Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, menyusul hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil yang dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Kerja sama ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan United Kingdom Special Representative for Climate Rachel Kyte menjadi momentum penting untuk memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai bahwa hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim.

“Kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian, kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” kata Hanif, melansir laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Sabtu (24/1/2026).

Adapun pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Menurutnya, urgensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris kian nyata dengan kondisi di dalam negeri, yaitu bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra.

Imbas bencana tersebut, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.

“Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujar Hanif.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat bencana di Sumatra mencapai lebih dari US$3,1 miliar. Kondisi ini, kata Hanif, menunjukkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional.

Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. Hanif menjelaskan, solusi berbasis alam (nature-based solution/NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas.

“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hanif menyebut bahwa kerja sama dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan fondasi yang kuat untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret.

“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” pungkasnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan strategi Indonesia dalam memenuhi besarnya kebutuhan listrik untuk industri pusat data (data center).

Ia mengatakan pemerintah dan PT PLN (Persero) telah menyiapkan bauran energi baru yang lebih bersih, termasuk dari tenaga bayu, panas bumi, hingga rencana pemanfaatan energi nuklir.

"PLN sudah menetapkan suatu rencana umum, RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) yang cukup ambisius. Tadi saya sebut 70 gigawatt sampai nanti 2040 saya dengar 103 gigawatt. Nah ini 76 persen tadi saya katakan kan dibawa dari energi terbarukan," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang sangat besar dan menjadi salah satu keunggulan dalam pengembangan energi bersih.

"Indonesia, sumber resources kita geothermal itu nomor dua di dunia. Kalau enggak salah 28 gigawatt capacity," katanya.

Selain panas bumi, Hashim menyebut pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas nuklir, sejalan dengan praktik negara maju yang menggunakan nuklir untuk menyuplai listrik bagi data center.

Hashim mengatakan saat ini beberapa negara telah menawarkan teknologi small modular reactors (SMR) untuk kebutuhan listrik berskala besar namun efisien.

"Ada beberapa yang sudah ditawarkan ke PLN, antara lain dari Inggris, Rolls Royce from the UK, Kanada juga dan lain sebagainya. Dari Bill Gates Group juga menawarkan. Ini small modular reactors untuk power data centers," ujarnya.

Menurut Hashim, peluang investasi energi di Indonesia sangat terbuka, baik untuk pengembangan energi terbarukan maupun teknologi baru seperti SMR.

Selain itu, PLN disebut aktif mengundang investor luar negeri untuk masuk ke sektor ketenagalistrikan.

"PLN mengundang sejumlah investor dari luar negeri untuk ikut invest di dalam sektor power ini," kata Hashim.

Ia menambahkan keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dapat menjadi mitra bagi investor asing yang ingin berkolaborasi dengan pihak lokal.

"Kalau tidak cocok ya mungkin bisa kerjasama dengan Danantara. Danantara adalah negara Indonesia," katanya.

Hashim menilai kehadiran investor swasta, bersama PLN, akan menjadi pendorong pertumbuhan sekaligus menjamin ketersediaan listrik untuk kebutuhan data center yang terus meningkat.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk merumuskan arah baru pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kerja sama global dalam pengendalian perubahan iklim.

Sebagai bagian dari rangkaian diskusi tersebut, CNNIndonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut internet murah dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya, sekaligus kebutuhan menciptakan lapangan kerja bagi anak muda.

"Setiap 10 persen dari masyarakat kita yang bisa dapat internet connectivity, itu bisa menumbuhkan economic growth 0,7 persen sampai 0,3 persen. Katakanlah 1 persen. Just from internet connectivity," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia mengatakan dirinya terlibat langsung dalam investasi internet murah karena melihat dampaknya terhadap perekonomian. Menurut Hashim, penetrasi internet Indonesia masih rendah dibanding negara lain di kawasan.

"Penetration kita internetnya hanya 15 persen, Malaysia, Thailand, Filipina 50 persen, Korea Selatan 100 persen. Jadi, kan ini juga bisa bapak-bapak, ibu-ibu (ikut kontribusi), 1 persen. So kembali lagi, we're confident we can reach," katanya.

Hashim menjelaskan peningkatan aktivitas ekonomi memang akan mendorong emisi dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah, ujarnya, membutuhkan pertumbuhan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja, terutama di tengah kekhawatiran meningkatnya pengangguran perkotaan.

