Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui alokasi belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk itu, partisipasi sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan menuju target penurunan emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyampaikan bahwa alokasi belanja terkait iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

“Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melampaui Rp8.000 triliun pada 2026. Menurutnya, pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah memposisikan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai katalis yang mampu menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Indonesia sendiri telah membangun mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi publik, Herman mengemukakan pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, dan dana penanggulangan bencana

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, serta skema blended finance.

Selain itu, Herman memandang bahwa kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting, dengan dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan iklim dinilai menciptakan ancaman serius yang terus meningkat bagi jutaan jamaah haji, seiring suhu panas dan kelembapan ekstrem yang mulai melampaui batas kemampuan tubuh manusia saat musim haji 2024.

Berdasarkan studi terbaru, selama beberapa jam pada pelaksanaan haji tahun lalu, tingkat stres panas tercatat melewati ambang toleransi bahkan bagi orang dewasa muda dalam kondisi sehat.

Pada Juni 2024, kombinasi suhu tinggi dan kelembapan memicu periode sekitar empat jam berturut-turut ketika paparan di ruang terbuka berpotensi mematikan tanpa pendinginan atau pertolongan cepat.

Riset tersebut dipresentasikan dalam pertemuan European Geosciences Union (EGU) 2026 dan disusun oleh tim dari Weather and Climate Services, Islamabad, Pakistan, bersama Climate Analytics, Berlin, Jerman.

Para peneliti menegaskan kondisi cuaca saat ibadah haji berpotensi semakin berbahaya dalam beberapa dekade ke depan.

Haji sebagai salah satu rukun Islam setiap tahun menarik jutaan jamaah ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah yang menuntut aktivitas berjalan kaki panjang di bawah paparan matahari.

Hari Arafah disebut sebagai ritual dengan risiko tertinggi karena jamaah berada di luar ruangan hampir sepanjang hari dengan fasilitas peneduh terbatas.

Meski sejumlah penyesuaian telah dilakukan, seperti pelaksanaan Sa'i di area tertutup dan pembangunan struktur perlindungan permanen di Mina, EGU menilai perubahan itu memang meningkatkan keselamatan, tetapi sekaligus mengubah nuansa tradisional ibadah haji.

Selama musim haji 2024, sekitar 1.300 kematian dilaporkan. Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi berencana menambah jumlah jamaah pada masa mendatang, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap meningkatnya paparan panas ekstrem.

Para penulis studi juga mencatat pola iklim akan memengaruhi musim haji berikutnya. Dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, ibadah haji diperkirakan berlangsung pada musim yang relatif lebih sejuk. Namun sekitar 2050, musim haji diproyeksikan kembali jatuh pada periode panas, sehingga risiko cuaca ekstrem diperkirakan meningkat lagi.

Para ilmuwan menyerukan langkah adaptasi yang mendesak disertai mitigasi perubahan iklim secara global. Mereka menegaskan mitigasi dibutuhkan bukan hanya untuk melindungi jamaah, tetapi juga menjaga esensi dan praktik tradisional ibadah haji.

“Mitigasi sangat penting tidak hanya untuk melindungi para jamaah, tetapi juga untuk melestarikan esensi dan praktik tradisional ibadah haji itu sendiri,” tulis para peneliti, dikutip Minggu (10/5/2026).

Mereka menambahkan, meski langkah adaptasi mampu menekan sebagian risiko, upaya tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan ancaman apabila pemanasan global terus berlanjut.

Temuan ini menunjukkan perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan mulai memengaruhi pelaksanaan ibadah keagamaan dan pertemuan massal di berbagai belahan dunia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Dalam kancah kebijakan publik global, sektor perumahan sering kali menjadi titik buta dalam strategi mitigasi perubahan iklim. Padahal, bangunan menyumbang porsi besar dalam konsumsi energi nasional melalui penggunaan pendingin ruangan yang masif. Menanggapi tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program “Gentengisasi” sebagai bagian dari gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rindang, Indah) yang dijadwalkan meluncur masif pada 2026.

