IDXChannel – PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 29 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, pemegang saham menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sekaligus menyetujui sejumlah perubahan dalam susunan manajemen perusahaan.

Dalam RUPST, para pemegang saham menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Perseroan juga memperoleh pengesahan penuh atas laporan keuangan tahun buku 2025.

Kinerja KeuanganSolid

Sepanjang tahun 2025, MNC Asia Holding membukukan pendapatan bersih sebesar Rp14,5 triliun. Kontributor terbesar berasal dari sektor media yang menyumbang 63,4 persen dari total pendapatan konsolidasi atau sekitar Rp9,2 triliun.

Sementara itu, sektor jasa keuangan memberikan kontribusi 24,7 persen atau sekitar Rp3,6 triliun. Sisanya berasal dari sektor pertambangan sebesar 8,3 persen dan pendapatan lainnya sebesar 3,6 persen.

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp3,9 triliun dan laba bersih Rp1,4 triliun. Margin EBITDA dan margin laba bersih masing-masing tercatat sebesar 27 persen dan 10 persen.

Pada akhir 2025, total aset konsolidasian perseroan mencapai Rp73,7 triliun, dengan total liabilitas sebesar Rp33,3 triliun dan total ekuitas mencapai Rp40,4 triliun.

Perubahan Jajaran Komisaris dan Direksi

RUPST juga menyetujui pengunduran diri Liliana Tanoesoedibjo dan Valencia Herliani Tanoesoedibjo dari jabatan Komisaris Perseroan. Selain itu, Susanty Tjandra Sanusi mengundurkan diri dari posisi Wakil Direktur Utama.

Sebagai bagian dari restrukturisasi manajemen, pemegang saham menyetujui pengangkatan Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat.

Dengan demikian, susunan terbaru manajemen BHIT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Komisaris Independen: Agung Firman Sampurna
• Wakil Komisaris Utama: Darma Putra
• Komisaris: Anthony Putra Tjiptodihardjo
• Komisaris Independen: Herbert P. Sitohang

Direksi

• Direktur Utama: Hary Tanoesoedibjo
• Direktur: Henry Suparman
• Direktur: Tien
• Direktur: Mashudi Hamka
• Direktur: Santi Paramita

RUPSLB SetujuiPrivate Placement

Setelah RUPST selesai, perseroan melanjutkan agenda melalui RUPSLB yang menyetujui rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Perseroan memperoleh persetujuan untuk menerbitkan hingga 8.606.815.670 saham baru, sebagai bagian dari strategi penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha ke depan.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk.

dihukum membayar Rp 531 miliar plus bunga ke perusahaan milik Jusuf Hamka.

Hukuman dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam sidang gugatan yang diajukan perusahaan jalan tol Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Dalam perkara itu, PT MNC Asia Holding menjadi Tergugat I dan Hary Tanoe sebagai Tergugat II.

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 28.000.000 dollar AS,” kata Juru Bicara PN Jakpus Sunoto dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Hukuman tersebut setara dengan Rp 481,18 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.185 per dollar AS.

Ganti materiil rugi yang dijatuhkan juga mencakup bunga sebesar 6 persen.

“Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” jelas Sunoto.

Selain itu, majelis yang dipimpin Hakim Fajar Kusuma Aji juga menghukum Hary Tanoe dan perusahaannya membayar ganti rugi immateriil senilai Rp 50 miliar.

Keduanya dinilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga,

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,” tutur Sunoto mengutip putusan hakim.

Meski demikian, putusan pengadilan ini belum berkekuatan hukum tetap (incracht). Jika keberatan, kedua pihak berhak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah,” kata Sunoto.

Awal Mula Perkara Hary Tanoe Vs Jusuf Hamka

Gugatan perdata perusahaan Jusuf Hamka berawal dari transaksi tukar menukar surat berharga.

Pada 1999, Hary Tanoe menawarkan penukaran Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dollar AS yang diterbitkan Unibank.

Pihak CMNP menyerahkan Medium Term Note (MTN) senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II senilai Rp 189 miliar kepada Hary Tanoe.

Taipan itu lalu menyerahkan NCD secara bertahap dengan rincian 10 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999.

Instrumen tersebut jatuh tempo pada 9-10 Mei 2022.

Namun, 20 tahun sebelum jatuh tempo tepatnya pada 22 Agustus 2002 NCD itu tidak bisa dicairkan.

Persoalan itu timbul setelah pada Oktober 2001 Bank Indonesia (BI) menetapkan Unibank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha.

CMNP lalu menggugat Hary Tanoe dan perusahaannya.

Sidang perdana digelar pada 13 Agustus 2025 lalu di PN Jakpus.

Para tergugat adalah PT MNC Asia Holding (dahulu PT Bhakti Investama), Tito Sulistio, dan Teddy Kharsadi.

Alasan Hary Tanoe Dihukum

Dalam keterangannya, Sunoto mengungkap sejumlah alasan kenapa Hary Tanoe dihukum bersalah.

Majelis hakim menilai, transaksi antara CMNP dengan pihak Hary Tanoe pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga, bukan jual beli.

Hal itu merujuk pada Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“(Hary Tanoe) sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988,” kata Sunoto mengutip pertimbangan hakim.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 juga telah menegaskan NCD dari Unibank itu tidak sesuai edaran BI.

Majelis juga berpandangan, hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada perusahaan, melainkan pribadi Hary Tanoe secara tanggung renteng.

