipimpinnya. Para ketua terdahulu tidak pernah menyerang Ketua Komisi III yang saat ini sedang memimpin.

"Setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tuturnya.

Dia menyimpulkan model komunikasi yang dipertontonkan Dino Patti Djalal tidaklah pas. Ia khawatir pernyataan Dino justru memancing publik untuk melakukan pertandingan.

"Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga," katanya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan sudah sejauh apa pemahaman Dino Patti Djalal terkait etika sebagai mantan Pejabat pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan LSM yang melakukan kritik.

"Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu," sebutnya.

JAKARTA - TNI AD buka suara terkait narasi negatif dalam film dokumenter Pesta Babi. TNI AD menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan, pihaknya tidak antikritik. Namun, dia menegaskan pentingnya kritik berdasarkan data dan fakta lapangan.

"Kami tidak anti-kritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan," kata Donny, Jumat (29/5/2026).

Donny meminta publik tidak terjebak dalam polemik artistik film dan menekankan pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam film yang dimaksud. Donny kemudian mengutip salah satu pernyataan Kepala Suku di Papua yang mengungkapkan kinerja TNI selama bertugas di daerahnya.

"Logikanya, seorang kepala suku yang bernama Pak Manu pernah diundang podcast bersama Bobon Santoso. Dalam podcast tersebut, kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat selama bertugas di sana," ujarnya.

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi



"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian atau pun distorsi terhadap institusi negara," sambungnya.

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahannya. Menurut Dasco, apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada partai berlambang banteng moncong putih itu adalah bentuk penghargaan atas komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan demokrasi .

"Apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah ungkapan yang tulus," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai fungsi pengawasan sangat krusial untuk menghidupkan iklim demokrasi di Indonesia. Dasco menekankan bahwa kritik membangun yang selama ini diberikan oleh anggota PDIP di parlemen sangat dihargai oleh pemerintahan Prabowo.

"Kritik yang membangun dari teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDIP. Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melihat dan membaca kritik yang disampaikan para politikus PDI Perjuangan ( PDIP ). Prabowo merasa pilu sekaligus berterima kasih.

Prabowo mengaku kerap membaca kritikan-kritikan dari partai berlogo banteng moncong putih tersebut saat malam sebelum tidur. "Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat.

"Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, "Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?"

Prabowo juga menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

"Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita."

Prabowo mengutarakan keinginannya untuk bergotong royong. Ia berharap seluruh partai dapat masuk di pemerintahan. Namun, Prabowo menyadari pentingnya check and balances. "Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara," pungkasnya.

JAKARTA - Pernyataan politikus Amien Rais yang menyerang pribadi Seskab Teddy dan menyeret Presiden Prabowo Subianto patut dicermati dengan kepala dingin. Sebab respons emosional dan reaktif bisa memicu narasi bahwa pemerintah antikritik.

Tokoh Aktivis Perempuan Mubha Kahar Muang menilai, ada indikasi kuat jika serangan tersebut bukan sekadar ekspresi spontan, tapi upaya terukur untuk memancing reaksi, baik dari Seskab Teddy, Presiden Prabowo, pemerintah, maupun para pendukungnya, agar merespons secara emosional atau bahkan menempuh langkah hukum.

“Reaksi semacam itu berisiko dibingkai sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memicu keresahan publik dan membangun narasi seolah-olah pemerintah antikritik,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Hal ini menjadi semakin janggal mengingat posisi Amien Rais sebagai tokoh senior yang pernah memegang peran penting di tingkat nasional. Pernyataan yang keluar tidak mencerminkan kelaziman seorang negarawan, sehingga sulit untuk tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi menciptakan kegaduhan.

Terlebih, rekam jejak digital menunjukkan bahwa sebelumnya Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut juga kerap menyuarakan desakan agar Seskab Teddy diberhentikan dari jabatannya.

Lihat video: Komdigi Soroti Video Amien Rais Terkait Prabowo-Teddy: Mengandung Hoaks?



”Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menahan diri. Pemerintah, Seskab Teddy, Presiden Prabowo, dan seluruh pihak terkait tidak perlu terpancing untuk melakukan tindakan balasan yang justru memperkeruh suasana dan menguatkan skenario yang diharapkan,” katanya.

Kepada para pendukung, kata dia, penting untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak bertindak berlebihan. Menjaga kewarasan publik jauh lebih penting daripada memenangkan polemik sesaat.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi.Hasto menegaskan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil.

Mulanya, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun di Indonesia. "Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," kata Hasto saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto mengatakan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Kritik merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.

"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.

Maka dari itu, kata dia, dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Hasto meminta seluruh kader tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi juga menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi.

"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah pengamat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dilaporkan ke polisi. Mereka antara lain Ubedilah Badrun, Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Feri Amsari.