Bagi pengamat kasat mata, ini mungkin terdengar seperti proyek renovasi fasad biasa. Namun, jika dibedah menggunakan kacamata Environmental, Social, and Governance (ESG), Gentengisasi adalah sebuah manifesto ekonomi sirkular yang ambisius: mengubah beban limbah industri menjadi aset infrastruktur rakyat yang berkelanjutan.

Pilar Lingkungan (E): Simbiosis Mutualisme PLTU dan Perumahan

Inti dari “seksinya” narasi ini terletak pada pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA). Selama dekade terakhir, FABA atau ampas pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sering dianggap sebagai liabilitas lingkungan yang mencemari. Meskipun statusnya telah dikeluarkan dari daftar limbah B3, tantangan pemanfaatannya dalam skala besar tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat.

Proyeksi timbulan FABA di Indonesia diperkirakan akan mencapai puluhan juta ton pada 2025. Tanpa kanal penyerapan yang masif, limbah ini hanya akan memenuhi landfill dan berisiko mencemari air tanah. Program Gentengisasi hadir sebagai solusi “hilirisasi” limbah yang konkret melalui ekonomi sirkular.

Analisis Teknis Penyerapan Limbah dan Efisiensi Termal

Secara teknis, FABA dapat digunakan sebagai substitusi semen atau agregat dalam pembuatan genteng beton dengan proporsi hingga 30%-40%. Mari kita bedah angka simulasinya:

• Jika satu unit rumah membutuhkan sekitar 1.500 keping genteng, dan setiap keping memiliki berat 3 kg, maka dibutuhkan 4,5 ton material per rumah.
• Dengan substitusi FABA 30%, satu rumah mampu menyerap sekitar 1,35 ton limbah PLTU.
• Target 1 juta rumah per tahun berarti potensi penyerapan mencapai 1,35 juta ton FABA per tahun, setara dengan mengosongkan lahan penimbunan limbah seluas 50 hektar.

Selain sirkularitas, Gentengisasi adalah strategi Passive Cooling. Atap seng memiliki koefisien perpindahan panas yang buruk; pada siang hari, suhu permukaan seng bisa mencapai 60°C - 70°C. Sebaliknya, genteng beton berbasis FABA bertindak sebagai isolator termal yang mampu menurunkan suhu ruangan rata-rata 3°C hingga 5°C. Penurunan suhu ini secara otomatis menekan penggunaan kipas angin atau AC, yang berarti penghematan energi mencapai 7,5 kWh per bulan per rumah, atau 7,5 GWh per bulan untuk skala 1 juta rumah. Inilah bentuk nyata reduksi emisi karbon dari sektor rumah tangga.

Pilar Sosial (S): Inklusivitas dan Demokratisasi Produksi

Dari sisi sosial, Gentengisasi adalah antitesis dari proyek infrastruktur “mercusuar” yang biasanya hanya dinikmati kontraktor besar. Pemerintah telah menegaskan bahwa motor utama produksi genteng ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Ini menciptakan multiplier effect yang masif bagi ekonomi kerakyatan:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Lokal: Jika satu kecamatan memiliki satu unit produksi koperasi dengan 20 tenaga kerja, maka untuk 1.000 kecamatan sasaran, program ini menciptakan 20.000 lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan: Hunian beratap seng di pemukiman padat sering memicu heat stress dan gangguan pernapasan. Gentengisasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, yang secara jangka panjang menurunkan beban biaya jaminan kesehatan nasional (BPJS).
3. Keadilan Hunian: Memberikan atap yang layak adalah langkah afirmatif dalam memenuhi hak asasi atas hunian yang bermartabat sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).

Belajar dari Global: Korea Selatan dan “Cool Roof”

Inisiatif memodifikasi atap untuk tujuan ESG telah terbukti sukses di mancanegara. Korea Selatan, melalui Cool Roof Project di Seoul, berhasil menurunkan suhu ruangan sebesar 3-4 derajat Celcius dan memangkas biaya listrik hingga 15% dengan melapisi atap rumah warga di pemukiman padat. India pun melakukan hal serupa di Ahmedabad untuk melawan gelombang panas ekstrem.

