IDXChannel – PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, pemegang saham menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sekaligus menyetujui sejumlah perubahan dalam susunan manajemen perusahaan.

Dalam RUPST, para pemegang saham menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Perseroan juga memperoleh pengesahan penuh atas laporan keuangan tahun buku 2025.

Kinerja KeuanganSolid

Sepanjang tahun 2025, MNC Asia Holding membukukan pendapatan bersih sebesar Rp14,5 triliun. Kontributor terbesar berasal dari sektor media yang menyumbang 63,4 persen dari total pendapatan konsolidasi atau sekitar Rp9,2 triliun.

Sementara itu, sektor jasa keuangan memberikan kontribusi 24,7 persen atau sekitar Rp3,6 triliun. Sisanya berasal dari sektor pertambangan sebesar 8,3 persen dan pendapatan lainnya sebesar 3,6 persen.

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp3,9 triliun dan laba bersih Rp1,4 triliun. Margin EBITDA dan margin laba bersih masing-masing tercatat sebesar 27 persen dan 10 persen.

Pada akhir 2025, total aset konsolidasian perseroan mencapai Rp73,7 triliun, dengan total liabilitas sebesar Rp33,3 triliun dan total ekuitas mencapai Rp40,4 triliun.

Perubahan Jajaran Komisaris dan Direksi

RUPST juga menyetujui pengunduran diri Liliana Tanoesoedibjo dan Valencia Herliani Tanoesoedibjo dari jabatan Komisaris Perseroan. Selain itu, Susanty Tjandra Sanusi mengundurkan diri dari posisi Wakil Direktur Utama.

Sebagai bagian dari restrukturisasi manajemen, pemegang saham menyetujui pengangkatan Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat.

Dengan demikian, susunan terbaru manajemen BHIT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Komisaris Independen: Agung Firman Sampurna
• Wakil Komisaris Utama: Darma Putra
• Komisaris: Anthony Putra Tjiptodihardjo
• Komisaris Independen: Herbert P. Sitohang

Direksi

• Direktur Utama: Hary Tanoesoedibjo
• Direktur: Henry Suparman
• Direktur: Tien
• Direktur: Mashudi Hamka
• Direktur: Santi Paramita

RUPSLB SetujuiPrivate Placement

Setelah RUPST selesai, perseroan melanjutkan agenda melalui RUPSLB yang menyetujui rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Perseroan memperoleh persetujuan untuk menerbitkan hingga 8.606.815.670 saham baru, sebagai bagian dari strategi penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha ke depan.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) senilai Rp1,6 triliun.

Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen pada Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan keputusan rapat, seluruh saham PPRE di PT Lancarjaya Mandiri Abadi yang sebanyak 331.500 saham atau 51 persen akan dialihkan kepada PT Lancarjaya Investama Abadi (LIA).

Di mana LIA saat ini menggenggam 41 persen saham LMA. Setelah transaksi LIA yang tidak terafiliasi dengan PPRE akan menjadi pemegang saham tunggal LMA.

Manajemen PPRE menjelaskan, dana hasil divestasi akan difokuskan untuk memperkuat kondisi keuangan perseroan. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, menurunkan beban bunga, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat modal kerja.

Divestasi ini diyakini dapat memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan fleksibilitas keuangan perseroan di tengah upaya menjaga keberlanjutan operasional dan ekspansi bisnis.

Selain menyetujui transaksi divestasi, RUPSLB Independen juga menyetujui perubahan susunan direksi perseroan. Pemegang saham mengangkat Ramlan Nurdiansah sebagai Direktur Keuangan menggantikan Mohammad Arif Iswahyudi.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Kamis (25/6/2026). Terdapat sejumlah keputusan penting terkait aksi korporasi Perseroan.

Salah satu keputusannya yaitu menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Pada 2025, BCAP berhasil membukukan total pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,77 triliun atau naik 16,2 persen dibandingkan 2024. Mayoritas kontribusi pendapatan konsolidasian Perseroan pada 2025 masih berasal dari MNC Bank sebesar 45,1 persen.

