Jakarta (ANTARA) - Peran lembaga inkubator sebagai pemberi fasilitas pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dari risiko kegagalan pada tahap awal perintisan berusaha, kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik.

Ia mengatakan dengan adanya proses fase inkubasi yang baik, risiko gagal UMKM rintisan bisa ditekan sebanyak 80 persen sampai 90 persen, seperti yang sudah dilakukan pada beberapa negara seperti Afrika Selatan, New Zealand hingga Jerman.

“Tentu dengan demikian, risiko gagal yang diperkecil ini akan memberikan keyakinan yang lebih, baik itu kepada lembaga pembiayaan, kepada mitra-mitra strategisnya, kepada pasar, untuk bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi kepada UMKM-UMKM kita,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peran inkubasi bukan sekadar pendampingan biasa, melainkan strategi inti pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keamanan investasi.

Inkubasi, lanjutnya, berfungsi sebagai pelatihan yang memperbaiki model bisnis, manajemen keuangan, dan mentalitas kewirausahaan sebelum UMKM dilepas ke pasar yang kompetitif.

Riza mengatakan hingga saat ini sudah ada 754 lembaga inkubator yang teregistrasi di Kementerian UMKM di seluruh Indonesia, dengan jumlah lebih banyak di pulau Jawa, 17 inkubator diantaranya masuk grade A sementara sisanya masuk grade B dan grade C.

“Ada 754 yang sudah terdaftar dan mudah-mudahan ini akan menjadi kendaraan kita, menjadi another arm yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memastikan tadi risiko gagal daripada UMKM kita bisa dicegah sejak dini,” ujar dia.

Ia mengatakan tujuan dari inkubasi bukan hanya agar UMKM bisa bertahan hidup, tetapi agar bisa memiliki kualitas untuk melakukan ekspansi, termasuk untuk mendorong perluasan jejaring, memiliki jangkauan pasar lebih luas, yang secara otomatis akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang stabil dan berkualitas di masyarakat.

Dalam rangka untuk penguatan proses inkubasi tersebut, Kementerian UMKM menjalankan dua program yakni, pertama, Prokesra untuk mencetak 10 juta penduduk berusaha dan bekerja dengan perbaikan, penguatan dari sisi pelatihan dan pendampingan.

Kedua adalah Bursa Wirausaha Unggulan yakni sebuah ekosistem pada tahap penghujung inkubasi dengan penyediaan akses pembiayaan, karantina dan akses perluasan pasar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan Program Perhutanan Sosial mulai menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Ternyata melalui Program Perhutanan Sosial muncul 30 persen lapangan pekerjaan baru yang tadinya mungkin tidak ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu usai pembukaan acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat".

Menurut dia, Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui pemberian akses legal dan pendampingan kepada masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Ia mengatakan pendampingan tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian berusaha, tetapi juga mampu mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan.

Endah menjelaskan sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bahkan telah berkembang hingga kategori Platinum, yakni kelompok yang mampu mengelola usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memasarkan produknya ke luar daerah.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenhut yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, KUPS kategori Platinum baru mencapai 0,79 persen, sedangkan mayoritas masih berada pada kategori Blue sebesar 52,79 persen, Silver 37,67 persen, dan Gold 8,75 persen.

Ia mencontohkan pengembangan usaha tidak lagi berhenti pada kegiatan budi daya, tetapi telah melahirkan berbagai peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Pada komoditas kopi, misalnya, masyarakat tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi green bean, melakukan roasting, hingga bekerja sebagai barista.

Selain itu, ia juga memberikan contoh pengolahan produk kemiri menjadi minyak, produk kerajinan, dan munculnya lapangan kerja baru dalam pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan kelompok.

Menurut Endah, perubahan kapasitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, lembaga donor, organisasi pendamping, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial.

Ia menyebut Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) menjadi salah satu mitra yang mendampingi KUPS dalam memperkuat kapasitas, kelembagaan, serta kemitraan di tingkat tapak.

Salah satu contoh manfaat ekonomi terlihat pada KUPS Rimba Sejahtera di Kabupaten Siak, Riau, yang mengembangkan agroforestri di lahan gambut melalui tanaman tahunan, nanas, dan sayuran.