Namun, keunggulan model Indonesia adalah integrasi hulu-hilir. Jika negara lain cenderung hanya melakukan pelapisan (cat), Indonesia melakukan penggantian material secara fundamental menggunakan limbah industrinya sendiri. Ini adalah kedaulatan material konstruksi yang memberikan nilai tambah ekonomi lebih tinggi.

Pilar Tata Kelola (G): Akuntabilitas dan Tantangan Logistik

Di balik potensi besarnya, aspek Governance menjadi pertaruhan reputasi kabinet. Anggaran program ini diproyeksikan dikelola di bawah bendera program strategis nasional. Agar tidak menjadi ladang inefisiensi, dua tantangan utama harus diselesaikan:

• Standardisasi SNI: Praktisi arsitektur menekankan bahwa genteng berbahan limbah harus melewati uji beban tekan dan uji pelindian (leaching) untuk memastikan keamanan lingkungan dan durabilitas jangka panjang.
• Logistik Hub-and-Spoke: Karena PLTU tidak tersebar merata, diperlukan depo-depo antara yang dikelola BUMN Logistik untuk mendistribusikan FABA ke koperasi-koperasi di pelosok tanpa membuat biaya angkut lebih mahal dari harga genteng itu sendiri.

Valuasi Ekonomi: Dari Liabilitas Menjadi Aset

Bagi pelaku bisnis dan analis, angka keberlanjutan ini sangat menarik. Penggunaan FABA sebagai substitusi semen dapat menekan biaya bahan baku genteng hingga 15%-20%. Lebih jauh lagi, setiap ton semen yang digantikan oleh FABA setara dengan pengurangan 0,8 ton emisi CO2.

Jika program ini menyerap 1,35 juta ton FABA per tahun, Indonesia secara teoritis dapat mengklaim pengurangan emisi karbon sebesar 1,08 juta ton CO2 per tahun. Ini adalah aset berharga dalam skema Carbon Trading yang dapat mendongkrak skor ESG Rating perusahaan pengelola PLTU di pasar modal, sekaligus menarik minat investor sustainable finance.

Simulasi Biaya dan Perbandingan Material

Estimasi per Rumah: Dengan kebutuhan 1.500 keping genteng seharga ± Rp2.500/keping (berbasis FABA), total biaya material adalah Rp3.750.000. Ditambah biaya pasang, subsidi pemerintah yang tepat sasaran akan memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih besar daripada sekadar bantuan tunai.

Gentengisasi era Prabowo adalah eksperimen besar dalam menyatukan populisme ekonomi dengan konservasi lingkungan. Kesuksesan program ini akan diukur dari tiga metrik: penurunan suhu ruangan (E), peningkatan pendapatan perajin genteng lewat koperasi (S), dan transparansi aliran limbah FABA (G).

Bukan sekadar ganti atap, ini adalah upaya menutup celah ketimpangan sosial melalui inovasi material. Dengan mengubah atap seng yang “berisik dan panas” menjadi genteng yang “teduh dan kokoh”, Indonesia sedang membangun fondasi bagi ekonomi hijau yang inklusif. Di atas atap-atap baru itu, narasi Indonesia yang lebih asri, mandiri, dan bermartabat sedang dibangun.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi pada aspek adaptasi iklim masih menghadapi kendala karena sulitnya mengukur nilai ekonominya. Berbeda dengan investasi mitigasi iklim, investasi yang berfokus pada perlindungan aset dinilai memiliki daya tarik yang lebih terbatas bagi investor.

Chief Sustainability Officer Fidelity International Jenn-Hui Tan, perusahaan yang mengelola aset sekitar US$1,1 triliun, mengatakan bahwa argumentasi investasi untuk adaptasi perubahan iklim jauh lebih kompleks dibandingkan dengan upaya pengurangan emisi.

Mitigasi telah melahirkan peluang pertumbuhan yang jelas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, sementara adaptasi yang bertujuan melindungi aset dari kerusakan akibat kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan lebih sulit dimonetisasi.

