Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap daftar lima penyakit kronis atau katastropik yang menjadi beban keuangan negara.

Budi menjelaskan, penyakit kronis yang paling membebani program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jantung dengan angka Rp17,3 triliun.

Diikuti gagal ginjal sebesar Rp13,3 triliun dengan kenaikan luar biasa sebesar 476% dibandingkan dengan lima tahun yang lalu.

"Ada juga beberapa angka menarik, misalnya ginjal tuh, naiknya sampai 476% dalam 5 tahun terakhir, ya," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, lonjakan angka kenaikan beban penyakit gagal ginjal telah membuat pemerintah membuat upaya untuk menekan penyakit tersebut.

Salah satunya melalui penerapan label nutri-level. Sebab, penyakit gagal ginjal itu salah satu penyebab utamanya berasal dari konsumsi gula berlebih.

"Itu sebabnya kita mau tekan gula ini supaya jangan orang Indonesia gagal ginjal sampai 13 triliun sendiri BPJS hanya untuk bayar beban ginjal. Nomor dua sesudah jantung, malah sudah di atas dari kanker, ya," imbuhnya.

Selain itu, Budi juga menyatakan bakal merumuskan kembali soal tarif JKN terkait penyakit stroke agar bisa pelayanannya lebih maksimal.

"Jadi dokter-dokter spesialis stroke itu kalau bikin apa, tarif, kalah sama dokter jantung, sama ginjal, sama kanker tuh. Bukan berarti yang meninggal nggak ada, tapi memang kayak trombektomi aja, itu rugi rumah sakit, jadi nggak dilakukan. Artinya itu yang kita perbaiki," pungkasnya.

Nah, berikut ini lima penyakit kronis dengan beban JKN tertinggi di RI :

1. Jantung Rp17 triliun

2. Gagal ginjal Rp13 triliun

3. Kanker Rp10 triliun

4. Stroke Rp7 triliun

5. Sirosis hati Rp280 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah meluncurkan label gizi atau nutri-level untuk barang konsumsi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa label nutri-level ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat soal kesehatan pasa makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Oleh sebab itu, penyantuman label ini diharapkan dapat menekan penyakit yang dipengaruhi pola hidup masyarakat khususnya terkait konsumsi makanan dan minuman. Salah satunya, diabetes.

"Nah kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, oh mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan bahwa penerapan nutri-level untuk pelaku usaha masih bersifat imbauan dan belum mengikat. Oleh sebab itu, pemerintah membebaskan penyantuman label ini kepada pelaku usaha.

Kemudian, Kemenkes pun bakal mewajibkan penyantuman label gizi ini secara bertahap. Sebab, kata Budi, kesiapan industri juga menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan ini.

"Sekarang untuk sementara kita ada masa transisi nantinya pencantuman Nutri-level ini masih kita minta mereka lakukan sendiri gitu ya. Nanti secara bertahap akan kita wajibkan mereka harus lakukan. Karena kita berikan waktu ya," imbuhnya.

Dia menambahkan, masa transisi ini diperkirakan mencapai satu tahun sampai dengan dua tahun. Adapun, penyantuman label ini bakal terlebih dahulu dikhususkan untuk produk minuman.

"Jadi ini masanya nanti akan keluar di aturannya. Tapi masih fix masa transisinya, antara satu atau dua tahun. Tapi waktu itu diskusinya kita omongnya sekitar dua tahun, tapi tunggu peraturannya keluar," pungkasnya.

Siap Beri Penghargaan

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang mulai menerapkan label nutri-level pada kemasannya.

Misalnya, penghargaan itu berupa pemberian izin lebih cepat kepada pelaku usaha hingga pemberian stempel makanan sehat. Menurut, Ikrar, pemberian stampel makanan sehat bisa berpotensi meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut.

"Nah, dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih pingin memilih," ujar Ikrar.

Namun demikian, aturan-aturan terkait label gizi ini belum diluncurkan karena masih dirancang oleh pemerintah. Pada intinya, peluncuran label gizi ini telah menandai masa transisi untuk penyantuman label gizi pada barang konsumsi.

Dengan begitu, Ikrar menekankan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum menyantumkan label pada produknya.

