Menyusul gagalnya Konferensi Iklim PBB (COP30) menghasilkan arahan global yang jelas dan mengikat untuk keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil, Indonesia dinilai perlu segera memperbaiki tata kelola dan implementasi komitmen iklim nasional. Tanpa fondasi akuntabilitas yang kuat, komitmen Indonesia di COP30 berisiko tidak terealisasi.

Negosiasi akhir Global Mutirão tidak secara eksplisit mencantumkan arahan fase keluar dari bahan bakar fosil. Ketiadaan peta jalan yang mengikat menyoroti kerentanan pelaksanaan Nationally Determined Contribution (NDC) berbagai negara, termasuk Indonesia.

“COP30 bertujuan untuk fokus pada agenda transisi energi. Namun, dalam teks Global Mutirão, tidak ada frasa yang berhubungan dengan transisi energi, seperti arahan pada fase bahan bakar fosil. Tidak ada roadmap, dan masih bersifat voluntary, jadi tidak mengikat untuk komitmen phase out fosilnya juga tidak jelas,” kata Wira A. Swadana, Climate Action Senior Lead World Resources Institute (WRI) dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (6/12/2025).

Wira menambahkan, lemahnya konsensus itu tercermin dari terbatasnya dukungan terhadap Deklarasi Belém tentang transisi adil dari bahan bakar fosil, yang hanya ditandatangani 24 negara terdampak perubahan iklim.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya transisi energi dalam memperoleh Means of Implementation (MOI), seperti pendanaan dari Just Transition Mechanism baik domestik maupun internasional. Namun, ketiadaan tekanan kolektif dari negara maju justru berpotensi mengalihkan beban kepada negara penghasil bahan bakar fosil seperti Indonesia.

Tantangan juga muncul dari sisi akuntabilitas internal. Peneliti Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, Riko Wahyudi, mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia menjaga emisi di bawah baseline NDC periode sebelumnya tidak lepas dari penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19. Setelah pandemi berakhir, emisi kembali meningkat dan mendekati baseline.

Riko menyoroti masalah dasar dalam tata kelola iklim nasional. Ia menjelaskan tidak semua aksi iklim diukur, divalidasi, dan diverifikasi. Hanya aksi iklim dalam cakupan NDC yang menjalani mekanisme measurement, reporting, and verification (MRV), itupun belum seragam karena belum ada mandat sektoral yang jelas.

Menurutnya, cakupan NDC dapat diperluas, tetapi tanpa mandat sektoral yang tegas, pengawasan tetap tidak optimal. Kerapuhan ini semakin berisiko ketika Indonesia aktif dalam mekanisme perdagangan karbon internasional di bawah Artikel 6 Perjanjian Paris.

“Jangan sampai kita aktif di mekanisme internasional seperti perdagangan karbon (Artikel 6), tetapi target NDC sendiri tidak tercapai pada 2030. Karena lucu, sudah jualan target, tapi emisi tidak turun. Maka kita harus akan lebih bayar lebih tinggi lagi,” kata Riko.

Ia menyebut posisi Indonesia kini berada dalam titik krusial. Tekanan global untuk meninggalkan batu bara akan semakin kuat usai COP30 yang tidak menghasilkan kejelasan, sementara komitmen nasional belum sepenuhnya didukung sistem tata kelola dan implementasi yang memadai.

“Kalau NDC ini tidak tercapai – capaian kita masih sangat jauh dari target 2030, jangankan net sink di sektor FOLU (forestry and other land use), net zero pun masih belum tentu. Untuk itu di sektor energi ke depannya, commitment political will itu penting, roadmap-nya dibentuk secara komprehensif dan inklusif, safeguard-nya, yang mengintegrasikan GEDSI juga dibentuk, dan upaya transisi energi itu juga dijalankan. Jangan sekadar omongan saja,” Riko menegaskan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) memberi ruang yang cukup positif bagi Indonesia.

Namun, menurut Hashim, capaian global pada pertemuan tersebut masih di bawah ekspektasi.

Penilaian itu ia sampaikan setibanya kembali di Tanah Air bersama delegasi RI beberapa waktu lalu.

"Untuk Indonesia menurut saya cukup bagus, tetapi harapan dunia dari COP30 sayangnya tidak tercapai," ujar Hashim dalam acara CNN Indonesia Sustainability Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Ia menyebut sejumlah media internasional melihat pertemuan itu belum menghasilkan terobosan besar bagi agenda iklim global.

Hashim menjelaskan posisi Indonesia yang kerap mendapat desakan komunitas internasional untuk melakukan penghentian total secara bertahap (phase out) bahan bakar fosil, mulai dari batu bara hingga minyak dan gas.

Namun, Indonesia tetap mempertahankan sikap menolak phase out dan memilih strategi pengurangan secara bertahap (phase down).

"Indonesia menolak desakan untuk phase out dari segala fossil fuels. Kita menganut prinsip phase down," katanya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat, selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional.

