Bisnis.com, JAKARTA — Banyak saham dengan harga murah kini beredar di pasar modal Indonesia. Akan tetapi, tidak seluruh saham murah merupakan saham undervalued atau saham yang sering disebut Mercy harga Bajaj.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan untuk menilai sebuah saham undervalued atau tidak, terdapat dua rasio yang bisa digunakan. Rasio tersebut adalah price to earning dan price to book value. Menurutnya, rasio tersebut menjadi indikator utama yang dapat digunakan investor untuk menyaring saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya.

“Kalau dari valuation yang utama itu lihat saja PE ratio dan PBV. Cara menyortirnya sederhana, semakin rendah angkanya semakin bagus karena menunjukkan valuasinya semakin murah atau undervalued," ujar Liza dalam Premium Market Talk Bisnis Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Liza menjelaskan, PE ratio merupakan perbandingan antara harga saham dengan earning per share (EPS) atau laba per saham.

Adapun EPS dihitung dari laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham beredar. Menurutnya, indikator ini lebih relevan bagi investor dibandingkan hanya melihat besarnya laba bersih perusahaan.

"EPS jauh lebih penting daripada angka net income, karena itu yang benar-benar yang menjadi hak investor berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki," katanya.

Dia menambahkan, jumlah saham beredar juga berkaitan dengan aspek free float atau porsi kepemilikan publik. Semakin besar jumlah saham yang beredar di publik, semakin baik aksesibilitas saham tersebut bagi investor.

Sementara itu, PBV merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Nilai buku sendiri diperoleh dari total ekuitas yang dibagi jumlah saham beredar.

Secara sederhana, nilai buku mencerminkan besaran aset bersih yang secara teoritis menjadi hak pemegang saham apabila perusahaan dilikuidasi.

"Kalau perusahaan dilikuidasi hari ini, seluruh ekuitas akan dibagi kepada seluruh pemegang saham,” jelasnya.

Menurut Liza, investor umumnya menggunakan PE dan PBV sebagai alat penyaring awal sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap prospek bisnis perusahaan.

Untuk PE ratio, dia menyebut saham dengan rasio di bawah rata-rata industrinya cenderung memiliki valuasi yang lebih menarik. Sebagai acuan umum, rasio PE di bawah 10 kali kerap dikategorikan murah, meski tetap perlu dibandingkan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Dia mencontohkan tiga emiten poultry, yakni JPFA, CPIN, dan AYAM.

Berdasarkan data valuasi tahunan (annualized), PE JPFA tercatat sebesar 3,07 kali, lebih rendah dibandingkan CPIN sebesar 5,05 kali maupun AYAM sebesar 6,19 kali. Ketiga angka tersebut juga masih berada di bawah rata-rata industri yang sekitar 11 kali dan sektor sekitar 10,5 kali.

Dari sisi PBV, JPFA juga mencatatkan rasio paling rendah, yakni 1,09 kali, diikuti CPIN sebesar 1,41 kali dan AYAM sebesar 6,46 kali.

"Dari sisi P/E maupun PBV, saat ini JPFA menjadi yang paling menarik karena kedua rasionya paling rendah dibandingkan emiten sejenis," kata Liza.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar Rp3,71 triliun.

Langkah tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Manajemen PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjelaskan kuasi reorganisasi dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas perusahaan.

"Perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan mengeliminasi saldo laba negatif sebesar Rp3.707.953 juta dan hasil pengeliminasian akumulasi rugi (saldo laba negatif) Perseroan saat merencanakan kuasi reorganisasi adalah sebesar nol (0)," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Perseroan akan melakukan eliminasi antara saldo laba negatif dengan agio saham yang tercatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Melalui mekanisme tersebut, posisi akumulasi rugi BWPT akan menjadi nol tanpa memengaruhi jumlah aset, liabilitas, maupun arus kas perusahaan.

Kuasi reorganisasi merupakan langkah akuntansi yang lazim dilakukan emiten untuk memperbaiki struktur ekuitas setelah mengalami akumulasi kerugian dalam jangka panjang. Setelah kuasi reorganisasi efektif, Perseroan dapat memulai pencatatan saldo laba dari titik nol sehingga lebih mencerminkan kinerja keuangan ke depan.

Rencana kuasi reorganisasi tersebut akan menjadi agenda yang dibahas dalam RUPSLB BWPT pada Senin, 29 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, pengumuman rencana RUPSLB sekaligus keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi dilakukan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada 21 Mei 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri RUPSLB ditetapkan pada 4 Juni 2026, sementara pemanggilan resmi RUPSLB dilakukan pada 5 Juni 2026.

