Tolong dicek. Kalau bisa ambil sampel, 100 sampai 200. Rakyat ini bosan nanti kalau kita cuma pencitraan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi guna memastikan produk yang beredar sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam jumpa pers terkait isu pangan di Jakarta, Selasa, Amran mengatakan telah menginstruksikan jajarannya di Bapanas untuk melakukan pengecekan beras tersebut.

"Tolong dicek. Kalau bisa ambil sampel, 100 sampai 200. Rakyat ini bosan nanti kalau kita cuma pencitraan, omon-omon, (jadi) ini harus ditindak (jika ada praktik kecurangan)," kata Amran.

Pemerintah mulai bergerak menertibkan peredaran harga beras khusus yang diklaim produsen sebagai beras fortifikasi. Langkah ini terpicu karena adanya perubahan pola bisnis produsen beras yang banyak beralih memproduksi beras fortifikasi dibandingkan beras premium.

Adapun beras fortifikasi merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Dalam pemantauan Bapanas selama April lalu, ditemukan harga beras fortifikasi hingga mencapai Rp27.000 per kilogram (kg) di wilayah DKI Jakarta. Dari beberapa sampel beras fortifikasi pun didapati hanya memuat kandungan dua jenis zat gizi sebagaimana yang tertera pada label kemasan.

Untuk itu, Amran mengeluarkan instruksi agar jajarannya melakukan pemeriksaan intensif terhadap beras fortifikasi. Dia meminta uji laboratorium untuk membuktikan klaim kandungan zat gizi seperti yang tertera di label kemasan.

"Sudah, (beras) yang fortifikasi diperiksa. Itu jangan akal-akalan. Atas nama seperti yang kemarin ternyata tidak ada. Tolong diperiksa di lab, Deputi (Bapanas) periksa (di) lab. Jadi dari premium karena kita sudah batasi (HET diduga produsen) dialihkan lagi ke situ (beras fortifikasi)," tegas Amran.

Amran berharap harga beras fortifikasi dapat setara dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Adapun rentang HET beras premium telah ditetapkan pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) sampai dengan Rp15.800 per kg sesuai zonasi wilayah.

"Ini untuk sementara (harga beras fortifikasi) sebaiknya sama saja (dengan) premium. Untuk sementara tapi ini harus diputuskan Rakortas (Kementerian Koordinator Bidang Pangan)," ucap Amran.

"Tapi sekarang ini kami bisa mengambil langkah mengecek lapangan. Apa benar yang dia katakan itu. Nah diperiksa ulang semua itu yang menaikkan harga," tambah dia.

Di tempat yang sama, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan penertiban harga beras fortifikasi diperlukan agar tidak dilepas secara bebas. Masyarakat perlu mengakses beras fortifikasi dengan harga yang wajar dan tidak terlampau tinggi.

"Nah kalau kita sudah tidak memperbolehkan lagi beras fortifikasi dengan harga yang tinggi, tentu lambat laun akan turun, sehingga rata-rata jadi bagus. (Jadi) jangan dilepas. Biarkan saja beras fortifikasi seharga beras premium, sehingga harganya akan turun dengan sendirinya," terang Ketut.

Adapun beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.

SNI tersebut menetapkan per 100 gram beras fortifikasi mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 sampai 0,38 miligram, vitamin B12 di 1,0 sampai 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 sampai 5,25 miligram, dan seng 3,0 sampai 4,5 miligram.

Produsen beras fortifikasi juga harus memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diampu Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Bapanas memastikan pengurusan izin tersebut tidak ada biaya dan tidak memakan waktu yang lama.

Selanjutnya, untuk izin edar beras fortifikasi produksi dalam negeri diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi setelah dilakukan verifikasi oleh dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi selaku OKKPD.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, serta kesesuaian kandungan gizi dengan standar yang berlaku, wajib dilakukan pengujian beras fortifikasi terhadap persyaratan tersebut di laboratorium yang terakreditasi.

Ketut juga mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern karena perusahaan BUMN sektor pangan itu memiliki beras jenis premium.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan kebijakan Nutri-Level, yang dirancang sebagai panduan sederhana bagi masyarakat untuk memahami kandungan gizi pada produk pangan. Kebijakan ini bertujuan membantu konsumen mengenali kadar gula, garam, dan lemak (GGL) dalam makanan secara lebih mudah.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa sebagian besar asupan kalori harian masyarakat masih berasal dari makanan olahan dan pangan siap saji. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menerapkan pola makan yang seimbang, memperhatikan porsi konsumsi, serta menghindari makan berlebihan guna menekan risiko obesitas.

