Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan sejumlah raksasa teknologi mulai memberi perhatian serius pada pasar karbon Indonesia.

Ia mengatakan minat itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 110 Tahun 2025 yang membuat aturan perdagangan karbon lebih jelas dan mudah dipahami.

"The reaction was very positive dari pelaku-pelaku internasional, karena sudah jelas bagaimana mekanismenya untuk melakukan carbon trading itu. Jadi di situ ada clarity, sudah jelas, transparan, dan pelaku seperti Amazon, Microsoft, ada Facebook," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Hashim menjelaskan perusahaan-perusahaan besar tersebut membutuhkan skema penyeimbang emisi untuk mengoperasikan data center mereka yang memakai energi sangat besar, termasuk di kawasan Asia. Dengan aturan baru, mereka memiliki landasan lebih pasti untuk membeli kredit karbon dari Indonesia.

"Mereka semua memakai data centers dan mereka perlu penyeimbang emisi, dan sekarang dengan Perpres 110 sudah jelas," katanya.

Ia juga menyoroti potensi pasokan kredit karbon yang berasal dari sektor kehutanan. Hashim menyebut luas lahan yang dikelola para pemegang izin dan anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dapat menjadi sumber utama yang menarik bagi investor besar.

"Mereka sudah ada sejumlah, saya dengar 13 juta hektare, itu yang bisa ditawarkan kepada investor-investor dari luar negeri. Misalnya Amazon atau Microsoft," ujarnya.

Meski peluangnya besar, Hashim menilai negosiasi harga akan menjadi tantangan utama. Harga karbon Indonesia berada di kisaran US$8-10 per ton, sementara negara-negara maju bisa mencapai US$50-100.

"Carbon is carbon kan? What makes the carbon di Eropa lebih bersih daripada carbon di Indonesia?" katanya.

Hashim juga mengingatkan kebijakan Carbon Border Mechanism (CBM) Uni Eropa dapat menjadi hambatan tambahan bagi ekspor Indonesia jika jejak karbon produk masih dianggap tinggi.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kerja sama global dalam penanganan perubahan iklim dan menyusun arah pembangunan berkelanjutan selanjutnya.

Menindaklanjuti isu tersebut, CNN Indonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Acara ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

PT Pertamina (Persero) melihat etanol sebagai peluang baru bagi Indonesia setelah meninjau langsung penerapannya di Brasil, negara yang sudah lebih dulu mengandalkan bahan bakar nabati tersebut.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menegaskan etanol murni di Brasil jauh lebih ekonomis dibanding bensin.

"Harganya etanol murni ini 70 persen lebih murah daripada bensinnya," ujar Agung dalam forum CNNIndonesia Sustainability Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Agung mengatakan hampir seluruh SPBU di Brasil sudah menggunakan etanol, baik dalam bentuk campuran minimal E30 maupun etanol murni.

"Tidak ada SPBU di Brasil yang tidak pakai etanol. Seluruh bahan bakar mereka minimal E30, bahkan banyak yang 100 persen etanol," katanya.

Menurutnya, industri otomotif di negara itu juga sudah siap karena mesin kendaraan dibuat fleksibel untuk memakai kedua jenis bahan bakar.

Selain soal harga, Agung menyampaikan manfaat etanol yang sudah dirasakan Brasil sejak 1975. Dengan bahan baku utama tebu dan jagung yang bisa ditanam terus-menerus, pasokan energi tidak bergantung pada minyak fosil.

"Ternyata sudah mengurangi emisi karbon sampai saat ini senilai 2,4 miliar ton Co2," ujarnya.

Ia menambahkan pemanfaatan etanol juga mengurangi penggunaan hampir 4 miliar barel minyak fosil.

Agung menilai pengalaman Brasil menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk mulai masuk ke tahap blending seperti E10, sesuai arahan pemerintah.

Menurutnya, etanol tidak hanya membantu menekan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru karena bahan bakunya bisa dibudidayakan secara lokal, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat agenda global penanganan perubahan iklim. Sejalan dengan momentum tersebut, CNN Indonesia menggelar forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 bertema Navigating Growth in A Sustainable World After COP30.

