Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) menilai industri kosmetik nasional masih menghadapi tantangan besar pada sisi bahan baku karena di tengah pertumbuhan merek lokal yang cukup pesat, sebagian besar bahan baku kosmetik di Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor.

Ketua PERKOSMI, Sancoyo Antarikso, mengatakan tingginya ketergantungan impor tidak lepas dari kompleksitas formulasi produk kosmetik.

Dalam satu SKU, kata dia, sebuah produk kosmetik bisa menggunakan 30 hingga 40 jenis bahan baku. Tidak semua komponen tersebut saat ini tersedia di dalam negeri, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Menurut Sancoyo, kondisi itu membuat produksi bahan baku lokal belum selalu layak secara ekonomi. Kebutuhan yang beragam dan volume produksi yang belum besar membuat sebagian bahan baku masih belum kompetitif jika diproduksi di pasar domestik.

Menjelaskan kondisi tersebut, Sancoyo mengatakan skala ekonomi masih menjadi tantangan utama bagi industri bahan baku kosmetik di Indonesia.

“Untuk produk kosmetik, satu SKU itu bahan bakunya bisa sampai 30 sampai 40 jenis. Karena banyak dan tidak semuanya tersedia di Indonesia, secara skala ekonomis sebagian masih belum commercially viable untuk diproduksi di sini,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan industri tetap terbuka menggunakan bahan baku lokal. Syaratnya, bahan baku tersebut harus mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan produsen.

Menurut dia, ada empat faktor yang selalu menjadi pertimbangan industri dalam membeli bahan baku. Empat faktor itu meliputi kualitas, inovasi, layanan, dan harga yang kompetitif.

Sancoyo menambahkan, pemerintah bersama pelaku usaha saat ini terus mendorong pemanfaatan bahan baku yang sebenarnya tersedia di Indonesia. Salah satu yang dinilai potensial ialah bahan baku berbasis palm oil.

Menekankan syarat utama agar bahan baku lokal bisa diterima industri, Sancoyo mengatakan harga tetap menjadi faktor penting selain kualitas.

“Kalau bahan baku itu kualitasnya bagus, inovatif, layanannya baik, dan harganya kompetitif, tentu industri akan memakai. Tapi jangan sampai dipaksa diproduksi di Indonesia kalau akhirnya harganya justru tidak bersaing,” katanya.

Berdasarkan catatan PERKOSMI, sekitar 80 persen bahan baku kosmetik nasional masih berasal dari impor.

Namun, angka tersebut tidak berlaku seragam pada semua jenis produk. Setiap produk memiliki kebutuhan formulasi yang berbeda, sehingga tingkat ketergantungan impornya pun tidak sama.

Sancoyo memberi contoh, untuk sabun mandi batangan, bahan utama seperti Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil pada dasarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia.

Akan tetapi, bahan tambahan lain seperti komponen formula penunjang masih banyak yang harus didatangkan dari luar negeri.

Di sisi lain, persoalan keamanan produk kosmetik juga masih menjadi perhatian industri. Temuan produk yang mengandung bahan pewarna terlarang masih terus muncul setiap tahun di pasar.

Menanggapi hal itu, Sancoyo mengatakan PERKOSMI menempuh dua pendekatan sekaligus, yakni pembinaan kepada produsen dan edukasi kepada konsumen.

Menurut dia, pembinaan kepada produsen dilakukan secara berkelanjutan agar mutu produk tetap terjaga sejak proses produksi.

“Kami terus melakukan komunikasi, pelatihan, dan coaching clinic kepada produsen. Mulai dari pelatihan CPKB sampai pengisian Product Information File,” tegasnya.

Sancoyo menambahkan, edukasi kepada konsumen juga diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi. Masyarakat diimbau lebih cermat memilih kosmetik yang aman, bermutu, dan tidak mudah tergiur klaim hasil instan.

Sementara itu, Corporate Director of Creative and Innovation Martha Tilaar Group, Kilala Tilaar, menilai pembenahan rantai pasok bahan baku menjadi pekerjaan besar industri kosmetik nasional.

Menurut dia, ketergantungan impor tidak hanya memengaruhi biaya produksi. Kondisi itu juga membuat industri rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kenaikan harga bahan pendukung.

Menyoroti besarnya ketergantungan impor, Kilala mengatakan persoalan bahan baku perlu segera dibenahi jika industri ingin tumbuh lebih kuat.

“Sekitar 85 persen bahan baku kosmetik kita masih impor. Bukan hanya brand-nya yang harus tumbuh, tetapi rantai pasoknya juga harus dibenahi dengan benar,” kata Kilala.