Meski begitu, Hashim menyebut pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar 8 persen akan membuat emisi meningkat hingga 2029 akibat ekspansi industri, pembangunan, dan hilirisasi.

"Dengan high growth 8 persen atau lebih tinggi tidak mungkin kita bisa mengurangi emisi pada saat ekonomi meningkat," ujarnya.

Menurut Hashim, penurunan emisi baru akan mulai terlihat setelah 2030, ketika berbagai proyek energi bersih mulai berjalan penuh.

Program kelistrikan nasional yang mencapai 70 gigawatt disebutnya bakal didominasi energi terbarukan dan energi baru seperti surya, bayu, panas bumi, hingga nuklir, yang secara internasional dikategorikan sebagai energi hijau.

KTT Iklim COP30 digelar di Belem, Brasil, bulan ini untuk memperkuat kembali agenda global penanganan perubahan iklim. Indonesia hadir dengan membawa mandat transisi energi dan pengurangan emisi jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut diskusi soal arah pembangunan berkelanjutan pasca-COP30, CNNIndonesia menyelenggarakan Sustainability Summit 2025: Navigating Growth in a Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, kepala daerah, hingga praktisi lingkungan, dengan Hashim sebagai salah satu pembicara utama.

Praktik ekonomi ekstraktif dinilai makin tidak menjawab kebutuhan sosial maupun ekologis. Model pembangunan berbasis batubara, nikel, hingga perkebunan skala besar atau yang selama ini menjadi tumpuan, dianggap gagal meredam ketimpangan dan justru memperburuk kondisi lingkungan.

Menurut Direktur Studi Sosio-Bioekonomi CELIOS, Fiorentina Refani, urgensi untuk beralih ke socso-bioekonomi makin kuat. “Pola ekonomi ekstraktif gagal menurunkan ketimpangan sosial dan memperparah persoalan ekologi. Kita perlu mencari antitesisnya melalui sosio-bioekonomi,” ujar Fio saat ditemui Katadata Green di COP 30 (18/11).

Secara definisi, konsep sosio-bioekonomi adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana aktivitas ekonomi berbasis biologi, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan menjaga kelestarian alam.

CELIOS melihat bahwa Indonesia memiliki modal untuk menerapkan konsep sosio-bioekonomi. Hal tersebut karena praktik sosio-bioekonomi sendiri sejatinya sudah lama eksis selama bergenerasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.

“Tantangannya hanya bagaimana menaikkan skalanya – membuat praktik-praktik baik yang terserpih atau scattered itu akhirnya terintegrasi dan punya pasar,” terang Fio.

Namun demikian, agenda besar yang perlu segera diselesaikan adalah kepastian hak tanah bagi masyarakat adat. Salah satu PR ketika bicara sosio bioekonomi, menurut Fio adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tingkat tapak.

“Pengesahan RUU Masyarakat Adat bisa menjadi solusi untuk memproteksi hak tenurial mereka,” katanya.

Tata Kelola Belum Memadai

Indonesia sejatinya telah memiliki dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) sejak tahun 2003 dan telah diperbarui dalam proyeksi 2025-2045. Dokumen tersebut menempatkan keanekaragaman hayati sebagai pilar strategis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru pada tahun 2045.

Namun demikian, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk membuka jalan implementasi sosio-bioekonomi di Indonesia adalah reformasi tata kelola baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kajian CELIOS memetakan bahwa 80% kebijakan di tingkat nasional dan lokal masih belum memadai untuk implementasi sosio-bioekonomi di Indonesia. Jadi perlu ada reformasi tata kelola termasuk salah satunya reformasi aspek finansial. Sehingga, kampanye “tax the rich” relevan dengan upaya untuk mendorong penerapan sosio-bioekonomi di Indonesia.

“Kami memetakan 56 persen dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya itu terintegrasi dengan bisnis ekstraktif. Ada batubara, perkebunan sawit (atau) nikel. Jadi kita menuntut mereka dengan prinsip polluters pay untuk membayar kerusakan ekologis yang sudah mereka sebabkan sambil menahan kerusakan-kerusakan yang lain,” imbuhnya.

Polluters pay sendiri hanya salah satu dari sejumlah skema untuk membiayai penerapan sosio-bioekonomi.

CELIOS dalam laporannya mengungkapkan setidaknya ada sepuluh skema yang dapat diterapkan untuk menghimpun pembiayaan guna menerapkan konsep sosio-bioekonomi, termasuk diantaranya; TFFF, Lost and Damage, sukuk/obligasi hijau, pajak karbon, pajak batubara, pengembalian aset korupsi untuk perbaikan lingkungan, dan alokasi sebagian kecil Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bisnis rumahan dan wirausaha perempuan.

Berdasarkan proyeksi CELIOS, potensi dana terhimpun dari implementasi skema tersebut mencapai lebih dari Rp1.500 triliun atau Rp1,5 kuadriliun.

