Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi fasilitas kesehatan berstandar internasional yang fokus pada layanan kanker dan jantung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari komitmennya sejak masa kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

Program ini juga menjadi upaya melanjutkan agenda pembangunan yang belum tuntas pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.

“Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras Alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun rumah sakit internasional untuk kanker dan jantung,” ujar Pramono di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (15/2/2026).

Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan pembangunan RS Sumber Waras sebagai rumah sakit internasional untuk masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, usulan tersebut juga telah memperoleh dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dia berharap usulan itu dapat segera diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap membangun RS Sumber Waras jika usulannya belum diputuskan Prabowo menjadi PSN.

Pramono juga memastikan permasalahan hukum terkait RS Sumber Waras sudah rampung.

Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat awalnya muncul di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2015.

Kasus ini berawal saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014.

Saat itu, KPK menyatakan tidak menemukan unsur melawan hukum dari dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membangun Rumah Sakit (RS) Sumber Waras tahun ini. RS yang nasibnya menggantung hingga satu dekade lebih itu akan menjadi RS dengan kualitas internasional.

Pramono mengatakan RS Sumber Waras telah 12 tahun tidak tersentuh. Sejumlah persoalan hukum memang menjadi hambatan. Namun, menurutnya jika tidak diambil keputusan, nasibnya akan terlunta-lunta.

Kemudian, Pramono mengatakan pihaknya akan melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras tahun ini. Pramono telah mendatangi Kejaksaan, BPK, hingga KPK. Kemudian, mendatangi Pemerintah Pusat agar disetujui sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Kami wujudkan RS internasional yang diinisiasi Pemda. Yang terpenting adalah mudah-mudahan RS yang dibangun memberikan hati ke pada siapa saja yang datang," kata Pramono dalam agenda peresmian Primaya Hospital Kelapa Gading pada Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, tantangan dalam layanan kesehatan di Indonesia adalah hospitality. Kurangnya hospitality membuat banyak warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Padahal, kualitas dokter hingga infrastruktur memadai.

"Mudah-mudahan Sumber Waras diwujudkan jadi rujukan, dikelola daerah dengan luas 3,6 hektar. Itu jadi harapan di Jakarta. Punya rumah sakit yang baik," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono menjelaskan RS seluas 3,6 hektar itu memiliki nilai proyek sekitar Rp1,4 triliun. Saat ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tengah mengkaji dua opsi desain rumah sakit tersebut.

Kendati demikian, dia menegaskan pembangunan RS Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek RS tipe A di Cakung, Jakarta Timur, yang sudah lebih dulu berjalan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan Kota Tua Jakarta Pusat dan Rumah Sakit Sumber Waras masuk sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengusulkan agar penataan kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin (10/11/2025).

Pramono menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperkuat pengelolaan kawasan bersejarah dan memperluas layanan kesehatan di Jakarta. Terkait Kota Tua, dia menjelaskan pengelolaan kawasan tersebut akan dilakukan bersama Danantara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Untuk itu, salah satu hal yang kami akan usulkan adalah [RS Sumber Waras dan penataan kawasan Kota Tua] untuk menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional,” katanya usai bertemu Airlangga, Senin (10/11/2025).

Sementara terkait Rumah Sakit di Sumber Waras, Pramono menyebutkan bahwa lahan seluas 3,6 hektare telah mendapatkan clearance dari KPK dan BPK sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai.

Menurutnya, Rumah Sakit itu nanti akan difokuskan untuk layanan penyakit jantung, kanker, dan penyakit khusus lainnya.

"Apabila Sumber Waras itu juga mendapatkan PSN, Proyek Strategis Nasional, kami bisa membangun rumah sakit tipe A yang bertaraf internasional. Kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit yang rujukan utama di Jakarta," ungkapnya.

Terkait nilai investasi di proyek penataan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit di Sumber Waras, politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum bisa mengungkapkan. Kendati demikian, dia memastikan detailnya akan disampaikan pada kesempatan lain.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa Airlangga menyatakan akan mempelajari usulan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu. Kendati demikian, dia mengaku optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh karena proyek ini dinilai memiliki nilai strategis dan manfaat publik yang besar.

“Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah berencana membangun rumah sakit di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat. RS ini direncanakan bertaraf internasional.

