JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara menegaskan biaya Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp 30 juta per orang menggunakan anggaran perusahaan.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, mulanya tidak menjawab dengan gamblang mengenai apakah biaya Rp 30 juta untuk latsarmil dan Rp 15 juta untuk pelatihan perkoperasian per orang menggunakan anggaran perusahaannya.

“Saya Dirut Agrinas. Mungkin salah kirim ya,” kata Joao saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Adapun Agrinas, kata Joao, baru akan membawahi para manajer Kopdes Merah Putih itu dalam waktu mendatang.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait sumber biaya latsarmil Rp 30 juta per orang dan pelatihan perkoperasian Rp 15 juta per orang, membantah dana itu menggunakan anggaran perusahaan negara yang ia pimpin.

“Tidak,” jawab Joao singkat.

Pun ketika dikonfirmasi apakah biaya latsarmil itu menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan, Joao menjawab singkat. “Enggak tahu,” kata dia.

Sebagai informasi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapatkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun.

Adapun informasi terkait biaya latsarmil calon manajer Kopdes Merah Putih Rp 30 juta per orang sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Adapun Komisi I merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan yang melaksanakan latsarmil.

Calon manajer Kopdes Merah Putih harus mengikuti pelatihan militer selama 30 hari dan pembelajaran substansi koperasi 15 hari.

"Sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas pemerataan pembangunan di tingkat desa.

Hingga 2029, pemerintah menargetkan terbentuk dan beroperasinya 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan peresmian 1.061 KDKMP yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Mei lalu merupakan tahap awal dari program berskala nasional tersebut.

"Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Jadi ini pembangunannya terus bertahap. Peresmian pada pertengahan Mei lalu merupakan langkah awal dari rangkaian peresmian yang akan terus dilakukan secara bertahap seiring kesiapan masing-masing unit di berbagai daerah," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan data per 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi di dua provinsi. Dari jumlah tersebut, 530 unit berada di Jawa Timur dan 531 unit lainnya tersebar di Jawa Tengah.

Di luar koperasi yang telah beroperasi, pembangunan jaringan KDKMP juga terus berlangsung di berbagai daerah. Data dari PT Agrinas Pangan Nusantara menunjukkan terdapat 23.010 titik yang saat ini berada dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 titik telah menyelesaikan pembangunan fisik dan tengah memasuki tahap persiapan operasional sebelum dapat diresmikan dan melayani masyarakat.

"Perkembangan pembangunan pun terus berjalan. Berdasarkan data dari PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan KDKMP, sebanyak 23.010 titik sedang dalam proses pembangunan, dengan 12.232 titik di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahapan persiapan operasional," kata Qodari.

Pemerintah juga mencatat sekitar 70.000 unit koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan sebagai bagian dari target nasional 80.000 KDKMP hingga akhir 2029.

Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah menargetkan gelombang peresmian berikutnya pada Agustus 2026. Berdasarkan laporan pelaksana proyek, sekitar 20.000 titik ditargetkan siap diresmikan pada periode tersebut.

"Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang," ujar Qodari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut akan menyandang status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan mereka akan terdaftar sebagai pegawai perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” kata Zulhas usai memimpin rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adapun pemerintah membuka rekrutmen 30.000 formasi calon Manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 manajer serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, menekankan calon Manajer Kopdes Merah Putih tidak mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mereka juga tidak sedang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jadi ini adalah pegawai BUMN tentunya nanti skemanya mengikuti di BUMN,” ujar Rini.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengurusan BUMN Tedi Bharata, mengatakan setelah Manajer Kopdes Merah Putih bekerja selama dua tahun, kinerja mereka akan dinilai.

PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kopdes Merah Putih membutuhkan karyawan dengan kemampuan entrepreneurship.

“Nanti dididik dulu kemudian selanjutnya menjadi menjadi manajer koperasi yang apa namanya seharusnya dapat memanfaatkan hal apa namanya pengalaman ini dengan baik nanti kita lihat,” kata Tedi.