Masyarakat Adat Punya Peran Krusial

Sejalan dengan pandangan CELIOS, Prof. Danilo Fernandes dari Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), Brasil, menyinggung peran masyarakat adat dalam praktik sosio-bioekonomi.

Hal itu disampaikan dalam sesi diskusi bertajuk From Public Policy to Territory: How the Sociobioeconomy Takes Shape Across Regions pada hari ke-5 COP 30.

Dalam paparannya, Danilo mengatakan bahwa masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan selama ini lebih sering dijadikan token dalam kebijakan ekonomi dan kehadiran sosio-bioekonomi mengembalikan kedudukan mereka sebagai aktor utama.

Lebih lanjut, Danilo menegaskan bahwa prasyarat penting dari sosio-bioekonomi adalah pengakuan dan perlindungan hak tenurial komunitas adat agar mereka dapat berproduksi di wilayah mereka sendiri tanpa ancaman perampasan ruang hidup. Namun, keberhasilan agenda ini sangat ditentukan oleh lanskap politik, sebab kebijakan negara akan langsung berdampak pada kapasitas komunitas dalam mempertahankan tanah dan sumber daya.

Dalam konteks global, ia juga menyoroti bagaimana geopolitik menempatkan negara-negara di Global South sebagai pemasok material mentah tanpa nilai tambah, sehingga risiko eksploitasi yang sama dapat berulang jika sosio-bioekonomi tidak diorientasikan pada keadilan ekonomi dan distribusi manfaat.

REPUBLIKA.CO.ID,BELEM -- MIND ID Group menyatakan kesiapan Indonesia melakukan transformasi industri nikel hijau lewat forum Konferensi Perubahan Iklim Dunia, COP30. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia menempatkan ajang global tersebut sebagai momentum penting untuk menunjukkan kemampuan negara membangun rantai pasok mineral kritis rendah emisi yang berdaya saing internasional.

PT Vale Indonesia Tbk, sebagai bagian dari MIND ID, menyampaikan bahwa penguatan posisi Indonesia dalam pasar mineral kritis tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan nikel, tetapi oleh kualitas pengelolaan industri yang selaras dengan prinsip lingkungan dan dekarbonisasi. Industri yang beroperasi dengan emisi rendah dinilai semakin menjadi penentu daya saing dalam ekosistem kendaraan listrik dan baterai global.

Dalam diskusi panel COP30, Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budi Awansyah, menegaskan perlunya standar operasi yang kuat untuk menjawab tuntutan pasar internasional. Ia menyebut cadangan yang besar tidak otomatis menjamin pengaruh Indonesia di rantai pasok, sebab yang lebih dibutuhkan adalah cara industri dikelola.

“Kontribusi Indonesia tidak bisa hanya diukur dari besarnya cadangan mineral kritis,” ujar Budi, dikutip Ahad (23/11/2025).

Ia menerangkan Indonesia memiliki lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia, yang menempatkannya sebagai pusat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik. Ia menilai persepsi publik terhadap industri tambang masih dipengaruhi kekhawatiran terkait perubahan bentang alam. Kondisi tersebut menjadikan transformasi industri hijau sebagai keharusan yang dijalankan dengan konsistensi dan pengawasan ketat.

Di hadapan peserta COP30, Budi memaparkan bahwa smelter merupakan salah satu sumber emisi terbesar dalam industri ekstraktif. Ia menekankan perlunya operasi rendah karbon, efisiensi energi, dan tata kelola yang lebih ketat untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam ekosistem mineral kritis.

PT Vale Indonesia Tbk menjalankan berbagai langkah dekarbonisasi melalui penggunaan energi bersih seperti hydropower, optimalisasi panas buangan, efisiensi smelter, serta pemanfaatan gas CO dan hidrogen. Perusahaan juga mencatat capaian lingkungan terukur, di antaranya penggunaan air sebesar 8.498,94 megaliter dengan intensitas 0,12 megaliter per ton nikel serta pemanfaatan 510 meter kubik air daur ulang pada fasilitas Lamella Gravity Settler untuk memproduksi larutan ferrousulfat.

Dari sisi pengelolaan limbah, Vale memanfaatkan kembali 1.453 ton limbah B3 dan 377.964 ton slag non-B3 menjadi material konstruksi serta lapisan jalan tambang. Konsistensi tersebut mengantarkan perusahaan meraih PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai satu-satunya perusahaan tambang nikel terintegrasi dengan penghargaan tertinggi pada 2024.

“Pemanfaatan air daur ulang dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab menjadi bukti bahwa transformasi rendah karbon sudah berjalan,” kata Budi.

Dalam pemaparannya, Budi menyinggung capaian skor keberlanjutan Vale yang turun menjadi 23,7, skor terendah dalam sejarah operasional smelter global. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan penerapan dekarbonisasi secara nyata dan selaras dengan visi MIND ID untuk menjadikan Indonesia pemimpin kawasan dalam industri nikel hijau.