Forum menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk, Direktur Pertamina Agung Wicaksono, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, hingga Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) memberi ruang yang cukup positif bagi Indonesia.

Namun, menurut Hashim, capaian global pada pertemuan tersebut masih di bawah ekspektasi.

Penilaian itu ia sampaikan setibanya kembali di Tanah Air bersama delegasi RI beberapa waktu lalu.

"Untuk Indonesia menurut saya cukup bagus, tetapi harapan dunia dari COP30 sayangnya tidak tercapai," ujar Hashim dalam acara CNN Indonesia Sustainability Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia menyebut sejumlah media internasional melihat pertemuan itu belum menghasilkan terobosan besar bagi agenda iklim global.

Hashim menjelaskan posisi Indonesia yang kerap mendapat desakan komunitas internasional untuk melakukan penghentian total secara bertahap (phase out) bahan bakar fosil, mulai dari batu bara hingga minyak dan gas.

Namun, Indonesia tetap mempertahankan sikap menolak phase out dan memilih strategi pengurangan secara bertahap (phase down).

"Indonesia menolak desakan untuk phase out dari segala fossil fuels. Kita menganut prinsip phase down," katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.

Meski begitu, Hashim menyebut pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar 8 persen akan membuat emisi meningkat hingga 2029 akibat ekspansi industri, pembangunan, dan hilirisasi.

"Dengan high growth 8 persen atau lebih tinggi tidak mungkin kita bisa mengurangi emisi pada saat ekonomi meningkat," ujarnya.

Menurut Hashim, penurunan emisi baru akan mulai terlihat setelah 2030, ketika berbagai proyek energi bersih mulai berjalan penuh.

Program kelistrikan nasional yang mencapai 70 gigawatt disebutnya bakal didominasi energi terbarukan dan energi baru seperti surya, bayu, panas bumi, hingga nuklir, yang secara internasional dikategorikan sebagai energi hijau.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali agenda global penanganan perubahan iklim. Indonesia hadir dengan membawa mandat transisi energi dan pengurangan emisi jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut diskusi soal arah pembangunan berkelanjutan pasca-COP30, CNNIndonesia menyelenggarakan Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, hingga praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Brasil berencana membentuk mekanisme yang memungkinkan pemakaian dana hasil minyak untuk mendukung transisi energi. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya negara tersebut menyeimbangkan ambisi hijau dengan meningkatnya produksi bahan bakar fosil.

“Menyalurkan sebagian keuntungan dari eksplorasi minyak untuk mendukung transisi energi tetap menjadi jalan yang relevan bagi negara-negara berkembang. Brasil akan membentuk sebuah dana untuk membiayai upaya penanggulangan perubahan iklim dan memajukan keadilan iklim,” ujar Lula dalam KTT Iklim COP30 di Belém pada Jumat (7/11/2025), dikutip dari Bloomberg.

Pemerintah Brasil belum memberikan rincian mengenai mekanisme kerja dana tersebut. Sebelumnya, Azerbaijan yang merupakan tuan rumah COP tahun lalu sempat mengusulkan pungutan atas produksi bahan bakar fosil, tetapi rencana itu kemudian dibatalkan.

Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva mengatakan bahwa pemerintah masih perlu menyiapkan kerangka kerja untuk merealisasikan rencana Lula.

“Presiden mengangkat dua isu penting: membuat peta jalan untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil dan menghentikan deforestasi. “Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sumber daya, dan beliau menyarankan agar sebagian keuntungan dari minyak digunakan untuk tujuan tersebut,” kata Marina Silva di sela-sela konferensi.

Silva menambahkan bahwa Presiden Lula tidak hanya mengajukan gagasan ini kepada dunia, tetapi juga ingin memberikan contoh nyata.

Langkah ini muncul hanya beberapa pekan setelah perusahaan minyak milik negara, Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), memperoleh izin untuk melakukan eksplorasi minyak di dekat muara Sungai Amazon. Pemberian izin ini menunjukkan dilema yang dihadapi Brasil dalam memperkuat ekonomi nasional dan menjaga komitmen terhadap lingkungan.

