Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.

Menurutnya, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.

Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok dalam skala besar itu, Bahlil meminta perguruan tinggi turut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas off-taker-nya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat.
Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," ujar Bahlil.

Kami menargetkan penyerapan biomassa 10 juta ton pada 2030

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan penyerapan 10 juta ton biomassa pada 2030 sebagai upaya mendorong bioenergi menjadi pilar ketahanan energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target net zero emissions (NZE) 2060.

"Kami menargetkan penyerapan biomassa 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target 3,65 juta ton pada 2026," katanya saat audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN).

Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp4 triliun dan menurunkan emisi hingga 11 juta ton karbon ekuivalen.

Hokkop menjelaskan Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai 80 juta ton per tahun.

Namun, pemanfaatannya baru 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

Pada 2025, PLN hanya menyerap 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit.

Sementara, ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri.

"Hal ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop.

Anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan.

Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata Johni.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan compressed biomethane gas (CBG), yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME).

Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan di salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.

"Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG, maupun PLTGU," ujarnya.

PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan, karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp450 ribu per bulan.

Saat ini, PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta.

Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Meski memiliki prospek besar, pengembangan bioenergi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri.

Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada IBI, sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," kata Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyebutkan pengembangan bioenergi berpotensi menciptakan 150 ribu lapangan kerja baru dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemanfaatan biomassa secara masif pada sektor ketenagalistrikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

"Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun," ujarnya.

Berbicara dalam Seminar Series #3 bertajuk "Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia" di Institut Teknologi PLN Jakarta, Hokkop mengatakan biomassa merupakan salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan secara cepat melalui program co-firing di PLTU.

Melalui skema tersebut, sebagian penggunaan batu bara digantikan dengan biomassa berbasis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

"Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional," jelasnya.

Saat ini, lanjut Hokkop, PLN telah mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen.

PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kkal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Hokkop juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, mencapai 83,4 juta ton per tahun.

Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, terutama Sumatera 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan bioenergi nasional masih relatif rendah.

Saat ini, konsumsi bioenergi Indonesia baru 0,35 gigajoule per kapita per tahun, jauh di bawah potensi 6,5 gigajoule per kapita per tahun.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi, sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional," ujar Hokkop.

Di sisi lain, tambah Hokkop, PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan bioenergi berbasis biogas dan biohidrogen.

Salah satunya melalui pemanfaatan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam.

"Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai energi, kita tidak hanya menghasilkan energi bersih tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.

Saat ini, PLN EPI juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor rantai pasok biomassa dan operasional co-firing di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor hulu, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan biomassa, logistik, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN EPI terus mendorong keterlibatan masyarakat, petani, kelompok usaha desa, koperasi, hingga generasi muda dalam rantai pasok biomassa nasional.

"Transaksi bisnis biomassa nasional telah menunjukkan perkembangan positif dan menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah kondisi geopolitik global yang sedang panas.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada hari ini, Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global telah memberikan tekanan besar terhadap situasi energi di banyak negara, termasuk di kawasan Asean. Prabowo pun mendorong agar negara-negara Asean untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat,” ujar Presiden.

Prabowo pun menegaskan bahwa Asean harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Sementara, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

“Asean harus siap menghadapi gangguan jangka panjang. Ketahanan kita harus dibangun secara proaktif dengan pendekatan yang jelas dan berorientasi ke masa depan,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Negara-negara Asean, menurut Prabowo, perlu bergerak lebih cepat dalam mencari sumber energi alternatif, memperluas energi terbarukan, serta memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia pun telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah yang diambil di antaranya melalui pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya berskala besar.