Sumber Gaji

Adapun Zulhas enggan menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk gaji Manajer Kopdes Merah Putih saat berstatus pegawai BUMN.

Zulhas menyebut, karena Manajer Kopdes Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, mereka dibayar oleh perusahaan pelat merah tersebut.

“Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Rini menyebut sumber gaji Manajer Kopdes Merah Putih akan mengikuti skema yang berlaku di BUMN.

“Pegawai BUMN tentunya eeh akan mengikuti skema BUMN,” ucap Rini.

Sebelumnya, pemerintah membuka lowongan 30.000 manajer Kopdes Merah Putih mulai 15 sampai 24 April 2026.

Puluhan ribu manajer itu akan berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Mereka akan bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Selain itu, pemerintah juga merekrut 5.476 pegawai untuk KNMP dengan rincian, manajer operasional, penjamin mutu, dan kepala produksi.

Jumlah lowongan masing-masing formasi itu 1.369 posisi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut. “Kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026). Komitmen Industri Sawit Tumbuhkan Ekonomi Hijau dan Lestarikan Lingkungan

Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang.

Saat ini, produktivitas sawit nasional relatif rendah. Ini karena rendahnya realisasi PSR. Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah. “Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40% atau 2,8 juta ha yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, Seger memaparkan bahwa produktivitas sawit rakyat hanya 2,6 ton per ha per tahun. Produktivitas sawit rakyat ini di bawah perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN yang mencapai 4,8 ton.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” ujarnya.

Seger Budiardjo memaparkan tiga strategi percepatan PSR yakni single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit. Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem single manajemen yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” tandasnya. Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta pakar dalam bidang ekonomi agribisnis. Mereka antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Jual Kredit: SPKS Minta Sistem Pasar Diubah

Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah; Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta. Selanjutnya Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dan sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Ketum RSI Kacuk Sumarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer Kopdes dan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Seluruh tenaga kerja tersebut akan dikontrak melalui skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias kontrak dengan masa kerja awal selama dua tahun.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, masa pendaftaran berlangsung pada 15 hingga 24 April 2026. Seluruh proses dilakukan secara daring melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id dan tidak dipungut biaya.

Syarat daftar jadi manajer Kopdes:

1. Pendidikan minimal D-IV atau S-1 dari semua jurusan

2. Batas usia 20 hingga 35 tahun saat pendaftaran

Pelamar juga wajib melengkapi dokumen identitas berupa e-KTP atau surat keterangan perekaman, pas foto formal terbaru, serta dokumen akademik berupa ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang belum menerima ijazah.

Selain itu, pelamar harus mengunggah transkrip nilai yang mencantumkan IPK, serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Khusus lulusan luar negeri, maka calon pendaftar diwajibkan melampirkan surat penyetaraan ijazah dan konversi nilai IPK resmi. Persyaratan administrasi juga mencakup surat pernyataan bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani menggunakan tinta hitam.

Seluruh dokumen harus diunggah dalam format pindai alias scan berwarna sesuai ketentuan teknis pada portal pendaftaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lewat beleid terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026. Terdapat sejumlah perubahan mendasar di aturan baru dibandingkan aturan lama.

PMK 15/2026 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 49/2025. Adapun, aturan tersebut ditandatangani Purbaya pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum/dana bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelas poin pertimbangan PMK 15/2026, dikutip Minggu (5/4/2026).

Aturan ini berlaku pada saat diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya terdapat empat perubahan penting.

Pada beleid lama alias Pasal 2 ayat (1) PMK 49/2025, perbankan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada koperasi (KKMP/KDMP) sebagai modal awal.

Kini, Pasal 1 angka 20 PMK 15/2026 mengatur pembiayaan kini disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pelaksana proyek. Penyaluran ini difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi.

