Bisnis.com, JAKARTA — Deposito valas per April 2026 tumbuh melesat di tengah tren pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Lantas apa dampaknya terhadap likuiditas rupiah perbankan?

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), deposito valas per April 2026 tumbuh signifikan sebesar 18,9% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 9,6% YoY. Sebaliknya, deposito rupiah tumbuh melambat sebesar 2,8% YoY, dibanding posisi Maret yang tumbuh 3,7% YoY.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai, kenaikan tajam deposito valas pada April 2026 memang mencerminkan meningkatnya preferensi sebagian masyarakat dan korporasi untuk menyimpan dana dalam dolar AS. Kendati begitu, kondisi ini perlu dimaknai secara hati-hati.

Josua mengatakan, deposito valas yang tumbuh tajam pada periode tersebut bukan semata-mata tanda kepanikan atau hilangnya kepercayaan terhadap perbankan nasional, melainkan respons rasional terhadap pelemahan rupiah, kebutuhan lindung nilai, dan keinginan menjaga nilai aset.

“Ketika rupiah melemah, simpanan dolar AS menjadi lebih menarik karena nilainya naik jika dihitung dalam rupiah,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, korporasi kemungkinan menjadi pendorong utama kenaikan deposito valas, terutama perusahaan yang memiliki kewajiban impor, pembayaran utang luar negeri, pembelian bahan baku dalam dolar AS, atau penerimaan ekspor. Segmen ini, lanjut dia, cenderung menahan dolar AS lebih lama untuk menjaga kecocokan antara penerimaan dan kewajiban valas.

Bagi rumah tangga menengah atas, Josua menyebut bahwa deposito valas turut menjadi sarana menjaga nilai kekayaan di tengah kekhawatiran rupiah melemah lebih jauh. Dengan demikian, kenaikan deposito valas mencerminkan perubahan perilaku menyimpan dana dari sekadar mengejar bunga menjadi menjaga nilai dan mengurangi risiko kurs.

Namun, Josua memandang bahwa angka pertumbuhan deposito valas juga dipengaruhi oleh faktor pencatatan. Karena data dinyatakan dalam rupiah, dia menyebut pelemahan rupiah otomatis membuat nilai simpanan valas terlihat lebih besar meskipun jumlah dolarnya tidak naik sebesar angka pertumbuhan dalam rupiah.

Inilah mengapa tidak semua kenaikan deposito valas menandakan adanya perpindahan dana baru secara besar-besaran dari rupiah ke dolar AS. Sebagian berasal dari kenaikan nilai tukar, sebagian dari penempatan baru, dan sebagian lagi dari korporasi yang menahan devisa lebih lama.

Pengaruhi Likuiditas Rupiah Perbankan

Meski demikian, tren peningkatan deposito valas tetap perlu diwaspadai. Pasalnya, Josua menyebut bahwa kondisi ini dapat memengaruhi likuiditas perbankan.

Dia mengatakan, jika dana rupiah benar-benar berpindah ke deposito valas, maka pasokan dana rupiah di bank berkurang. Dampaknya, bank bisa menghadapi tekanan untuk menaikkan bunga deposito rupiah agar nasabah tetap menempatkan dana dalam rupiah.

Apabila biaya dana naik, lanjut dia, bunga kredit juga berpotensi lebih sulit turun, bahkan bisa naik secara bertahap. “Pada akhirnya, hal ini dapat menekan penyaluran kredit, terutama kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan pembiayaan bagi usaha kecil,” tuturnya.

Kendati begitu, Josua menyebut bahwa kondisi saat ini belum menunjukkan tekanan likuiditas rupiah yang membahayakan secara sistemik. Rasio likuiditas perbankan masih berada jauh di atas ketentuan regulator, kredit masih tumbuh, dan dana pihak ketiga secara total masih meningkat secara tahunan.

“Artinya, perbankan masih punya bantalan,” ujar Josua.

Langkah Antisipasi

Josua menilai, risiko utama bukan pada posisi hari ini, melainkan apabila tren peralihan ke valas terus berlanjut, rupiah tetap lemah, dan korporasi semakin enggan mengonversi devisa ke rupiah. Dalam kondisi itu, likuiditas rupiah bisa menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi di bank besar.