Kemudian, disusul MNC Life 18,7 persen, MNC Insurance 13,3 persen, MNC Sekuritas 6,8 persen, MNC Finance 6,1 persen, MNC Leasing 4,6 persen, MNC Teknologi Nusantara 3,6 persen, dan lainnya 1,8 persen.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, BCAP maraup laba bersih pada 2025 sebesar Rp277,93 miliar, meningkat 130,1 persen dari 2024. Dari sisi neraca, jumlah aset konsolidasian Perseroan mencapai Rp29,04 triliun pada tahun lalu.

Sementara itu, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan mencapai Rp23,62 triliun dan posisi ekuitas konsolidasian sebesar Rp5,42 triliun di 2025.

Selain keputusan tersebut, RUPST BCAP menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, serta mengubah komposisi anggota Direksi Perseroan, di antaranya dengan menyetujui pengangkatan Aan Setiawandi dan Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCAP terbaru menjadi:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Angela Herliani Tanoesoedibjo
• Komisaris: Santi Paramita
• Komisaris Independen: Sukisto

Direksi

• Direktur Utama: Mashudi Hamka
• Direktur: Anthony Putra Tjiptodihardjo
• Direktur: Muhammad Suhada
• Direktur: Aan Setiawandi
• Direktur: Susanty Tjandra Sanusi

BCAP juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari yang sama dengan keputusan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau private placement sebanyak-banyaknya sebesar 10 persen dari modal disetor, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Pemegang saham BCAP juga menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 saham, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Terakhir, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(Febrina Ratna Iskana)

 JAKARTA, iNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Kapital Indonesia Tbk (Perseroan atau IDX: BCAP), Kamis (25/6/2026), menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 

Pada 2025, BCAP berhasil membukukan total pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,77 triliun atau naik 16,2% dibandingkan tahun 2024. Mayoritas kontribusi pendapatan konsolidasian Perseroan 2025 masih berasal dari MNC Bank sebesar 45,1% disusul MNC Life 18,7%, MNC Insurance 13,3%, MNC Sekuritas 6,8%, MNC Finance 6,1%, MNC Leasing 4,6%, MNC Teknologi Nusantara 3,6% dan lainnya 1,8%. 

Laba bersih BCAP pada 2025 tercatat sebesar Rp277,93 miliar, meningkat 130,1% dari 2024. Dari sisi neraca, jumlah aset konsolidasian Perseroan mencapai Rp29,04 triliun pada 2025. 

Sedangkan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan mencapai Rp23,62 triliun dan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp5,42 triliun di 2025. 

RUPST BCAP menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, serta mengubah komposisi anggota Direksi Perseroan, di antaranya dengan menyetujui pengangkatan Bapak Aan Setiawandi dan Ibu Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.  

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCAP terbaru menjadi: 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris: Santi Paramita
Komisaris Independen: Sukisto 

Direksi

Direktur Utama: Mashudi Hamka
Direktur: Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur: Muhammad Suhada
Direktur: Aan Setiawandi
Direktur: Susanty Tjandra Sanusi

Pada hari yang sama, BCAP juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui: 

- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019. 

- Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 

Editor: Rizky Agustian

Sutan Emir Hidayat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nagari Periode 2026-2030, sebagaimana ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Nagari, Senin (22/6).

Dalam rilis resminya disebutkan, penetapan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan syariah, serta mendorong pertumbuhan layanan perbankan syariah Bank Nagari yang semakin kompetitif.

"Dengan pengalaman, kapasitas, dan dedikasi yang dimilik, optimis kehadiran Sutan Emir Hidayat akan membawa kontribusi besar dalam memastikan Bank Nagari Syariah terus tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, integritas, dan profesionalisme," demikian bank tersebut pada Senin.

Bank tersebut mengharapkan langkah itu akan mendukung Bank Nagari dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin kuat, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) Michael Steven akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap di Maroko usai menjadi buronan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan dana nasabah asuransi.

Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menyebut Michael Steven sebelumnya ditangkap otoritas Maroko pada 12 Maret 2026 berdasarkan permintaan Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

Setelah proses hukum berjalan, Pemerintah Maroko mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Indonesia pada 12 Juni 2026.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan Michael kemudian resmi diserahkan oleh Kerajaan Maroko kepada Hubinter Polri pada Sabtu (20/6) dan langsung dibawa ke Indonesia sehari setelahnya.