Melalui COP30, MIND ID kembali menekankan bahwa kekuatan Indonesia dalam mineral kritis berada pada kemampuannya membangun rantai pasok berstandar internasional yang mendukung target Net Zero Emission dan Nationally Determined Contribution (NDC). Forum tersebut memperkuat pesan bahwa Indonesia siap melangkah lebih jauh sebagai negara yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga siap memimpin pasar mineral kritis dunia lewat teknologi rendah karbon dan integrasi ekosistem nikel hijau yang lebih kuat.

Upaya ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, tetapi juga bagian dari strategi nasional menuju FOLU Net Sink 2030.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menjajaki peluang kerja sama di bidang restorasi mangrove atau gambut dan pengembangan karbon biru (blue carbon) untuk memperkuat aksi iklim kedua negara.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea (Korsel), di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim COP30, di Belém, Brasil, pada Rabu (12/11).

Direktur Rehabilitasi Mangrove, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan Pemerintah RI menyambut baik inisiatif kerja sama dengan Korsel karena akan memperkuat kolaborasi global dalam pengelolaan mangrove dan pengembangan blue carbon.

"Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam konservasi mangrove dan menjadi tonggak baru kemitraan strategis Indonesia-Korea di bidang lingkungan dan iklim," ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Ristianto menjelaskan kepada delegasi Korsel bahwa Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 165 ribu hektare kawasan mangrove, dengan total luas mencapai 3,44 juta hektare, atau sekitar 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia.

"Upaya ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, tetapi juga bagian dari strategi nasional menuju FOLU Net Sink 2030," katanya.

Sementara itu delegasi Korsel yang dipimpin Deputy Minister of Oceans and Fisheries Jeong-ho Seo menyampaikan minat besar terhadap pengalaman Indonesia dalam merehabilitasi mangrove dan komitmen untuk menjajaki program kerja sama konkret di sektor pesisir.

"Kami terkesan dengan capaian Indonesia dan ingin berkontribusi melalui kerja sama teknologi, riset, dan inovasi untuk memperkuat ketahanan pesisir," ujar Jeong-ho Seo.

Korsel, katanya lagi, juga tertarik untuk mendukung pembangunan World Mangrove Center (WMC) yang diinisiasi Indonesia sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi internasional di bidang konservasi mangrove.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim teknis untuk membahas rencana kerja sama secara lebih detail dengan Global Green Growth Institute (GGGI), Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan dan pelaksanaan program restorasi mangrove serta pengembangan blue carbon.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Hutan mangrove terbukti merupakan aset strategis yang memiliki keunggulan ekologis dan ekonomi yang signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan perlunya inovasi pembiayaan program rehabilitasi mangrove berskala masif sehingga untuk menjaga program tersebut terus berjalan.

Direktur Rehabilitasi Mangrove, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan program tersebut merupakan praktik terbaik dalam implementasi Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solutions / NbS), sebuah pendekatan yang menekankan investasi berkelanjutan pada masa depan ekosistem mangrove.

Sebagai negara yang memiliki 3,44 juta hektare hutan mangrove, merepresentasikan 23 persen dari total mangrove global, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Indonesia memiliki tanggung jawab ekologis sekaligus potensi besar untuk menjadikan restorasi ekosistem sebagai garda terdepan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Hutan mangrove terbukti merupakan aset strategis yang memiliki keunggulan ekologis dan ekonomi yang signifikan," ujarnya saat mengisi sesi di Paviliun Jepang pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.

Secara ekologis, tambahnya, mangrove berfungsi sebagai filter air alami yang efektif karena dua hingga lima hektare mangrove mampu menyaring polutan yang dihasilkan oleh satu hektare tambak ikan, menunjukkan peran vital dalam menjaga kualitas air.

Lebih jauh, mangrove berperan krusial dalam mitigasi iklim karena kemampuannya menyimpan karbon tiga hingga lima kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan.

Dalam konteks adaptasi, menurut dia, mangrove memberikan perlindungan pesisir yang terbukti lima kali lebih hemat biaya dibandingkan pembangunan infrastruktur keras (beton).

Selain itu, ekosistem ini menyediakan habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan, menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi jutaan komunitas pesisir.

"Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa sistem pembiayaan konvensional perlu disempurnakan untuk menjawab kompleksitas restorasi ekosistem mangrove dalam skala besar," ujar Ristianto.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan pergeseran paradigma menuju kolaborasi, inovasi, dan perhatian mendalam terhadap kompleksitas alam dan sosial yang terjadi di tingkat tapak.

Pilar utama kesuksesan program ini terletak pada adopsi Inovasi Pembiayaan (Innovative Finance). Konsep ini melibatkan integrasi dana campuran (blended funds), mekanisme pendanaan iklim, dan kemitraan filantropi.

Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembiayaan yang mendukung pengerahan dana secara cepat (sesuai dinamika ekologi yang terjadi), memberikan fleksibilitas pembiayaan multi-years untuk adaptasi di lapangan, pembiayaan berbasis hasil (performance-based), serta menjamin akses langsung bagi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan solusi di tingkat tapak.

