Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra International Tbk. (ASII) telah merealisasikan aksi pembelian kembali saham atau buybackdengan nominal mencapai Rp810,70 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, selama periode pembelian kembali saham pada 16 Maret—15 Juni 2026, total saham yang telah dibeli oleh perseroan mencapai 153,42 juta lembar atau mencerminkan Rp810,70 miliar.

Realisasi tersebut hanya mencerminkan 40,53% dari dana maksimum yang dialokasikan Astra untuk pembelian kembali saham mencapai Rp2 triliun.

”Selama periode pembelian kembali saham, perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 153.427.400 lembar saham dengan nilai keseluruhan Rp810,70 miliar,” kata manajemen dalam keterbukaan, dikutip Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya lewat aksi ini, Astra memastikan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Selain itu, perseroan juga memastikan setelah pelaksanaan buyback, jumlah saham free float perseroan paling sedikit menjadi 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Melansir keterbukaan informasi per 9 Juni 2026 atau kurang dari sepekan jelang penutupan masa buyback, ASII melaporkan jumlah saham free float perseroan saat ini sebesar 43,76%. Realisasi itu mengalami penurunan 0,10% dari 43,86% pada bulan sebelumnya.

Di lantai Bursa, kinerja saham ASII justru masih dalam koreksi 16,05% selama tiga bulan terakhir ke level Rp4.890 per saham. Hal ini sejalan dengan berbagai sentimen yang turut membayangi kinerja pasar saham RI belakangan.

Kini, Astra tengah menyiapkan rencana buyback jumbo, dengan nilai mencapai Rp8 triliun. Aksi itu bakal mulai dijalankan pada 20 Juli 2026 dan diproyeksi mengerek laba per saham ASII menjadi Rp149 per saham.

Manajemen Astra menjelaskan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, porsi saham beredar di publik (free float) setelah buyback tetap dijaga di atas ketentuan minimum, yakni 15% dari modal ditempatkan dan disetor.

Rencana buyback tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Juli 2026.

Adapun keterbukaan informasi dan pengumuman agenda RUPSLB telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2026.

"Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham pada 20 Juli 2026 – 16 Juli 2027," jelas manajemen ASII dalam keterbukaan informasi, Rabu (10/6/2026).

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak diperkirakan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha. Pendapatan perseroan juga diproyeksikan tidak mengalami penurunan akibat aksi korporasi tersebut.

Presiden Direktur ASII, Rudy mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi alokasi modal perseroan di tengah reposisi fokus bisnis grup Astra.

“Astra berencana mengalokasikan sekitar Rp8 triliun untuk program pembelian kembali saham selama 12 bulan,” ujar Rudy dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatat peningkatan porsi saham publik (free float) menjadi sekitar 25,7% setelah salah satu pemegang saham strategisnya, SCG Chemicals Public Company Limited (SCGC), melakukan transaksi penyeimbangan kepemilikan saham (shareholding rebalancing).

Selama ini TPIA masuk dalam daftar emiten prioritas Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam memenuhi ketentuan regulator terkait batas minimal free float 15%. Pasalnya free float TPIA sebelumnya masih berada di angka 10,68%.

Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra menjelaskan ransaksi tersebut merupakan bagian dari strategi alokasi modal SCGC untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan bisnis inti dan berbagai inisiatif pertumbuhan strategis perusahaan tersebut. Setelah transaksi selesai, SCGC masih menguasai sekitar 15,71% saham Chandra Asri Group dan tetap menjadi salah satu pemegang saham strategis jangka panjang Perseroan.

Dengan bertambahnya porsi saham yang beredar di publik menjadi sekitar 25,7%, dia menilai likuiditas saham berpotensi meningkat.

"Peningkatan free float ini tidak hanya mendukung pemenuhan ketentuan regulator pasar modal, tetapi juga memperkuat likuiditas saham, meningkatkan daya tarik Perseroan bagi investor, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," ujarnya melalui Keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Dia juga menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak mengubah arah strategis maupun komitmen perusahaan dalam menjalankan agenda pertumbuhan jangka panjang.

Dia menegaskan SCGC merupakan pemegang saham jangka panjang dan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi penting bagi perjalanan pertumbuhan Chandra Asri Group.

"Transaksi ini mencerminkan prioritas alokasi modal SCGC dan tidak mengubah arah strategis, tata kelola, maupun komitmen Perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," terangnya.