"Polri berkomitmen untuk terus memburu serta membawa kembali para buronan yang melarikan diri ke luar negeri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," kata Untung dalam keterangannya.

Michael merupakan satu dari lima tersangka dalam perkara yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga menginvestasikan premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protekto Investa Kresna) ke saham atau efek terafiliasi melebihi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, para tersangka juga diduga tidak menyampaikan perkembangan investasi maupun nilai aktiva bersih kepada pemegang polis. Akibatnya, investor disebut mengalami kerugian sekitar Rp337,4 miliar.

Dalam perkara itu, para tersangka dijerat Pasal 103 juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Lantas, siapa sosok Michael Steven?

Nama Michael Steven bukan sosok baru di industri jasa keuangan Indonesia.

Melansir berbagai sumber, ia dikenal sebagai pendiri PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), perusahaan yang berdiri pada 1999 dan bergerak di bidang manajemen investasi, perantara perdagangan efek, serta penjamin emisi efek.

Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT Quantum Clovera Investama Tbk setelah OJK mencabut izin usaha anak perusahaannya, Kresna Life. Pergantian nama disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2023.

Michael juga diketahui sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Dalam sejumlah proses hukum yang berjalan, ia disebut melakukan intervensi terhadap kontrak pengelolaan dana perusahaan untuk kepentingan grup usaha Kresna yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Selain Kresna Asset Management, Michael juga berada di balik Kresna Life, perusahaan asuransi yang sempat menjadi sorotan karena gagal membayar klaim pemegang polis.

Nilai kewajiban yang belum dibayarkan saat itu mencapai sekitar Rp6,4 triliun kepada kurang lebih 8.900 pemegang polis.

Sebelum tersandung kasus hukum, Michael cukup dikenal di kalangan korporasi dan pasar modal.

Berdasarkan profil perusahaan, Kresna Graha Investama pernah masuk daftar 'Best Under A Billion' versi Forbes Asia pada 2019 serta '50 Best of the Best Companies' versi Forbes Indonesia pada 2018 dan 2019.

Ia juga pernah memperoleh sejumlah penghargaan individu, termasuk predikat The Best CEO of Innovation dan masuk dalam daftar Indonesian Top Financial Figures.

Di luar bisnis investasi dan asuransi, Michael pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di berbagai perusahaan, antara lain komisaris utama PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), wakil direktur PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), direktur PT Kresna Cakra Unika, serta dewan direksi PT Digital Artha Media.

Dari sisi pendidikan, Michael meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Golden Gate University, Amerika Serikat. Ia juga mengantongi gelar sarjana dari The University of Texas at Austin.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan rencana pembelian kembali saham (buyback) sebanyak-banyaknya Rp3,5 triliun. Pengumuman ini sejalan dengan harga saham GOTO yang tidak bergerak dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan keterbukaan informasi, aksi tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (18/6).

"Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3,5 triliun yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB, yakni sejak tanggal 19 Juni 2026 hingga 18 Juni 2027," tulis GOTO dalam Keterbukaan Informasi, Senin (15/6).

Berdasarkan data RTI Business, saham GOTO stagnan di level Rp50 per saham sejak 18 Mei 2026 lalu. Adapun harga saham GOTO melemah 21,88 persen sepanjang perdagangan tahun ini.

GOTO mencatat aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) sebesar Rp1,51 miliar pada perdagangan Senin (15/6). Sementara pada perdagangan Rabu (17/6), GOTO kembali mencatat net foreign sell sebanyak Rp34,82 miliar. Dengan demikian, aksi jual bersih asing tercatat mencapai Rp1,63 triliun.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra International Tbk. (ASII) telah merealisasikan aksi pembelian kembali saham atau buybackdengan nominal mencapai Rp810,70 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, selama periode pembelian kembali saham pada 16 Maret—15 Juni 2026, total saham yang telah dibeli oleh perseroan mencapai 153,42 juta lembar atau mencerminkan Rp810,70 miliar.