Ristianto menjelaskan untuk menjamin keberlanjutan program, enam elemen mendasar harus dipenuhi yakni pertama, pendanaan jangka panjang dan adaptif yang diinvestasikan dalam periode 5 hingga 7 tahun.

Kedua, tata kelola multi-pihak yang efisien dalam koordinasi dan resolusi konflik. Ketiga, Integrasi Ekonomi Komunitas, yang secara langsung menghubungkan perbaikan mata pencaharian masyarakat dengan upaya restorasi.

Keempat, manajemen adaptif berbasis sains untuk memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada bukti dan data ilmiah.
Selanjutnya kelima, kepastian hak atas lahan, yang krusial agar para pihak merasa aman dan percaya diri untuk berinvestasi pada lahannya.

Kemudian keenam, berbagi pengetahuan, melalui penguatan kerjasama Selatan-Selatan dan pembangunan jaringan pembelajaran global.

Keseluruhan upaya tersebut diperkuat oleh sinergi lima pemangku kepentingan utama yakni Kepemimpinan Pemerintah (regulasi dan standar), Mitra Internasional (pendanaan dan keahlian), Komunitas Lokal (implementasi dan pengetahuan tradisional), Lembaga Riset (monitoring dan evaluasi dampak), serta Organisasi Non-Pemerintah (NGO) (mobilisasi dan advokasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia berkomitmen mendorong kemajuan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (sustainable aviation fuel) dan menjadikan Pertamina sebagai pemimpin regional.

Langkah ini sejalan dengan agenda pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 dan pemeliharaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu ditekankan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam sebuah talkshow bertajuk "Accelerating Sustainable Fuel, Focusing on Used Cooking Oil and Its Potential to Be Sustainable Aviation Fuel (SAF)" di Pavilion Indonesia COP30 Belem, Brazil, pada Selasa, 12 November 2025.

Bagi Eddy, Indonesia tidak memandang pengembangan SAF semata sebagai upaya penurunan emisi, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk peningkatan daya saing industri, ketahanan energi, dan ketangguhan ekonomi nasional.

“Inisiatif ini sepenuhnya sejalan dengan agenda besar Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, seiring tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat rantai nilai nasional,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy mengapresiasi Pertamina yang menghadirkan peluang ekonomi besar, yaitu transformasi minyak jelantah (used cooking oil/UCO) menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan SAF.

Eddy Soeparno menilai, Indonesia memiliki kekayaan sumber bahan baku yang melimpah. Dengan mengoptimalkan sistem yang terintegrasi, Indonesia dapat memobilisasi hingga 715 kiloton minyak jelantah per tahun.

Namun, saat ini hanya sekitar 20 hingga 30 persen yang berhasil dikumpulkan, sementara sisanya terbuang atau tidak dimanfaatkan.

“Misi lembaga kami (MPR) jelas, memastikan visi Indonesia terhadap SAF bukan sekadar inisiatif percontohan, melainkan komitmen nasional yang memberdayakan Pertamina untuk menjadi pemimpin regional dalam bahan bakar penerbangan berkelanjutan, mendorong daya saing ekonomi sekaligus kepemimpinan lingkungan,” jelas Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu mengungkapkan, SAF berbasis jelantah ini kian memperkuat strategi pemerintah dalam upaya dekarbonisasi sektor transportasi.

“Sektor transportasi menjadi tiga besar penyumbang emisi karbon,” ungkapnya.

Odo mengungkapkan pemerintah tengah menyusun peta jalan dan pengembangan SAF yang dikhususkan untuk transportasi udara. “Kita akan implementasi SAF 1% untuk maskapai pada 2027,” ujar Odo.

Odo mengapresiasi SAF berbasis jelantah, sehingga tidak terkendala dalam hal pasokan maupun jejak karbon. Oleh karena itu, Odo menjelaskan, ke depan pemerintah terus berupaya melibatkan banyak pihak untuk memperluas penggunaan SAF.

“Termasuk menyiapkan skema pendanaan untuk penelitian pengembangan, sekitar 1% dari pendapatan transportasi maupun sektor energi,” jelasnya.

Indonesia menarik perhatian global pada perhelatan COP 30 di Belem, Brasil lewat kehadiran produk SAF berbasis material minyak jelantah.

Setelah sukses mengawal mandatori biodiesel (B40), Pertamina sejak beberapa tahun belakangan juga fokus menggarap SAF berbasis minyak jelantah (used cooking oil/UCO).

Dengan keberhasilan membangun ekosistem SAF itu, Pertamina tidak saja menawarkan energi ramah lingkungan sesuai tuntutan industri penerbangan, melainkan juga meretas jalan kepada ekonomi sirkular di tengah era transisi energi.

Kehadiran SAF dan Biodiesel merupakan buah kebijakan Pemerintah Indonesia, serta langkah strategis Pertamina selaku penopang utama menciptakan swasembada energi nasional. Kini, mengikuti jejak sukses biodiesel, produk SAF berbasis jelantah pun diharapkan mampu memiliki daya ungkit ekonomi langsung kepada masyarakat.