Ia menambahkan, perusahaan tetap fokus menjalankan agenda transformasi dan rejuvenasi bisnis seiring penguatan portofolio usaha di sektor energi, kimia, dan infrastruktur di Asia Tenggara.

Manajemen menegaskan transaksi tersebut tidak menimbulkan perubahan material terhadap struktur pengendalian, tata kelola perusahaan, manajemen, maupun kegiatan operasional Perseroan. Setelah transaksi berlangsung, tiga pemegang saham utama Chandra Asri Group, yakni PT Barito Pacific Tbk, SCG Chemicals Public Company Limited, dan Thaioil Public Company Limited, secara kolektif masih menguasai sekitar 74,3% saham Perseroan.

Komposisi kepemilikan tersebut menunjukkan dukungan berkelanjutan para pemegang saham strategis terhadap prospek bisnis Chandra Asri Group. Di sisi lain, peningkatan free float membuka peluang lebih besar bagi investor publik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan.

Ke depan, Chandra Asri Group menyatakan akan terus mengembangkan berbagai peluang pertumbuhan strategis melalui portofolio bisnis yang terintegrasi. Perseroan juga berkomitmen menjaga disiplin pengelolaan modal, meningkatkan keunggulan operasional, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat tantangan dari aksi jual di pasar ketika ingin memenuhi kewajiban free float.

Dalam regulasi terbaru, BEI mengatur bagi emiten dengan market cap kurang dari Rp5 triliun, wajib memenuhi saham free float 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan 15% paling lambat pada 31 Maret 2028. Emiten yang sudah memiliki free float 12,5%-15%, wajib memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun wajib melakukan pemenuhan saham free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Februari 2026 masih terdapat 267 emiten yang belum memiliki free float 15%. Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya merupakan emiten besar dengan kontribusi 90% terhadap total market cap.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa keputusan memberikan waktu pelonggaran tenggat waktu penyesuaian free float masih terlalu dini. Walau IHSG telah terpangkas lebih dari 30% sejak awal tahun, menurutnya masih ada waktu bagi emiten untuk memenuhi batas free float.

"Mungkin sekarang terlalu dini untuk kita putuskan karena masih ada 10 bulan, kita masih on the track bekerja bersama dengan asosiasi, maupun langsung dengan emiten tertentu untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan itu," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan aspek serapan pasar. Untuk itu, BEI berencana melakukan roadshow untuk "menjajakan" saham-saham Indonesia kepada para investor.

"Kita sudah merencanakan untuk melakukan yang namanya roadshow, untuk menarik demand side, baik di internal domestik kita, maupun ke luar negeri. Kami sudah bertemu dengan beberapa stock exchanges di luar, untuk kita bisa kerja sama, termasuk dari sisi brokerage firm asing untuk kita bisa memperkenalkan perusahaan tercatat kita ke mereka sehingga bisa menarik investor," jelas Nyoman.

Sebelumnya, Direktur Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menerangkan emiten sebetulnya tengah menjalankan berbagai upaya untuk memenuhi ketentuan baru free float 15%. Kini, emiten tengah menimbang upaya menggenjot free float di tengah tenggat waktu yang ditentukan Bursa dan kondisi pasar saham yang lesu.

"Tapi memang semua akan bergantung juga sama situasi market sekarang,” kata Gilman.

Gilman menerangkan bahwa lesunya kinerja pasar saham saat ini bakal membuat emiten untuk cenderung wait and see dalam menjajakan saham mereka di pasar. Gilman menyoroti ihwal daya serap pasar di tengah kondisi penuh sentimen hari ini. Meskipun begitu, Gilman menyebut perusahaan tetap aktif mencari jalan keluar agar dapat memenuhi aturan free float tepat waktu.

”Makanya orang juga akan wait and see dulu juga kalau dia mau ambil aksi. Di satu sisi, ini kan kita ada kewajiban semua untuk menaikkan free float, otomatis berarti kan ada buyers game. Orang kan pilah-pilih saham, enggak semuanya diambil juga,” tandasnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

Bisnis.com, JAKARTA — Taipan Prajogo Pangestu melakukan penjualan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) sebanyak 1 miliar saham. Nilai penjualan 1 miliar saham ini senilai Rp1,03 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Prajogo Pangestu melakukan penjualan sebanyak 1 miliar unit saham CUAN miliknya. Penjualan ini dilakukan Prajogo pada harga Rp1,035 per saham.