Skema pembayaran utang kepada perbankan pun diubah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) pada aturan lama, dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa hanya difungsikan sebagai dana talangan (bailout) apabila saldo koperasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban.

Berdasarkan aturan baru, mekanisme angsuran oleh koperasi dihapuskan. Pasal 2 ayat (4) PMK 15/2026 menetapkan bahwa kewajiban angsuran pokok dan bunga/margin langsung dibayarkan oleh negara, yang dieksekusi setiap bulan melalui pemotongan DAU/DBH untuk koperasi tingkat kelurahan, atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi Dana Desa untuk koperasi tingkat desa.

Dari sisi fasilitas kredit perbankan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga di level 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Kendati demikian, fasilitas masa tenggang (grace period) diperlonggar.

Pasal 2 ayat (2) huruf d PMK 15/2026 memberikan ruang grace period hingga maksimal 12 bulan, lebih panjang dibandingkan Pasal 5 ayat (1) huruf d aturan lama yang membatasi maksimal 8 bulan.

Lebih lanjut, limit pembiayaan turut mengalami perubahan. Walaupun angka pagu maksimal tetap Rp3 miliar, perhitungan ini kini didasarkan per unit gerai KKMP/KDMP sebagaimana diatur dalam PMK 15/2026 Pasal 2 ayat (2) huruf a; berbeda dengan aturan lama Pasal 5 ayat (1) huruf a yang membatasi Rp3 miliar per satu entitas koperasi secara keseluruhan.

Perubahan kewajiban pembayaran oleh pemerintah pusat ini pun bermuara pada status kepemilikan aset di akhir proyek. Jika dalam PMK 49/2025 Pasal 11 ayat (12) disebutkan bahwa keluaran belanja modal atau aset berstatus milik koperasi dan dijadikan jaminan (collateral) maka beleid terbaru mengubahnya.

Pasal 2 ayat (6) PMK 15/2026 menyatakan bahwa seluruh gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sah menjadi aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan sebanyak 34.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Indonesia membangun gerai fisik, dengan 2.500 di antaranya telah selesai proses pembangunan 100 persen.

“Per sekarang sudah dibangun sejumlah 34.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapan di seluruh Indonesia, dengan yang sudah 100 persen ada 2.500 bangunan fisik,” kata Menkop dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (29/3/2026).

Ferry menyebutkan 34.000 KDKMP tersebut merupakan bagian dari total sekitar 83.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang telah terbentuk dan sudah berbadan hukum atau memiliki akta koperasi.

Ia menjelaskan, untuk memiliki akta koperasi bukan merupakan langkah yang mudah bagi suatu KDKMP karena harus melalui mekanisme musyawarah desa khusus.

“Jadi seluruh desa dan kelurahan itu ada rapat-rapat membentuk badan hukum KDKMP,” ujarnya.

Setelah memiliki akta koperasi atau berbadan hukum yang prosesnya dimulai sejak Juni 2025, kata Ferry, proses kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik untuk KDKMP.

Ia mengatakan, melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Kementerian Koperasi menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk membangun fisik, gerai, dan alat kelengkapan KDKMP yang dibantu oleh TNI.

Ferry pun menargetkan pada Agustus dan September 2026 akan ada 10.000 KDKMP yang telah selesai proses pembangunan fisiknya.

“Insya Allah nanti secara bertahap pada Agustus dan September akan ada 10.000 lagi yang selesai, dan seterusnya,” ujarnya.

Nantinya, tambah dia, KDKMP yang ada di setiap desa dan kelurahan akan menjual dan menjadi gerai sembako, termasuk barang-barang bersubsidi, kebutuhan pokok, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, KDKMP akan menjadi gerai obat dan klinik desa, kemudian juga sebagai tempat kegiatan lembaga keuangan mikro, kegiatan pergudangan, sekaligus kegiatan logistik.