“Tantangan bagi Brasil adalah memberikan substansi atas apa yang telah diumumkan Presiden. Ini adalah proses yang kompleks, terutama jika melihat kurva pembelajaran dari pengelolaan dana-dana serupa sebelumnya,” kata Silva.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan emisi gas rumah kaca global akan turun sekitar 10% pada 2035 dibandingkan dengan level 1990. Ini merupakan proyeksi penurunan pertama yang pernah diumumkan PBB, tetapi dunia masih jauh dari jalur untuk mencegah pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius sesuai komitmen dalam Perjanjian Paris satu dekade lalu.

“Untuk pertama kalinya, umat manusia mulai menekuk kurva emisi ke arah penurunan, meskipun kecepatannya masih jauh dari cukup. Kita menghadapi kebutuhan mendesak untuk bergerak lebih cepat,” kata Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada Selasa (28/10/2025), dikutip dari Bloomberg.

Emisi karbon telah berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian, dengan kekeringan, badai, dan gelombang panas yang menewaskan ribuan orang serta menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.

Tantangan utama bagi negara-negara di KTT Iklim COP30 di Brasil bulan depan adalah menjembatani kesenjangan antara tingkat emisi saat ini dan target ilmiah yang harus dicapai untuk menghindari bencana iklim.

Penurunan yang diproyeksikan PBB ini didasarkan pada komitmen negara-negara yang mewakili sekitar 80% emisi global. Namun, angka tersebut masih jauh dari pengurangan 60% pada 2035 yang dinilai ilmuwan perlu dicapai agar pemanasan global tetap mendekati 1,5°C pada akhir abad ini.

UNFCCC juga merilis NDC Synthesis Report yang merangkum Nationally Determined Contributions (NDC) atau rencana aksi iklim negara-negara. Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara wajib menyerahkan NDC baru setiap lima tahun, dengan tenggat berikutnya pada 2025 ini. Namun, hingga 30 September 2025, baru 64 negara yang mewakili sekitar sepertiga dari total emisi global yang telah menyerahkan dokumen mereka.

China, sebagai penghasil emisi terbesar dunia, menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca bersih sebesar 7–10% dalam satu dekade mendatang, tetapi belum secara resmi menyampaikan target tersebut ke PBB. Sementara itu, Uni Eropa berupaya mencapai konsensus internal pada 4 November, sedangkan India belum memberikan sinyal kapan akan menyerahkan NDC terbarunya.

Beberapa negara seperti Brasil, Inggris, dan Norwegia telah memasukkan janji iklim mereka, sementara rencana Amerika Serikat yang diajukan di bawah pemerintahan Joe Biden kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump yang memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

Analisis terhadap 64 NDC tersebut menunjukkan potensi penurunan emisi sebesar 17% pada 2035 dibandingkan dengan level 2019. Jika rencana-rencana itu dilaksanakan penuh, emisi kelompok negara tersebut akan mencapai puncaknya sebelum 2030, lalu menurun tajam setelah 2035, dengan sebagian besar negara mencapai net zero pada 2050.

UNFCCC mencatat bahwa untuk pertama kalinya, sebagian besar rencana iklim mencakup seluruh sektor ekonomi dengan kualitas dan kredibilitas yang lebih tinggi. Rencana tersebut tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga mencakup adaptasi, pembiayaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta penanganan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, laporan tahun ini tidak menyertakan estimasi suhu global pada akhir abad, karena jumlah sampel masih terlalu kecil. Adapun pembaruan laporan dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang, dan versi baru kemungkinan akan menyertakan perkiraan suhu. Tahun lalu, PBB memproyeksikan suhu global pada 2100 akan meningkat antara 2,1°C hingga 2,8°C dibandingkan era praindustri.

Dalam sepekan terakhir, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia telah menyerahkan NDC mereka, dan lebih banyak negara diperkirakan akan menyusul menjelang dan selama KTT Pemimpin COP30 di Belém, Brasil, pada 6–7 November mendatang.

Upaya menutup kesenjangan menuju target 1,5°C menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pertemuan tersebut, sekaligus isu paling diperdebatkan. Negara-negara progresif seperti Uni Eropa mendorong peningkatan ambisi mitigasi iklim, sementara negara lain seperti Arab Saudi dan India mengambil posisi berlawanan.