Dalam kapasitasnya sebagai Technical Director Innovation Zone Award, Kilala menjelaskan ajang tersebut dibuat untuk mendorong lahirnya inovasi bahan baku baru.

Program itu menjadi ruang apresiasi bagi pelaku industri lokal maupun global yang mengembangkan inovasi bahan baku kosmetik.

Dia menyebut ada tiga kategori penilaian dalam ajang tersebut. Ketiganya meliputi active ingredients, functional ingredients, dan kategori local produce yang secara khusus menyoroti potensi bahan baku lokal Indonesia.

Menurut Kilala, perhatian terhadap bahan baku lokal menjadi penting karena Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat besar.

Dia menilai potensi tanaman obat, aromatik, dan bahan kosmetik di dalam negeri masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh industri nasional.

Menggambarkan besarnya potensi yang belum tergarap, Kilala menilai banyak bahan baku Indonesia justru memberi nilai tambah di negara lain.

“Indonesia punya ribuan tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Banyak yang justru keluar sebagai bahan mentah, diproses di luar negeri, lalu kembali lagi ke kita dengan harga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Kilala mengatakan mimpi besar industri kosmetik nasional bukan hanya melahirkan merek lokal yang kuat. Industri, kata dia, juga ingin membangun identitas baru bernama I-Beauty atau Indonesian Beauty.

Menurut dia, cita-cita itu hanya bisa tercapai jika pengembangan bahan baku dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari petani, riset perguruan tinggi, hingga proses hilirisasi industri.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pelaku usaha, universitas, dan UMKM menjadi langkah penting agar inovasi bahan baku lokal dapat berkembang lebih cepat.

Dengan begitu, industri kosmetik Indonesia diharapkan tidak hanya kuat di sisi pemasaran, tetapi juga lebih mandiri dalam pasokan bahan baku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan bisnis waralaba kuliner dinilai tidak semata ditentukan oleh ekspansi cabang, melainkan oleh kesiapan sistem usaha yang solid dan teruji.

Pelaku usaha Mie Ayam Bintang, Daniel, menilai masih banyak pelaku UMKM yang memaknai scale up hanya sebagai penambahan jumlah gerai, tanpa memperkuat fondasi operasional.

Menurutnya, bisnis kuliner sederhana seperti mi ayam tetap memerlukan pengelolaan yang terstruktur, mulai dari kualitas bahan baku, konsistensi rasa, hingga sistem operasional harian.

“Usaha ini tetap membutuhkan fondasi yang kuat, mulai dari kualitas bahan baku, konsistensi rasa, hingga operasional harian yang tertata,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (29/4/2026).

Berangkat dari pengalaman tersebut, Daniel melihat peluang pengembangan tidak hanya pada produk, tetapi juga pada sistem usaha yang dapat direplikasi oleh mitra.

Tahap awal dilakukan dengan menguji model bisnis secara mandiri melalui pengelolaan langsung sejumlah cabang, guna memastikan seluruh proses berjalan efektif, mulai dari produksi hingga pengelolaan stok.

Fase ini menjadi penting untuk menekan risiko sebelum model usaha diperluas melalui kemitraan.

Setelah dinilai stabil, dia mulai membuka peluang waralaba dengan menyiapkan sistem operasional yang terstandarisasi. Mitra tidak hanya memperoleh merek, tetapi juga paket usaha yang siap dijalankan.

Pendekatan tersebut dinilai mampu mendorong ekspansi yang lebih terarah sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lain untuk berkembang.

Seiring pertumbuhan usaha, digitalisasi menjadi bagian dari penguatan sistem. Daniel memanfaatkan pencatatan transaksi berbasis digital untuk memantau arus kas dan kinerja usaha secara lebih akurat.

Dia menilai sistem pembayaran digital membantu menjaga transparansi dan efisiensi, terutama ketika jumlah cabang dan mitra terus bertambah.

“Dengan alur pembayaran yang seragam, kami jadi lebih mudah memantau kinerja usaha mitra secara berkala,” ujarnya.

Saat ini, Mie Ayam Bintang telah memiliki 13 mitra waralaba dan lima cabang mandiri yang tersebar di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Meski terus berkembang, Daniel menegaskan pentingnya menjaga konsistensi standar operasional di seluruh jaringan guna memastikan kualitas produk dan layanan tetap terjaga.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan scale up bisnis kuliner berbasis UMKM lebih ditentukan oleh kesiapan sistem dibandingkan kecepatan ekspansi semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab utama insiden tersebut.

“Sedang diinvestigasi dan analisis penyebab utamanya,” kata Dadan kepadaBisnis, Jumat (30/1/2026).

Sebelumnya, ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan makanan dari program MBG Kamis (29/1/2026).

Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan lemas usai menyantap MBG yang dibagikan di lingkungan sekolah pada Kamis (29/1/2026). Sejumlah siswa bahkan sempat mendapatkan penanganan medis.

Adapun, petugas medis melakukan pemeriksaan awal di lokasi sebelum membawa para siswa menggunakan ambulans dan kendaraan darurat lainnya. Pihak kepolisian turut mengamankan area sekolah guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar serta mencegah kepanikan.

Dalam catatan Bisnis, BGN pernah menghentikan sementara operasional 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul terjadinya kasus keracunan dalam program MBG pada pertengahan Januari 2026.

Kala itu, Dadan mengatakan insiden keracunan MBG tersebut utamanya disebabkan oleh ketidakpatuhan SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Dadan mencontohkan, salah satu kasus keracunan yang menjadi sorotan BGN terjadi di Mojokerto, yang berkaitan dengan kualitas bahan baku makanan.

“Utamanya karena SPPG tidak menepati, tidak mematuhi SOP secara benar [sehingga terjadi keracunan MBG]. Dan terutama yang di Mojokerto itu karena kualitas bahan baku, dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Padahal, sebelumnya BGN menargetkan tidak ada kasus keracunan aliaszero accidentdalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami peningkatan signifikan. Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat 36,7 juta penerima manfaat telah terlayani, dengan proyeksi menembus 40 juta penerima pada akhir bulan ini.

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

“Saya waktu itu sempat berjanji kepada Bapak Presiden, di ulang tahun pertama pemerintahan kita akan capai 40 juta penerima manfaat. Hari ini kita sudah 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta akan tercapai di akhir Oktober,” ujar Dadan.

Dia menjelaskan, peningkatan jumlah tersebut ditopang oleh pertambahan harian 150–200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masing-masing melayani sekitar 450–600 anak penerima manfaat per hari. Dengan tren ini, kata dia, capaian target masih berada di jalur yang realistis.

Dorong Zero Defect dan Penguatan Standar Keamanan

Dadan menegaskan, tahun kedua pelaksanaan MBG akan difokuskan pada penerapan standar “zero defect”, yakni tanpa kesalahan dan bebas kasus gangguan pencernaan.

Untuk itu, BGN telah menetapkan batas rata-rata penerima manfaat per SPPG antara 2.000–2.500 anak, dan dapat diperluas hingga 3.000 jika dapur tersebut memiliki ahli masak bersertifikat.

Setiap SPPG baru akan didampingi oleh juru masak profesional selama lima hari, guna memastikan penerapan SOP kebersihan dan pengolahan pangan berjalan sesuai standar.

“Kami sedang melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku. Pengalaman Jepang, 90 persen gangguan pencernaan berasal dari kualitas bahan baku. Jadi ini penting agar makanan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan,” ujarnya.

BGN juga tengah mengupayakan penyediaan alat sterilisasi food tray di seluruh dapur umum MBG. Dengan alat itu, peralatan makan dapat dikeringkan dalam waktu tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius, sehingga menjamin higienitas sebelum digunakan kembali.

Selain bahan makanan, kualitas air turut menjadi perhatian. Menurut Dadan, masih banyak kasus gangguan pencernaan yang bersumber dari penggunaan air yang tidak layak.

“Air yang digunakan harus bersertifikat, minimal air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikasi. Karena kualitas air di Indonesia belum merata, ini yang sedang kami kejar,” katanya.

Menjawab Kritik: 3T dan Anak Mampu

Menanggapi kritik bahwa program MBG belum sepenuhnya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta masih menyentuh anak-anak dari keluarga mampu, Dadan menjelaskan bahwa data prevalensi stunting justru menunjukkan beban terbesar secara absolut berada di tiga provinsi padat penduduk: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Anak stunting banyak di daerah tertinggal secara persentase, tapi secara jumlah terbesar ada di Jawa. Karena banyak anak lahir dari orang tua dengan pendidikan rata-rata hanya sembilan tahun. Jawa Barat 8,8 tahun, Jawa Tengah 8,01, Jawa Timur 8,1,” ujarnya.

Kondisi sosial ekonomi tersebut, lanjut Dadan, berpengaruh langsung pada akses gizi keluarga. Banyak keluarga di daerah tersebut tidak mampu membeli susu, bahkan sebagian besar anak penerima manfaat baru pertama kali minum susu melalui program MBG.

“Itu hal yang sangat mengharukan, dan menjadi tanggung jawab moral kami. Saat ini MBG baru menjangkau sekitar 40 persen anak Indonesia. Artinya masih ada 60 persen anak yang harus segera kita penuhi haknya untuk mendapatkan menu gizi seimbang,” tegas Dadan.