“Kita sedang mengembangkan alternatif, energi terbarukan, menggunakan bioenergi, juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan kita sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius yang ingin kita selesaikan dalam tiga tahun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal mengawal kolaborasi dengan mitra internasional untuk memperkuat transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
Hal itu dia sampaikan di hadapan para pengusaha Jepang saat menemani kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Bahlil menilai, hilirisasi mineral dan transisi energi harus dijalankan secara seimbang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Arahan Presiden memberikan penegasan kuat bahwa hilirisasi mineral dan transisi energi harus berjalan beriringan. Kami akan memastikan seluruh kebijakan di sektor ESDM diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bahlil melalui keterangan resmi.
Dia menuturkan, percepatan pengembangan energi baru terbarukan akan terus didorong melalui optimalisasi potensi dalam negeri, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Oleh karena itu, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional.
"Kami juga akan mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional guna mendukung transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, dalam forum bisnis Japan-Indonesia Business Forum, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus melangkah naik ke rantai nilai yang lebih tinggi melalui industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Dia menyoroti pentingnya menjaga nilai ekonomi sumber daya strategis agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah semata.
"Kita harus naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Indonesia ingin melakukan industrialisasi. Kita ingin kualitas hidup yang baik bagi rakyat kita. Kita ingin menghapus kemiskinan. Kita ingin menghapus kelaparan," jelas Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pengelolaan mineral harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan orientasi jangka panjang. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa, sekaligus dijaga untuk generasi mendatang.
"Kita harus melindungi sumber daya kita. Kita harus mengamankan nilai ekonomi tertinggi dari sumber daya kita. Kita tidak bisa lagi puas dengan mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Mineral kritis kita adalah aset strategis. Mineral kita harus dilindungi untuk generasi masa depan rakyat kita," tegasnya.
Selain hilirisasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi energi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pemerintah, kata dia, akan memperbesar pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi, untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Dalam tiga tahun, kita ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini semakin mendesak karena situasi yang kita lihat. Situasi geopolitik di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kita," ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan komitmen untuk memperkuat program biofuel, baik melalui peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit maupun pengembangan bioetanol dari berbagai bahan baku domestik.
Di sisi lain, transformasi menuju kendaraan listrik turut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil di dalam negeri.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Tanaman singkong nanti akan diubah menjadi etanol. Kemudian percepatan pembangunan sawit yang sebagian untuk biofuel,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pengembangan bioenergi berbasis komoditas pertanian seperti singkong, sawit, tebu, dan jagung sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan tersebut dilakukan atas arahan Presiden guna memperkuat kemandirian energi nasional.

“Barusan kita rapat koordinasi, atas perintah Bapak Presiden perlu percepatan swasembada energi,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memperluas pengembangan tanaman singkong yang akan diolah menjadi etanol sebagai bahan bakar alternatif.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengembangan kelapa sawit yang sebagian produksinya dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati atau biofuel.

“Tanaman singkong nanti akan diubah menjadi etanol. Kemudian percepatan pembangunan sawit yang sebagian untuk biofuel,” tuturnya.

Zulhas menambahkan, komoditas lain seperti tebu dan jagung juga akan dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi etanol dalam pengembangan bioenergi nasional.

“Kemudian tebu dan jagung untuk etanol,” tambahnya.

Pemerintah belum merinci lebih lanjut target besaran produksi bioenergi dari komoditas pertanian tersebut. Namun pemanfaatan singkong, tebu, jagung, dan sawit untuk bahan bakar alternatif itu disebut sebagai langkah memperkuat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit nasional pada 2023 mencapai sekitar 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025. Sementara itu, produktivitas rata-rata nasional mencapai sekitar 3,3 ton per hektare.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan penerapan campuran etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028 sebagai upaya mengurangi impor bensin.

Kementerian Pertanian juga memproyeksikan produksi jagung pada 2026 mencapai sekitar 18 juta ton pipilan kering, didukung peningkatan hasil panen sekitar 4,18 persen pada kuartal awal tahun.

Selain pengembangan bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Zulhas mengatakan, pemerintah juga tengah mempersiapkan secara bertahap mendorong konversi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

“Kita juga akan mengubah motor-motor kita dari bensin menjadi listrik,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang percepatan transisi energi terbuka lebar dengan pemanfaatan bioenergi. Selain bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan bioenergi juga sebagai diversifikasi sumber energi nasional.