Realisasi tersebut hanya mencerminkan 40,53% dari dana maksimum yang dialokasikan Astra untuk pembelian kembali saham mencapai Rp2 triliun.

”Selama periode pembelian kembali saham, perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 153.427.400 lembar saham dengan nilai keseluruhan Rp810,70 miliar,” kata manajemen dalam keterbukaan, dikutip Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya lewat aksi ini, Astra memastikan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Selain itu, perseroan juga memastikan setelah pelaksanaan buyback, jumlah saham free float perseroan paling sedikit menjadi 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Melansir keterbukaan informasi per 9 Juni 2026 atau kurang dari sepekan jelang penutupan masa buyback, ASII melaporkan jumlah saham free float perseroan saat ini sebesar 43,76%. Realisasi itu mengalami penurunan 0,10% dari 43,86% pada bulan sebelumnya.

Di lantai Bursa, kinerja saham ASII justru masih dalam koreksi 16,05% selama tiga bulan terakhir ke level Rp4.890 per saham. Hal ini sejalan dengan berbagai sentimen yang turut membayangi kinerja pasar saham RI belakangan.

Kini, Astra tengah menyiapkan rencana buyback jumbo, dengan nilai mencapai Rp8 triliun. Aksi itu bakal mulai dijalankan pada 20 Juli 2026 dan diproyeksi mengerek laba per saham ASII menjadi Rp149 per saham.

Manajemen Astra menjelaskan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, porsi saham beredar di publik (free float) setelah buyback tetap dijaga di atas ketentuan minimum, yakni 15% dari modal ditempatkan dan disetor.

Rencana buyback tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Juli 2026.

Adapun keterbukaan informasi dan pengumuman agenda RUPSLB telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2026.

"Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham pada 20 Juli 2026 – 16 Juli 2027," jelas manajemen ASII dalam keterbukaan informasi, Rabu (10/6/2026).

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak diperkirakan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha. Pendapatan perseroan juga diproyeksikan tidak mengalami penurunan akibat aksi korporasi tersebut.

Presiden Direktur ASII, Rudy mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi alokasi modal perseroan di tengah reposisi fokus bisnis grup Astra.

“Astra berencana mengalokasikan sekitar Rp8 triliun untuk program pembelian kembali saham selama 12 bulan,” ujar Rudy dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

IDXChannel - PT Lancartama Sejati Tbk (TAMA) membatalkan rencana divestasi aset di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan nilai Rp65,4 miliar.

Sejalan dengan pengumuman tersebut, perseroan juga membatalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Juni 2026.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (12/6/2026) manajemen TAMA menjelaskan, keputusan pembatalan diambil setelah adanya penyesuaian dan kajian lebih lanjut terhadap rencana tersebut.

Adapun aset yang semula akan dilepas terdiri atas properti di Jalan Pakubuwono VI No. 99 A-B senilai Rp27,15 miliar, serta tanah dan bangunan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 51-52, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp38,25 miliar.

Sebelumnya, perseroan berencana menjual kedua aset tersebut kepada pihak non-afiliasi, yakni PT Permana Nusantara Mandiri. Dana hasil transaksi nantinya akan digunakan untuk melunasi kewajiban utang sekaligus memperkuat posisi likuiditas perusahaan.

Meski membatalkan transaksi, keputusan tersebut dipastikan tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar Rp3,71 triliun.

Langkah tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Manajemen PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjelaskan kuasi reorganisasi dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas perusahaan.

"Perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan mengeliminasi saldo laba negatif sebesar Rp3.707.953 juta dan hasil pengeliminasian akumulasi rugi (saldo laba negatif) Perseroan saat merencanakan kuasi reorganisasi adalah sebesar nol (0)," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Perseroan akan melakukan eliminasi antara saldo laba negatif dengan agio saham yang tercatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Melalui mekanisme tersebut, posisi akumulasi rugi BWPT akan menjadi nol tanpa memengaruhi jumlah aset, liabilitas, maupun arus kas perusahaan.