Urgensi isu ini meningkat seiring dengan maraknya fenomena gelombang panas, kebakaran, dan banjir yang melanda berbagai kota dari Lisbon hingga Los Angeles di saat laju dekarbonisasi global juga melambat. Namun, menurut Tan, belanja adaptasi lebih ditujukan untuk ketahanan (resilience) ketimbang ekspansi bisnis.

“Hakikat belanja adaptasi pada dasarnya adalah agar kita tetap bisa melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Ini adalah belanja untuk ketahanan,” ujarnya dalam sebuah wawancara yang dikutip Bloomberg.

Meski demikian, Tan menilai tetap ada sektor yang berpotensi diuntungkan, seperti pendingin udara, pengelolaan air, dan irigasi. “Namun, imbal hasil dari investasi ketahanan atau adaptasi jauh lebih sulit diidentifikasi dibandingkan mitigasi,” katanya.

Pandangan lebih optimistis datang dari pihak lain. JPMorgan Chase & Co. menilai perusahaan yang sigap menghadapi risiko fisik perubahan iklim justru berpeluang mencetak imbal hasil di atas rata-rata. Sementara analis Jefferies Financial Group Inc. menyebut strategi adaptasi iklim pada akhirnya bisa melampaui kinerja investasi yang semata berfokus pada penurunan emisi.

Mayoritas pelaku pasar sepakat bahwa isu ini akan makin mendapat perhatian seiring dengan terus meningkatnya suhu bumi. Jika selama ini adaptasi kerap dikaitkan dengan dampak paling kasat mata seperti banjir bandang dan kebakaran hutan, kini investor mulai lebih mencermati ancaman jangka panjang.

Ancaman tersebut antara lain perubahan pola curah hujan dan suhu panas ekstrem yang menggerus produktivitas, yang dinilai Tan memiliki dampak finansial paling signifikan.

“Ketika kita berbicara tentang ketahanan dan adaptasi, yang kami pikirkan adalah bagaimana perusahaan tempat kami berinvestasi menjadi lebih tangguh terhadap perubahan ini,” ujarnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menjadikan ekonomi karbon biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan strategis ekosistem mangrove yang membentang di kawasan pesisir Benua Etam.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan perjalanan panjang pemerintah daerah dalam memahami mekanisme perdagangan karbon yang pada awalnya terkesan abstrak.

"Kita tidak pernah membayangkan perdagangan karbon dan itu seperti ilusi saja. Bagaimana caranya benda yang tidak terlihat, bagaimana mengukurnya, dan itu bisa mendapatkan dana," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Namun, setelah melalui proses pembelajaran selama 15 tahun, Kaltim kini berhasil memonetisasi aset ekologisnya.

"Setelah 15 tahun, Kaltim dapat menjawabnya bahkan menerima pendanaan inovatif untuk pembangunan," katanya.

Kemudian, Sri menekankan pentingnya penetapan zonasi yang jelas. "Kita harus menetapkan mana kawasan yang dilindungi dan barulah kawasan budidaya untuk kegiatan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, program restorasi mangrove perlu dirancang serius untuk mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

"Mangrove adalah tumpuan hidup masyarakat pesisir kita. Melalui ekonomi karbon biru, kita ingin masyarakat menjadi aktor utama menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan kesejahteraan ekonomi," paparnya.

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, menunjukkan bahwa kawasan mangrove eksisting mencapai 240.000 hektare, dengan potensi habitat tambahan sekitar 110.000 hektare.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidi, menegaskan nilai strategis ekosistem tersebut. "Ekosistem mangrove Kaltim sangat strategis mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi wilayah pesisir, terutama mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hutan mangrove memiliki kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon yang jauh melampaui hutan tropis daratan, menjadikannya instrumen vital dalam upaya mitigasi krisis iklim global.

Secara ekologis, mangrove Kaltim bahkan teridentifikasi sebagai salah satu penyerap emisi karbon paling efektif di dunia.

Melalui skema ekonomi karbon biru, Benua Etam memperoleh insentif finansial lewat mekanisme perdagangan karbon internasional, khususnya Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-Carbon Fund).