Hal itu dimungkinkan dengan adanya ekosistem yang telah dibangun Pertamina. SAF melibatkan ekosistem usaha Pertamina, mulai dari pengepulan jelantah, kilang produksi, distribusi, hingga pemanfaatan oleh maskapai.

Tidak heran jika SAF buatan Pertamina ini jadi salah satu pembeda pada Paviliun Indonesia di ajang COP 30. Dalam rangkaian kegiatan COP 30 itu, Paviliun Indonesia secara gamblang mengangkat tema “Accelerating Substantial Actions of Nez Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon”.

Sebagaimana diungkapkan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, tema tersebut menyiratkan pentingnya inisiatif dan tindakan nyata untuk menggapai target iklim yang telah ditetapkan oleh Indonesia.

“Pertamina siap mendukung berbagai inisiatif pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim, termasuk dengan peningkatan kapasitas produksi SAF sesuai mandatori yang ditetapkan,” jelas Agung.

Ke depan, SAF berbasis jelantah ini berpotensi sebagai energi alternatif yang strategis buat Indonesia. Hal itu seiring mitigasi aksi iklim sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) kedua, yakni komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang menempatkan biofuel termasuk SAF, sebagai strategi Indonesia menggapai target penurunan emisi karbon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron di tempat terpisah mengungkapkan, produksi SAF Pertamina tak hanya berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi sirkular, namun juga mendukung Pemerintah dalam menaati peraturan lembaga penerbangan internasional CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) yang mewajibkan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

"SAF menjadi bahan bakar aviasi di masa depan, sebagai salah satu cara maskapai memenuhi target pengurangan emisi CO2 global. Karena itu, Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas SAF, sehingga dapat memberi kemudahan bagi maskapai dalam memenuhi kebutuhannya," jelas Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Indonesia berkomitmen mendorong kemajuan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (sustainable aviation fuel) dan menjadikan Pertamina sebagai pemimpin regional.

Langkah ini sejalan dengan agenda pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 dan pemeliharaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu ditekankan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam sebuah talkshow bertajuk "Accelerating Sustainable Fuel, Focusing on Used Cooking Oil and Its Potential to Be Sustainable Aviation Fuel (SAF)" di Pavilion Indonesia COP30 Belem, Brazil, pada Selasa, 12 November 2025.

Bagi Eddy, Indonesia tidak memandang pengembangan SAF semata sebagai upaya penurunan emisi, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk peningkatan daya saing industri, ketahanan energi, dan ketangguhan ekonomi nasional.

“Inisiatif ini sepenuhnya sejalan dengan agenda besar Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, seiring tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperkuat rantai nilai nasional,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy mengapresiasi Pertamina yang menghadirkan peluang ekonomi besar, yaitu transformasi minyak jelantah (used cooking oil/UCO) menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan SAF.

Eddy Soeparno menilai, Indonesia memiliki kekayaan sumber bahan baku yang melimpah. Dengan mengoptimalkan sistem yang terintegrasi, Indonesia dapat memobilisasi hingga 715 kiloton minyak jelantah per tahun.

Namun, saat ini hanya sekitar 20 hingga 30 persen yang berhasil dikumpulkan, sementara sisanya terbuang atau tidak dimanfaatkan.

“Misi lembaga kami (MPR) jelas, memastikan visi Indonesia terhadap SAF bukan sekadar inisiatif percontohan, melainkan komitmen nasional yang memberdayakan Pertamina untuk menjadi pemimpin regional dalam bahan bakar penerbangan berkelanjutan, mendorong daya saing ekonomi sekaligus kepemimpinan lingkungan,” jelas Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu mengungkapkan, SAF berbasis jelantah ini kian memperkuat strategi pemerintah dalam upaya dekarbonisasi sektor transportasi.

“Sektor transportasi menjadi tiga besar penyumbang emisi karbon,” ungkapnya.

Odo mengungkapkan pemerintah tengah menyusun peta jalan dan pengembangan SAF yang dikhususkan untuk transportasi udara. “Kita akan implementasi SAF 1% untuk maskapai pada 2027,” ujar Odo.

Odo mengapresiasi SAF berbasis jelantah, sehingga tidak terkendala dalam hal pasokan maupun jejak karbon. Oleh karena itu, Odo menjelaskan, ke depan pemerintah terus berupaya melibatkan banyak pihak untuk memperluas penggunaan SAF.

“Termasuk menyiapkan skema pendanaan untuk penelitian pengembangan, sekitar 1% dari pendapatan transportasi maupun sektor energi,” jelasnya.

Indonesia menarik perhatian global pada perhelatan COP 30 di Belem, Brasil lewat kehadiran produk SAF berbasis material minyak jelantah.

Setelah sukses mengawal mandatori biodiesel (B40), Pertamina sejak beberapa tahun belakangan juga fokus menggarap SAF berbasis minyak jelantah (used cooking oil/UCO).