Menurut Sunoto, dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan doktrin “piercing the corporate veil“ terhadap PT MNC Asia Holding, Tbk.

Doktrin ini membuka dan menembus batas perusahaan sehingga tanggung jawab hukum bisa dialihkan dari perusahaan ke pemegang saham, direksi, atau komisaris.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak semata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi,” tutur Sunoto.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Jusuf Hamka pemilik CMNP atau PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk?

Pembelaan Pihak Hary Tanoe

Menanggapi hal tersebut Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan itu. Menurut dia, banyak hal dalam putusan yang patut dipertanyakan.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebutkan pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut penggugat sebagai tukar menukar.

Chris pun mempertanyakan mengenai ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan yang tidak masuk menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun malah tidak menjadi pihak tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," katanya.

Selain itu dia juga mempertanyakan terkait pertimbangan yang termuat dalam keterangan pers dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sebut Chris.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Agustus 2025, pihak Hary Tanoe juga telah menyampaikan pembelaan ke publik melalui Pengacara MNC Group Christophorus Taufik.

Menurutnya, dalam transaksi tukar menukar surat berharga pada 12 Mei 1999, PT MNC Asia Holding Tbk hanya menjadi broker atau perantara.

Oleh karena itu, setelah transaksi dilakukan pihak PT MNC Asia Holding Tbk tidak terlibat lagi.

Setelah kedua pihak melakukan transaksi, seluruh korespondensi dilakukan langsung CMNP dengan Unibank.

Persoalan yang seharusnya diurus CMNP dengan Unibank adalah konfirmasi pencatatan NCD dalam laporan keuangan Unibank dan perusahaan jalan tol tersebut.

Pencatatan itu pada pokoknya menyatakan NCD diterbitkan secara sah oleh Unibank.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten emiten PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) yang merupakan Pengendali PT MNC Energy Investments (IATA) menjual 1,68 miliar (5,37%) saham IATA dengan harga Rp88/lembar, sehingga total transaksi mencapai Rp148 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Rabu (19/11/2025) transaksi dilakukan pada 13 November 2025, dengan tujuan pengembangan usaha dengan mitra strategis. Setelah pembelian ini, kepemilikan BHIT di IATA menjadi 18,84%.

Penjualan saham IATA tersebut membuat BHIT mengurangi total sahamnya menjadi sebanyak 5,89 miliar lembar saham atau porsinya 18,84%. Sebelumnya, BHIT menguasai 7,57 miliar lembar saham atau 24,21%. Sehingga, persentase saham yang ditransaksikan sebesar 5,37%.

BHIT merupakan pengendali langsung dari IATA. Mengutip dari laporan bulanan registrasi pemegang efek yang berakhir pada 31 Oktober 2025, BHIT selaku pengendali IATA menguasai 24,21% atau sebanyak 7,57 miliar pada bulan tersebut. Satu bulan sebelumnya, BHIT masih mempertahankan jumlah saham dan porsi saham IATA.

Selain itu, IATA juga dikuasai oleh PT Karya Pacific. Per 31 Oktober 2025, perusahaan tersebut menguasai 12,31 miliar lembar saham atau porsinya 38,39%. Meskipun demikian, perusahaan tersebut bukanlah pengendali IATA.

Sedangkan BHIT, masih dikuasai oleh HT Investment Development yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya. Perusahaan tersebut memegang 13,23 miliar lembar saham atau 15,85%. Kemudian, BHIT dikuasai oleh pengendali dari PT Bhakti Panjiwira sebanyak 5,26 miliar atau 6,23%. Terakhir, oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo sebanyak 2,68 miliar lembar atau 3,22%.

Selebihnya, BHIT dipegang oleh bank asal Singapura, yaitu DBS Bank Ltd S/A sebanyak 8,32 miliar lembar. Porsinya di BHIT, sebesar 9,96%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk. melalui Fourista selaku kuasa hukum melaporkan Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) Arief Budhy Hardono ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan dengan nomor STTLP/B/7647/X/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA itu tertanggal 24 Oktober 2025. Fourista mengatakan, Arief diduga melakukan pencemaran nama baik karena menuding transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) adalah palsu.

Fourista menjelaskan, transaksi itu terjadi pada tahun 1999, di mana MNC Asia sebagai arranger atau broker. CMNP dinyatakan telah mencatat NCD dalam laporan keuangan dan menikmati restitusi pajak, sehingga mengakui transaksi tersebut.

Namun, tagihan NCD dihapus dalam laporan keuangan pada 2001 dan 2003 oleh CMNP yang mengakibatkan kerugian.

Padahal, katanya, di tahun 2012 atas tahun fiskal 2011, CMNP mengajukan permohonan restitusi pajak yang seharusnya CMNP kurang bayar pajak Rp24,4 miliar menjadi lebih bayar pajak Rp23,2 miliar yang diterima restitusinya oleh CMNP tahun 2013.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah secara jelas NCD adalah sah dan CMNP telah mendapatkan ganti rugi dalam bentuk restitusi pajak dari Negara," kata Fourista dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menilai jika CMNP menyatakan NCD adalah palsu, maka CMNP mengakui telah melakukan restitusi fiktif.

“Fakta restitusi ini membuktikan bahwa NCD tersebut sah dan diakui secara fiskal,” tegas Fourista.

Dia menuturkan bahwa langkah hukum yang ditempuh MNC Asia telah berdasarkan bukti cukup jelas.