Adapun, dia menuturkan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan langsung oleh komunitas pesisir yang selama ini bergantung pada ekosistem mangrove.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim global melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC). Melalui Second NDC, Indonesia menargetkan puncak emisi 1,3–1,4 gigaton CO₂e pada 2030, lebih rendah 8–17% dibandingkan proyeksi emisi 2030 dalam Enhanced NDC. Target baru ini menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat ambisi iklim nasional melalui pendekatan yang lebih terukur, progresif, dan selaras dengan prioritas pembangunan rendah karbon.

Pada gelaran COP30 UNFCCC di Belém, Brasil, Second NDC menjadi sorotan utama delegasi Indonesia. Pemerintah menekankan peran teknologi, inovasi industri, dan ekonomi sirkular akan menjadi pendorong utama penurunan emisi, sekaligus penguatan target Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Perkembangan ini sejalan dengan pemahaman global bahwa negara dengan lanskap hutan tropis seperti Indonesia dan Brasil memiliki peran penting dalam menyediakan solusi berbasis alam yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Industri yang beroperasi dalam ekosistem berbasis sumber daya juga memiliki peluang besar untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap ketahanan iklim dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut turut ditegaskan dalam panel bertajuk “Leveraging Technology through Waste Utilisation for Climate Impact” di Paviliun Indonesia. Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, menjelaskan fokus Indonesia dalam upaya penurunan emisi nasional.

“Upaya penurunan emisi difokuskan pada lima sektor utama kehutanan, energi, limbah, pertanian, dan proses industri dengan sektor energi memegang peranan penting dalam transisi menuju energi terbarukan, peningkatan efisiensi, dan adopsi teknologi rendah karbon,” jelasnya.

Hanifah menambahkan bahwa untuk mencapai target Second NDC, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pengelolaan limbah yang lebih efisien dan inovatif, menurutnya, akan memberikan kontribusi langsung terhadap percepatan penurunan emisi nasional.

Pada panel yang sama, APRIL Group, produsen kertas merek PaperOne, memaparkan bagaimana sektor kehutanan dapat mengambil peran strategis dalam menurunkan emisi melalui inovasi teknologi. Beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau, APRIL menjalankan inisiatif waste-to-value, yakni pemanfaatan limbah produksi menjadi sumber daya bernilai tambah.

Melalui teknologi recovery boiler, sludge atau material padat hasilpengolahan air limbah, dimanfaatkan sebagai sumber energiterbarukan yang mendukung kegiatan operasional pabrik.

Selain itu, APRIL juga memanfaatkan fly ash sebagai pupuk mikronutrien untuk mendukung pertumbuhan tanaman di area Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola perusahaan, serta menggunakan bottom ash sebagai material konstruksi untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di sekitar area operasional.

“Komitmen untuk menciptakan dampak positif telah lama tertanam dalam nilai dan operasi perusahaan. Kami akan terus mengeksplorasi inisiatif baru untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat,” jelas Rita Alim, Deputy Director External Relations APRIL Group.

Pendekatan waste-to-value merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan APRIL2030, khususnya di bawah pilar Pertumbuhan Berkelanjutan. Pada akhir 2024, perusahaan telah mencapai 50% pengurangan limbah padat ke TPA, mendekati target 80% pada2030.

Inovasi ini menunjukkan bagaimana industri dapat bertransformasi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan pemanfaatan teknologi, upaya pengurangan emisi dapat berjalan seiring dengan efisiensi operasional dan ketahanan bisnis jangka panjang.

Melalui pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia semakin siap memperkuat posisinya dalam menghadapi krisis iklim global, sekaligus mendorong masa depan pembangunan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA- Berbarengan dengan perhelatan pertemuan global terkait penanganan iklim COP 30 di Brasil, Indonesia telah memasukan program kedua komitmen nasional (NDC) untuk mengurangi emisi karbon. Mitigasi emisi yang diungkap dalam dokumen tersebut meliputi target dan kebijakan meliputi sektor energi, transportasi dan industri, deforestasi, hingga limbah sampah.