“Tetapi di luar yang tadi saya sampaikan, masing-masing KDKMP dapat melaksanakan kegiatan bisnis atau usahanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan,” kata Ferry.

JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas ditunda. Banyak anggota memprotes ketidakhadiran Direktur Utama Agrinas dalam rapat tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam langsung interupsi saat Pimpinan Komisi VI melakukan pidato pembuka. Mufti bertanya-tanya terkait ketidakhadiran Dirut Agrinas pada raker hari ini.

"Interupsi pimpinan, ini kan rapat penting, sangat penting, super penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir," kata Mufti, Rabu (11/3/2026).

"Kami tentu sangat kecewa tadi belum dijelaskan juga bahwa pimpinan kami terima undangan terima konfirmasi dari Dirut Agrinas pukul 10.45 katanya hadir, lalu 5 menit kemudian alasan dan 10 menit kemudian alasan sakit. Ketika ditanya sakitnya, di rumah sakit mana, katanya demam di rumah," lanjutnya.

Menurut dia, raker ini cukup penting karena terkait masalah impor 105.000 mobil pick up yang diimpor dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Ini serius bagi kami karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali dan kami ingin tahu kepentingan siapa karena kami tanya tadi Menteri Koperasi tidak tahu. Kami di Komisi VI juga tidak tahu, bahkan para kepala desa juga tidak diajak bicara," ungkapnya.

Dia mempertanyakan ke mana saja uang penggunaan koperasi yang saat ini belum ada pertanggungjawabannya. "Kami minta apakah Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi, tapi melecehkan rakyat dan juga melecehkan Menteri Koperasi," ucap Mufti.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan pihaknya tidak mengetahui soal impor 105.000 unit mobil pikap asal India yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ferry menjelaskan pelaksanaan KopDes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang kemudian diterjemahkan melalui surat keputusan bersama empat kementerian, Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Berdasarkan keputusan tersebut, Kemenkop memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan fisik gudang, gerai, beserta kelengkapannya.

Ferry menuturkan, dalam pelaksanaannya, Agrinas Pangan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang, termasuk pengadaan alat kelengkapan pendukung.

Namun demikian, Ferry menyampaikan terdapat beberapa aspek yang bersifat khusus dalam proyek tersebut, termasuk terkait pengadaan kendaraan operasional.

“Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Kemenkop tetap melakukan pemantauan terhadap pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapannya yang tengah berlangsung.

Dia menambahkan, pihaknya juga menerima berbagai masukan dan informasi terkait progres pembangunan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri terhadap proyek tersebut.

“Secara umum, kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan, tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang gerai dan kelengkapannya itu bisa sesuai dengan Inpres No. 17 Tahun 2025,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim, melayangkan kritik pedas terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini. Agenda RDP tersebut membahas rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pik ap dari India.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Lihat video: Agrinas Ungkap Alasan Impor 105 Ribu Pikap dari India, Hemat Rp 46,5 Triliun



Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

NEW DELHI - Mahindra & MahindraLimited telah mengeluarkan pengumuman resmi menanggapi pemberitaan media mengenai kabar penangguhan impor kendaraan dari perusahaan tersebut oleh Indonesia.

Seperti dilansir dari The Economic Times, dalam pengumumannya tertanggal 3 Maret 2026, Mahindra & Mahindra memberikan klarifikasi rinci mengenai situasi ekspor Indonesia.

Perusahaan menegaskan kembali posisinya bahwa pihaknya belum menerima komunikasi apa pun dari Indonesia mengenai penangguhan pesanan pasokan kendaraan.

Perusahaan menekankan bahwa hingga tanggal klarifikasi tersebut, pihaknya belum menerima komunikasi apa pun dari Indonesia mengenai penangguhan pesanan pasokan kendaraan

Klarifikasi tersebut merujuk pada pengumuman Mahindra tanggal 4 Februari 2026 tentang pengamanan pesanan ekspor terbesar yang pernah ada.