Setelah sukses mendorong penggunaan biodiesel hingga 40% (B40), tahun lalu, Kementerian ESDM menggaungkan penggunaan bioetanol (E5) sebagai strategi mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pun mendorong Papua menjadi salah satu wilayah untuk basis produksi bahan baku etanol. Hal ini menjadi upaya pengembangan bahan bakar bioetanol guna mewujudkan swasembada energi.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberi angin segar kepada pelaku usaha yang mengeluhkan rumitnya perizinan dan beban cukai yang menghambat ekspansi produk bioetanol Pertamax Green atau bensin dengan campuran bioetanol 5% (E5).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 13/2024 dalam waktu satu minggu.

"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Ada penyesuaian NSPK, perubahan PMK 82/2024, dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Langkah ini dipandang sebagai bentuk adaptasi regulasi untuk menjawab target pencampuran bioetanol lebih luas serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Bagi pelaku usaha, kelonggaran fiskal ini memberi dampak signifikan. Mengingat, menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, saat ini pembebasan cukai etanol baru berhasil didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya setelah melalui proses panjang, termasuk pengurusan Amdal yang memakan waktu 2—3 tahun.

Padahal, perseroan memiliki 120 terminal BBM yang potensial untuk melakukan pencampuran. "Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki.

Di tengah akselerasi perizinan dan bea cukai, pelaku usaha merespons arahan pemerintah untuk mendorong pengembangan bioetanol. Pekan lalu, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui subholding PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat (6/2/2026).

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan SGN terhadap swasembada energi sekaligus mendukung rangkaian proyek hilirisasi fase pertama yang dijalankan Danantara secara serentak di berbagai daerah.

“SGN siap mendukung pasokan bahan baku bioetanol berupa molases. Untuk kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari, kebutuhan molases diperkirakan mencapai 120.000 ton per tahun,” ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Mahmudi menyebut produksi molases SGN saat ini mendekati 700.000 ton per tahun yang berasal dari lima pabrik gula SGN di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Dengan ketersediaan tersebut, pasokan bahan baku dinilai mencukupi untuk mendukung operasional pabrik bioetanol secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.

Tidak hanya bioetanol, geliat mendorong pengembangan bioenergi juga dilakukan anak usaha Pertamina sektor swasta lainnya. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan.

Bersama PT Medco Energi Internasional Tbk melalui afiliasinya PT Medco Intidinamika (MI), Pertamina NRE menjajaki pengembangan biodiesel berbasis High Acid Crude Palm Oil (HACPO) dan bioetanol.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi terbarukan, khususnya biofuel. Pengembangan biodiesel berbasis HACPO dan bioetanol tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya biofuel yang ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Untuk memperkaya penjajakan kerja sama ini, Pertamina NRE dan Medco juga menggali potensi teknologi bioenergi yang tersedia secara global. Salah satunya melalui Envien Group, perusahaan bioenergi global yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan biodiesel dan bioetanol di berbagai negara.

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang konstruktif dalam menjajaki peluang pengembangan bioenergi.

“Sinergi dengan Pertamina NRE kami pandang sebagai langkah positif dan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan,” ujar Hilmi.

Ke depan, kerja sama pengembangan bioenergi diharapkan terus bermunculan. Mengingat bioenergi memiliki nilai strategis, terutama dalam meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mendukung transisi.

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah menjelaskan bioenergi juga relatif lebih andal dibandingkan sejumlah jenis energi lainnya. Selain itu, bioenergi juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Meski demikian, Imaduddin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan seperti dalam arsitektur pasar bioenergi. Tantangan tersebut meliputi fragmentasi rantai pasok, volatilitas harga, pangsa ekspor dan arsitektur pasar yang masih terbatas.

“Karena memang walaupun potensi kita besar, tetapi kalau pasar ini belum terbentuk secara baik, baik dari sisi supply dan demand, ini pada akhirnya pasar tidak terbentuk dan tidak tercapai. Jadi, walaupun permintaannya ada, tetapi jika pasar pasokannya tidak ada juga berubah. Jadi memang ini harus bergerak beriringan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan. Bersama PT Medco Energi Internasional Tbk melalui afiliasinya PT Medco Intidinamika (MI), Pertamina NRE menjajaki pengembangan biodiesel berbasis High Acid Crude Palm Oil (HACPO) dan bioetanol.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi terbarukan, khususnya biofuel. Pengembangan biodiesel berbasis HACPO dan bioetanol tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya biofuel yang ada di Indonesia,” ujar John, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Untuk memperkaya penjajakan kerja sama ini, Pertamina NRE dan Medco juga menggali potensi teknologi bioenergi yang tersedia secara global. Salah satunya melalui Envien Group, perusahaan bioenergi global yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan biodiesel dan bioetanol di berbagai negara.

