Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) telah berseteru dengan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT). Hingga akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memenangkan gugatan CMNP milik Jusuf Hamka.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Sebagaimana diketahui, CMNP telah menggugat Hary Tanoe serta BHIT pada tahun lalu. Gugatan itu terkait dengan perkara dugaan perbuatan melawan hukum atas surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Mengacu keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), CMNP menyatakan bahwa alasannya melayangkan gugatan ini lantaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga. Transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan masing-masing tergugat pada 1999.

Tahun lalu, Direktur Independen CMNP Hasyim menjelaskan perkara itu berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Hary Tanoe dan perusahaannya.

Hasyim mengungkap bahwa perbuatan itu telah menyebabkan kerugian bagi perseroan. Hanya saja, dia tidak merincikan kerugian tersebut secara mendetail.

Namun demikian, Hasyim menyatakan bahwa jika gugatan pihaknya itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka nilai transaksi yang digugat tersebut bakal berpengaruh terhadap keuangan perseroan.

Di lain pihak, BHIT menjabarkan bahwa NCD milik CMNP itu diterbitkan oleh PT Unibank Tbk. di mana BHIT merupakan broker/perantara. Dalam keterbukaan informasi di BEI yang diungkap BHIT, perusahaan saat itu pun diklaim sudah tidak lagi terlibat sejak 12 Mei 1999. Unibank pun sudah dibubarkan pada 2001 sehingga gagal bayar terhadap CMNP.

CMNP memiliki NCD yang diterbitkan oleh Unibank. Jumlah Keseluruhan NCD yang diterbitkan oleh Unibank adalah sebesar US$28 juta dengan tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 9 Mei 2002 sebesar US$10 juta dan tanggal 10 Mei 2002 sebesar US$18 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu bank milik negara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menggugat perusahaan P2P lending atau pinjaman online (pinjol) PT Crowde Membangun Bangsa senilai Rp730,31 miliar.

Sebagai informasi, Crowde merupakan salah satu penyelenggara P2P lending yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 6 November 2025.

Gugatan itu diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan pada Kamis, 13 November 2025 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 1248/Pdt.G/2025/PN JKT. SEL.

Selain Crowde, terdapat juga nama Co-founder P2P lending tersebut Yohanes Sugihtononugroho yang menjadi pihak tergugat. Namun, petitum dari gugatan tersebut belum dapat ditampilkan. Sidang pertama dijadwalkan pada Kamis, 27 November 2025 pukul 11.00 WIB hingga selesai.

Jika ditelusuri dari SIPP PN Jaksel, sebelumnya bank dengan logo pita emas tersebut pernah mendaftarkan gugatan kepada Crowde dan co-foundernya pada Jumat, 1 Agustus 2025. Namun, gugatan tersebut dicabut pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Dalam petitum dalam pokok perkara gugatan yang dilayangkan sebelumnya itu, Bank Mandiri meminta pengadilan untuk menerima mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Lalu menyatakan menurut hukum para tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan pengugat senilai Rp739,43 miliar hingga posisi 8 Juli 2025.

Adapun, Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Bank Mandiri terkait dengan gugatan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari BMRI.

Pencabutan Izin Usaha Crowde

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) pada 6 November 2025. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025.

“OJK mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa atau CMB dikarenakan PT CMB dinyatakan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi perusahaan,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

Agusman menjelaskan Crowde tidak bisa memenuhi kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan. “Selanjutnya, PT CMB dinyatakan sebagai penyelenggara yang tidak dapat disehatkan dan dicabut izin usahanya,” bebernya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan di bidang PVML ini dilakukan untuk mengupayakan penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan konsolidasi di industri PVML.

Agusman berujar OJK sudah terus mendorong upaya penyelesaian permasalahan di Crowde. Katanya, penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK September 2025.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2025, OJK terus mendorong Crowde untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak para pemberi dana atau lender dan untuk keberlanjutan usaha.

OJK pun mewajibkan Crowde untuk melakukan delapan hal setelah pencabutan izin usaha. Berikut daftarnya:

• Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai Penyelenggara Pindar (pinjaman daring), kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan;
  
• Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Crowde untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
  
• Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
  
• Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
• Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
  
• Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Crowde, serta menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  
• Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
  
• Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat, Kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi Crowde pada nomor telepon: (021) 50858708 atau HP: 081281267233, email: legal@crowde.co dan alamat: Jalan Tebet Raya Nomor 34 Blok A Persil Nomor 4, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
  
• Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) angkat bicara terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang turut menyeret Direktur Utama perseroan.

Manajemen OCBC NISP menyampaikan perseroan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti setiap tahapan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

“OCBC mengetahui adanya gugatan yang mencantumkan nama bank [OCBC NISP],” kata manajemen OCBC NISP kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

Selanjutnya, perusahaan memastikan bahwa OCBC NISP tetap beroperasi normal dan terus menjunjung tinggi tata kelola serta kepatuhannya.

“Informasi tambahan akan disampaikan sesuai perkembangan resmi,” ujar manajemen.

Untuk diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan perdata dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan itu menyeret Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) sebagai pihak yang tergugat.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (12/11/2025) dengan nomor perkara 781/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dengan penggugat atas nama Triana.

Setidaknya, terdapat empat pihak yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut yakni PT Indo Nufood Indonesia, Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Asset Management Ok Indonesia, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sidang perdana diadakan pada tanggal 26 November 2025. Kendati begitu, belum diketahui pasti bentuk perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan penggugat kepada para tergugat.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan harga dan maladministrasi pada lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Pihak KPK, kata Budi, telah memastikan bahwa proses pengadaan lahan sudah sesuai ketentuan dan prosedur sehingga legal secara formil.

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan untuk pelayanan publik. Dia menyebut KPK akan melakukan pendampingan jika dibutuhkan.

"Jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," ujar Budi.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," ungkap Pramono.

Sekadar informasi, pada pertengahan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak melalui proses seharusnya.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, BPK. KPK sempat menyelidiki kasus tersebut, namun pada akhirnya dibatalkan.