Kesepakatan penting ini melibatkan pasokan 35.000 unit kendaraan Single-Cab Scorpio Pik Up kepada Agrinas Pangan Nusantara, sebuah perusahaan BUMN Indonesia, untuk pengiriman pada tahun 2026.

Menurut siaran pers aslinya, pesanan ekspor ini melampaui total volume ekspor Mahindra yang dicapai pada tahun fiskal 2025, secara signifikan meningkatkan.

Nalinikanth Gollagunta, CEO Divisi Otomotif di Mahindra & Mahindra Limited, telah menyoroti pentingnya kemitraan ini dalam memperkuat tulang punggung logistik Indonesia yang menghubungkan petani ke pasar.

Kendaraan-kendaraan tersebut akan memfasilitasi pengumpulan hasil pertanian tahap awal dari lahan pertanian ke koperasi dan memungkinkan logistik intra-desa yang efisien dalam jaringan koperasi.

Mahindra & Mahindra menegaskan dalam klarifikasinya bahwa informasi pesanan ekspor tersebut tidak dianggap material sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan 30 Peraturan Pencatatan SEBI.

Perusahaan telah menerima pembayaran di muka untuk pengiriman pesanan dan menegaskan bahwa tidak ada informasi yang tertunda yang memerlukan pengungkapan berdasarkan peraturan SEBI.

Perusahaan secara khusus menanggapi kekhawatiran pasar dengan menyatakan bahwa pergerakan harga saham sepenuhnya didorong oleh pasar dan menegaskan kembali kepatuhannya terhadap semua norma pengungkapan yang relevan berdasarkan Peraturan Pencatatan SEBI. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran investor yang muncul dari laporan media tentang potensi penangguhan pesanan.

JAKARTA - PT Agrinas Pangan Nusantara buka suara merespons polemik impor puluhan ribu kendaraan niaga dari India.

Di tengah pusaran kritik yang mendesak penggunaan produk dalam negeri, Agrinas mengklaim bahwa industri otomotif domestik di 2026 yang dinilai gagap memenuhi kuota tenggat waktu, terbentur limitasi karoseri, serta enggan memberi harga khusus untuk pembelian borongan (bulk).

Pihak Agrinas beralasan bahwa mereka telah mengundang seluruh representasi produsen lokal di Indonesia untuk menyuplai armada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sayangnya, negosiasi tersebut berujung buntu.

Chief Executive Officer (CEO) Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim, Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata telah menyedot habis lini produksi lokal, menciptakan efek leher botol (bottleneck).

Kondisi ini tercermin dari rincian penawaran pabrikan lokal yang dibeberkan Agrinas:

1.⁠ ⁠Grup Astra (Isuzu & Toyota): Isuzu klaim Joao hanya sanggup menyuplai 900 unit. Hambatan utamanya adalah suplai karoseri lokal yang sudah penuh dibooking merek lain, sementara negosiasi Isuzu Traga 4x4 kandas akibat ketiadaan kesepakatan dengan diler.

2.⁠ ⁠Di kubu Toyota, harga Hilux 4x4 dan 4x2 tidak menemui titik temu, dengan kapasitas maksimal hanya 800 unit pada periode April hingga Mei 2026. Untuk model Hilux Rangga, Toyota hanya sanggup memproduksi secara inden sebanyak 400 unit per bulan, dengan patokan harga varian 4x2 yang diklaim 25 persen lebih mahal dari kompetitor.

3.⁠ ⁠Mitsubishi & Hino: Fuso menjadi pengecualian positif dengan menyepakati suplai 20.600 unit truk roda 6 yang akan diselesaikan hingga akhir tahun. Namun, penawaran Mitsubishi L300 mentok di kapasitas 750 unit per bulan, di mana harganya diklaim hampir sama persis dengan mobil 4x4 impor asal India yang akhirnya dipilih Agrinas.