Selepas 2020, Indonesia sebenarnya mempunyai target merujuk NDC dengan kemampuan sendiri sebesar 29%, dan 41% dengan bantuan luar. Setelah itu, pemerintah pun telah memperbarui komitmen melalui Enhanced NDC pada 2022, yang mengerek target kemampuan mandiri mengurangi emisi karbon sebesar 31,89%, dan target syarat bantuan sebanyak 43,2% terhadap BAU pada 2030.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menilai target-target dalam pengurangan emisi itu sebagai langkah ambisius, dengan mempertimbangkan tantangan pembangunannya dalam memberantas kemiskinan, serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

“Indonesia akan terus mengintensifkan upaya untuk mengurangi emisi, yang kontribusi terbesarnya berasal dari sektor energi dan Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU),” tulis dokumen NDC kedua.

Pada sektor FOLU, Indonesia telah menetapkan target ambisius pada 2030 untuk merestorasi lahan gambut seluas sekitar 2 juta ha dan rehabilitasi lahan terdegradasi seluas 8,3 juta ha. Indonesia akan terus mengupayakan Pasal 5 Perjanjian Paris yang mengirimkan sinyal politik yang jelas tentang pengakuan peran hutan dan REDD+, yang tetap menjadi komponen penting target NDC dari sektor tata guna lahan.

Di sisi lain, pada sektor energi, Indonesia telah memulai kebijakan pemanfaatan energi campuran yang mendorong dekarbonisasi. Indonesia juga telah menetapkan pengembangan sumber energi bersih sebagai arahan kebijakan nasional.

Pemerintah mengklaim kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya akan menempatkan Indonesia di jalur dekarbonisasi. Peraturan Pemerintah No. 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, menetapkan ambisi untuk mentransformasi bauran pasokan energi primer dengan porsi energi baru dan terbarukan.

Target tersebut akan digapai pada rentang waktu 2030 sebesar 19-23%, 2040 sebanyak 36-40%, dan pada 2060 bauran EBT mencapai 70-72%.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-14, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor kebijakan reformasi subsidi bahan bakar fosil. Indonesia telah berhasil menghapus subsidi bahan bakar fosil untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan dan transportasi umum.

Sementara pada subsektor transportasi, Indonesia telah menetapkan kebijakan biodiesel nasional wajib B20 (campuran bahan bakar yang mengandung 20% ​​biodiesel dan 80% solar) dan meningkatkannya menjadi B30 sejak 2020 — sepuluh tahun lebih awal dari target NDC pertama.

Ke depannya, Pemerintah telah meluncurkan program biofuel yang lebih ambisius dengan menerapkan B40 pada 2025.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan gas, Indonesia sedang mengembangkan kilang baru untuk meningkatkan produksi serta kilang hijau untuk memproduksi berbagai bahan bakar hijau siap pakai. Bahan bakar itu bersumber hayati dan sebagian dicampur dengan bahan bakar yang ada untuk meningkatkan kandungan biofuel dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Sebagai bagian dari transformasi menuju transisi energi berkelanjutan, Indonesia telah memberlakukan Peraturan Presiden No. 79/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Dalam rangka memberikan arahan bagi industri, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Industri, antara lain, bertujuan untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan hijau.

Dokumen inipun menjelaskan bahwa NDC Kedua Indonesia berpedoman pada Asta Cita, visi pembangunan negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

NDC Kedua Indonesia sepenuhnya selaras dengan Strategi Pembangunan Rendah Emisi Nasional (RPJMN-2050) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2025-2045).

“Keselarasan ini memastikan ambisi iklim Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat tetap terjaga tanpa kemunduran, sekaligus mendukung tujuan ekonomi nasional,” ungkap dokumen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC) menyepakati kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

“Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Keduanya sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan.

APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

Soewarso menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk komitmen APHI sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

“Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita,” ujar Agus.