Dari sisi kebijakan, BI perlu menjaga kepercayaan terhadap rupiah melalui stabilisasi nilai tukar, daya tarik instrumen rupiah, dan komunikasi yang tegas. Menurutnya, pemerintah perlu membantu dengan menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat pasokan devisa dari ekspor, serta memastikan kebijakan devisa hasil ekspor tidak mengganggu kebutuhan modal kerja perusahaan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu secara ketat memantau kecocokan aset dan kewajiban valas bank, terutama pada bank yang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valasnya sangat cepat tetapi penyaluran kredit valasnya tidak seimbang.

Sementara itu, bagi perbankan, strategi yang diperlukan adalah menjaga keseimbangan pendanaan rupiah dan valas. Dia mengatakan, dana valas tidak bisa begitu saja digunakan untuk membiayai kredit rupiah tanpa menimbulkan risiko kurs.

Karena itu, bank perlu memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, menjaga dana murah, memperpanjang tenor pendanaan, dan memastikan eksposur valas nasabah korporasi tetap terkendali.

“Bank juga perlu lebih berhati-hati terhadap debitur yang punya pendapatan rupiah tetapi kewajiban valas,” tegasnya.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) terus mencermati dinamika makroekonomi, baik domestik maupun global, dan berfokus pada fundamental bisnis serta mengambil langkah prudent dalam menghadapi dinamika saat ini.

Hingga Maret 2026, BCA mencatatkan deposito valas sebesar Rp16,6 triliun. Sebagai perbandingan, pada saat yang sama deposito rupiah BCA mencapai Rp186,7 triliun. Secara keseluruhan, DPK BCA mencapai Rp1.292 triliun. Porsi dana giro dan tabungan (CASA) BCA tetap mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK BCA.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn memastikan komitmen perseroan dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas valas dan ekspansi kredit yang sehat.

“Tentunya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar dan risiko,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (16/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform teknologi aset kripto PT Alpha Cipta Inovasi melalui layanan Amanode resmi masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan solusi akses likuiditas berbasis aset kripto di Indonesia.

CEO Amanode Corry Lamria mengatakan kehadiran Amanode menjadi langkah awal dalam membangun kerangka likuiditas berbasis aset kripto yang relevan dengan kebutuhan pasar domestik. Perusahaan juga masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox OJK melalui Surat OJK Nomor S-89/IK.01/2026 tertanggal 6 April 2026.

Melalui platform tersebut, pemilik aset kripto disebut dapat memperoleh akses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset digital mereka secara permanen.

“Melalui Amanode, pemilik aset kripto dapat mengakses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset kripto mereka melalui mekanisme jual beli aset kripto dengan janji beli kembali yang berbasis rupiah,” ujar Corry dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, solusi tersebut hadir di tengah masih terbatasnya instrumen likuiditas berbasis rupiah di industri aset kripto nasional. Selama ini investor dinilai masih bergantung pada penjualan aset untuk mendapatkan dana tunai.

Selain itu, model pembiayaan berbasis aset kripto global umumnya masih menggunakan denominasi dolar AS seperti USDC atau USDT sehingga memunculkan risiko nilai tukar dan biaya konversi saat digunakan di Indonesia.

Chief Operating Officer Amanode William Setiawan mengatakan mekanisme layanan Amanode dirancang agar pengguna tetap dapat memiliki hak atas aset kripto yang dijual sementara untuk memperoleh dana rupiah.

“Pengguna cukup menjual aset kripto mereka ke platform untuk mendapatkan dana rupiah, namun mereka tetap memiliki hak untuk membeli kembali aset tersebut di harga dan waktu yang sudah disepakati,” ujar William.

Menurutnya, aset kripto pengguna nantinya akan disimpan oleh kustodian independen yang memiliki lisensi dari OJK.

William menilai layanan tersebut dapat menjadi alternatif bagi investor kripto yang membutuhkan likuiditas mendesak tanpa harus kehilangan potensi kenaikan nilai aset digital mereka.

“Ketiga pengguna butuh likuiditas untuk membayar uang muka rumah, modal kerja, dan sebagainya, hanya perlu memiliki aset kripto dan dapat langsung mengakses likuiditas dengan proses yang aman dan transparan,” kata Corry.

Seiring proses uji coba dalam Regulatory Sandbox, Amanode juga mulai memperkuat kolaborasi di ekosistem aset kripto nasional.

Perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Central Finansial X, PT Koin Kustodian Indonesia, dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai bagian dari self-regulatory organization (SRO) aset kripto di Indonesia.

Corry mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat model bisnis Amanode dalam ekosistem keuangan digital domestik.