“Tujuan transaksi adalah untuk menambah saham free float,” kata manajemen CUAN, Rabu (13/5/2026).

Dengan demikian, Prajogo Pangestu memperoleh dana sekitar Rp1,03 triliun dari penjualan saham ini.

Adapun dengan penjualan ini, saham CUAN tercatat ditutup melemah ke level Rp850 per saham pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Saham CUAN ambrol 10,05% dalam sehari.

CUAN saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp95,56 triliun. Saham CUAN per 31 Maret 2026 diketahui memiliki free float sebesar 14,94% atau setara 16,79 miliar saham.

Sebanyak 102.948 pihak diketahui menggenggam saham CUAN per 30 April 2026. Jumlah pemegang saham ini diketahui bertambah dari bulan sebelumnya.

Adapun dengan penjualan ini, saat ini Prajogo Pangestu menggenggam sebanyak 90,35 miliar saham CUAN, atau setara 80,37% kepemilikan, berkurang dari sebelumnya sebanyak 81,26% kepemilikan atau 91,35 miliar saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah mengumumkan penghapusan beberapa saham unggulan Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes, Rabu (13/5/2026) WIB.

Saham-saham yang sebelumnya menjadi favorit investor seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), hingga PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) justru dikeluarkan oleh indeks provider global akibat persoalan free float.

Perkara lainnya adalah High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, serta penurunan likuiditas dan kapitalisasi pasar.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai penghapusan saham Indonesia dari indeks MSCI berkaitan dengan tingginya HSC. Ketika kepemilikan saham terlalu terpusat pada pemegang saham utama, maka porsi saham yang beredar di publik atau free float menjadi terbatas sehingga tidak lagi memenuhi kriteria MSCI.

“Wajar saja kan, sahamnya kan berkaitan dengan dinamika High Shareholding Concentration karena kalau sahamnya terpusat pada pemegang saham utama tentunya harus dihapus ya kan, harus dikeluarkan,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com.

Selain itu, MSCI juga mempertimbangkan faktor free float adjustment factor (FTF) dan kapitalisasi pasar (market cap) dalam evaluasi indeksnya.

Jika free float suatu saham mengalami penurunan di bawah batas minimum yang ditetapkan, maka saham tersebut berpotensi dikeluarkan atau masuk daftar exclusion dari indeks global.

“Terus ada free float dan FTF ya kan, ya tentunya ini harus menjadi penurunan free float misalnya ya, atau FTF ya atau bahkan FTF tentunya harus dikeluarkan atau di exclusion seperti itu,” paparnya.

Nafan melihat penurunan market cap juga menjadi faktor yang mempengaruhi keluarnya saham Indonesia dari indeks MSCI.

Khusus untuk saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), ia menilai penurunan klasifikasi dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Small Cap Indexes disebabkan kapitalisasi pasarnya tidak lagi memenuhi ambang batas minimum kategori standard index, meskipun masih cukup layak untuk masuk kategori small cap index.

Senada, Investment Specialist KISI, Ahmad Faris Mu’tashim, mengatakan perubahan regulasi MSCI terkait free floatHSC menjadi faktor utama yang membuat emiten domestik gagal memenuhi syarat inklusi indeks.

“Beberapa regulasi mengenai free float baru dan HSC list menjadi rules terbaru untuk inklusi selanjutnya tidak dipenuhi oleh emiten yang mengalami deletion,” tukas Faris.

Lebih jauh, Faris memandang saham-saham seperti CUAN, BREN, dan DSSA menjadi emiten yang paling rentan mengalami tekanan jual atau sell off pasca rebalancing MSCI kali ini.

Risiko tersebut terutama dipengaruhi faktor likuiditas perdagangan saham yang relatif terbatas dibanding saham big caps lainnya.

“CUAN, BREN, DSSA, menjadi saham yang berpotensi mengalami sell off cukup tinggi karena dari faktor likuiditas,” lanjutnya.

Dalam penyesuaian Mei 2026, MSCI mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Indexes, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Meski dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes, saham AMRT dipindahkan ke MSCI Small Cap Indexes.

Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Indexes, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO).

