Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, pada Rabu (17/6/2026).

Penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan perpustakaan digital (bookless library) tahun anggaran 2022.

Tim penyidik memfokuskan penggeledahan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) guna mengumpulkan alat bukti. Dari upaya tersebut, tim berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen krusial yang berkaitan erat dengan perkara.

Dokumen-dokumen yang disita antara lain dokumen perencanaan kegiatan; dokumen kontrak pengadaan; dokumen keuangan, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja beserta dokumen pendukung lainnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady.menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

Langkah ini dimaksud untuk membuat terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek strategis daerah tersebut.

“Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan, sehingga perkara dapat diungkap secara komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rachmat di Makassar, Rabu (17/6/2026).

Saat ini, pihaknya tengah mendalami peran dari pihak-pihak yang terlibat, menelusuri seluruh dokumen yang disita, serta melacak aliran anggaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan itu.

Sebagai informasi, program perpustakaan digital merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang bertujuan untuk mendorong literasi siswa. Fasilitas ini didesain agar para pelajar dapat mengakses buku-buku referensi berkualitas secara praktis.

Target serapan proyek pengadaan fasilitas ini awalnya ditujukan untuk menjangkau sekitar 123 SMA negeri di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Proyek ini didanai melalui APBD Provinsi Sulsel dengan kucuran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp13 miliar.

Kendati menelan anggaran miliaran rupiah, implementasi di lapangan terkendala. Sejumlah sekolah dilaporkan belum dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital ini secara optimal, yang kemudian memicu kecurigaan adanya penyelewengan dalam proses pengadaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika terkait kasus dugaan korupsi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice korupsi minyak goreng.

“Iya benar [diperiksa],” ujar Syarief, saat dikonfirmasi, Senin (25/5/2026).

Adapun, terlihat Yeka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung pukul 10.55 WIB. Tak sendiri, Yeka nampak ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar, saat tiba di Gedung Bundar Kejagung RI.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menggeledah Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Selain kantor Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut yaitu sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap penggeledahan ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [terkait gugatan di PTUN]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi dalam lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari menjelaskan penggeledahan dilakukan pada Selasa (14/4/2026) di tiga lokasi berbeda.

“Tiga lokasi tersebut yakni Kantor Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) serta Perhubungan Udara Kabupaten Muba, kantor CV R di Palembang, dan rumah seorang saksi berinisial SR di kawasan Gandus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen penting. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit laptop, tiga unit telepon genggam, serta satu unit CPU.

“Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan periode 2019–2025,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 7 April 2026, tim penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut penyidikan kasus dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba, untuk periode 2019–2025.

Dua lokasi yang digeledah saat itu adalah rumah saksi berinisial YK dan mess saksi berinisial B, yang sama-sama berada di Kota Palembang.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa empat unit telepon genggam, satu iPad, emas seberat kurang lebih 275 gram, uang tunai senilai Rp367.000.000, serta satu unit sepeda motor Harley-Davidson. Selain itu, diamankan pula sejumlah dokumen yang dianggap relevan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Muba, tahun 2019–2025,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah milik mantan Komisioner Ombudsman dengan inisial YH pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi CPO korporasi.

"Iya [penyidik Kejagung menggeledah rumah] YH," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, dalam kesempatan ini, penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI juga turut menggeledah kantor Ombudsman RI.

Adapun, Anang menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Benar ada penggeledahan di kantor Ombudsman," tutur Anang.

Sekadar informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus perintangan penyidikan penanganan sejumlah perkara seperti korupsi timah, CPO korporasi hingga impor gula.

Sejauh ini, ada tiga terdakwa yang telah menjalani proses persidangan, yakni Junaidi Saibih selaku advokat/akademisi; Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan JAKTV dan M Adhiya Muzakki selaku pemimpin buzzer.

Adapun, Tian Bahtiar Cs tengah divonis bebas dalam perkara tersebut karena tidak terbukti bersalah melakukan pidana perintangan. Sementara itu, khusus perkara perintangan atas tersangka lainnya, yakni Advokat Marcella Santoso, belum ke meja hijau.

Bisnis.com, CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda BPR Bank Cirebon tetap berjalan, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha bank tersebut sejak 9 Februari 2026.

Pencabutan izin dinilai tidak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang saat ini tengah ditangani kejaksaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika Stevanus Sembiring menegaskan kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara pidana berdiri sendiri dan terpisah dari keputusan administratif di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, langkah OJK mencabut izin operasional BPR tidak menghentikan atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penegakan hukum merupakan ranah yang berbeda. Pencabutan izin usaha oleh OJK tidak mempengaruhi penanganan perkara pidana yang saat ini ditangani kejaksaan,” ujar Roy, Rabu (11/2/2026).

Ia menyampaikan, perkara dugaan korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon hingga kini masih terus berproses. Kejaksaan, kata dia, saat ini tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Penanganan perkaranya masih berjalan. Saat ini kami menunggu hasil audit dari BPK,” katanya.