Dalam waktu dekat, Amanode juga berencana membuka akses awal bagi pengguna terverifikasi melalui platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berlisensi yang bekerja sama dengan perseroan.

Ke depan, Amanode membuka peluang menghadirkan layanan stablecoin berbasis rupiah guna memperluas akses likuiditas di ekosistem aset digital yang terawasi regulator.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan telah membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah senilai Rp23,69 triliun pada awal 2026.

Pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/2/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pembelian SBN itu merupakan bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal.

"Bank Indonesia juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang pada 2026 hingga 20 Januari 2026 mencapai Rp23,69 triliun termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp13,21 triliun," terangnya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Perry menyebut pembelian SBN itu juga merupakan salah satu bentuk upaya bank sentral dalam melakukan ekspansi likuiditas rupiah.

Pembelian SBN dari pasar sekunder itu, terangnya, dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, terukur, transparan serta konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Pada 2025 lalu, tepatnya pada konferensi pers hasil RDG Desember 2025, BI melaporkan pembelian SBN pemerintah mencapai tembus total Rp327,45 triliun sampai dengan 16 Desember 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, bank sentral dalam upaya menambah likuiditas rupiah dilakukan dengan menurunkan porsi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Nilainya turun dari awal 2025 sebesar Rp916,97 triliun menjadi Rp739 triliun pada akhir tahun lalu atau berkurang hingga Rp177,9 triliun.

"Serta berlanjut turun menjadi Rp694,04 triliun pada 20 Januari 2026," terang Perry.

Adapun pada RDG Januari 2026, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75% di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus di atas Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepiawaian Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan kebijakan moneter semakin diuji di awal 2026 ketika terjadinya tren pelemahan rupiah dan tekanan untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral harus bisa tetap seimbang dalam menjalankan kedua hal tersebut.

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2026, otoritas moneter memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus tetap menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pada perdagangan Rabu (21/1/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di level Rp16.934 per dolar AS. Rupiah menguat 22 basis poin atau 0,13% dibandingkan posisi sebelumnya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan moneter BI pada awal tahun ini mencerminkan langkah yang seimbang antara menjaga stabilitas dan bersifat pro pertumbuhan (pro-growth). Menurut dia, ruang kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga relatif terbatas karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

“Pada dasarnya di kondisi sekarang itu sudah enggak bisa lagi untuk menaikkan bunganya terlalu banyak, karena pemerintah juga harus maintain belanja bunga eggak bisa terlalu besar lagi. Nah, terkait dengan ini yang harus dilakukan sebenarnya adalah koordinasi,” ujar Fakhrul di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Fakhrul menekankan, BI tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dinilai perlu mengambil peran dengan menambah suplai dolar AS di dalam negeri. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan porsi penerbitan surat utang global (global bonds).

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kondisi cadangan devisa Indonesia yang masih tinggi, seiring berlanjutnya surplus neraca perdagangan. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 tercatat sebesar US$156,5 miliar, meningkat dari US$150,1 miliar pada bulan sebelumnya.

Menurut Fakhrul, porsi penerbitan global bonds pemerintah pada awal 2026 masih relatif terbatas, sekitar 12%dari total pembiayaan. Padahal, peningkatan penerbitan surat utang global dinilai dapat membantu menjaga likuiditas rupiah di dalam negeri serta meredam volatilitas jangka pendek.

“Kita sedang butuh untuk melakukan hal tersebut. Saya berharap up to 20%dari total funding pemerintah tahun ini. Kita butuh dukungan fiskal juga untuk menambah suplai dolar dalam negeri,” katanya.

Arah suku bunga BI

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa RDG Januari 2026 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Sementara itu, suku bunga deposit facility ditetapkan sebesar 3,75%dan lending facility di level 5,5 persen.

“Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini yaitu pada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung sasaran inflasi 2026—2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).

Ke depan, BI diperkirakan masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan sepanjang 2026. Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, sekaligus Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari memperkirakan BI berpeluang melakukan tiga kali penurunan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Pranjul, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, terutama di tengah tekanan global yang berpotensi memicu depresiasi mata uang.

“Saya memperkirakan pemangkasan suku bunga pada 2026 akan oportunis. Bank Indonesia akan mencari peluang ketika dolar terlihat agak lemah dan ada ruang untuk melakukan penurunan. Menurut saya, selama periode 12 bulan kami masih bisa melihat tiga penurunan suku bunga lagi,” ujarnya dalam media briefing daring, Senin (12/1/2026).