Menurutnya, meski produk pangan olahan saat ini sudah dilengkapi tabel informasi nilai gizi, tidak semua konsumen terbiasa membaca atau memperhatikannya karena berisi banyak angka dan data yang dianggap rumit. Selain itu, memeriksa detail kandungan gizi setiap produk saat berbelanja juga memakan waktu.

Dengan demikian, sistem Nutri-Level diharapkan menjadi solusi dengan menyajikan informasi nutrisi secara lebih sederhana, jelas, dan cepat dipahami, sehingga membantu konsumen memilih makanan dan minuman yang lebih sehat.

"Pertama, edukasi memang harus terus dilakukan. Kedua, kita juga perlu memberikan pilihan, termasuk informasi pilihan itu. Jadi, ada pilihan, oh yang ini gulanya lebih tinggi, yang ini lebih aman, dan lain-lain," katanya dalam diskusi Cermat Memilih Pangan Olahan untuk Mencegah Obesitas”, di Jakarta, Selasa (3/3/2026)

Nadia menjelaskan bahwa label Nutri-Level nantinya akan menampilkan empat kategori yang ditandai dengan huruf dan kode warna tertentu agar mudah dipahami masyarakat. Huruf A menunjukkan nilai gizi yang baik, B cukup, C sedang, dan D kurang.

Pihaknya menilai skema tersebut cukup relevan diterapkan di Indonesia karena sistem penilaian menggunakan huruf sudah akrab bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan warna dinilai dapat membantu konsumen lebih cepat menangkap informasi secara visual. Sebelum ditetapkan, pihaknya juga telah melakukan survei kepada industri dan konsumen terkait rencana tersebut.

"Kita bukan menutup industri lo. Kita mengedukasi masyarakat sama-sama. Makanya butuh waktu cukup lama regulasi ini bisa dikeluarkan dan masih statusnya saat ini adalah edukasi," imbuhnya.

Tak hanya menampilkan kategori nilai gizi, label tersebut juga direncanakan memuat pesan edukasi singkat yang dapat menjadi pengingat bagi konsumen. Pesan ini akan disesuaikan dengan kandungan yang paling dominan dalam produk. Misalnya, jika kadar gulanya tinggi, akan muncul peringatan seperti “waspada bagi pengidap penyakit gula” atau pesan serupa.

Meski demikian, Nadia menyebutkan bahwa seluruh skema tersebut masih dalam tahap pembahasan. Termasuk mengenai apakah redaksi pesan akan ditetapkan secara baku oleh pemerintah atau memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikannya. Yang jelas, penerapan Nutri-Level akan dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal kebijakan ini masih bersifat sukarela atau voluntary.

Sementara itu, Head of Strategic Marketing Nutrifood Susana mengatakan terkait kesiapan industri, sebenarnya baik Badan POM maupun Kementerian Kesehatan sudah sejak awal mengajak industri berdialog.

Menurutnya, kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba karena pelaku industri juga dilibatkan dalam berbagai survei dan diskusi, yang hingga kini masih terus berlangsung, termasuk mengenai penentuan batasan kandungan nutrisi tiap level.

Namun, menurutnya, implementasi kebijakan ini memang tidak bisa dilakukan secara instan. Industri masih perlu melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari perubahan kemasan, bahan baku, proses pendaftaran ulang produk, hingga pengelolaan rantai pasok, yang dapat memakan waktu lebih dari setengah tahun, termasuk kemungkinan reformulasi produk.

"Industri selalu menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai edukasi kepada masyarakat, agar perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak. Sebab, kita pernah melakukan survei saat mengurangi kadar gula secara signifikan. Namun, yang terjadi justru konsumen atau penjual minuman menambahkan gula atau krimer sendiri," jelasnya.

TANGERANG - Penyedia layanan pengujian laboratorium , Alvalab, menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia pengujian mutu dan keamanan pangan dengan meluncurkan alat uji kedaluwarsa dan kandungan gizi pangan berakurasi tinggi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang telah berlangsung di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten.

Perangkat canggih bernama Climatic Chamber ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) ini signifikan karena produsen makanan dan minuman tidak perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengetahui masa kadaluwarsa, stabilitas, hingga kandungan gizi dan mikrobiologi produk dengan tingkat akurasi mencapai 99,5%.