Penjajakan dengan Envien Group sebagai calon mitra strategis dan technology partner, diharapkan dapat memperkaya perspektif teknologi, operasional, serta best practice internasional dalam pengembangan proyek bioenergi di Indonesia.

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang konstruktif dalam menjajaki peluang pengembangan bioenergi.

“Sinergi dengan Pertamina NRE kami pandang sebagai langkah positif dan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan,” ujar Hilmi.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama ditandatangani oleh Norman Ginting, PTH Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE dan Aradea Z. Arifin, Direktur PT Medco Intidinamika di Griya Arifin Panigoro, Selasa (27/01/26).

Ruang lingkup kerja sama mencakup studi dan kajian kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, pasar, lingkungan, hingga diskusi strategis dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki para pihak.

Nota kesepahaman ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan biofuel, termasuk biodiesel berbasis HACPO, Used Cooking Oil (UCO), dan Palm Oil Mill Effluent (POME), serta rencana reaktivasi pabrik bioetanol di Lampung milik PT Medco Ethanol Lampung (MEL).

Bagi Pertamina NRE, kerja sama ini digunakan untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan melalui kolaborasi strategis lintas pemangku kepentingan, guna memperkuat ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan ekosistem bioenergi nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku industri dalam mendukung transisi energi dan bauran energi bersih Indonesia.

“Pertamina NRE bersama para pemangku kepentingan akan bergerak selaras untuk memastikan setiap tahapan pengembangan dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional,” tambah John.

New Development Bank (NDB) tak disarankan mendanai proyek bioenergi skala besar di Indonesia. Alasannya, pendanaan tersebut tidak bisa dibarengi dengan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.

NDB mengadopsi sistem nasional untuk menyederhanakan persiapan dan persetujuan proyek yang akan didanainya atau lebih tepat diberi pinjaman. Masalahnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi masyarakat adat, sehingga proyek bioenergi justru berpotensi mengancam kehidupan mereka.

Bioenergy Portfolio Manager Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, mencontohkan konflik masyarakat Aceh dengan PT Aceh Nusa Indrapuri sebelum perusahaan itu dicabut izinnya oleh pemerintah pada 2022. Perusahaan ini juga salah satu yang dicabut izinnya buntut memperparah bencana di Sumatra akhir tahun lalu.

Konflik serupa, kata Amalya, juga terjadi di Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Merauke.

“Jadi ada begitu banyak sejarah konflik karena konsesi bioenergi di Indonesia,” kata Amalya, dalam peluncuran laporan ‘The New Development Bank and the Road to Better Safeguards for Communities and a Just Transition’, di Jakarta, Rabu (28/1).

Alasan lainnya, proyek bioenergi hanya solusi palsu untuk transisi energi. Pembukaan lahan memanfaatkan hutan alami akan menciptakan emisi karbon sangat besar dan butuh waktu panjang untuk pemulihan.

“Itulah mengapa emisi karbon akan tetap ada dan tidak pernah terbayar,” kata dia. Jika hutan dihilangkan, kehidupan makhluk di dalamnya pun demikian.

Masalah sistem nasional juga muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurutnya mengesampingkan dokumen analisis lingkungan saat pemberian izin berusaha. Skala dan periode konsultasi publik pun menyempit, menghilangkan kesempatan masyarakat untuk terlibat lebih banyak dalam perencanaan proyek.

Amalya mengatakan, transisi energi harus berlangsung dengan tanggung jawab, transparan, dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat.

Opsi Baru Usai Indonesia Gabung BRICS

NDB dibentuk oleh negara pendiri BRICS, yaitu Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan pada 2014 lalu. Bank ini bertujuan memobilisasikan sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan negara yang perekonomiannya sedang tumbuh.

Bank ini sekaligus melengkapi multilateral development bank yang sudah ada sebelumnya, terutama untuk kerja sama bagi negara-negara Selatan.