Roy menjelaskan, Kejari Kota Cirebon juga terus menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia kemudian menegaskan bahwa keputusan OJK terkait pencabutan izin usaha BPR merupakan kebijakan administratif di sektor keuangan yang tidak berkaitan langsung dengan proses pidana.

“Kalau pencabutan izin itu merupakan kewenangan OJK. Sementara proses hukum pidana adalah kewenangan kejaksaan,” ujarnya.

Terkait perkembangan kondisi internal BPR Bank Cirebon pasca pencabutan izin usaha, Roy mengaku belum memantau secara rinci. Termasuk mengenai pengelolaan manajemen maupun administrasi bank daerah tersebut setelah penanganannya beralih ke lembaga terkait sesuai ketentuan perbankan.

Meski demikian, ia memastikan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi di Perumda BPR Bank Cirebon telah masuk ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi tersebut menjadi fokus utama kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di sektor perbankan daerah.

“Secara garis besar, perkara ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi dan sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Roy.

Kejari Kota Cirebon, lanjut dia, berkomitmen untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk rincian materi perkara, kejaksaan masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim penyidik.

Sebagai informasi, pada Oktober 2025 lalu, Kejari Kota Cirebon sempat mengembalikan dana sekitar Rp3,5 miliar kepada BPR Bank Cirebon. Dana tersebut berasal dari pengembalian bertahap kredit bermasalah milik nasabah yang terungkap dalam proses penyelidikan sejak 2024.

Selain itu, kejaksaan juga menyita dana sekitar Rp1,04 miliar yang merupakan hasil penyelidikan perkara tersebut. Dana itu kini ditempatkan di rekening penitipan sebagai barang bukti guna kepentingan proses hukum yang sedang berjalan.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah. Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito Ariotedjo telah rampung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dito tiba sekitar 12.50 WIB. Selang sekitar tiga jam kemudian, politisi Partai Golkar itu keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada 16.10 WIB.

Dalam pemeriksaannya, Dito menjelaskan soal pengalamannya mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dito mengemukakan bahwa dalam kunjungan itu sejumlah menteri pun ikut menemani Jokowi untuk menandatangani sejumlah kerja sama di beberapa sektor dengan pemerintah Arab.

Khusus Dito, pertemuan itu berkaitan dengan jabatannya sebagai Menpora sekaligus menyatakan dukungan atas penyelenggaraan piala dunia sepak bola di Arab.

Adapun, Dito mengemukakan apabila terkait kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia tidak akan mengganggu penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Budi mengatakan penelusuran perkara akan terus berlanjut tanpa adanya hambatan.

"Tentunya ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak mengganggu proses terkait dengan penyidikan perkara, dugaan tindak bidang korupsi pada pengadaan iklan di BJB, yang salah satu saksinya adalah Saudara RK," kata Budi.

Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah membuka peluang memanggil Atalia untuk dimintai keterangan.

"Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan, akan meminta keterangan terhadap temuan-temuan sebelumnya, ataupun terhadap keterangan dari saksi lainnya, yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini," jelas Budi.

Budi menuturkan keterangan para tersangka, saksi, ataupun dokumen-dokumen yang sudah disita dan dianalisis oleh penyidik akan dikonfirmasi kepada para saksi.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-bujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penyidikan korupsi terkait akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan (PT ASDP) tetap berjalan.

Pasalnya, tiga direksi ASDP yakni Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran tahun 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan tahun 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, telah bebas setelah mendapatkan rehabilitasi Prabowo Subianto.

“Untuk perkara ASDP, saat ini masih berjalan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Budi menjelaskan penyidikan kasus yang masih berjalan terhadap tersangka sekaligus pemilik PT Jembatan Nusantara bernama Adjie.

“Untuk tersangka saudara Adjie, pemilik PT JN, ini masih in progress penyidikannya,” ujar Budi.

Ira Puspadewi bersama dua direksi ASDP lainnya resmi bebas pada Jumat (28/11/2025) dari Rutan Kelas 1 Cabang KPK pada 17.17 WIB, setelah pihak Kementerian Hukum membawakan Keputusan Presiden Rehabilitasi bagi Ira dkk.

Rehabilitasi sendiri diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskan Teddy Indra Wijaya di Istana Negara pada Selasa (25/11/2025).

Surat rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR sejak kasus yang menjerat jajaran direksi ASDP mulai diselidiki pada Juli 2024.

Setelah itu, DPR RI kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara untuk mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Singkatnya, hasil kajian ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sekadar informasi, vonis Ira dkk ditetapkan pada 20 November 2025 di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Ira ditetapkan bersalah melakukan korupsi akuisi PT JN dan divonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta.

Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

Bisnis.com, MEDAN – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara pada Kamis (13/11/2025).

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Indra Ahmadi Hasibuan mengatakan penggeledahan tersebut untuk mengungkap dugaan korupsi dalam penjualan aluminium yang dilakukan INALUM ke PT PASU pada 2019 lalu.

“Dalam rangka mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada penjualan aluminium pada tahun 2019 oleh PT Indonesia Asahan Aluminium [Inalum] Tahun 2019 kepada PT PASU Tbk,” kata Indra dalam keterangan resmi.