Berikut jadwal penting terkait rencana kuasi reorganisasi BWPT:

• Penyampaian mata acara RUPSLB ke OJK 12 Mei 2026
• Pengumuman rencana RUPSLB dan keterbukaan informasi 21 Mei 2026
• Recording date 4 Juni 2026
• Pemanggilan RUPSLB 5 Juni 2026
• Pelaksanaan RUPSLB 29 Juni 2026

Secara umum, kuasi reorganisasi tidak menghasilkan dana baru bagi perusahaan dan tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, langkah ini dapat memperbaiki struktur ekuitas karena akumulasi rugi historis dihapus dari laporan keuangan.

Dengan saldo laba negatif yang menjadi nol, BWPT berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menjalankan aksi korporasi di masa depan, termasuk membuka peluang pembagian dividen apabila perusahaan berhasil membukukan laba ditahan positif pada periode berikutnya.

Selain itu, struktur keuangan yang lebih sehat juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan perkebunan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Umum BCA atau BCA Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp260,18 miliar pada 2025. Angka tersebut naik 16,65% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan laba setelah pajak pada 2024 sebesar Rp223,04 miliar.

Dikutip dari laporan publikasi keuangan BCA Insurance di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/4/2026), kenaikan laba perusahaan didukung oleh kinerja top-line yang positif selama 2025 seiring penerapan standar akuntansi PSAK 117.

Perusahaan mencatatkan pendapatan jasa asuransi mencapai Rp1,62 triliun. Angka tersebut naik 4,24% YoY apabila dibandingkan dengan pencapaian Rp1,56 triliun pada 2024.

BCA Insurance juga mencatatkan kenaikan hasil jasa asuransi bersih (setara hasil underwriting) sebesar 2,57% YoY menjadi Rp287,15 miliar pada 2025. Pada tahun sebelumnya, pos hasil jasa asuransi bersih perusahaan mencapai Rp279,94 miliar.

Di sisi lain, dari kegiatan investasi, perusahaan mencatatkan keuntungan investasi yang direalisasikan dan belum direalisasikan sebesar Rp184,14 miliar. Pos keuntungan investasi ini mengalami kenaikan sebanyak 20,22% YoY dibandingkan pencapaian 2024 yang sebesar Rp153,17 miliar.

Dari sisi ekuitas, perusahaan (termasuk modal disetor dan saldo laba) mencatat total Rp1,55 triliun pada 2025. Modal tersebut naik 11,24% YoY dari sebelumnya Rp1,40 triliun pada 2024.

Lebih lanjut, perusahaan mencatatkan total liabilitas mencapai sebanyak Rp1,89 triliun, didominasi oleh liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp1,26 triliun atau naik 12,39% YoY dari sebelum tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, jumlah aset perusahaan menembus Rp3,45 triliun pada 2025. Aset BCA Insurance tercatat naik 11,86% YoY dari sebelumnya Rp3,08 triliun, yang didominasi oleh penempatan aset investasi yang mencapai sebesar Rp2,62 triliun.

Sementara itu, tingkat kesehatan finansial perusahaan yang dilihat dari rasio pencapaian solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) berada di level 475% pada akhir 2025. Angka tersebut melesat dari posisi 2024 yang sebesar 383%, dan masih berada jauh di atas ambang batas (treshold) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sekurang-kurangnya 120%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) melakukan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama yakni Rp250 miliar yang tenggat waktunya akhir 2026.

Untuk diketahui, peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23 Tahun 2023. Sesuai aturan ini, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Direktur Keuangan Asuransi Digital Bersama, Randy Tandra mengungkapkan hingga akhir Desember 2025 ekuitas perseroan masih sebesar Rp211 miliar.

“Dari sana [PMHMETD] diharapkan ekuitas perusahaan yang saat ini sebanyak Rp211 miliar mungkin bisa naik sekitar Rp260 miliar—270 miliar,” katanya dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Untuk melancarkan aksi korporasi tersebut, Randy menuturkan pihaknya sudah menyampaikannya dalam keterbukaan informasi pada publik dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana itu sudah disampaikan sejak 21 Januari 2026 dan pernyataan pendaftaran sudah dilakukan pada 30 Maret 2026. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa selesai sekitar akhir Juni 2026.

Lebih lanjut, Randy membeberkan tantangan utama dalam memenuhi ekuitas minimum tahap pertama melalui aksi right issue terletak pada kemampuan dalam menghimpun kembali dana dari masyarakat.

“Tentunya tantangan utamanya adalah apakah dari target yang kita mau capai itu bisa terserap oleh masyarakat melihat kondisi makroekonomi saat ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa target yang hendak dicapainya ini bisa terealisasikan, mengingat sebagian besar sudah ada yang siap untuk membelinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Bintang Mandiri Finance membukukan laba bersih sebesar Rp1,02 miliar sepanjang 2025.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (15/4/2026), laba bersih tahun berjalan itu tumbuh 14,61% (year on year/YoY) dari Rp894,28 juta.

