Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG --Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mulai memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha 2026.

Hingga pertengahan Mei, sebanyak 13.945 ekor ternak telah diperiksa petugas di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin mengatakan, pemeriksaan dilakukan sejak dua pekan sebelum Iduladha melalui tim pemeriksa kesehatan hewan kurban yang diterjunkan ke lapangan.

“Telah diperiksa sebanyak 13.945 ekor ternak hewan kurban,” ujar Linda, Minggu (17/5/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dipotong saat Iduladha.

Pengawasan juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular di tengah meningkatnya lalu lintas ternak.

Menurut Linda, dua penyakit yang masih menjadi perhatian yakni Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Meski masih ditemukan kasus aktif di sejumlah daerah, kondisi dinilai masih terkendali.

“Penyakit hewan pada ternak kurban yaitu PMK dan LSD masih ada kasus aktif, namun dapat dikendalikan,” ungkapnya.

Berdasarkan data DKPP Jabar periode 1 Januari hingga 13 Mei 2026, tercatat 628 kasus PMK di tujuh kabupaten/kota dan 79 kasus LSD di empat kabupaten/kota.

Namun demikian, DKPP memastikan pengendalian terus dilakukan melalui vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak secara rutin.

“Hal ini membuktikan bahwa penyakit dapat dicegah penularannya dan dapat dikendalikan,” katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan, DKPP Jabar juga memantau arus masuk hewan kurban dari luar daerah. Selama enam bulan terakhir, tercatat sebanyak 113.522 ekor ternak masuk ke Jawa Barat melalui aplikasi lalu lintas hewan.

Jumlah tersebut meliputi sapi, kambing, kerbau, dan domba yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan kurban di Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

“Diperkirakan ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencukupi,” ujar Linda.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah disebut telah menemukan jalan tengah atas perubahan status lahan kepunyaan para pengembang yang terdampak imbas kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang dinilai asosiasi pengembang tumpang tindih dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, terutama dalam upaya penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, solusi tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yang akan disepakati dan diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam waktu dekat.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama 2 menteri," ujar Sri ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).

Sri merinci, mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi 2 kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di atas 5 tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun (di mana tersisa 2 atau 3 tahun lagi). Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB 2 menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga 3 tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi perkumpulan pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif.

Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," jelasnya.

Kementerian PKP menargetkan proses pendataan dan pengajuan lahan dari para asosiasi pengembang tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat (8/5/2026) untuk dapat mempercepat kelanjutan dari proyek-proyek perumahan, khususnya perumahan rakyat, yang sempat tertunda pembangunannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait denda administrasi bagi pihak yang melanggar alih fungsi lahan sawah. Hal tersebut dilakukan karena maraknya konversi lahan produktif di berbagai daerah.

"(Pemerintah) menetapkan rancangan peraturan pemerintah tentang denda administrasi bagi mereka yang selama ini melanggar melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2009," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ia menerangkan sebenarnya sanksi pidana terkait pelanggaran alih fungsi lahan sawah telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Namun, selama ini penegakan pidananya berada di ranah penegak hukum.

"Tapi kan itu pidananya kan enggak ranah kita. Harapan kita sih kalau orang sudah mengganti sanksi pidana itu kan berarti dia tidak sanksi administrasi," jelasnya.

Kemudian, Nusron menjelaskan pemerintah juga tengah membahas beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan lahan sawah nasional, terutama penetapan wilayah lahan sawah dilindungi (LSD) di 12 provinsi.

Adapun 12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan.

Selain itu, Menurut Nusron, beberapa provinsi, seperti Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan adalah daerah lumbung padi nasional.

"Kalau dari daerah ini yang daerah penting yaitu Sulawesi Selatan sama Lampung, ini yang bener-bener, sama Sumut (Sumatra Utara) yang lumbung padi," ujarnya.

Pemerintah juga tengah membahas toleransi alih fungsi lahan yang berada di luar kawasan LSD. Menurut Nusron, terdapat sekitar 11-13 persen lahan yang dapat dialihfungsikan dengan syarat tertentu.

"Di luar yang LSD kan ada masih sekitar 11 sampai 13 persen itu apa yang kita toleransi diperbolehkan menggunakan fungsi lahan tersebut supaya tidak ugal-ugalan dan membabi buta sehingga nanti sawahnya habis. Kalau sawahnya habis nanti kita tidak bisa makan," ungkapnya.