4.⁠ ⁠Hino awalnya hanya sanggup memproduksi 120 unit per bulan, dan setelah melobi prinsipal Jepang, angka maksimalnya terkerek menjadi 10.000 unit.

5.⁠ ⁠Suzuki: Penawaran Carry dan Grand Max (4x2) terpaksa ditolak. Dengan total produksi terbatas di kisaran 100.000 hingga 120.000 unit per tahun, kapasitas Suzuki dinilai Agrinas sudah terkuras untuk menyokong program MBG dan kebutuhan logistik pertanian umum.

Logika 4x4 dan Keputusan Impor India

Ketidakmampuan pabrikan lokal memberi harga borongan serta minimnya kapasitas produksi menjadi dalih Agrinas beralih ke India.

Keputusan final dijatuhkan dengan mengimpor 35.000 unit dari Mahindra dan 70.000 unit pikap dari Tata Motors.

Keseriusan transaksi ini dibuktikan dengan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar 30 persen oleh pihak Agrinas.

“Untuk meredam isu deindustrialisasi, Tata dan Mahindra sudah berkomitmen untuk membangun fasilitas perakitan di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun ke depan,” beber Joao.

Bagaimana dengan urgensi penggunaan mobil 4x4 untuk logistik desa? Hal ini dijawab Joao dengan logika pragmatis. Agrinas menegaskan bahwa topografi pertanian dan pedesaan Indonesia mutlak butuh penggerak 4x4.

”Selama ini, petani terpaksa menggunakan pikap 4x2 murni karena harga pikap 4x4 terlalu mencekik—bisa tembus Rp528 juta di sistem e-katalog pemerintah,” beber Joao.

Agrinas juga menyindir hipokrisi jargon "produk lokal". Mereka mengingatkan publik bahwa selama ini pikap 4x4 merek Jepang yang mendominasi aspal Indonesia berstatus Completely Built Up (CBU) yang diimpor utuh dari Thailand, alias sama sekali tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Efisiensi Rp6,5 Triliun dan Teguran DPR

Megaproyek Koperasi Merah Putih ini bukan proyek sembarangan. Pendanaannya bersumber dari kucuran kredit Bank Mandiri dengan plafon luar biasa sebesar Rp100 Triliun, di mana sekitar Rp90 Triliun telah dialokasikan khusus untuk sarana prasarana dan pembangunan fisik gerai.

Joao mengklaim bahwa keputusan membeli langsung dari India secara borongan, dipadukan dengan penekanan biaya konstruksi fisik (dibangun dengan harga Rp 2,9 juta per meter persegi atau setengah dari indeks harga nasional), telah menyelamatkan uang negara lewat efisiensi anggaran hingga Rp 6,5 Triliun.

”Sudah ada 1.357 bangunan yang berdiri kokoh, sementara 30.500 unit lainnya dalam tahap penyelesaian. Target akhirnya adalah membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang harus tuntas sebelum akhir tahun 2026,” beber Joao.

Menyikapi teguran keras dan permintaan penundaan impor yang dilayangkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, jajaran manajemen Agrinas mengambil sikap kooperatif namun tegas.

Joao menyatakan akan 100 persen loyal, taat, dan tegak lurus pada keputusan negara dan DPR sebagai representasi rakyat. Jika secara resmi diperintahkan untuk dibatalkan, proyek impor tersebut akan dihentikan.

Bahkan, Joao menyatakan kesiapannya untuk pasang badan dan bertanggung jawab penuh secara personal atas segala konsekuensi hukum, termasuk potensi denda atau penalti dari pihak pemasok (supplier) di India akibat pembatalan sepihak tersebut.

Sebagai langkah diplomasi, Agrinas tengah mengatur pertemuan dengan Dasco guna memaparkan data kontrak secara komprehensif agar penilaian legislatif tidak hanya didasari oleh informasi yang sepotong-sepotong.