Pramono yakin pembangunan rumah sakit tersebut dapat meningkatkan Global Cities Index (GCI) Jakarta di atas 70. Sebagai informasi, saat ini GCI Jakarta berada di peringkat 71.

"Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin mudah-mudahan kesehatan di Jakarta akan lebih baik, sehingga ini menjadi pemicu untuk menaikkan Global Cities Index untuk Jakarta," ujarnya di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Sebab dalam kesempatan itu dia bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk bekerja sama memberikan fasilitas rumah sakit bertaraf internasional. RS yang dibangun di lahan 3,6 hektare digadang bertipe kelas A.

Menurutnya, Kemenkes telah berpengalaman membangun rumah sakit di beberapa wilayah. Selain fasilitas, rencananya dokter-dokter yang melayani pasien juga bertaraf internasional.

"Kami tentunya juga mengharapkan support dari pemerintah pusat untuk dokter-dokter yang bertaraf internasional. Itulah yang kami diskusikan tadi," ujar Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan bahwa rencana ini mampu menyerap lebih banyak masyarakat Indonesia berobat di dalam negeri.

Budi mengatakan, pihaknya akan mendukung berbagai fasilitas rumah sakit sehingga kualitas pelayanan dapat terjamin.

Pramono maupun Budi juga berencana agar proyek pembangunan rumah sakit masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengusulkan agar pembangunan RS di lahan kosong Sumber Waras menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Setelah menemui Menkes pada Selasa (28/10) di Kantor Kementerian Kesehatan RI Kuningan Jakarta, Gubernur Pramono menjelaskan latar usulan pembangunan RS baru di Sumber Waras sebagai PSN.

“Kami berharap sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang PSN, kami mengusulkan untuk itu,” ujar Pramono dalam konferensi pers Selasa pagi.

Selain usulan dijadikan sebagai PSN, Gubernur Pramono juga mengusulkan bahwa pembangunan RS akan dibantu peralatannya dari Kemenkes. Usulan Gubernur untuk membangun RS tersebut menjadi salah satu PSN mendapat dukungan penuh dari Menkes Budi Gunadi.

“Kita mendukung masuk PSN,” ucap Menkes.

Gubernur Pramono turut menjelaskan bahwa RS tersebut akan juga berkelas internasional karena lokasi yang luas dan strategis.

“Kami segera mempersiapkan untuk membangun luas areanya 3,6 hektare sehingga sangat cocok untuk menjadi rumah sakit internasional di Jakarta karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan rumah sakit swasta lainnya,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disambut baik oleh Menkes Budi Gunadi. Menurutnya, RS Internasional dibangun agar warga Jakarta tidak perlu berobat keluar negeri. Beliau juga telah diskusi dengan Gubernur mengenai dokter di RS tersebut yang akan menekan warga Jakarta berobat di luar negeri.

Dia mengatakan bahwa pemerintah mendukung 100%, sebab jika warga Jakarta sakit, agar tidak berobat keluar negeri.

“Kami juga berdiskusi mengenai kualitas dokter-dokternya yang akan masuk ke sana, yang memang benar-benar bisa menahan orang-orang Jakarta ini dan banyak yang berobat di luar negeri,” ujar Menkes Budi.

Mengenai status lahan yang sempat bermasalah di KPK, Gubernur Pramono kembali menegaskan bahwa permasalahan lahan RS Sumber Waras sudah selesai.

“Persoalan Rumah Sakit Sumber Waras, tanahnya yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta (sudah) selesai baik itu pernyataan yang disampaikan oleh KPK dan tentunya finalnya nanti di BPK,” sambungnya. (Stefanus Bintang)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan penyelidikan dugaan korupsi lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Tindakan itu dilakukan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam pengadaannya.

"Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (27/10/2025).

Menurut Budi, pengadaan lahan RS Sumber Waras telah sesuai prosedur. "Proses pengadaan juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan legal formilnya," sambungnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan rumah sakit. Budi menyatakan, pihaknya terbuka jika diminta untuk melakukan pendampingan. "Jika diperlukan, KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono Anung bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, Pramono membahas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pramono mengaku berharap bisa memanfaatkan lahan RS Sumber Waras tersebut untuk pelayanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta. "Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” ujar Pramono.

Terungkap KPK telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI senilai Rp800 miliar sejak 2023. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

"Pada 2023 KPK telah menghentikan penyelidikan. Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti. KPK akan terus memberikan pendampingan sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terkendali," kata Ujang.