Kemudian, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Triputra Agro Persada Tbk (TPAG), dan PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

MSCI menyebut seluruh perubahan tersebut akan berlaku setelah penutupan perdagangan pada 29 Mei 2026 dan efektif mulai 1 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar emiten yang masih belum memenuhi ketentuan minimal saham free float sesuai aturan terbaru yang ditetapkan bursa. Saat ini, terdapat sekitar 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi free float.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar menyampaikan, setiap perusahaan tercatat wajib memenuhi persyaratan agar dapat tercatat di bursa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A dan Peraturan I-V.

“Untuk papan utama dan papan pengembangan, jumlah saham free float perusahaan tercatat paling sedikit sebanyak 50 juta saham dan paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat,” kata Teuku Fahmi dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Untuk papan akselerasi, Teuku mengatakan bahwa jumlah saham free float paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat.

Lebih lanjut, BEI memberikan masa transisi kepada perusahaan yang telah tercatat sebelum aturan baru berlaku, sesuai kapitalisasi pasar masing-masing emiten.

Secara detail, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi paling sedikit Rp5 triliun dan free float 12,5% per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling sedikit 12,5% pada 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% pada 31 Maret 2028.

Kemudian, emiten dengan jumlah saham free float sebesar 12,5% sampai dengan di bawah 15% per 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, BEI mewajibkan perusahaan tercatat dengan kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun per 31 Maret 2026 untuk memenuhi jumlah saham free float paling kurang 15% pada 31 Maret 2029.

Berdasarkan pemantauan BEI hingga 29 April 2026, setidaknya terdapat 10 emiten bank papan utama yang belum memenuhi ketentuan free float, antara lain PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) sebesar 14,0%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) sebesar 14,1%, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar 7,5%, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10,0%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar 9,3%.

Berikut daftar emiten bank yang belum memenuhi ketentuan minimal saham free float, berdasarkan pemantauan BEI:

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyatakan belum terburu-buru mengerek porsi saham yang beredar di publik atau free float menjadi minimal 15%. Kendati begitu, perseroan memastikan akan mengikuti peraturan yang ada.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pasca adanya peraturan minimum free float 15% bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, perseroan memilih untuk tidak terburu-buru menjalankan regulasi tersebut. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu transisi yang cukup bagi bank untuk memenuhi kebijakan tersebut.

“Sampai sekarang memang kita belum terburu-buru untuk mengejar peraturan yang baru, ada timeline yang cukup banyak waktu yang diberikan oleh OJK,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor memastikan bahwa perseroan akan mengikuti peraturan yang ada. Mengingat, kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap market dalam negeri.

“Jadi kami mendukung ke sana dan kami sadar waktu kami IPO itu memang peraturan itu belum ada dan kami akan ikuti sesuai dengan ketentuan yang akan berlaku,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis.com, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memperbarui aturan minimum free float 15% bagi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

Perubahan itu tercantum dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Surat Edaran (SE) BEI nomor SE-00004/BEI/03-2026 tentang Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Aturan itu efektif berlaku 31 Maret 2026.

Seiring adanya aturan tersebut, BEI memberikan masa transisi bagi perusahaan tercatat untuk memenuhi kriteria tersebut. Pemenuhan dilakukan secara bertahap sesuai dengan nilai kapitalisasi saham per 31 Maret 2026.

Secara detail, perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar minimum Rp5 triliun dan sampai saat ini memiliki tingkat free float di bawah 12,5%, wajib memenuhi jumlah saham free float sebesar 12,5% paling lambat pada 31 Maret 2027 dan memenuhi ketentuan free float 15% paling lambat pada 31 Maret 2028.

Bagi perusahaan tercatat yang telah mencapai angka free float 12,5% hingga kurang dari 15%, wajib memenuhi ketentuan anyar free float 15% pada 31 Maret 2027.

Sementara bagi perusahaan tercatat dengan nilai kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, memiliki tenggat waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimum 15%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti langkah MSCI untuk mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 4 Mei 2026. Lalu, saham-saham seperti apa yang bisa menggantikan saham-saham HSC tersebut?

President & CEO at Pinnacle Investment Guntur Putra menjelaskan saat ini, nama yang memiliki potensi terdepak akibat HSC adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks-indeks utama tersebut.

“Selain itu, saham dengan free float rendah dan likuiditas terbatas juga berisiko, meskipun tidak semuanya berada di indeks utama,” ujar Guntur, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan untuk pengganti saham-saham tersebut, kandidat umumnya berasal dari saham dengan likuiditas kuat dan free float lebih besar, khususnya dari kelompok mid-large caps yang secara fundamental solid, tetapi sebelumnya kalah dari sisi kapitalisasi atau frekuensi transaksi.