Toleransi alih fungsi lahan tersebut terutama untuk kepentingan fasilitas publik atau proyek strategis nasional (PSN), seperti pembangunan sekolah, jalan, terminal, maupun infrastruktur air.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan sawah berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan. Namun, pelanggaran justru masih banyak terjadi di berbagai daerah.

"Sesuai dengan undang-undang 41 Tahun 2009 lahan sawah yang berkelanjutan tidak boleh lagi dialihkan, tetapi ini sudah banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di berbagai daerah," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Ia menambahkan pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah wajib mengganti lahan tersebut dengan luas yang lebih besar dan memiliki tingkat produktivitas yang sama.

"Kalau dia pakai satu hektare gantinya tiga hektare dalam bentuk sawah yang sama produktifnya. Ada yang dua kali tergantung jenis sawahnya. Kalau sawahnya dia tiga kali irigasi itu tiga kali. Jadi ada tiga kali, ada dua kali, ada sekali sesuai dengan jenis sawahnya," jelasnya.

Zulhas menjelaskan pemerintah juga membentuk tim terpadu untuk mempercepat kepastian penetapan lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, terutama di wilayah-wilayah paling produktif.

"Untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang paling subur di Pulau Jawa maka kita dibentuk tim terpadu untuk percepatan kepastian lahan sawah yang tidak boleh lagi dialihfungsikan," imbuhnya.

Presiden RI Prabowo Subianto mengunci 87 persen lahan sawah di seluruh Indonesia tak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menetapkan 6,39 juta hektare (ha) Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Sawah Lindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah telah menetapkan lahan sawah tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain melalui rapat koordinasi terbatas dihadiri oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

"Ada dua keputusan penting. Satu bagaimana agar kawasan sawah itu sudah dipastikan dan tidak bisa diubah lagi. Kedua ada yang keterlanjuran, bagaimana mengatasi hal-hal yang terlanjur," ujar Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pemerintah bakal mengunci 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) dari total 7,3 juta ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, sebanyak 6,393 juta ha lahan sawah tak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

"87 persen dari 7,348 juta hektare, makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87 persen yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B sehingga tidak boleh ada alih fungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun," ungkap Nusron.

Nusron mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang tersebar di 8 provinsi Indonesia tak boleh dialihfungsikan. Provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian, pemerintah tengah menargetkan paling lambat pada Maret 2025 mendatang tim pelaksana terpadu harus menyajikan data LSD berbasis LP2B di 12 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Tadi disepakati paling lambat tim pelaksana harus menyajikan data lahan sawah yang dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan sawah forever juga yang tidak bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87 persen dari total LBS atau Lahan Baku Sawah," terang Nusron.

Pada kuartal II tahun 2026, pemerintah menargetkan lahan sawah yang dikunci telah rampung di seluruh provinsi Indonesia.

"Di Q2 kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi, sehingga di tengah tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear rampung semua di pertengahan tahun ini," imbuhnya.

Menurut Nusron, pemerintah juga akan mengatur sebesar 13 persen lahan sawah lainnya diperbolehkan untuk dialihfungsikan kepentingan-kepentingan lain.

"Akan diatur peraturan mengenai alih fungsi lahan untuk kepentingan apa saja diperbolehkan. Yang 13 persen, yang di luar 87 persen. Kalau yang 87 persen dipastikan tidak boleh, gembok, kunci," kata Nusron.

ATR/BPN mencatat 554.615 ha lahan sawah telah dialihfungsikan pada 2019 sampai 2025. Dari angka tersebut, terdapat 144.255,1 ha yang terbukti di kawasan LP2B.

"Di mana menurut undang-undang nomor 41 tahun 2009 pasal 44, kalau ada alih fungsi lahan di dalam kawasan LP2B yang digunakan untuk kepentingan umum untuk jalan, pengairan, drainase, penyaluran pipa air, sama jaringan listrik. Itu pun untuk kepentingan umum harus mengganti lahan," terang Nusron.

"Lahan sawah yang dialihfungsikan untuk kepentingan non-sawah itu jumlahnya itu. Rata-rata, perumahan, kawasan industri, segala macam. Yang dapat izin dari pemerintah, (pemerintah) pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah daerah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan," tambahnya.

Nah ini yang paling kami khawatirkan, sehingga kami minta teman-teman medis di posko pengawasan di pelabuhan melakukan pemantauan secara intensif

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menutup pengiriman ternak sapi dari Pulau Bali dan Jawa sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riadi mengatakan NTB berstatus hijau dalam kasus LSD. Untuk mengantisipasi penyebaran virusnya, pemerintah telah memblokir pengiriman ternak sapi dan kerbau dari Pulau Bali dan Jawa.