Ujang menegaskan, KPK akan mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memanfaatkan kembali aset tersebut. "Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan harga dan maladministrasi pada lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Pihak KPK, kata Budi, telah memastikan bahwa proses pengadaan lahan sudah sesuai ketentuan dan prosedur sehingga legal secara formil.

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan untuk pelayanan publik. Dia menyebut KPK akan melakukan pendampingan jika dibutuhkan.

"Jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," ujar Budi.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," ungkap Pramono.

Sekadar informasi, pada pertengahan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak melalui proses seharusnya.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, BPK. KPK sempat menyelidiki kasus tersebut, namun pada akhirnya dibatalkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor kendati terdapat regulasi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja, tetapi harus melibatkan pihak lainnya.

"Ekosistem pembangunan Jakarta tidak boleh kendor meski ada efisiensi. Kemitraan adalah kunci pembangunan Jakarta" kata Pramono di Jakarta, dikutip Ahad (26/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Salah satunya, dia menyebutkan rencana pembangunan Transit-Oriented Development (TOD), yaitu strategi pembangunan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.

Dia menuturkan TOD Bundaran Hotel Indonesia antara Hotel Pullman, Hotel Mandarin dan bangunan di kawasan tersebut akan dihubungkan langsung di bawah tanah dan terkoneksi ke stasiun MRT.

Selain itu, ada juga rencana pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pemprov DKI pun mempercayakan proses pembangunan kawasan tersebut kepada pihak MRT.

"Dukuh Atas nanti akan dibangun melalui kerja sama secara partnership strategis. Kami akan percayakan MRT, Pemprov hanya bersifat back-up," tutur Pramono.

Sementara itu, pembangunan kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang memudahkan proses pembangunan gedung bertingkat atau tower di daerah setempat.

Pramono mengungkapkan proses pembangunan gedung bertingkat di Jakarta sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai 12 tahun tak kunjung diberikan kejelasan perizinannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras bakal dimulai pada 2026, setelah lebih dari satu dekade tertunda.

Dia mengatakan bangunan RS Sumber Waras tersebut nantinya dijadikan sebagai rumah sakit kelas A.

"Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa memulai untuk membangun Rumah Sakit Sumber Waras yang luasnya 3,6 hektare, adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta kelas A," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10/2025) dilansir dari Antara.

Dia pun mengaku senang tanah seluas 3,6 hektare yang memiliki nilai sekitar Rp1,4 triliun itu kembali ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dengan begitu, dia menuturkan pihaknya dapat mengelola rumah sakit tersebut untuk dimanfaatkan masyarakat Jakarta.

Menurut dia, pembangunan itu dilakukan secara langsung di area eksisting RS Sumber Waras. Saat ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tengah mengkaji dua opsi desain rumah sakit tersebut.

“Apakah memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang sekarang sudah sempit ke area Sumber Waras atau membangun baru? Dua-duanya sudah saya minta dikaji,” ujar Pramono.

Kendati demikian, dia menegaskan pembangunan RS Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek RS tipe A di Cakung, Jakarta Timur, yang sudah lebih dulu berjalan. Oleh sebab itu, eksekusi fisik proyek RS Sumber Waras ditargetkan dimulai pada 2026.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," ungkap Pramono.

Dia menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras saat itu sudah lebih tinggi dibandingkan ketika kasus tersebut diusut oleh KPK.

Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pemulihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jakarta Barat. Pasalnya, lahan RS Sumber Waras sempat mengalami masalah dugaan korupsi.

Konsultasi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dia bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono.

"Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari tahun 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," kata Pramono.

Dia mengatakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah terlampau tinggi sejak polemik di tahun 2014 sehingga tidak mungkin dijual atau dilepas. Oleh sebab itu, konsultasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah lahan tersebut masih bermasalah atau tidak.

"Kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan bahwa KPK telah menganalisa alat bukti yang telah diterima pada tahun 2014.

Namun, lembaga antirasuah itu menghentikan penyelidikan pada tahun 2023 karena alat bukti yang tidak mencukupi. Bahtiar mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan lahan tersebut menjadi rumah sakit tipe A.

"Prinsipnya akan segera dilanjutkan dan kami dari KPK terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak terkendala dengan permasalahan hukum yang lainnya," tuturnya.