“Jadi rotasinya cenderung ke saham yang lebih investable secara struktur, bukan sekadar kapitalisasi besar,” kata dia.

Guntur juga menilai sinkronisasi kebijakan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan MSCI merupakan langkah positif.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini bisa memicu volatilitas. Akan tetapi, dalam jangka menengah-panjang berpotensi memperbaiki persepsi investor global seiring peningkatan transparansi dan standar free float.

Sebagaimana diketahui, BEI melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prajogo Pangestu terpantau mengurangi kepemilikannya atas saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) sebanyak 57,15 juta lembar. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penyesuaian untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik atau free float.

Prajogo, pemimpin Grup Barito itu terpantau melepas saham CUAN pada pertengahan April 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Rabu (22/4/2026), Prajogo melepas 57.156.700 lembar saham CUAN pada 16 dan 17 April 2026.

Setelah transaksi, jumlah saham CUAN yang dipegang oleh Prajogo berkurang menjadi 92.563.472.200 lembar atau setara dengan 82,33% dari sebelumnya 92.620.628.900 lembar atau setara 82,38% hak suara.

“Tujuan transaksi tersebut adalah untuk menambah saham free float,” ungkap laporan CUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan dikutip Rabu (22/4/2026).

Secara rinci, Prajogo Pangestu menjual saham CUAN pada 16 April sebanyak 13.436.300 lembar di harga Rp1.561 per lembar, diikuti 12.000.000 lembar di harga Rp1.545 per lembar dan 1.048.900 lembar di harga Rp1.533. Selanjutnya, pada 17 April 2026, Prajogo melego sebanyak 12.600.000 saham dilepas pada harga Rp1.590 per lembar dan 18.071.500 saham pada harga Rp1.600 per lembar.

Dengan demikian, Prajogo diperkirakan mengantongi dana segar sekitar Rp90,07 miliar dari transaksi divestasi saham CUAN tersebut.

Kinerja Keuangan CUAN

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) membukukan penurunan laba bersih meskipun pendapatan perusahaan meningkat signifikan sepanjang 2025.

Merujuk laporan keuangan per 31 Desember 2025, CUAN meraih pendapatan US$1,21 miliar atau lebih tinggi 51,68% year-on-year (YoY) dari US$801,72 juta pada 2024.

Pendapatan CUAN berasal dari penjualan batu bara US$423,43 juta, konstruksi dan rekayasa US$358,97 juta, penambangan US$354,83 juta, jasa US$43,09 juta, EPCI-minyak bumi dan gas lepas pantai US$32,86 juta, dan lain-lain US$2,41 juta.

Pendapatan konsolidasi Petrindo Jaya Kreasi dengan nilai lebih dari 10% dari total pendapatan berasal dari BP Berau Ltd US$179,98 juta, PT Kideco Jaya Agung US$111,44 juta, PT Freeport Indonesia US$99,63 juta, dan IMI Fuels LLC US$60,28 juta.

Pada 2025, beban pokok pendapatan CUAN tercatat melonjak 54,46% YoY dari US$683,85 juta menjadi US$1,05 miliar. Pada saat yang sama, CUAN membukukan beban penjualan US$40,85 juta, beban umum dan administrasi US$63,51 juta, beban pajak final US$10,22 juta, dan beban keuangan US$96,07 juta.

Alhasil, CUAN mengantongi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar US$134,56 juta pada 2025. Capaian itu turun 16,3% YoY dari laba bersih US$160,78 juta pada 2024.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, calon emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun ini, wajib memiliki porsi saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kebijakan menaikkan free float secara bertahap merupakan salah satu yang cukup hangat diperbincangkan antara OJK bersama BEI, dan Self-Regulatory Organization (SRO).

"Kami sudah diskusi mendalam di OJK dan SRO, BEI, KSEI, kami mempunyai staging untuk mencapai pemenuhan hal tersebut. Tidak bisa kita mungkiri, tidak bisa serta merta untuk memenuhi 15 persen, harus stages (bertahap). Tapi yang bisa kami lakukan, IPO untuk yang pertama masuk tahun ini (free float) harus sudah 15 persen," ujarnya saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia menegaskan, kebijakan untuk menaikkan free float harus dilakukan secara bertahap. Maka dari itu, pihaknya sudah berbincang dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Kita sudah berdiskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia, pemenuhan secara stages ini dapat dilakukan bertahap," kata wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Kiki menuturkan, emiten diberikan waktu untuk memenuhi ketentuan free float sebesar 15 persen secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Namun, ketika emiten tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, OJK menyiapkan exit policy.