Dalam implementasinya, ITPC akan menyediakan dukungan riset dan teknis. Sementara, APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

Adapun, nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama dalam mendukung restorasi ekosistem gambut tropis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan emisi gas rumah kaca global akan turun sekitar 10% pada 2035 dibandingkan dengan level 1990. Ini merupakan proyeksi penurunan pertama yang pernah diumumkan PBB, tetapi dunia masih jauh dari jalur untuk mencegah pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius sesuai komitmen dalam Perjanjian Paris satu dekade lalu.

“Untuk pertama kalinya, umat manusia mulai menekuk kurva emisi ke arah penurunan, meskipun kecepatannya masih jauh dari cukup. Kita menghadapi kebutuhan mendesak untuk bergerak lebih cepat,” kata Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada Selasa (28/10/2025), dikutip dari Bloomberg.

Emisi karbon telah berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian, dengan kekeringan, badai, dan gelombang panas yang menewaskan ribuan orang serta menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.

Tantangan utama bagi negara-negara di KTT Iklim COP30 di Brasil bulan depan adalah menjembatani kesenjangan antara tingkat emisi saat ini dan target ilmiah yang harus dicapai untuk menghindari bencana iklim.

Penurunan yang diproyeksikan PBB ini didasarkan pada komitmen negara-negara yang mewakili sekitar 80% emisi global. Namun, angka tersebut masih jauh dari pengurangan 60% pada 2035 yang dinilai ilmuwan perlu dicapai agar pemanasan global tetap mendekati 1,5°C pada akhir abad ini.

UNFCCC juga merilis NDC Synthesis Report yang merangkum Nationally Determined Contributions (NDC) atau rencana aksi iklim negara-negara. Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara wajib menyerahkan NDC baru setiap lima tahun, dengan tenggat berikutnya pada 2025 ini. Namun, hingga 30 September 2025, baru 64 negara yang mewakili sekitar sepertiga dari total emisi global yang telah menyerahkan dokumen mereka.

China, sebagai penghasil emisi terbesar dunia, menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca bersih sebesar 7–10% dalam satu dekade mendatang, tetapi belum secara resmi menyampaikan target tersebut ke PBB. Sementara itu, Uni Eropa berupaya mencapai konsensus internal pada 4 November, sedangkan India belum memberikan sinyal kapan akan menyerahkan NDC terbarunya.

Beberapa negara seperti Brasil, Inggris, dan Norwegia telah memasukkan janji iklim mereka, sementara rencana Amerika Serikat yang diajukan di bawah pemerintahan Joe Biden kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump yang memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

Analisis terhadap 64 NDC tersebut menunjukkan potensi penurunan emisi sebesar 17% pada 2035 dibandingkan dengan level 2019. Jika rencana-rencana itu dilaksanakan penuh, emisi kelompok negara tersebut akan mencapai puncaknya sebelum 2030, lalu menurun tajam setelah 2035, dengan sebagian besar negara mencapai net zero pada 2050.

UNFCCC mencatat bahwa untuk pertama kalinya, sebagian besar rencana iklim mencakup seluruh sektor ekonomi dengan kualitas dan kredibilitas yang lebih tinggi. Rencana tersebut tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga mencakup adaptasi, pembiayaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta penanganan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, laporan tahun ini tidak menyertakan estimasi suhu global pada akhir abad, karena jumlah sampel masih terlalu kecil. Adapun pembaruan laporan dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang, dan versi baru kemungkinan akan menyertakan perkiraan suhu. Tahun lalu, PBB memproyeksikan suhu global pada 2100 akan meningkat antara 2,1°C hingga 2,8°C dibandingkan era praindustri.

Dalam sepekan terakhir, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia telah menyerahkan NDC mereka, dan lebih banyak negara diperkirakan akan menyusul menjelang dan selama KTT Pemimpin COP30 di Belém, Brasil, pada 6–7 November mendatang.

Upaya menutup kesenjangan menuju target 1,5°C menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pertemuan tersebut, sekaligus isu paling diperdebatkan. Negara-negara progresif seperti Uni Eropa mendorong peningkatan ambisi mitigasi iklim, sementara negara lain seperti Arab Saudi dan India mengambil posisi berlawanan.