Pada periode 2025, perusahaan mencatatkan jumlah pendapatan sebesar Rp27,92 miliar, turun sebesar 1,9% YoY dari Rp28,47 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari pendapatan bunga yang mencapai Rp23,49 miliar.

Sementara itu, jumlah beban operasional Bintang Mandiri Finance turun 2,15% YoY menjadi Rp26,84 miliar dari sebelumnya Rp27,43 miliar. Adapun, jumlah beban non operasional atau bersih mencapai Rp185,69 juta.

Lebih lanjut, total laba komprehensif Perseroan pada 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,81% YoY menjadi Rp1,24 miliar dari Rp1,08 miliar.

Di sisi lain, jumlah liabilitas sampai akhir 2025 senilai Rp13,63 miliar, naik 12,36% YoY dari Rp12,13 miliar. Sementara itu, jumlah ekuitasnya sebesar Rp101,34 miliar. Dengan demikian, jumlah liabilitas dan ekuitas Perseroan mencapai Rp114,97 miliar.

Sampai akhir 2025, Bintang Mandiri Finance mencatatkan total aset sebesar Rp114,97 miliar, turun tipis 0,26% dibanding aset perusahaan per akhir 2024 senilai Rp115,28 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah perusahaan yang melakukan IPO sepanjang 2025 turun drastis sejak 2023. Penyesuaian ketentuan free float perusahaan tercatat diharap mampu memperbesar likuiditas pasar, yang kemudian bisa memantik minat pelaku usaha untuk go public.

Menilik historis jumlah perusahaan IPO, bursa mencatat terdapat 79 anggota baru pada 2023 dan menjadi rekor terbanyak dalam sejarah. Namun, pada 2024 jumlah perusahaan yang go public mengecil hanya sebanyak 41. Bahkan di tahun ini, target IPO yang dikoreksi ke bawah dari 66 menjadi 45, baru terealisasi 24 hingga saat ini.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi mengatakan alasan jumlah perusahaan IPO turun adalah karena tantangan kondisi iklim usaha yang belum stabil, kebutuhan transparansi dan governance yang lebih tinggi, serta biaya IPO yang tidak kecil.

"Apalagi, perusahaan non-light house biasanya belum punya brand, track record profit, dan kemampuan memenuhi disclosure sehingga sulit menarik minat investor institusi. Selain itu, pasar juga semakin selektif dan investor cenderung mencari earnings visibility, bukan hanya growth story," ujar Wafi kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Dari sisi regulasi, Wafi menilai banyak calon emiten menunda IPO karena khawatir terkena kewajiban free float yang semakin tinggi.

"Namun, ke depan aturan free float baru bisa positif karena mendorong likuiditas, memperbaiki kualitas pasar, dan bikin Indonesia makin menarik buat asing," tegasnya.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Hari Rachmansyah menyoroti data emiten di pasar saham, bahwa sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang disuspensi lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float. Kendati begitu, Hari menilai penyesuaian free float ke depan akan membawa dampak positif.

"Penyesuaian aturan seperti kenaikan bertahap dan penggunaan kapitalisasi pasar berpotensi meningkatkan likuiditas dan menarik minat lebih banyak perusahaan untuk IPO. Namun, dampaknya tetap bergantung pada kondisi ekonomi dan kesiapan internal masing-masing perusahaan," ujar Hari.

Sementara bicara soal penurunan jumlah perusahaan IPO tahun ini, Hari menilai kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan aturan free float, namun ketentuan ini memang membuat sebagian perusahaan, terutama skala menengah dan keluarga, lebih berhati-hati karena harus melepas porsi kepemilikan lebih besar dan takut tekanan harga.

Hari menjelaskan, aksi korporasi seperti IPO menuntut kesiapan tata kelola, transparansi, laporan keuangan, serta biaya tinggi, dan tantangan ini menurutnya akan lebih berat bagi perusahaan non-lighthouse yang belum memiliki brand kuat.

"Mereka sering kesulitan menarik minat investor, harus memberi diskon valuasi lebih besar, menghadapi likuiditas yang berisiko rendah setelah listing, dan membutuhkan peningkatan signifikan pada sistem internal serta manajemen untuk memenuhi standar sebagai perusahaan publik," pungkasnya.

BEI Godok Ketentuan Free Float Baru Emiten IPO

Sebelumnya, BEI menyampaikan tengah menggodok regulasi penyesuaian free float. Saat ini, ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan tercatat agar dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Sementara bagi perusahaan yang akan go public, jumlah saham free float akan disesuaikan berdasarkan ekuitas yang dimiliki calon perusahaan tercatat. Untuk perusahaan dengan nilai ekuitas kurang dari Rp500 miliar, saham free float paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa.

Sedangkan, bagi perusahaan dengan ekuitas mulai dari Rp500 miliar hingga Rp2 triliun saham free float minimal 15% dari jumlah saham yang akan dicatat di bursa, serta untuk perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun saham free float minimum sebesar 10%.