"Untuk menciptakan pekerjaan, kita harus punya aktivitas ekonomi, aktivitas ekonomi, pertumbuhan, peningkatan. Maka itu targetnya, itu yang utama. Itu target yang harus kita capai untuk menjaga stabilitas sosial," ujar Hashim.

Ia menyebut tingginya kebutuhan masyarakat menjadi alasan pemerintah meningkatkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, salah satunya melalui pembangunan perumahan sosial yang melibatkan ratusan sektor industri.

Aktivitas tersebut, sambung Hashim, akan menyebabkan emisi karbon naik sementara waktu.

"Aktivitas ekonomi meningkatkan emisi karbon. Itu fakta. Tapi itu bisa diimbangi oleh pemerintah melalui aturan-aturan dan program-program. Pengimbangan itu akan terasa pada tahun 2030, 2031, 2032," ujarnya.

Menurut perhitungan pemerintah, emisi diperkirakan baru mulai berkurang setelah 2031 ketika program pengurangan emisi dan transisi energi sudah berjalan penuh.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani perubahan iklim dan merumuskan arah pembangunan berkelanjutan selanjutnya.

Sebagai rangkaian pembahasan lanjutan, CNN Indonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo blak-blakan soal hambatan terbesar investasi energi di Indonesia.

Menurut Hashim, hambatan itu bukan pada tarif listrik maupun nilai keekonomiannya, melainkan pada persoalan kepastian hukum dan birokrasi yang berlapis.

Ia menyampaikan hal ini saat menjawab pertanyaan mengenai cara menarik lebih banyak investor swasta ke dalam proyek transisi energi nasional.

"Sebetulnya harga yang ditawarkan PLN dan pemerintah cukup bagus. Yang banyak menjadi mereka ragu adalah kepastian hukum, bukan mengenai tarifnya," ujar Hashim dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Menurutnya, investor kerap menghadapi kebingungan ketika ingin membangun proyek ketenagalistrikan karena proses perizinan yang berbeda-beda antara pusat dan daerah.

Hashim mencontohkan keputusan pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan otoritas di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa.

"Pemerintah pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menentukan, tapi bupati menentukan lain, wali kota menentukan lain, camat dan kepala desa menentukan lain. That is the problem di Indonesia," katanya.

Ia menilai persoalan ini muncul karena struktur pemerintahan Indonesia yang sangat terdesentralisasi, sehingga arah kebijakan tidak selalu konsisten dari level atas hingga bawah.

"(Presiden) Prabowo ngomong ini, gubernur ngomong lain, wali kota lain. Itu yang terjadi. Ini struktur pemerintahan kita is the problem," ujar Hashim.

Hashim juga membandingkannya dengan Vietnam yang disebut memiliki struktur komando yang lebih seragam dari pusat hingga daerah. Hal ini membuat investor melihat Vietnam sebagai negara yang lebih sederhana dalam urusan perizinan proyek energi.

"Hanoi ngomong begini-begini sampai ke bawah, semua nurut. Indonesia beda, negara demokrasi Indonesia ini," katanya.

Meski demikian, Hashim mengatakan minat investor terhadap sektor energi Indonesia sebenarnya cukup besar.

Namun, tanpa kepastian proses perizinan yang lebih selaras antara pusat dan daerah, banyak rencana investasi akhirnya tertahan di meja birokrasi.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali prioritas global terhadap penanganan perubahan iklim dan merumuskan arah pembangunan berkelanjutan pasca-pertemuan tersebut.

Menindaklanjuti isu tersebut, CNN Indonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30. Acara ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, dan praktisi lingkungan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan etanol tanpa harus mengorbankan kebutuhan pangan.

CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan produksi etanol tidak harus bergantung pada tebu, melainkan bisa menggunakan berbagai jenis biomassa yang tersedia di banyak daerah.

"Saya yakin karena etanol itu bisa diproduksi dari biomassa lain. Kalau di Brasil memang tebu, di Indonesia ini kan ada banyak yang lain yang tanpa harus mengganggu pangan," ujar Fabby dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Menurutnya, salah satu opsi yang bisa dikembangkan adalah bambu. Tanaman ini tumbuh cepat, dapat ditanam di berbagai lahan milik masyarakat, dan tidak perlu membuka hutan baru.