“Alat ini kami datangkan langsung dari Eropa. Bentuknya menyerupai lemari pendingin satu pintu, namun dilengkapi sistem pemantauan suhu, kelembaban, dan cahaya yang dapat disesuaikan untuk simulasi kondisi penyimpanan berbagai jenis produk,” ujar Head of Sales and Marketing Alvalab, Jonathan A. Widakdo, di sela kegiatan TEI, Jumat (17/10).

Jonathan menjelaskan, bahwa proses pengujian dilakukan dengan memasukkan sampel produk ke dalam alat tersebut selama jangka waktu minimum 30 hari hingga maksimal 60 hari, tergantung jenis produknya. Hasil pengujian berupa laporan komprehensif yang mencakup umur simpan, perubahan fisik dan rasa, hingga potensi paparan mikrobiologi.

“Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan meluncurkan produk permen dengan varian rasa baru, maka sebelum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk tersebut wajib diuji oleh lembaga independen seperti Alvalab. Kami memberikan analisis objektif mengenai kelebihan dan kekurangan produk sebelum diserahkan ke otoritas terkait yang bisa dipertanggung jawabkan dengan sertifikat analisa atau biasa disebut CoA,” jelasnya.



Lebih lanjut, Jonathan menuturkan bahwa hasil pengujian dari Alvalab telah diakui secara luas oleh berbagai pelaku industri, terutama bagi perusahaan yang menargetkan ekspor. “Banyak produk ekspor yang melampirkan sertifikat hasil uji lab dari kami karena tingkat akurasinya sangat tinggi dan telah memenuhi standar internasional. Laboratorium kami sudah berakreditasi ISO 17025 serta diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan BPOM,” ungkapnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Alvalab menyediakan sistem drop point dan pengiriman sampel dari empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Lampung, dan Pontianak. Pelaku usaha cukup mengirimkan produk melalui jasa ekspedisi bersama dokumen pendukung seperti Nomor Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

“Setelah pendaftaran, kami akan memberikan akses akun khusus berupa username dan password agar klien dapat memantau seluruh tahapan pengujian secara real time, mulai dari penerimaan sampel hingga terbitnya hasil analisa,” ujar Jonathan.

Selain layanan pengujian, Alvalab juga memberikan konsultasi gratis bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk membantu mereka memahami standar mutu produk yang berlaku di dalam negeri maupun pasar global.

“Kami ingin mendorong lebih banyak produk Indonesia agar dapat memenuhi syarat ekspor dengan harga uji laboratorium yang terjangkau, mulai dari Rp 100 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kompleksitas jenis pengujian,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada produk pangan, Alvalab juga melayani pengujian produk agrikultur, spices, essential oil, produk makanan dan minuman impor, memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.

“Hingga saat ini, sudah ribuan produk dari berbagai sektor yang kami uji demi menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen,” tegas Jonathan.

Partisipasi Alvalab di Trade Expo Indonesia 2025 menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan daya saing industri nasional di pasar global melalui inovasi dan keandalan teknologi laboratorium.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan bahwa hingga hari kedua penyelenggaraan TEI 2025, total nilai transaksi sementara telah mencapai USD 17,27 miliar atau setara dengan Rp286 triliun, berdasarkan hasil penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli luar negeri pada tanggal 15–16 Oktober 2025.

“Total tersebut masih bersifat sementara karena transaksi di hari ketiga masih dalam tahap rekapitulasi. Namun capaian ini menunjukkan besarnya potensi ekspor produk Indonesia di berbagai sektor,” ujar Mendag saat ditemui di ICE BSD, Tangerang.

Adapun produk yang paling diminati pembeli luar negeri mencakup batu bara, investasi energi biru, emas, biodiesel, furnitur, minyak kelapa sawit beserta turunannya, perhiasan, arang kayu, produk rempah, serta produk makanan dan minuman.

Tahun ini, TEI 2025 diikuti oleh 1.619 peserta dengan 8.045 pembeli (buyers) terdaftar dari 130 negara. Pameran dibagi ke dalam tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup. Kementerian Perdagangan menargetkan total capaian transaksi dagang TEI tahun ini mencapai USD 16,5 miliar atau setara Rp273,5 triliun.

Dengan hadirnya inovasi seperti Climatic Chamber ASLT, Alvalab menegaskan perannya sebagai mitra strategis dunia industri dalam membangun ekosistem mutu nasional yang kompetitif dan berdaya saing global.