"Nah, nanti kalau setelah kita tetapkan mandatori, baru ada sanksi. Kalau sekarang tentu belum bisa disebutkan ada sanksi karena masih sifatnya volunteer," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan kebijakan Nutri-Level, yang dirancang sebagai panduan sederhana bagi masyarakat untuk memahami kandungan gizi pada produk pangan. Kebijakan ini bertujuan membantu konsumen mengenali kadar gula, garam, dan lemak (GGL) dalam makanan secara lebih mudah.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa sebagian besar asupan kalori harian masyarakat masih berasal dari makanan olahan dan pangan siap saji. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menerapkan pola makan yang seimbang, memperhatikan porsi konsumsi, serta menghindari makan berlebihan guna menekan risiko obesitas.

Menurutnya, meski produk pangan olahan saat ini sudah dilengkapi tabel informasi nilai gizi, tidak semua konsumen terbiasa membaca atau memperhatikannya karena berisi banyak angka dan data yang dianggap rumit. Selain itu, memeriksa detail kandungan gizi setiap produk saat berbelanja juga memakan waktu.

Dengan demikian, sistem Nutri-Level diharapkan menjadi solusi dengan menyajikan informasi nutrisi secara lebih sederhana, jelas, dan cepat dipahami, sehingga membantu konsumen memilih makanan dan minuman yang lebih sehat.

"Pertama, edukasi memang harus terus dilakukan. Kedua, kita juga perlu memberikan pilihan, termasuk informasi pilihan itu. Jadi, ada pilihan, oh yang ini gulanya lebih tinggi, yang ini lebih aman, dan lain-lain," katanya dalam diskusi Cermat Memilih Pangan Olahan untuk Mencegah Obesitas”, di Jakarta, Selasa (3/3/2026)

Nadia menjelaskan bahwa label Nutri-Level nantinya akan menampilkan empat kategori yang ditandai dengan huruf dan kode warna tertentu agar mudah dipahami masyarakat. Huruf A menunjukkan nilai gizi yang baik, B cukup, C sedang, dan D kurang.

Pihaknya menilai skema tersebut cukup relevan diterapkan di Indonesia karena sistem penilaian menggunakan huruf sudah akrab bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan warna dinilai dapat membantu konsumen lebih cepat menangkap informasi secara visual. Sebelum ditetapkan, pihaknya juga telah melakukan survei kepada industri dan konsumen terkait rencana tersebut.

"Kita bukan menutup industri lo. Kita mengedukasi masyarakat sama-sama. Makanya butuh waktu cukup lama regulasi ini bisa dikeluarkan dan masih statusnya saat ini adalah edukasi," imbuhnya.

Tak hanya menampilkan kategori nilai gizi, label tersebut juga direncanakan memuat pesan edukasi singkat yang dapat menjadi pengingat bagi konsumen. Pesan ini akan disesuaikan dengan kandungan yang paling dominan dalam produk. Misalnya, jika kadar gulanya tinggi, akan muncul peringatan seperti “waspada bagi pengidap penyakit gula” atau pesan serupa.

Meski demikian, Nadia menyebutkan bahwa seluruh skema tersebut masih dalam tahap pembahasan. Termasuk mengenai apakah redaksi pesan akan ditetapkan secara baku oleh pemerintah atau memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikannya. Yang jelas, penerapan Nutri-Level akan dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal kebijakan ini masih bersifat sukarela atau voluntary.

Sementara itu, Head of Strategic Marketing Nutrifood Susana mengatakan terkait kesiapan industri, sebenarnya baik Badan POM maupun Kementerian Kesehatan sudah sejak awal mengajak industri berdialog.

Menurutnya, kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba karena pelaku industri juga dilibatkan dalam berbagai survei dan diskusi, yang hingga kini masih terus berlangsung, termasuk mengenai penentuan batasan kandungan nutrisi tiap level.

Namun, menurutnya, implementasi kebijakan ini memang tidak bisa dilakukan secara instan. Industri masih perlu melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari perubahan kemasan, bahan baku, proses pendaftaran ulang produk, hingga pengelolaan rantai pasok, yang dapat memakan waktu lebih dari setengah tahun, termasuk kemungkinan reformulasi produk.

"Industri selalu menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai edukasi kepada masyarakat, agar perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak. Sebab, kita pernah melakukan survei saat mengurangi kadar gula secara signifikan. Namun, yang terjadi justru konsumen atau penjual minuman menambahkan gula atau krimer sendiri," jelasnya.