Kuasi reorganisasi merupakan langkah akuntansi yang lazim dilakukan emiten untuk memperbaiki struktur ekuitas setelah mengalami akumulasi kerugian dalam jangka panjang. Setelah kuasi reorganisasi efektif, Perseroan dapat memulai pencatatan saldo laba dari titik nol sehingga lebih mencerminkan kinerja keuangan ke depan.

Rencana kuasi reorganisasi tersebut akan menjadi agenda yang dibahas dalam RUPSLB BWPT pada Senin, 29 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, pengumuman rencana RUPSLB sekaligus keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi dilakukan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada 21 Mei 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri RUPSLB ditetapkan pada 4 Juni 2026, sementara pemanggilan resmi RUPSLB dilakukan pada 5 Juni 2026.

Berikut jadwal penting terkait rencana kuasi reorganisasi BWPT:

• Penyampaian mata acara RUPSLB ke OJK 12 Mei 2026
• Pengumuman rencana RUPSLB dan keterbukaan informasi 21 Mei 2026
• Recording date 4 Juni 2026
• Pemanggilan RUPSLB 5 Juni 2026
• Pelaksanaan RUPSLB 29 Juni 2026

Secara umum, kuasi reorganisasi tidak menghasilkan dana baru bagi perusahaan dan tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, langkah ini dapat memperbaiki struktur ekuitas karena akumulasi rugi historis dihapus dari laporan keuangan.

Dengan saldo laba negatif yang menjadi nol, BWPT berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menjalankan aksi korporasi di masa depan, termasuk membuka peluang pembagian dividen apabila perusahaan berhasil membukukan laba ditahan positif pada periode berikutnya.

Selain itu, struktur keuangan yang lebih sehat juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan perkebunan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) menargetkan proses go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) rampung pada April 2027.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemegang saham pengendali, PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), akan melaksanakan penawaran tender sukarela (voluntary tender offer/VTO) dengan harga Rp5.400 per saham kepada pemegang saham publik.

Presiden Direktur IBST Ramadhan Kurnia Nusa mengatakan keputusan untuk mengajukan rencana go private dan delisting diambil setelah perseroan bersama Iforte melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis jangka panjang grup.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien melalui restrukturisasi di lingkungan grup usaha.

"Perseroan bersama-sama dengan Iforte telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas strategi bisnis jangka panjang grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien. Sejalan dengan pelaksanaan strategi bisnis tersebut, dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi dalam grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk, baik secara langsung maupun tidak langsung, di beberapa anak perusahaan," ujar Ramadhan dalam Paparan Publik, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, selain mempertimbangkan strategi restrukturisasi, keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan pemenuhan kewajiban free float oleh Iforte selaku pemegang saham pengendali.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk perkembangan pemenuhan kewajiban refloat oleh Iforte, perseroan memutuskan untuk mengajukan rencana go private dan delisting yang disertai dengan proses penawaran tender sukarela atas saham-saham perseroan yang dimiliki pemegang saham masyarakat," katanya.

IBST menjadwalkan pelaksanaan tender offer dan delisting dengan tahapan sebagai berikut:

• 5 Juni 2026: RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang saham.
• 9 Juni 2026: Pengumuman pernyataan penawaran tender sukarela (VTO) kepada publik.
• 29 Juni 2026: Perkiraan perolehan pernyataan efektif VTO dari OJK.
• 1 Juli–30 Juli 2026: Masa pelaksanaan tender offer sukarela dengan harga Rp5.400 per saham.
• 11 Agustus 2026: Batas akhir pembayaran tender offer kepada pemegang saham yang berpartisipasi.
• 19 Maret 2027: Perkiraan pencabutan status perusahaan publik oleh OJK.
• 8 April 2027: Perkiraan delisting saham IBST dari BEI dan pembatalan penitipan kolektif oleh KSEI

Perseroan menegaskan seluruh jadwal tersebut masih bersifat indikatif dan bergantung pada persetujuan OJK, BEI, KSEI, serta instansi terkait lainnya.

IBST merupakan salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang berfokus pada bisnis penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik. Hingga saat ini, perseroan mengelola 3.204 menara telekomunikasi dan jaringan serat optik sepanjang 19.458 kilometer.

Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026