"Saya ingat salah satu jenis tumbuhan yang bisa diolah jadi etanol, dan bisa tumbuh di Indonesia itu bambu," ujar Fabby.

Ia menjelaskan bambu cukup mudah beradaptasi dan tersedia luas. Karenanya, ia menilai pendekatan ini dapat menjadi jalan keluar untuk memperkuat ketahanan energi tanpa menimbulkan konflik lahan maupun meningkatkan emisi.

"Tanam di bambu, di lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Memang perlu perencanaan, nanti perlu ada off-taker, harus dibikin rantai pasoknya. Tapi teknologinya sudah ada, solusinya di sana," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari praktik produksi bioenergi yang berisiko memicu deforestasi atau mengganggu masyarakat adat.

"Kita enggak harus buka hutan, enggak harus ganggu hutan supaya emisi hutannya jangan naik lagi," kata Fabby.

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) digelar di Belem, Brasil, dengan fokus mengembalikan isu perubahan iklim sebagai prioritas global. Menyambut momentum tersebut, CNNIndonesia mengadakan forum Sustainability Summit 2025 bertajuk Navigating Growth in A Sustainable World After COP30.

Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, perwakilan UNDP, serta Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) memberi ruang yang cukup positif bagi Indonesia.

Namun, menurut Hashim, capaian global pada pertemuan tersebut masih di bawah ekspektasi.

Penilaian itu ia sampaikan setibanya kembali di Tanah Air bersama delegasi RI beberapa waktu lalu.

"Untuk Indonesia menurut saya cukup bagus, tetapi harapan dunia dari COP30 sayangnya tidak tercapai," ujar Hashim dalam acara CNN Indonesia Sustainability Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia menyebut sejumlah media internasional melihat pertemuan itu belum menghasilkan terobosan besar bagi agenda iklim global.

Hashim menjelaskan posisi Indonesia yang kerap mendapat desakan komunitas internasional untuk melakukan penghentian total secara bertahap (phase out) bahan bakar fosil, mulai dari batu bara hingga minyak dan gas.

Namun, Indonesia tetap mempertahankan sikap menolak phase out dan memilih strategi pengurangan secara bertahap (phase down).

"Indonesia menolak desakan untuk phase out dari segala fossil fuels. Kita menganut prinsip phase down," katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.

Meski begitu, Hashim menyebut pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar 8 persen akan membuat emisi meningkat hingga 2029 akibat ekspansi industri, pembangunan, dan hilirisasi.

"Dengan high growth 8 persen atau lebih tinggi tidak mungkin kita bisa mengurangi emisi pada saat ekonomi meningkat," ujarnya.

Menurut Hashim, penurunan emisi baru akan mulai terlihat setelah 2030, ketika berbagai proyek energi bersih mulai berjalan penuh.

Program kelistrikan nasional yang mencapai 70 gigawatt disebutnya bakal didominasi energi terbarukan dan energi baru seperti surya, bayu, panas bumi, hingga nuklir, yang secara internasional dikategorikan sebagai energi hijau.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali agenda global penanganan perubahan iklim. Indonesia hadir dengan membawa mandat transisi energi dan pengurangan emisi jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut diskusi soal arah pembangunan berkelanjutan pasca-COP30, CNNIndonesia menyelenggarakan Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, hingga praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi.

Menurut Hashim, penurunan emisi Indonesia diproyeksikan baru mulai terlihat setelah 2030 seiring masuknya berbagai proyek kelistrikan berbasis energi bersih.

Ia mengatakan hal itu usai kembali dari Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil beberapa waktu lalu.

Hashim menilai capaian Indonesia di COP30 cukup positif, meski hasil pertemuan tersebut belum memenuhi ekspektasi global.

"Untuk Indonesia menurut saya cukup bagus, tetapi harapan dunia dari COP30 sayangnya tidak tercapai," ujarnya dalam acara CNN Indonesia Sustainability Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia memaparkan Indonesia tetap menolak desakan phase out seluruh bahan bakar fosil dan memilih jalur phase down sambil mempertahankan komitmen menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat.

Dalam periode pertumbuhan ekonomi tinggi, emisi diperkirakan akan naik hingga 2029, sebelum bergerak turun berkat dorongan proyek energi rendah karbon.