Ia memperkirakan BI akan menjalankan kebijakan akomodatif dengan pemangkasan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin, sehingga total penurunan mencapai 75 basis poin sepanjang 2026. Meski demikian, penurunan suku bunga tersebut dinilai tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena BI akan berhati-hati agar pelonggaran kebijakan moneter tidak mengganggu stabilitas nilai tukar.

“Secara umum, saya memperkirakan satu [pemangkasan] di kuartal pertama, satu lagi di kuartal kedua, dan yang ketiga di kuartal ketiga 2026. Jadi, itulah pelonggaran kebijakan moneter yang saya perkirakan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menilai dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat terhadap kinerja perseroan masih dapat dikelola. Hal ini seiring dengan dominasi eksposur rupiah dalam struktur neraca bank.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka terkoreksi 30 poin atau 0,18% menjadi Rp16.985 per dolar AS. Sementara itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS atau indeks dolar AS (DXY) juga tercatat lesu dengan terkoreksi 0,34% ke level 99,05.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa mayoritas balance sheet perseroan berada dalam denominasi rupiah, sehingga tekanan langsung dari pelemahan mata uang terhadap pendapatan maupun laba relatif terbatas.

Dari sisi penyaluran kredit, CIMB Niaga juga menyatakan terus melakukan komunikasi aktif dengan nasabah yang memiliki pinjaman dalam valuta asing, khususnya dolar AS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kemampuan bayar tetap terjaga di tengah volatilitas nilai tukar.

“Kami terus berkomunikasi aktif dengan para nasabah yang memiliki pinjaman dalam USD dan sejauh ini ter-manage dengan baik,” ujar Lani kepada Bisnis.com, Senin, (19/1/2026).

Sementara itu, terkait potensi tekanan pada beban bunga dari sisi simpanan valas maupun instrumen pendanaan berdenominasi asing, Lani menegaskan bahwa likuiditas perseroan juga didominasi oleh rupiah.

“Mayoritas likuiditas kami di rupiah,” jelasnya.

Adapun, tren pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan berlanjut hingga pekan depan hingga menembus level Rp17.000 seiring dengan sedikit meredanya tensi geopolitik global.

Direktur Utama PT Forexindo Laba Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan mata uang dipengaruhi oleh berbagai sentimen, baik sentimen eksternal maupun internal. Sentimen eksternal di antaranya yakni dinamika tensi geopolitik, konflik perpolitikan di AS, dan data ekonomi AS.

Selain itu melemahnya nilai tukar rupiah juga terjadi seiring dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mencatatkan all time high.

"Nilai tukar rupiah diperkirakan minggu depan bergerak dalam rentang Rp16.840 hingga tembus Rp17.000 per dolar AS. Semakin, tinggi IHSG semakin lemah rupiah," ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Dia memaparkan sejauh ini tensi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengindikasikan bahwa tidak ada rencana untuk eksekusi skala besar karena otoritas Iran akan berhenti membunuh para demonstran. Kondisi ini meredakan kekhawatiran bahwa Washington sedang mempersiapkan respons militer segera.

Sentimen lainnya masih datang dari Trump juga mengatakan dia tidak berencana untuk memecat Powell, meskipun ada penyelidikan yang sedang berlangsung, meredakan kecemasan investor atas independensi kebijakan moneter AS.

Laporan Indeks Harga Produsen (PPI) di AS untuk Oktober menunjukkan, harga produsen jauh dari target 2% Fed, namun para pedagang tetap yakin bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga pada tahun 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) terus melakukan pengurangan penerbitan instrumen operasi moneter berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pengetatan penerbitan SRBI untuk menjaga ekspansi likuiditas rupiah did alam negeri dilakukan hingga saat ini tersisa Rp 707,05 triliun, dari posisi awal 2025 senilai Rp 916,7 triliun.

"Ekspansi likuiditas rupiah juga ditempuh BI melalui penurunan SRBI dari Rp 916,7 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp 707,05 triliun pada 21 Oktober 2025," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Sebagaimana diketahui, penurunan penerbitan SRBI untuk menjaga likuiditas rupiah di dalam negeri ini konsisten dilakukan BI pada tahun ini.

Pada 15 September 2025 saja sudah mengalami penyusutan ke level Rp 716,62 triliun.

Selain itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 210 bps, 213 bps, dan 219 bps sejak awal 2025 menjadi 5,06%; 5,07%; dan 5,08% pada 12 September 2025.