Ketua KUPS Rimba Sejahtera Mustain mengatakan pengembangan agroforestri membuat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perkebunan sawit mulai memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani untuk terlibat dalam penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil pertanian.

"Yang jelas secara keuntungan penambahan penghasilan itu pasti ada dari kegiatan agroforestry tadi," kata Mustain.

Perwakilan kelompok perempuan KUPS Rimba Sejahtera Yurmayanti mengatakan kelompok wanita tani di wilayahnya berkembang dari semula 10 orang menjadi sekitar 16 orang setelah mengikuti kegiatan agroforestri.

Ia mengatakan para anggota kelompok kini memperoleh tambahan penghasilan total sekitar 20 hingga 30 persen dari penanaman sayuran dan nenas, sementara pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok.

"Untuk dampak penghasilan bagi ibu-ibu, Alhamdulillah berdampak sekali," ujar Yurmayanti.

​​​​​​​Selain agroforestri, Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo Aris Munandar mengatakan pengelolaan wisata alam di wilayahnya mampu menyerap masyarakat setempat sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

"Alhamdulillah untuk anggota pengelolaan di sana hampir 90 persen anggota masyarakat setempat. Dan para pelaku usaha mulai dari warung dan lainnya hampir masyarakat setempat," kata Aris.

Menurut dia, pengembangan ekowisata memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Kemenhut berharap pendampingan dan kemitraan multipihak terus diperkuat agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status permanent resident atau izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh. “Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” ungkap Evita.

Namun, di sisi lain jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Dia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” jelas Evita.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.

“Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip selective policy, asas resiprositas (reciprocal principle), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional,” tegas politisi PDIP itu.

Evita mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogyanya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

“Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Evita.

Pimpinan Komisi Pariwisata DPR ini memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.

“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya.

“Karena itu, saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” tambahnya.

Menurut Evita, negara-negara tersebut merupakan pasar potensial wisatawan berkualitas dan memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. “Sekaligus berpotensi meningkatkan investasi, penyelenggaraan kegiatan internasional, dan hubungan ekonomi Indonesia,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Meski begitu, Evita menilai kebijakan ini harus tetap disertai evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik.

“Jangan sampai kita hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa, tetapi mengabaikan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi yang dihasilkan dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” ujar Evita.

“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.

SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - PT Indo Sino Oil Dan Gas (ISOG) berhasil mencapai gas pertama (first gas) dari Lapangan Karamba di Wilayah Kerja Wain PSC, onshore Kalimantan Timur, yang menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Rabu.

Lapangan Karamba akan memulai produksi awal sebesar 4 juta standar kaki kubik gas per hari (MMscfd) dan ditargetkan meningkat hingga mencapai tingkat produksi stabil (plateau) sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV 2026.

Gas yang diproduksikan akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi Kilang Unit V Balikpapan melalui kerja sama pemanfaatan infrastruktur dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Keberhasilan ini diraih melalui pengembangan proyek yang berlangsung cepat. ISOG menyelesaikan proyek Karamba hanya dalam waktu 25 bulan sejak kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) diberikan pada April 2024.

“Kami berharap produksi dari Lapangan Karamba dapat mencapai target dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi gas nasional,” ujar Djoko.

Direktur Utama ISOG Tang Zhongfu mengatakan pencapaian tersebut menjadikan Karamba sebagai proyek gas pertama ISOG di Kalimantan Timur yang berhasil dikembangkan dengan skema fast-track development.

“Pencapaian Gas Pertama Lapangan Karamba merupakan wujud komitmen ISOG untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber daya gas yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kami optimis proyek ini akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pasokan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Tang.

Lapangan Karamba memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P).

Pengembangan lapangan ini mencakup re-entry sumur KUD-1, pengeboran dua sumur pengembangan baru, pembangunan Central Processing Facility (CPF), pembangunan pipa gas sepanjang 16,3 kilometer, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sebelum mencapai fase produksi, sumur KUD-1 berhasil mencatat hasil uji produksi yang menggembirakan dengan laju alir gas mencapai 9,5 MMscfd. Hasil tersebut menunjukkan potensi reservoir yang kuat dan menjadi dasar optimisme terhadap keberlanjutan produksi Lapangan Karamba dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan pasokan gas domestik, proyek ini juga memberikan nilai tambah melalui optimalisasi infrastruktur eksisting, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri baik barang maupun tenaga kerja baru, serta penciptaan peluang pengembangan migas baru di wilayah onshore Cekungan Kutai.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jumlah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs di Indonesia mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Peluang kerja baru ini diperkirakan tumbuh seiring percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan pengembangan industri berkelanjutan.

Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker. Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ekonomi hijau menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di tengah transformasi ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara global.

Menurut dia, perkembangan sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Butuh 1,5 Juta Pekerja, Menaker Blak-blakan Soal Ketersediaan SDM Sektor Energi Hijau



"Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan kajian tersebut, peluang kerja hijau diperkirakan muncul di berbagai bidang industri. Pada sektor energi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat seiring pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, hingga biomassa.

Sementara itu, pada sektor manufaktur, peluang kerja akan tumbuh melalui modernisasi industri yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan.

Lapangan kerja baru juga diperkirakan muncul dari berkembangnya ekonomi sirkular, termasuk kegiatan daur ulang, pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material, dan industri yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru pada industri kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan pendukung ekosistem kendaraan listrik.

Meski peluangnya besar, Anwar menegaskan penciptaan green jobs harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Bappenas Ungkap Peran Penting Pengembangan Pekerjaan Hijau



"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya.

Kemnaker menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ekonomi hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan standar kompetensi kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemnaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor hijau dapat terpenuhi.

Dengan proyeksi hampir 4 juta pekerjaan hijau pada tahun depan, ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi mesin baru penciptaan lapangan kerja nasional.

Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia harus semakin mandiri di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang dagang serta perang Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

“Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” kata Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Perry mengingatkan bahwa gejolak global merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Kalau globalnya bergejolak, ya, kita tidak bisa mengendalikan global. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita,” kata Perry.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan penting diluncurkannya Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada Senin (22/6). Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Selain untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Perry mengatakan bahwa program tersebut penting karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas berskala kecil dan menjadi penyerap tenaga kerja.

Perry juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurut dia, memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan generasi mendatang.

“UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.

Lebih lanjut, Perry mengatakan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” ujar dia.

Perry menegaskan, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu disebut sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, program tersebut merupakan wujud komitmen BI, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pengembangan UMKM yang lebih maju.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama: bersatu kita teguh dan bersatu kita maju, dan semakin sukses,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) lepas pantai Sejadi di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Timur, berhasil menambah produksi 1.865 barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi nasional.

"Tambahan produksi minyak mulai dicatat pada 12 Juni 2026 melalui sumur SJ-6 dan SJ-4RD1 di lapangan Sejadi," ujar General Manager Zona-10 PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) Darmapala, dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Pencapaian tersebut memperkuat keyakinan PT PHKT sebagai pengelola lapangan Sejadi tersebut, bahwa peluang peningkatan produksi masih terbuka melalui pengelolaan aset dan pengembangan lapangan secara berkelanjutan.

Capaian semakin memperkuat keyakinan bahwa peluang pertumbuhan produksi masih terbuka, kata dia, melalui pengelolaan aset yang tepat dan pengembangan lapangan yang berkelanjutan.

Keberhasilan di lapangan Sejadi menjadi hasil nyata dari semangat kolaborasi, inovasi, dan keunggulan operasional (operational excellence), lanjut dia, yang terus dibangun untuk menghadirkan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara.

Sumur SJ-6 dan SJ-4RD1 merupakan bagian dari strategi pengembangan lapangan Sejadi untuk mengoptimalkan potensi cadangan migas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumur Sejadi SJ-6 merupakan sumur baru (new drill well) dengan lintasan pengeboran S-type directional dengan total kedalaman mencapai 11.266 kaki measured depth/ftMD, hasil uji produksi sumur itu menghasilkan produksi 942 BOPD.

Kemudian sumur Sejadi SJ-4RD1 merupakan sumur pengeboran ulang (re-drill well) dengan lintasan pengeboran yang sama dengan total kedalaman 9.112 ftMD, hasil uji produksi sumur tersebut menghasilkan 923 BOPD.