Dengan keberhasilan membangun ekosistem SAF itu, Pertamina tidak saja menawarkan energi ramah lingkungan sesuai tuntutan industri penerbangan, melainkan juga meretas jalan kepada ekonomi sirkular di tengah era transisi energi.

Kehadiran SAF dan Biodiesel merupakan buah kebijakan Pemerintah Indonesia, serta langkah strategis Pertamina selaku penopang utama menciptakan swasembada energi nasional. Kini, mengikuti jejak sukses biodiesel, produk SAF berbasis jelantah pun diharapkan mampu memiliki daya ungkit ekonomi langsung kepada masyarakat.

Hal itu dimungkinkan dengan adanya ekosistem yang telah dibangun Pertamina. SAF melibatkan ekosistem usaha Pertamina, mulai dari pengepulan jelantah, kilang produksi, distribusi, hingga pemanfaatan oleh maskapai.

Tidak heran jika SAF buatan Pertamina ini jadi salah satu pembeda pada Paviliun Indonesia di ajang COP 30. Dalam rangkaian kegiatan COP 30 itu, Paviliun Indonesia secara gamblang mengangkat tema “Accelerating Substantial Actions of Nez Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon”.

Sebagaimana diungkapkan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, tema tersebut menyiratkan pentingnya inisiatif dan tindakan nyata untuk menggapai target iklim yang telah ditetapkan oleh Indonesia.

“Pertamina siap mendukung berbagai inisiatif pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim, termasuk dengan peningkatan kapasitas produksi SAF sesuai mandatori yang ditetapkan,” jelas Agung.

Ke depan, SAF berbasis jelantah ini berpotensi sebagai energi alternatif yang strategis buat Indonesia. Hal itu seiring mitigasi aksi iklim sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) kedua, yakni komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang menempatkan biofuel termasuk SAF, sebagai strategi Indonesia menggapai target penurunan emisi karbon.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron di tempat terpisah mengungkapkan, produksi SAF Pertamina tak hanya berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi sirkular, namun juga mendukung Pemerintah dalam menaati peraturan lembaga penerbangan internasional CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) yang mewajibkan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

"SAF menjadi bahan bakar aviasi di masa depan, sebagai salah satu cara maskapai memenuhi target pengurangan emisi CO2 global. Karena itu, Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas SAF, sehingga dapat memberi kemudahan bagi maskapai dalam memenuhi kebutuhannya," jelas Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) membawa misi transparansi dan integritas pasar karbon dalam ajang internasional Conference of Parties ke-30 (COP 30) yang digelar di Belém, Brasil pada 10-21 November 2025.

Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi bertema Indonesia’s Carbon Market Outlook: Enhancing Indonesia’s Carbon Market Integrity and Transparency yang menjadi agenda pembuka Paviliun Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh BEI sebagai penyelenggara IDXCarbon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, forum ini menjadi salah satu upaya Indonesia dalam memperkenalkan langkah Indonesia memperkuat tata kelola dan transparansi pasar karbon.

"IDXCarbon hadir untuk dapat memaksimalkan potensi perdagangan karbon di Indonesia dengan memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Pada COP 30 yang berlangsung pada 10-21 November 2025, Paviliun Indonesia kembali dihadirkan oleh pemerintah Indonesia melalui KLH/BPLH sebagai wadah diplomasi lunak dan promosi aksi iklim nasional.

Paviliun tersebut mengusung tema 'Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon' yang sejalan dengan visi pengembangan IDXCarbon dalam membangun pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Sepanjang penyelenggaraan COP 30, Paviliun Indonesia juga menyelenggarakan sesi Sellers Meet Buyers untuk mempertemukan calon pembeli dengan pengembang proyek-proyek karbon Indonesia.

IDXCarbon turut berpartisipasi dengan menghadirkan berbagai proyek karbon dari Indonesia yang telah tercatat maupun akan dicatatkan di platform perdagangan tersebut.

Hingga Oktober 2025, total volume Unit Karbon yang telah tercatat di IDXCarbon mencapai lebih dari 3,6 juta ton CO2e sebelum dilakukan retirement.

Proyek-proyek tersebut melibatkan berbagai perusahaan nasional di sektor energi dan perkebunan seperti PT Pertamina Power Indonesia, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power, dan PT Perkebunan Nusantara IV.

Jeffrey menambahkan, partisipasi Indonesia di COP 30 diharapkan memperkuat posisi pasar karbon nasional di kancah global.

"Kami optimistis partisipasi dari pelaku global akan semakin bertumbuh seiring penguatan ekosistem pasar karbon Indonesia," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap aksi iklim global dan menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Belem, Brasil.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, dalam dua kesempatan penting di sela-sela KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit) dan Leaders Forum peluncuran TFFF.

Dalam pidatonya di forum para pemimpin dunia, Indonesia memuji kepemimpinan Presiden Lula da Silva dalam mendorong mekanisme pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis dunia.

"Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis - paru-paru bumi - yang sangat vital bagi pencapaian target suhu 1,5°C dan tujuan bersama di bawah Perjanjian Paris," ujar Hashim seperti dikutip siaran pers, Jumat (7/11/2025).

Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia menyambut TFFF sebagai skema pembiayaan berkelanjutan yang memberi insentif langsung bagi upaya konservasi, khususnya yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh komunitas adat.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmen Indonesia untuk menyamai kontribusi Brasil terhadap TFFF, sebagai wujud nyata solidaritas di antara negara-negara berhutan tropis.

Usai sesi pemimpin tersebut, Presiden Lula da Silva menghampiri Hashim dan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kehadiran Indonesia. Dalam suasana hangat penuh persahabatan, Presiden Lula memberikan pelukan erat kepada Hashim dan menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo bahwa Indonesia memiliki seorang sahabat di Brasil.

Indonesia mendorong negara maju dan para mitra global untuk berpartisipasi aktif mendukung TFFF - tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga dengan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan, agar hutan tropis dunia dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Komitmen Indonesia terhadap Aksi Iklim dan Transisi Energi Bersih

Dalam pernyataannya di Belem Climate Summit, Hashim menegaskan bahwa Indonesia datang ke Belem dengan pesan yang jelas:

"Indonesia tetap berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional, dan siap bekerja sama dengan semua negara untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius."

Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen Indonesia di Sidang Umum PBB untuk mencapai net-zero emission paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat, serta menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8%.

Komitmen ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2-1,5 gigaton CO₂ pada tahun 2035. Pilar utama komitmen tersebut adalah program Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang menargetkan pengurangan bersih 92-118 juta ton CO₂ pada 2030.

Pemerintah juga terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, serta teknologi rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden No. 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan dekarbonisasi nasional.

Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian deforestasi, dengan tingkat deforestasi tahunan rata-rata turun 75% sejak 2019, terendah dalam dua dekade terakhir. Indonesia juga berkomitmen memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat.

Selain hutan daratan, Indonesia menjaga sekitar 17% cadangan karbon biru dunia (setara 3,4 gigaton CO₂) yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan pesisir.

Keadilan Iklim dan Pengakuan Hutan Adat

Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Presiden Prabowo telah mengumumkan komitmen nasional untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan.

Langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan iklim dan lingkungan.

Indonesia datang ke Belem sebagai mitra konstruktif yang berorientasi pada konsensus. Tema besar konferensi ini, hutan, mineral kritis, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

"Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi untuk membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, dunia di mana tidak ada satu pun yang tertinggal," tutup Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 resmi ditutup pada Kamis (23/10/2025), setelah berhasil menghadirkan berbagai pemangku kepentingan kunci, mulai dari tingkat menteri, BUMN, pelaku usaha energi terbarukan, hingga pegiat lingkungan.

Dalam pidato penutupannya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa ICCF 2025 berfungsi sebagai platform dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menyusun strategi menghadapi dampak perubahan iklim.

“Krisis iklim sudah terjadi di depan mata, bukan ancaman di masa depan. Karena itu, tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai saat ini, climate action starts now!” tegas Eddy, dalam keterangan tertulis yang diterima,, Jumat (24/10/2025).

Dia menambahkan, bagi MPR RI, forum ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu rekomendasi utama yang mengemuka dari forum ini adalah mendorong peran aktif Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-30. Sejalan dengan itu, forum ini juga mendorong agar Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil peran sebagai Climate Leader dalam aksi iklim global.

“Melalui ICCF, kami mendorong Indonesia dan Presiden Prabowo untuk mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim,” ujar Eddy.

Eddy juga mengatakan bahwa usulan pembentukan lembaga khusus atau kementerian yang fokus menangani perubahan iklim mendapatkan banyak masukan selama forum berlangsung.

“Beragam perspektif ini penting karena usulan tersebut kami sampaikan ke publik untuk mendapatkan masukan dan uji publik yang memadai. Tujuannya untuk memastikan tata kelola kelembagaan iklim yang baik ke depannya, dengan fokus pada policy coordination, clarity, and consistency,” papar Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

Tema penting lain yang dibahas adalah penanganan sampah melalui pendekatan teknologi dan inovasi, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

“Kami di MPR akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste-to-energy ini dapat signifikan mengurangi masalah sampah sekaligus menjadi sumber energi terbarukan,” jelas Eddy.

Sebagai penutup, Eddy berharap ICCF 2025 dapat menjadi akselerator dan pemantik kolaborasi multipihak yang lebih luas.

Dia mengutip pesan mendiang Prof. Emil Salim, ‘Satu Bumi untuk semua generasi’, yang menurutnya harus menjadi kompas moral bagi semua pihak, dari pembuat kebijakan, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

“Forum ini mengingatkan kita bahwa masa depan hanya bisa dijaga jika semua pihak berjalan bersama. Aksi iklim tidak bisa menunggu esok, tapi harus dimulai dari hari ini,” tutupnya.