Bisnis.com, DENPASAR – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melakukan pendataan untuk melakukan pembayaran tahap 1 kepada nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana yang dilikuidasi karena fraud.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS II Surabaya Bambang S.Hidayat menjelaskan sejak dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Februari 2026 lalu, LPS telah merekonsiliasi dan memverifikasi pemilik simpanan yang layak dan simpanan tidak layak dibayar.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (UU LPS) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pada pembayaran tahap 1 ini, LPS bergerak cepat menyelesaikan verifikasi dari simpanan milik 1.994 nasabah dari total 2.973 nasabah simpanan BPR Kamadana. Simpanan yang akan dibayarkan pada tahap 1 ini mencapai Rp25,6 miliar," jelas Bambang kepada media, Rabu (25/2/2026).

Simpanan yang dibayar ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh LPS, yang dikenal dengan sebutan 3T, yaitu T pertama Tercatat dalam pembukuan bank; kedua, Tingkat Bunga Simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS; dan ketiga, Tidak diindikasikan melakukan fraud atau terbukti melakukan fraud atau tindak pidana perbankan.

“Dengan percepatan pembayaran klaim simpanan ini diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan,” ujar Bambang.

Untuk pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Kamadana, LPS telah menunjuk bank pembayar, yaitu Bank BNI BNI KCP Kintamani, Jl Raya Penelokan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. dan, BNI KC By Pass Ngurah Rai, Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No 161, Badung, Bali.

Daftar nasabah yang telah ditetapkan dalam pembayaran Tahap 1 ini dapat dilihat dalam pengumuman di kantor BPR Kamadana atau melalui website LPS dengan cara sebagai berikut:

• Masuk laman www.lps.go.id, pilih menu “Aplikasi LPS” di bagian bawah halaman website.
• Kemudian pilih menu Simpanan → Status Simpanan, kemudian pilih Bank BPR Kamadana.
• Kemudian masukan nomor rekening, lalu klik cari dan lihat status penjaminan simpanan.
• Catat No. CIF untuk dibawa ke bank pembayar guna mempercepat proses pencairannya.

Adapun Bambang meminta masyarakat Bali untuk tetap tenang dan tetap percaya untuk melakukan transaksi dan menabung di Perbankan. Menurutnya secara umum kinerja Perbankan baik Bank Umum dan BPR sangat baik, dan semua dana nasabah sudah dijamin oleh LPS.

Bisnis.com, CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda BPR Bank Cirebon tetap berjalan, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha bank tersebut sejak 9 Februari 2026.

Pencabutan izin dinilai tidak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang saat ini tengah ditangani kejaksaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika Stevanus Sembiring menegaskan kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara pidana berdiri sendiri dan terpisah dari keputusan administratif di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, langkah OJK mencabut izin operasional BPR tidak menghentikan atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penegakan hukum merupakan ranah yang berbeda. Pencabutan izin usaha oleh OJK tidak mempengaruhi penanganan perkara pidana yang saat ini ditangani kejaksaan,” ujar Roy, Rabu (11/2/2026).

Ia menyampaikan, perkara dugaan korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon hingga kini masih terus berproses. Kejaksaan, kata dia, saat ini tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Penanganan perkaranya masih berjalan. Saat ini kami menunggu hasil audit dari BPK,” katanya.

Roy menjelaskan, Kejari Kota Cirebon juga terus menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia kemudian menegaskan bahwa keputusan OJK terkait pencabutan izin usaha BPR merupakan kebijakan administratif di sektor keuangan yang tidak berkaitan langsung dengan proses pidana.

“Kalau pencabutan izin itu merupakan kewenangan OJK. Sementara proses hukum pidana adalah kewenangan kejaksaan,” ujarnya.

Terkait perkembangan kondisi internal BPR Bank Cirebon pasca pencabutan izin usaha, Roy mengaku belum memantau secara rinci. Termasuk mengenai pengelolaan manajemen maupun administrasi bank daerah tersebut setelah penanganannya beralih ke lembaga terkait sesuai ketentuan perbankan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon telah masuk ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi tersebut menjadi fokus utama kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di sektor perbankan daerah.

“Secara garis besar, perkara ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi dan sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Roy.

Kejari Kota Cirebon, lanjut dia, berkomitmen untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk rincian materi perkara, kejaksaan masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim penyidik.

Sebagai informasi, pada Oktober 2025 lalu, Kejari Kota Cirebon sempat mengembalikan dana sekitar Rp3,5 miliar kepada BPR Bank Cirebon. Dana tersebut berasal dari pengembalian bertahap kredit bermasalah milik nasabah yang terungkap dalam proses penyelidikan sejak 2024.

Selain itu, kejaksaan juga menyita dana sekitar Rp1,04 miliar yang merupakan hasil penyelidikan perkara tersebut. Dana itu kini ditempatkan di rekening penitipan sebagai barang bukti guna kepentingan proses hukum yang sedang berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah. Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai tren Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang secara sukarela minta dilikuidasi atau self-liquidation akibat masalah kurang modal.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar memandang permintaan self liquidation sebagai proses normal dan merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR.

"Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini bagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR," pungkasnya saat Konferensi Pers KSSK, Gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

Dengan demikian, Mahendra mengatakan BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depannya. Ia memaparkan penguatan industri BPR itu didukung dengan berbagai sisi baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi pengawasan.

Selain itu, dengan langkah ini, diharapkan peran dari pengurus maupun pemilik BPR lebih optimal dan meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas seluruh ketentuan yang juga merupakan hal yang penting tentunya demi kinerja BPR.

Lebih lanjut, Mahendra memastikan proses likuidasi BPR secara sukarela tetap mendorong perlindungan nasabah.

"Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik," papar Mahendra.

Sebagai catatan, ada lima BPR yang jatuh sepanjang tahun ini. Terbaru, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa pada 31 Oktober dan telah mencabut izin usaha BPR Artha Kramat sepekan sebelumnya, karena alasan yang sama.