Kedua sumur di lapangan Sejadi tersebut menyumbang tambahan produksi minyak 1.865 BOPD untuk mendukung pasokan energi nasional, jelas dia, dan juga dari hasil uji produksi di sumur SJ-4RD1 ada gas 0,853 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

PT PHKT melaporkan proses pengeboran kedua sumur berhasil diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, kendati menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan Sejadi.

Pengembangan lapangan Sejadi, menunjukkan bahwa lapangan migas yang telah lama berproduksi masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui strategi yang terukur dan selektif, demikian Darmapala.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

PAPUA - Warga Wanam Papua Selatan berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di daerahnya terus dilanjutkan. Sebab proyek tersebut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini menepis narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyebut adanya eksodus warga hingga ratusan ribu orang. Berdasarkan temuan di lapangan aktivitas pembukaan lahan masih terbatas, sekitar 15.000 hektare, dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan (cold storage).

Luas kawasan PSN Wanam juga disebut tidak sebesar yang dinarasikan. Informasi yang menyebut angka hingga 2,5 juta hektare tidak sesuai, karena total kawasan diperkirakan sekitar 1 juta hektare. Selain itu, isu eksodus warga hingga 170.000 orang tidak ditemukan di lapangan. Warga yang ditemui memastikan tidak ada perpindahan massal.

Sementara terkait alat berat, meski sempat disebut ada pesanan hingga 2.000 unit ekskavator, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai ratusan unit.

Inosensio Sigipse petani yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu mengaku mendukung proyek PSN. Inosensio berharap pembangunan dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino, Kamis (4/6/2026).

Papa Ino menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar. Kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," ujar dia.

Senada, guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata. “Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100%, tapi sudah ada perubahan,” ungkapnya.

Lihat video: Kementan Gandeng Sejumlah Pihak Untuk Wujudkan Food Estate



Kleopas juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar. ”Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh dusun setempat Laurentius Gali Blagaise, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran. “Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ujarnya.

Papa Lau mengakui masih ada warga yang belum terserap tenaga kerja, namun peluang ke depan dinilai tetap terbuka. “Masih banyak anak muda yang mau kerja. Harapannya bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurut Laurentius, pembangunan di Wanam diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah agar tidak tertinggal. "Kita mau Wanam bisa maju ke depan, sedikit demi sedikit lebih baik,” tuturnya.

Dari berbagai keterangan tersebut, terlihat bahwa kondisi di Wanam jauh dari narasi eksodus atau krisis. Sebaliknya, masyarakat justru menaruh harapan besar pada pembangunan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi lokal.

Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyebutkan pengembangan bioenergi berpotensi menciptakan 150 ribu lapangan kerja baru dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemanfaatan biomassa secara masif pada sektor ketenagalistrikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

"Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun," ujarnya.

Berbicara dalam Seminar Series #3 bertajuk "Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia" di Institut Teknologi PLN Jakarta, Hokkop mengatakan biomassa merupakan salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan secara cepat melalui program co-firing di PLTU.

Melalui skema tersebut, sebagian penggunaan batu bara digantikan dengan biomassa berbasis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

"Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional," jelasnya.

Saat ini, lanjut Hokkop, PLN telah mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen.

PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kkal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Hokkop juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, mencapai 83,4 juta ton per tahun.

Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, terutama Sumatera 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan bioenergi nasional masih relatif rendah.

Saat ini, konsumsi bioenergi Indonesia baru 0,35 gigajoule per kapita per tahun, jauh di bawah potensi 6,5 gigajoule per kapita per tahun.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi, sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional," ujar Hokkop.

Di sisi lain, tambah Hokkop, PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan bioenergi berbasis biogas dan biohidrogen.

Salah satunya melalui pemanfaatan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam.

"Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai energi, kita tidak hanya menghasilkan energi bersih tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.

Saat ini, PLN EPI juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor rantai pasok biomassa dan operasional co-firing di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor hulu, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan biomassa, logistik, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN EPI terus mendorong keterlibatan masyarakat, petani, kelompok usaha desa, koperasi, hingga generasi muda dalam rantai pasok biomassa nasional.

"Transaksi bisnis biomassa nasional telah menunjukkan perkembangan positif dan menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.