"Ya, kita blokir pengiriman dari Bali dari Jawa. Sudah dua tahun sejak kejadian LSD di Jawa, nggak boleh masuk ke sini," ucap Muhammad Riadi di Mataram, Kamis.

Meski menutup pengiriman sapi dari Bali dari Jawa, kata dia, namun pengiriman sapi dan kerbau dari NTB ke Bali dan Jawa hingga Sumatera tetap diperbolehkan.

"Kan kalau dari daerah hijau ke merah, itu kan boleh saja. Yang kita khawatirkan, LSD ini disebarkan oleh vektor penyakitnya," kata Muhammad Riadi.

Riadi mengatakan vektor penyakit virus LSD belum bisa dikendalikan. Bisa saja, kata dia, vektor penyakit virus LSD tersebut nempel di bus malam, truk. hingga kendaraan lalu lintas lainnya.

"Nah ini yang paling kami khawatirkan, sehingga kami minta teman-teman medis di posko pengawasan di pelabuhan melakukan pemantauan secara intensif," ucap Riadi.

Sejauh ini, kata Riadi, belum ada kasus penyebaran virus LSD di NTB. Jika ada ternak terindikasi LSD, pihaknya akan memberlakukan lokalisir kawasan.

"Virus ini mirip dengan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) karena sama-sama virus," ujarnya.

Pihaknya telah memperketat pengawasan jalur pengiriman hewan ternak di Pelabuhan Lembar. Pengawasan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

"Di pelabuhan itu sangat ketat, kita bersama Balai Karantina sudah koordinasi," tegasnya.

Lebih lanjut Riadi mengatakan pemerintah belum menyediakan vaksin LSD. Namun seluruh sapi di NTB telah diberikan vaksin PMK, karena kasus PMK di NTB masih berstatus merah.

"Kita belum punya. Kan mahal vaksinnya, cuma mahal kan alokasi anggarannya tidak cukup. Jadi, vaksin LSD enggak dapat kita," kata Riadi.

Meski demikian jika ada hewan ternak terpapar LSD, pihaknya mengimbau peternak dan masyarakat tidak perlu khawatir. Karena sapi yang terjangkit masih bisa dikonsumsi dagingnya.

"Bisa, karena dia bukan zoonosis. Sama dengan PMK bukan zoonosis juga," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, desinfektan, dan alat kesehatan guna melindungi ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali.

"Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak," kata Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Hendra Wibawa dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Hendra mengaku pihaknya mewakili Kementerian Pertanian menyerahkan vaksin tersebut kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana.

"Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya penyakit LSD di Kabupaten Jembrana," ucapnya.

Hendra juga mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.

"Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosa apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa," ucapnya.

Ia juga mengingatkan apabila ditemukan indikasi sakit, segera dilakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan melaporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan.

Meski begitu, Hendra tidak menyebutkan berapa jumlah hewan yang saat ini terdampak penyakit Lumpy Skin Disease.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melindungi ternak di wilayahnya dari berbagai penyakit termasuk LSD.

"Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan," kata Kembang.

"Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan," tambah Kembang.

Sebelumnya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan,” ujar Agung saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).

Ia menegaskan, langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting agar peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat wabah penyakit hewan.

Kementan terus mendorong vaksinasi hewan, penguatan edukasi kepada peternak, serta pembatasan lalu lintas hewan di zona tertular sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi peternak rakyat dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Sementara kita 'lockdown', khusus Kabupaten Jembrana tidak melalulintaskan ternak ke mana-mana

Denpasar (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Provinsi Bali melakukan "lockdown" atau melarang lalu lintas ternak sapi dan kerbau keluar masuk Kabupaten Jembrana.

Hal ini disampaikan Kepala Distan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada di Denpasar, Kamis, sebagai langkah penanganan dari penyebaran Lumpy Skin Disease (LSD) yang sudah positif pada 28 ekor sapi di Bali bagian barat itu.

“Sementara kita 'lockdown', khusus Kabupaten Jembrana tidak melalulintaskan ternak ke mana-mana, ini suratnya per hari ini saya menunggu batasnya enam bulan ke depan atau sampai tuntas,” kata dia.

Sunada menjelaskan kasus di Kabupaten Jembrana ini introduksi pertama LSD di Bali, yang awalnya terdeteksi pada 24 Desember 2025.

Saat itu Balai Besar Veteriner Denpasar menerima laporan adanya sapi dengan gejala klinis berupa benjolan pada kulit, demam, serta pembengkakan di area leher.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada 26 Desember 2025 dilakukan pengambilan sampel darah dan kerokan kulit dan hasil uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada 27 Desember 2025 menyatakan positif LSD.