"Dilakukan di tahun pertama, kemudian dilanjutkan tahun ketiga dan ultimately, ketika emiten itu tidak bisa memenuhi ketentuan 15 persen, kita akan siapkan exit policy, sehingga semuanya win-win solution, artinya mereka tidak bisa tetap eksis tanpa memenuhi ketentuan yang kita berikan," kata Kiki.

Sehingga, ujar Kiki, OJK memperkirakan kebutuhan tambahan saham beredar di publik untuk memenuhi ketentuan tersebut dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun pada 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan likuiditas pasar modal domestik.

"Dengan begitu, kita juga melihat untuk pemenuhan untuk peningkatan free float di atas Rp200 triliun di tahun 2026 ini harapan kita bisa tercapai," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Skema papan pemantauan khusus yang menyulitkan investor bertransaksi real time mendapat sorotan khusus dari DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kemarin (10/3) mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal masih menerapkan papan pemantauan khusus itu.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," katanya lebih lanjut.

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Meski begitu, dia berharap Papan Pemantauan Khusus tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Dalam catatan Bisnis, saat mengumumkan hasil evaluasi Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme full periodic call auction (PPK FCA) pada 2024.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan syarat agar suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 1 Papan Pemantauan Khusus, saham tersebut harus memiliki harga rata-rata dan kondisi likuiditas di atas ketentuan atau membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan catatan harga saham tersebut paling kurang Rp50 kecuali untuk saham pada Papan Akselerasi.

Lainnya, suatu saham masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus apabila tidak memenuhi kriteria tetap tercatat pada Peraturan I-A dan I-V (Saham Free Float) kecuali ketentuan terkait Free Float.

"Untuk saham yang tercatat di Papan Utama serta Papan Pengembangan masuk dalam Papan Pemantauan Khusus apabila jumlah saham Free Float kurang dari 50.000.000 lembar saham dan kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat," tambah kala itu Kautsar.

Sementara untuk saham yang tercatat di Papan Akselerasi akan masuk Papan Pemantauan Khusus apabila Saham Free Float kurang dari atau sama dengan 5% dari jumlah saham tercatat. Suatu saham dapat keluar dari kriteria nomor 6 Papan Pemantauan Khusus apabila sudah memenuhi ketentuan Saham Free Float tersebut atau masuk dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Suatu saham juga masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus jika memiliki likuiditas rendah dengan nilai transaksi rata-rata harian kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 lembar selama 3 bulan terakhir.

Untuk dapat keluar dari papan ini, Kautsar melanjutkan, selain sudah memiliki kondisi likuiditas di atas kriteria tersebut, Perusahaan Tercatat juga membagikan dividen tunai yang diputuskan melalui RUPS, atau masuk ke dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham dan memiliki Liquidity Provider Saham.

Kriteria Emitem Masuk FCA

Rekening Khusus IPO

Sementara itu, untuk meningkatkan ketertiban penggunaan dana dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), BEI akan mewajibkan penggunaan rekening khusus yang bakal efektif berlaku Juni 2026. Rekening yang menyimpan dana hasil IPO ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Mekanisme tersebut diatur di dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang efektif berlaku enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 22 Desember 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo menjelaskan bahwa aturan ini mengatur agar dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam satu rekening khusus. Tujuannya agar dapat dimonitor secara lebih transparan oleh regulator.

Eddy juga bilang, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal.

"Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Dalam upaya OJK menjalankan reformasi pasar modal Tanah Air, ke depan otoritas juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan memperkuat industri pasar modal secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program regulator, dan dinamika pasar modal yang terjadi sejak awal 2026 membuat OJK mempercepat implementasi tersebut.

Melansir Pasal 21 POJK 40/2025, mengatur bahwa emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Rekening penampungan dana hasil IPO wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi oleh OJK. Di sini, rekening khusus ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Sementara itu, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, emiten hanya dapat menempatkan dana atas nama emiten dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya juga harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana IPO.

Aturan main lainnya, dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan dilarang dijadikan emiten sebagai jaminan utang dan/atau sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.