Indra mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai upaya lanjutan dan pendalaman terkait dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

Ada 8 (delapan) ruangan yang digeledah penyidik di gedung kantor INALUM tersebut, yakni ruangan Direktur Keuangan, Direktur Layanan Strategi, Direktur Produksi, Direktur Pelaksana, dan Pengembangan Bisnis.

Ruangan Direktur Human Capital, Kepala Departemen Logistik atau Pengadaan, hingga ruangan penyimpanan arsip juga tak luput digeledah.

Penyidik menduga pada lokasi atau ruangan yang digeledah masih terdapat bukti-bukti yang mendukung proses penyelidikan, baik berupa surat/ dokumen proses penjualan sejak perencanaan, hingga pembayaran hasil penjualan produk PT INALUM.

Proses penggeledahan sendiri berlangsung kurang lebih 5,5 jam, terhitung sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

“Dalam kegiatan penggeledahan tersebut tim penyidik berhasil memperoleh beberapa dokumen berupa surat pengiriman atau penjualan barang berupa aluminium oleh PT INALUM kepada pihak swasta (PT PASU),” tambah Indra.

Selain itu, penyidik juga membawa laporan keuangan serta beberapa dokumen lain sebagai barang bukti yang diduga sangat terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Terkait penggeledahan, Indra menyebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh surat persetujuan atau penetapan izin geledah dari Pengadilan Negeri Medan Nomor.14/Pen.Pid.Sus.TPK-GLD/2025/Pn.Mdn yang ditindaklanjuti dengan surat perintah Penggeledahan dari Kajati Sumatra Utara Nomor.16/L.2/Fd.2/11/2025 tanggal 5 November 2025.

“Penggeledahan ini diharapkan dapat menyempurnakan alat bukti yang dibutuhkan sehingga mendukung penanganan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan telah memeriksa 20 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025.

"Untuk saksi, sudah lebih dari 20 orang," ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, Anang belum menjelaskan sosok puluhan saksi yang diperiksa itu. Dia hanya menyatakan bahwa penyidik pada Jampidsus Kejagung RI masih melakukan pendalaman terkait dengan perkara ini.

Di samping itu, Anang menegaskan bahwa periodesasi pengusutan korps Adhyaksa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini berbeda.

Pasalnya, periode KPK mengusut perkara Petral ini 2019-2025. Sementara, penyidik Kejagung melakukan pengusutan pada periode 2008-2015.

"Ini kan kalau gedung bundar menangani periode 2008-2015, bukan 2017. Dan ini pengembangan dari perkara yg sudah berjalan di persidangan," imbuhnya.

Di samping itu, kata Anang, penyidik Kejagung juga telah melakukan koordinasi KPK terkait pengusutan ini.

"[Kasus Petral] Baru. Tim kita sudah melakukan koordinasi dengan Tim KPK," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ‘jual-beli’ aset PT Perkebunan Nusantara I Regional I.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut M Husairi menyampaikan tersangka baru, yaitu Direktur PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) berinisial IS.

PT NDP sendiri merupakan anak usaha PTPN I Regional I yang melakukan KSO penjualan aset berupa lahan seluas 8.077 hektare dengan PT Ciputra Land.

“Benar bahwa hari Senin, 20 Oktober 2025 tim penyidik tindak pidana khusus telah menetapkan satu tersangka baru pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan/Penjualan/Pengalihan Aset PTPN I Regional I Oleh PT Nusa Dua Propertindo,” kata Husairi dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Penetapan dan penahanan IS menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PTPN I Regional I dan Ciputra.

Sebelumnya, penyidik juga telah menahan dua tersangka berinisal ASK dan ARL selaku pejabat pada Badan Pertanahan Nasional di Sumut dan Kabupaten Deli Serdang.

Husairi mengatakan hasil penyidikan mengungkap peran IS dalam kasus tersebut. Selama kurun waktu 2022-2023 atau semasa IS menjabat sebagai Direktur PT NDP, tersangka telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas beberapa bidang tanah yang berstatus sebagai Hak Guna Usaha PTPN II.

“Permohonan tersebut diajukan tersangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap,” jelas Husairi.

Upaya perubahan HGU atas nama PTPN II menjadi HGB atas nama PT NUSA DUA PROPERTINDO dilakukan tersangka IS bersama dengan tersangka lainnya, yakni ASK selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Tahun 2022-2024 dan ARL selaku Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023-2025).

Husairi menyebut perbuatan tersangka menyebabkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Nusa Dua Propertindo yang berasal dari perubahan HGU PTPN II diterbitkan dan disetujui, meskipun prosesnya tak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan negara.

Adapun keputusan penahanan eks Direktur PT NDP disebut Husairi telah melalui serangkaian pemeriksaan intensif.

“Tim penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dan selanjutnya kepada tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kajati Sumatera Utara Nomor : PRINT-23/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025,” tambahnya.

Saat ini IS ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan hingga 20 hari ke depan. Dia dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Husairi menyebut Kejati Sumut masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi aset PTPN I ini. Termasuk dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.