NDB fokus pada sektor infrastruktur di antaranya energi, transportasi, air dan sanitasi, serta pembangunan perkotaan. Sejak mulai beroperasi, NDB telah memperluas keanggotaan di luar negara BRICS sehingga portofolio pinjamannya meningkat di berbagai wilayah.

Pada Juli 2025, Indonesia bergabung dengan BRICS dan secara resmi juga bergabung dalam NDB untuk memperluas jangkauan pembangunannya.

Per 2024, proyek NDB paling banyak dijumpai di India dan Cina, masing-masing 27 proyek. Disusul Brasil dengan 21 proyek, Rusia 14 proyek, dan Afrika Selatan 13 proyek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi penyesuaian regulasi biomassa seiring meningkatnya peran energi tersebut dalam bauran energi nasional. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria menyampaikan evaluasi regulasi diperlukan karena biomassa hingga kini belum sepenuhnya dikategorikan sebagai komoditas yang memerlukan perizinan.

Kementerian ESDM menilai posisi biomassa masih berada pada klasifikasi risiko rendah sehingga belum diperlakukan seperti komoditas energi lain yang berisiko tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu ditinjau ulang mengikuti dinamika pemanfaatan biomassa, terutama dalam programco-firingpembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Biomassa memang belum sepenuhnya dikategorikan sebagai komoditas yang memerlukan perizinan,” ujar Lana dalam forum pemaparan kajian Ombudsman RI terkait pengawasan program pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik ramah lingkungan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kementerian ESDM, kata Lana, mengapresiasi kajian Ombudsman RI yang menyoroti implementasi biomassa dalam sistem ketenagalistrikan. Masukan tersebut dipandang bernilai strategis bagi pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus peningkatan bauran energi nasional pascapencapaian target 2025.

Ia menyampaikan ESDM telah menyusun peta jalanco-firingPLTU PLN periode 2021–2030 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang PedomanCo-firingPLTU PLN Group. Penyesuaian peta jalan dilakukan untuk periode optimasi 2024–2033 mengikuti kemampuan teknis pembangkit dan ketersediaan pasokan biomassa.

“Kondisi ini akan kita lakukan peninjauan lebih lanjut seiring dengan meningkatnya peran biomassa dalam bauran energi nasional,” ucap Lana.

Dalam pengembangan bioenergi berkelanjutan, ESDM menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci. Penyediaan bahan baku biomassa berbasis produksi berada di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sehingga memerlukan sinergi kebijakan antarkementerian agar pasokan energi tetap terjaga.

Tantangan lain muncul dari kuatnya permintaan ekspor biomassa yang mendorong harga internasional melampaui daya serap pasar domestik. Situasi tersebut berimplikasi langsung pada programco-firingPLTU karena adanya batasan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang membatasi harga beli biomassa di dalam negeri.

Lana menyebut industri biomassa nasional masih berada dalam fase pertumbuhan dan belum mencapai tahap matang. Kondisi ini membuat kebijakanDomestic Market Obligation(DMO) biomassa dinilai belum mendesak diterapkan, berbeda dengan DMO batubara yang telah berjalan.

“Pemberlakuan kebijakan DMO untuk biomassa menurut kami belum mendesak,” kata dia.

Struktur rantai pasok biomassa berbasis limbah yang masih tersebar dengan skala produksi menengah hingga kecil turut memicu tingginya biaya logistik. Faktor tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan harga biomassa yang kompetitif bagi sektor ketenagalistrikan.

ESDM juga mencatat pasokan biomassa berbasis produksi yang direncanakan dalam perencanaan tenaga listrik PLN belum dapat dimanfaatkan untukco-firingPLTU dalam waktu dekat karena memerlukan skemareplanting. Pasokan tersebut diproyeksikan baru dapat digunakan pada 2030.

Kementerian ESDM menegaskan komitmen mendorong pengembangan biomassa melalui Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, termasuk fokus pada pengembanganwaste to energy. Penyesuaian regulasi dipandang menjadi bagian penting agar kebijakan biomassa tetap adaptif sekaligus menjaga iklim investasi di sektor energi bersih.