Hashim menjelaskan dari sekitar 70 gigawatt program kelistrikan nasional, 76 persen direncanakan berasal dari energi terbarukan dan energi baru, termasuk PLTS, bayu, panas bumi, serta program nuklir yang dikategorikan sebagai energi hijau di banyak negara.

"Dengan itu kita optimis emisi karbon nanti akan berkurang," kata Hashim.

Menurutnya, percepatan investasi swasta dan realisasi proyek PLN di bidang energi bersih menjadi faktor utama yang akan mendorong penurunan emisi pada awal dekade mendatang.

COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk mendorong kembali agenda global penanganan perubahan iklim.

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk merumuskan arah pembangunan berkelanjutan pasca-COP30.

Sejalan dengan itu, CNNIndonesia menggelar Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30 menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku bisnis, perbankan, hingga praktisi lingkungan.

Belém: PT PLN (Persero) menegaskan perannya sebagai motor dekarbonisasi Indonesia dengan mendorong pengembangan pasar karbon nasional yang terintegrasi dengan standar global.

Hal ini disampaikan dalam rangkaian diskusi panel bertajuk "Scalling-Up Carbon Markets: Opportunities for Global Collaboration" pada COP30 Belém, Brasil, di mana PLN memaparkan langkah konkret untuk mendorong integritas, transparansi, dan keterhubungan pasar karbon Indonesia dengan pasar global.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. COP30 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia memimpin ekosistem karbon yang kredibel di kawasan.

“Indonesia harus hadir dengan sinyal yang jelas bahwa kita siap membangun ekosistem karbon yang transparan, terukur, dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi keharusan agar pasar karbon kita benar-benar menjadi pusat gravitasi kolaborasi regional,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 November 2025.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ignatius Wahyu Marjaka, menegaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah strategis yang selaras dengan standar dan mekanisme perdagangan karbon internasional.

Hal ini mencakup kolaborasi dengan mitra negara, lembaga sertifikasi global, serta penyiapan platform yang dapat menghubungkan instrumen perdagangan karbon domestik dan internasional.

“Indonesia sebenarnya telah mulai mengembangkan kebijakan pasar karbon internasional dengan memperkenalkan perjanjian bilateral dengan beberapa negara mitra, salah satunya adalah Norwegia,” jelas Wahyu.

Wahyu menambahkan bahwa penguatan integritas pasar karbon menjadi prioritas nasional, terutama dalam mendorong pemahaman lintas sektor, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas tata kelola. Ia menegaskan bahwa aspek teknologi, transparansi, dan akuntabilitas pasar menjadi faktor kunci untuk memastikan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan karbon global.

Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem karbon yang kuat, untuk itu PLN siap menjadi katalisator pasar karbon.

Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW energi terbarukan termasuk baseload, variable energy, dan energy storage system.

“Potensi ekspansi energi terbarukan PLN mampu menghasilkan hingga 250 juta ton green attribute. Ini bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi peluang nyata menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional. PLN siap menjadi katalisator dalam memastikan pasar karbon berjalan kredibel,” ujar Evy.

PLN memastikan setiap penerbitan carbon credit memenuhi standar global sesuai prinsip kunci dari high-integrity carbon. PLN terus memperkuat kolaborasi internasional, termasuk dengan Pemerintah Norwegia yang difokuskan pada perancangan skema dan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta harmonisasi standar global dengan kebijakan nasional sehingga kredit karbon Indonesia dapat diterima di pasar internasional.

PLN memastikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam agenda iklim dunia, sekaligus menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mempercepat transisi energi berkeadilan melalui aksi nyata dan kolaborasi global. Hal ini disampaikan dalam sesi CEO Talk bertajuk "Corporate Climate Leadership for Indonesia's Net Zero Action through High Integrity Carbon" pada gelaran Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brazil, Senin (10/11).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi menjelaskan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 jauh lebih hijau dibandingkan dengan sebelumnya.

"Jika dalam RUPTL sebelumnya kami hanya akan membangun sekitar 21 gigawatt (GW) energi terbarukan, kini kapasitas tersebut meningkat menjadi sekitar 52,9 gigawatt (termasuk storage) selama periode 2025-2034," ujar Haryadi.