Investigasi lapangan dilanjutkan pada 5 Januari 2026 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, serta menyisir wilayah terdampak lainnya seperti Kaliakah, Banyubiru, Berangbang dan Manistutu.

Dari pemantauan tersebut, tercatat total 28 ekor ternak sapi positif LSD dengan dua ekor di antaranya mati dan sumber penularan diduga kuat berasal dari masuknya ternak terinfeksi secara ilegal dari luar Bali.

Terhadap sapi yang terkonfirmasi LSD, Distan Pangan Bali secara bertahap sudah melakukan pemotongan bersyarat dan ditargetkan minggu ini semuanya selesai dieksekusi.

“Khusus Kabupaten Jembrana kami sudah berikan disinfektan juga agar kandang-kandang peternak di semprot sebab vektornya adalah lalat penghisap darah, sudah kami lakukan,” ujar Sunada.

Rencananya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan juga dijadwalkan turun langsung ke Jembrana untuk meninjau situasi sekaligus memberikan bantuan sarana prasarana penanganan.

“Rencananya Jumat Dirjen PKH turun ke Jembrana, beliau berjanji memberikan dukungan sarana prasarana untuk menuntaskan penyakit LSD ini,” ucapnya.

Disinggung soal potensi meningkatnya kebutuhan sapi menjelang Bulan Ramadhan 1447 H, Distan Pangan Provinsi Bali meminta masyarakat agar mengoptimalkan pembelian ternak di kabupaten lain.

Hal ini demi memastikan tak ada ternak sapi dari Jembrana keluar kabupaten dan menyebarkan LSD.

“Ini untuk menjaga Bali tetap aman dari penyakit LSD, kita 'lockdown' dulu Jembrana, kabupaten lain saya harapkan jaga daerahnya jangan sampai ternak Jembrana masuk ke daerahnya nanti parah lagi makin susah menangani kalau berkembang,” kata Sunada.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov Bali memastikan situasi masih dalam kendali, pengawasan surveilans aktif dan pasif terus dilakukan dengan koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten.

"Kami bekerja berdasarkan hasil laboratorium, bukan spekulasi, pemeriksaan laboratorium sudah dilakukan, investigasi berjalan, dan langkah mitigasi kini diterapkan, penanganan kami terukur, terkoordinasi, dan sesuai standar kesehatan hewan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkap potensi pasokan rumah subsidi terhambat memenuhi target pada tahun ini akibat terkendala aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah mengungkapkan kebijakan tersebut dinilai menjadi tantangan utama bagi para pengembang daerah dalam mengeksekusi suplai hunian untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Junaidi menuturkan, jika pemerintah tidak segera memberikan relaksasi terhadap aturan LSD, target penyaluran hunian FLPP yang dipatok sebanyak 350.000 unit akan sulit tercapai.

Dia turut memperkirakan realisasi maksimal suplai rumah subsidi kemungkinan besar hanya mampu menyentuh angka 300.000 unit jika hambatan regulasi lahan tersebut terus berlanjut.

"Kalau selama LSD ini tidak ada relaksasi, khususnya bagi pengembang yang sudah mengantongi izin, saya yakin akan berat untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit. Realisasi maksimal suplai mungkin saja hanya di angka 300.000 unit," ujar Junaidi kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, kebijakan LSD ini sangat dirasakan oleh para pengembang yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa adanya kepastian hukum terkait lahan yang sudah memiliki izin, para pelaku usaha di sektor perumahan rakyat ini terancam mengalami kerugian finansial.

Sebagai solusi, Apersi mengusulkan agar pemerintah tidak memberlakukan aturan LSD bagi lahan yang proses perizinannya sudah berjalan. Junaidi menekankan bahwa pengecualian ini krusial demi melindungi keberlangsungan usaha pengembang kecil sekaligus menjamin ketersediaan hunian bagi masyarakat luas.

"Sebaiknya yang sudah berizin itu untuk tidak diberlakukan LSD yang sudah berizin. Yang proses izinnya sudah jalan itu tidak diberlakukan, kecuali untuk yang baru. Jadi, supaya tidak melibatkan kerugian-kerugian bagi para pengusaha," pungkasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun ini pemerintah menyediakan kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP mencapai 350.000 unit.

Meski demikian, mempertimbangkan tantangan yang ada, BP Tapera menargetkan penyaluran program FLPP dapat menyentuh angka 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.