Free float adalah jumlah saham perusahaan terbuka yang beredar dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia oleh investor. Jumlah saham free float mencerminkan tingkat akses investor terhadap emiten. Semakin besar free float, semakin mudah saham tersebut diperdagangkan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffery Hendrik mengatakan pihaknya sudah menyiapkan draft peraturan revisi, yang salah satunya memuat dasar perhitungan free float akan diganti dari ekuitas menjadi kapitalisasi pasar.

"Kita sudah membuat simulasi, dari sebelumnya equity ke market capitalization itu berkorelasi positif terhadap kewajibannya dia meningkatkan. Anggaplah dengan metode equity dia hanya 10%, tapi dengan market cap dia wajib ke 15%. Kita sudah lakukan backtesting 3 tahun, dengan mengubah ketentuan ini bisa meningkatkan jumlah market capitalization," ujar Jeffery beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dalam draft peraturan terbaru yang BEI susun, juga akan mengatur kewajiban bagi perusahaan yang baru melaksanakan IPO untuk menjaga persentase saham free float mereka sebesar persyaratan awal selama satu tahun.

Dia mencontohkan, misalkan ada perusahaan dengan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun melaksanakan IPO, maka wajib memenuhi ketentuan free float minimum 15%. Persentase ini wajib untuk tetap tidak berubah minimal selama setahun sejak pencatatan di lantai bursa.

Jeffery menekankan BEI serius untuk melakukan upaya pendalaman pasar sehingga melakukan penyesuaian persyaratan free float, baik bagi perusahaan calon maupun perusahaan yang telah tercatat di bursa.

"Kita sudah presentasi ke OJK, jadi dalam waktu dekat [diterapkan]. Kita harapkan secepatnya," tandasnya.

Setali tiga uang, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan upaya pendalaman pasar modal melalui penyesuaian ketentuan free float kini menjadi fokus utama OJK dan berharap implementasinya bisa diterapkan segera.

"Target kita 25%, tapi tidak mungkin langsung ke 25% karena konsekuensinya cukup banyak. Jadi kita secara bertahap mungkin dalam waktu dekat naik ke 10%, dan paling tidak kita upayakan IPO yang ke depan harus minimal 10%, berikutnya 15%, berikutnya mengarah ke 25%," ungkapnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG life optimistis bahwa kinerja perusahaan secara top line maupun bottom line akan tumbuh pada 2025 full year, setelah mencatatkan kenaikan premi dalam 10 bulan tahun ini.

Direktur Keuangan IFG Life Ryan Diastana Firman menjelaskan bahwa premi konsolidasian perusahaan pada Januari—Oktober 2025 mencapai Rp5,67 triliun. Nilainya tumbuh 8,19% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp5,24 triliun.

Ryan meyakini bahwa capaian positif hingga Oktober 2025 itu akan membuat IFG Life mencatatkan pertumbuhan kinerja pada akhir tahun. Meskipun perolehan premi telah tumbuh baik pada Oktober, menurutnya, IFG Life akan tetap menggenjot kinerja dalam dua bulan terakhir.

"Kinerja keuangan IFG Life menunjukkan perusahaan semakin kuat secara fundamental. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan premi serta penguatan tingkat solvabilitas perusahaan," ujar Ryan, Kamis (14/11/2025).

Ryan juga menjelaskan bahwa sejak perusahaan berdiri pada Oktober 2020, IFG Life telah membayar klaim di atas Rp22,6 triliun kepada lebih dari 450.000 peserta. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen perseroan dalam membayarkan kewajiban kepada pemegang polis secara tepat waktu dan transparan.

Selain peserta baru, IFG Life juga turut membayarkan klaim kepada pemegang polis yang telah menyetujui restrukturisasi dan transfer polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ryan memaparkan bahwa ekuitas perusahaan per Oktober 2025 mencapai Rp5,04 triliun, naik 31,43% (YoY) dari sebelumnya senilai Rp3,84 triliun. Menurutnya, capaian itu menegaskan efektivitas strategi pengelolaan keuangan serta komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan nasabah melalui tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang disiplin.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki modal minimum Rp500 miliar pada 2026, lalu batas itu naik menjadi Rp1 triliun pada 2028.

Dari sisi struktur permodalan perusahaan, tingkat risk based capital (RBC) IFG Life tercatat sebesar 217,9%, berada di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%.

"Capaian ini membuktikan ketahanan finansial IFG Life dalam menghadapi dinamika industri, juga menunjukkan kemampuan kami untuk menunaikan kewajiban kepada nasabah dengan bertanggung jawab," kata Ryan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menggodok regulasi penyesuaian free float. Saat ini, ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan tercatat agar dapat tetap tercatat di bursa apabila memenuhi persyaratan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.