Selain memperluas pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), PLN juga mengurangi emisi dari pembangkit eksisting melalui partisipasi aktif dalam perdagangan emisi. Langkah ini menjadi strategi penting dalam mendorong dekarbonisasi sektor kelistrikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Haryadi mengatakan, tidak hanya melalui perdagangan emisi di pembangkit eksisting, PLN juga mengembangkan berbagai mekanisme pembiayaan karbon sebagai sumber pendanaan inovatif untuk mempercepat transisi energi.

"Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi hijau sekaligus mewujudkan sistem kelistrikan yang rendah emisi," terang Haryadi.

Upaya ini berjalan seiring dengan pengembangan Smart Grid yang memungkinkan integrasi lebih luas energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional secara efisien dan andal.

Haryadi menjelaskan Smart Grid menjadi elemen penting untuk memungkinkan integrasi variable renewable energy (VRE) secara lebih luas dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Strategi transisi energi nasional tidak hanya berorientasi pada pembangunan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga pada kesiapan sistem untuk menampung, menyalurkan, dan menyeimbangkan pasokan listrik hijau tersebut.

Pendekatan ini dikenal sebagai Complementing Renewable Expansion atau strategi yang memastikan pertumbuhan energi bersih berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukung.

Dia menjelaskan, strategi Complementing Renewable Expansion kami rancang untuk memastikan ekspansi energi terbarukan berjalan seiring dengan penguatan sistem pendukungnya.

"Mencakup peningkatan kapasitas penyimpanan energi, pengembangan pembangkit fleksibel berbasis gas dan hidro, serta pembangunan jaringan transmisi hijau antar wilayah," tambah Haryadi.

Melalui strategi ini, PLN bakal memperkuat investasi pada sistem penyimpanan energi, pembangkit yang fleksibel, dan infrastruktur transmisi antar wilayah yang lebih andal.

Tujuannya adalah agar integrasi energi terbarukan dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan keandalan sistem dan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas energi hijau hingga lebih dari 75 persen dalam sepuluh tahun ke depan.

Haryadi juga menekankan bahwa potensi ekspansi energi terbarukan PLN berpotensi menghasilkan hingga 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi.

Hal ini, menurutnya, bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang nyata untuk menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional.

Menurutnya, potensi green attribute tersebut bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis PLN dalam mengembangkan energi bersih, tetapi juga menegaskan peran PLN sebagai penggerak ekonomi hijau nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap ton emisi yang berhasil dikurangi dapat memberikan nilai tambah nyata bagi negara, investor, dan masyarakat," jelas Haryadi.

Selain itu, PLN berupaya melampaui target regulatif dengan menciptakan nilai tambah dari potensi dekarbonisasi yang ada. PLN juga menjalin kolaborasi lintas sektor dan pendanaan inovatif dalam mendukung implementasi dari strategi transisi energi.

"Dukungan dari lembaga pembiayaan internasional, transfer teknologi, dan mekanisme pasar karbon berintegritas tinggi menjadi kunci agar percepatan transisi energi tetap inklusif dan berkeadilan," pungkas Haryadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta otoritas Brasil selaku tuan rumah konferensi iklim COP30 di Belem segera menangani sejumlah isu keamanan, suhu tinggi, banjir serta kondisi penyelenggaraan yang dinilai tidak kondusif dalam pertemuan tahunan tersebut.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell, mengecam terjadinya pelanggaran keamanan pada Selasa malam (11/11/2025) ketika sekelompok aktivis menerobos masuk ke area pertemuan. Dia turut menyoroti kegagalan aparat untuk membubarkan demonstran lain pada Rabu pagi (12/11/2025) di dalam zona yang semestinya terbebas dari aksi sipil.

Dalam surat bertanggal 12 November kepada pejabat Brasil yang dilihat Bloomberg, Stiell menyatakan bahwa kantor Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menginstruksikan kepolisian federal untuk tidak membubarkan sebagian demonstran tersebut.

Ia memerinci berbagai celah keamanan, mulai dari pintu yang tidak terkunci, jumlah personel yang tidak memadai, hingga tidak adanya jaminan bahwa otoritas federal maupun negara bagian akan merespons intrusi, meskipun perjanjian keamanan telah disepakati.

“Situasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kerangka keamanan yang telah ditetapkan,” tulis Stiell, seraya menegaskan bahwa kondisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kepatuhan Brasil terhadap kewajiban keamanan sebagai tuan rumah dan presiden COP30.

Surat Stiell ditujukan kepada Kepala Staf Presiden, Rui Costa, serta André Corrêa do Lago yang memimpin jalannya negosiasi COP30. Pemerintah Brasil bertanggung jawab atas pengelolaan lokasi konferensi di Belém yang berlokasi di kawasan Sungai Amazon.

Kantor Kepala Staf Brasil menyatakan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam keputusan yang diambil aparat keamanan saat protes pada Selasa. Selain itu, keamanan dalam Blue Zone berada di bawah kendali UN Department of Safety and Security selaku penentu seluruh standar perlindungan area tersebut.

“Seluruh permintaan PBB telah dipenuhi,” tulis Kantor Kepala Staf Brasil.

Setelah insiden tersebut, perimeter keamanan diperluas dan sejumlah langkah tambahan diterapkan, termasuk memperlebar zona penyangga serta memasang pagar dan barikade logam pada titik rawan.

Juru bicara UN Climate Change menolak mengomentari isi surat, tetapi menegaskan bahwa tindakan cepat telah diambil untuk menangani isu-isu yang muncul. Juru bicara tersebut pun menyebut COP berjalan lancar sesuai jadwal.

“Tujuan bersama kita adalah memastikan lokasi COP30 mencerminkan profesionalisme, keamanan, dan inklusivitas sebagaimana standar konferensi PBB yang memiliki skala kepentingan global,” tulis Stiell.

Insiden ini berpotensi menjadi pukulan reputasi bagi Lula, yang selama ini menegaskan bahwa penyelenggaraan konferensi di Amazon mutlak diperlukan untuk menyoroti realitas krisis iklim. Sebelum penyelenggaraan COP30 resmi dimulai, keputusan penunjukkan Belem sebagai tuan rumah menuai kritik dan desakan untuk memindahkannya ke kota lain dengan fasilitas dan akomodasi yang lebih memadai.

Dalam surat itu, Stiell secara khusus menyoroti insiden pada Selasa malam ketika sekitar 150 demonstran memaksa masuk, merusak properti, dan melukai staf keamanan.

“Seluruh struktur komando dan aparat yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana keamanan sebenarnya berada di lokasi tetapi gagal bertindak,” ujarnya.

Ia juga menampilkan daftar panjang persoalan infrastruktur yang mengganggu jalannya konferensi, termasuk suhu tinggi dan pendingin ruangan yang tidak memadai. Dia menilai situasi ini membutuhkan intervensi cepat untuk menjaga keselamatan delegasi. Sejumlah kasus gangguan kesehatan terkait panas juga dilaporkan karena AC yang tidak berfungsi atau belum terpasang.

Hujan deras di Belém turut menyebabkan persoalan lain. Air merembes melalui langit-langit dan instalasi lampu sehingga memicu gangguan sekaligus risiko bahaya listrik.

Menurut Kantor Kepala Staf Brasil, unit AC tambahan telah dipasang di tenda dan ruangan konferensi. Kebocoran saat hujan deras terjadi karena talang rusak dan kini telah diperbaiki.

Otoritas Brasil telah lebih dulu dikritik menjelang COP30 terkait persoalan logistik, termasuk minimnya akomodasi terjangkau di Belém. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa banyak negara kepulauan kecil serta negara berkembang tidak dapat mengirim delegasi penuh, sehingga berpotensi melemahkan proses negosiasi.

Lula sejak awal berpendapat bahwa penyelenggaraan COP30 di wilayah Amazon akan menampilkan realitas perubahan iklim secara langsung, terlebih karena Belém menghadapi tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur yang rentan.

Namun tantangan logistik tersebut juga membuat sejumlah pemimpin dunia urung hadir pada pekan pertama konferensi.

Sepanjang pertemuan, delegasi melaporkan kurangnya pasokan air di toilet, suhu pengap, paviliun yang belum rampung, antrean panjang untuk makanan, serta sistem pembayaran yang mengharuskan pengisian kartu prabayar dengan proses pengembalian dana yang rumit dan membutuhkan identifikasi resmi.

