Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah berencana membangun rumah sakit di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat. RS ini direncanakan bertaraf internasional.

Pramono yakin pembangunan rumah sakit tersebut dapat meningkatkan Global Cities Index (GCI) Jakarta di atas 70. Sebagai informasi, saat ini GCI Jakarta berada di peringkat 71.

"Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin mudah-mudahan kesehatan di Jakarta akan lebih baik, sehingga ini menjadi pemicu untuk menaikkan Global Cities Index untuk Jakarta," ujarnya di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Sebab dalam kesempatan itu dia bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk bekerja sama memberikan fasilitas rumah sakit bertaraf internasional. RS yang dibangun di lahan 3,6 hektare digadang bertipe kelas A.

Menurutnya, Kemenkes telah berpengalaman membangun rumah sakit di beberapa wilayah. Selain fasilitas, rencananya dokter-dokter yang melayani pasien juga bertaraf internasional.

"Kami tentunya juga mengharapkan support dari pemerintah pusat untuk dokter-dokter yang bertaraf internasional. Itulah yang kami diskusikan tadi," ujar Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan bahwa rencana ini mampu menyerap lebih banyak masyarakat Indonesia berobat di dalam negeri.

Budi mengatakan, pihaknya akan mendukung berbagai fasilitas rumah sakit sehingga kualitas pelayanan dapat terjamin.

Pramono maupun Budi juga berencana agar proyek pembangunan rumah sakit masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengusulkan agar pembangunan RS di lahan kosong Sumber Waras menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Setelah menemui Menkes pada Selasa (28/10) di Kantor Kementerian Kesehatan RI Kuningan Jakarta, Gubernur Pramono menjelaskan latar usulan pembangunan RS baru di Sumber Waras sebagai PSN.

“Kami berharap sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang PSN, kami mengusulkan untuk itu,” ujar Pramono dalam konferensi pers Selasa pagi.

Selain usulan dijadikan sebagai PSN, Gubernur Pramono juga mengusulkan bahwa pembangunan RS akan dibantu peralatannya dari Kemenkes. Usulan Gubernur untuk membangun RS tersebut menjadi salah satu PSN mendapat dukungan penuh dari Menkes Budi Gunadi.

“Kita mendukung masuk PSN,” ucap Menkes.

Gubernur Pramono turut menjelaskan bahwa RS tersebut akan juga berkelas internasional karena lokasi yang luas dan strategis.

“Kami segera mempersiapkan untuk membangun luas areanya 3,6 hektare sehingga sangat cocok untuk menjadi rumah sakit internasional di Jakarta karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan rumah sakit swasta lainnya,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disambut baik oleh Menkes Budi Gunadi. Menurutnya, RS Internasional dibangun agar warga Jakarta tidak perlu berobat keluar negeri. Beliau juga telah diskusi dengan Gubernur mengenai dokter di RS tersebut yang akan menekan warga Jakarta berobat di luar negeri.

Dia mengatakan bahwa pemerintah mendukung 100%, sebab jika warga Jakarta sakit, agar tidak berobat keluar negeri.

“Kami juga berdiskusi mengenai kualitas dokter-dokternya yang akan masuk ke sana, yang memang benar-benar bisa menahan orang-orang Jakarta ini dan banyak yang berobat di luar negeri,” ujar Menkes Budi.

Mengenai status lahan yang sempat bermasalah di KPK, Gubernur Pramono kembali menegaskan bahwa permasalahan lahan RS Sumber Waras sudah selesai.

“Persoalan Rumah Sakit Sumber Waras, tanahnya yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta (sudah) selesai baik itu pernyataan yang disampaikan oleh KPK dan tentunya finalnya nanti di BPK,” sambungnya. (Stefanus Bintang)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan harga dan maladministrasi pada lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Pihak KPK, kata Budi, telah memastikan bahwa proses pengadaan lahan sudah sesuai ketentuan dan prosedur sehingga legal secara formil.

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan untuk pelayanan publik. Dia menyebut KPK akan melakukan pendampingan jika dibutuhkan.

"Jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," ujar Budi.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," ungkap Pramono.

Sekadar informasi, pada pertengahan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak melalui proses seharusnya.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, BPK. KPK sempat menyelidiki kasus tersebut, namun pada akhirnya dibatalkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pemulihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jakarta Barat. Pasalnya, lahan RS Sumber Waras sempat mengalami masalah dugaan korupsi.

Konsultasi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dia bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono.

"Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari tahun 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," kata Pramono.

Dia mengatakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah terlampau tinggi sejak polemik di tahun 2014 sehingga tidak mungkin dijual atau dilepas. Oleh sebab itu, konsultasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah lahan tersebut masih bermasalah atau tidak.

"Kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan bahwa KPK telah menganalisa alat bukti yang telah diterima pada tahun 2014.

Namun, lembaga antirasuah itu menghentikan penyelidikan pada tahun 2023 karena alat bukti yang tidak mencukupi. Bahtiar mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan lahan tersebut menjadi rumah sakit tipe A.

"Prinsipnya akan segera dilanjutkan dan kami dari KPK terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak terkendala dengan permasalahan hukum yang lainnya," tuturnya.