Stiell menyebut ketidaknyamanan dirasakan banyak negara peserta, termasuk negara yang telah menanggung biaya besar untuk membangun paviliun dan menyewa ruang kantor di lokasi konferensi.

Ia menyebutkan bahwa kondisi sejumlah fasilitas berada di bawah standar yang disepakati, sementara lainnya dinilai tidak layak digunakan.

IDXChannel - Indonesia menegaskan keseriusannya dalam upaya membangun ekosistem karbon nasional berintegritas tinggi dengan potensi mobilisasi pendanaan hingga USD7,7 miliar per tahun.

Keseriusan tersebut ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo, saat meresmikan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Selasa (11/11/2025).

Menurut Hashim, keberadaan Paviliun Indonesia tersebut sangat penting dan strategis sebagai sarana soft diplomacy yang memperkuat diplomasi resmi Indonesia di forum global.

"Paviliun ini bukan sekadar pameran, namun sekaligus ruang di mana ide bertemu aksi, dan kolaborasi mengubah ambisi menjadi tindakan nyata," ujar Hashim, dalam sambutannya.

Hashim menjelaskan, hadirnya Indonesia di COP30 dengan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda, dan kemampuan masing-masing negara, serta komitmen untuk menjembatani ambisi global dengan implementasi nyata.

Indonesia sejauh ini terus memperkuat ambisi iklimnya melalui Second NDC yang disampaikan pada Oktober 2025, dengan target baru menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, dua regulasi penting baru, Perpres No. 109/2025 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, menandai lahirnya ekosistem karbon nasional berintegritas tinggi, terbuka bagi partisipasi global dan berpotensi memobilisasi pendanaan hingga USD7,7 miliar per tahun.

"Indonesia bertekad menjadi pusat global bagi pasar karbon berintegritas tinggi yang menciptakan dampak nyata, lapangan kerja hijau, dan ketahanan masyarakat," ujar Hashim.

Bagi Hashim, hadirnya Paviliun Indonesia di COP30 dapat sekaligus menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda, untuk memperkuat kemitraan dan menampilkan inovasi iklim Indonesia di panggung dunia.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Inggris resmi menandatanganimemorandum of understanding(MoU) tentang kerja sama perubahan iklim di sela pelaksanaanConference of the Parties(COP30) di Belem, Brasil, Jumat (7/11/2025).

Kesepakatan tersebut menandai langkah strategis diplomasi hijau Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar kerja sama antarnegara, tetapi juga komitmen bersama untuk masa depan bumi.

“Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” ujar Hanif usai menandatangani MoU dengan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, Ed Miliband, seperti diwartakan melalui rilis resmi.

Melalui MoU ini, kedua negara bersepakat memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah emisi di berbagai level pemerintahan. Untuk memastikan koordinasi dan evaluasi program, akan dibentuk Joint Steering Committee (JSC) yang melibatkan kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah.

Hanif menambahkan, kerja sama ini akan segera diimplementasikan melalui proyek bersama, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan teknis lintas lembaga.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional,” tegasnya.

Dari pihak Inggris, Ed Miliband menyatakan kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa aksi iklim dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan bahwa aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Dalam catatan bilateral, Inggris menaruh perhatian besar pada kerja sama mitigasi di sektor energi, kehutanan dan tata guna lahan (forestry and other land use/FOLU), serta rantai pasok karbon berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia menegaskan fokus pada penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembanganbiodiversity credits, serta fasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli karbon di tingkat internasional.

Kesepakatan tersebut juga memperkuat implementasi Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam forum COP30, Hanif mengumumkan target transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

“Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi — ini saatnya implementasi nyata,” ujar Hanif.

Selain memperkuat pasar karbon, kerja sama Indonesia–Inggris membuka peluang pembiayaan hijau, restorasi hutan, serta pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Upaya ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menegaskan bahwa perjanjian ini menjadi bagian dari kemitraan strategis kedua negara dalam mempercepat aksi iklim dan memperluas investasi hijau.

“Kami bangga berdiri bersama Indonesia di COP30. Perjanjian ini mencerminkan komitmen untuk mempercepat aksi iklim dan mendorong solusi berbasis alam yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat di kedua negara,” ujarnya.

Menutup acara, Hanif menegaskan kembali arah diplomasi hijau Indonesia yang berorientasi pada hasil nyata.

“Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkasnya.