Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% menegaskan pergeseran prioritas bank sentral ke arah stabilitas eksternal di tengah tekanan global yang belum mereda. Langkah tersebut memang memberi bantalan bagi rupiah, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko perlambatan di pasar saham, kredit, dan sejumlah sektor ekonomi yang sensitif terhadap bunga.

Kenaikan pada Juni 2026 menjadi yang ketiga secara beruntun sejak Mei. Secara kumulatif, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin hanya dalam waktu sekitar satu bulan. Agresivitas tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap stabilitas rupiah kini menjadi perhatian utama bank sentral dibandingkan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kenaikan suku bunga kali ini bersifat hawkish, meski tidak mengejutkan pelaku pasar.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan sinyal jelas bahwa BI memprioritaskan stabilitas eksternal di tengah penguatan dolar AS dan sikap Federal Reserve yang kembali cenderung ketat.

"BI naikkan rate 25 bps ke 5,75% itu hawkish tapi tidak mengejutkan. Ini kenaikan ketiga sejak Mei sebagai sinyal BI memprioritaskan stabilitas eksternal di atas pertumbuhan," ujarnya, Kamis (18/6/2026)

Wafi memperkirakan respons pasar saham cenderung negatif dalam jangka pendek, terutama terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap bunga. Namun demikian, peluang relief rally masih terbuka apabila hasil evaluasi MSCI terhadap Indonesia lebih baik dari perkiraan pasar.

Di pasar obligasi, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan akan lebih cepat terasa pada tenor pendek. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek berpotensi naik mengikuti kenaikan suku bunga acuan secara mekanis.

Adapun untuk tenor panjang, arah pergerakan masih sangat dipengaruhi oleh aliran dana asing dan premi risiko Indonesia.

"Yield SBN tenor pendek ikut tertekan naik secara mekanis, sementara yield 10 tahun lebih ditentukan posisi asing dan risk premium. Jika outflow SBN berlanjut, yield 10 tahun bisa menuju 7,2%-7,5%," kata Wafi.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia. Menurut dia, kenaikan BI Rate menjadi 5,75% merupakan sinyal bahwa bank sentral memilih mempertahankan stabilitas rupiah terlebih dahulu meskipun konsekuensinya biaya dana menjadi lebih mahal.

Dalam jangka pendek, langkah tersebut dinilai positif karena meningkatkan daya tarik aset rupiah dan menunjukkan komitmen BI menjaga nilai tukar agar tidak terdepresiasi terlalu dalam.

"Kenaikan BI Rate 25 bps ke 5,75% adalah sinyal bahwa BI memilih mempertahankan stabilitas Rupiah terlebih dahulu, meskipun konsekuensinya biaya dana menjadi lebih mahal," ujarnya.

Meski demikian, dampaknya terhadap pasar saham dinilai tidak sepenuhnya positif. Stabilitas rupiah memang dapat menurunkan premi risiko Indonesia dan memperbaiki persepsi investor asing. Namun, kenaikan bunga juga berpotensi menekan valuasi saham, meningkatkan biaya pendanaan perusahaan, serta memperlambat konsumsi dan investasi.

Liza menilai kebijakan BI lebih tepat dipandang sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek ketimbang solusi permanen terhadap tantangan ekonomi domestik.

"BI bisa membeli waktu dan meredam tekanan Rupiah, tetapi inflow asing yang berkelanjutan tetap membutuhkan dukungan dari fiskal yang kredibel, belanja pemerintah yang lebih efisien, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, serta regulasi yang lebih predictable. Tanpa itu, kenaikan BI Rate hanya akan menjadi painkiller jangka pendek," katanya.

Menurut Kiwoom Sekuritas, dampak terbesar dari era suku bunga tinggi akan dirasakan oleh sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan kredit.

Perbankan masih relatif defensif karena didukung likuiditas yang kuat, rasio dana murah atau current account savings account (CASA) yang tinggi, serta kemampuan menetapkan harga kredit. Namun, risiko kenaikan cost of fund, perlambatan pertumbuhan kredit, dan peningkatan kredit bermasalah tetap perlu diperhatikan apabila bunga tinggi bertahan lebih lama.

Sementara itu, sektor properti dan otomotif diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar karena sangat bergantung pada pembiayaan cicilan. Kenaikan bunga kredit pemilikan rumah maupun kredit kendaraan berpotensi menahan permintaan, terutama pada segmen menengah.

Adapun sektor telekomunikasi relatif lebih defensif karena kebutuhan layanan data tetap kuat. Namun, tingginya biaya utang dan kebutuhan belanja modal tetap menjadi tantangan bagi emiten di sektor tersebut.

Karena itu, investor diperkirakan akan semakin selektif dalam memilih saham hingga akhir tahun. Emiten dengan neraca yang kuat, arus kas stabil, dan tingkat utang rendah diperkirakan menjadi pilihan utama di tengah siklus bunga tinggi.

Kiwoom menilai langkah BI saat ini merupakan bentuk pertahanan dini terhadap tekanan eksternal, bukan respons terhadap krisis sistemik seperti yang terjadi pada 1998.

Dengan kenaikan 50 basis poin pada Mei, 25 basis poin pada 9 Juni, dan 25 basis poin pada 18 Juni, BI Rate telah naik total 100 basis poin dalam waktu relatif singkat.

"BI bukan sedang menghadapi krisis sistemik seperti 1998, tetapi sedang melakukan pre-emptive defense terhadap Rupiah di tengah Fed yang kembali hawkish, Dollar menguat, dan investor asing masih meragukan risk premium Indonesia," ujar Liza.

Di sisi lain, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai keputusan BI mencerminkan komitmen kuat menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa mengatakan fokus utama kebijakan tersebut masih berada pada penguatan rupiah dan stabilitas eksternal Indonesia.

"Kenaikan suku bunga ini terutama bertujuan mendukung apresiasi rupiah dan menjaga stabilitas eksternal. Setelah sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, rupiah mulai menunjukkan pemulihan dan menguat ke sekitar Rp17.730 per dolar AS secara month to date," ujarnya.

Selain faktor nilai tukar, BI juga mulai menghadapi tekanan inflasi yang meningkat. Mirae mencatat Wholesale Price Index (WPI) pada Mei 2026 mencapai 5,76% secara tahunan. Sementara itu, inflasi inti di luar komponen emas naik menjadi 1,63% dari 1,36% pada April 2026.

Menurut Jessica, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik juga mulai meningkatkan daya tarik aset Indonesia. Hingga 18 Juni 2026, yield SBN tenor 10 tahun naik sekitar 92 basis poin sejak awal tahun menjadi 7%, sedangkan yield tenor dua tahun meningkat menjadi 7,08%.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga memperkuat stabilisasi rupiah melalui berbagai instrumen lain seperti diskon biaya hedging swap bagi investor asing dan pembukaan kembali fasilitas lelang repo berbagai tenor.

Jessica menilai langkah tersebut menunjukkan upaya BI menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, likuiditas domestik, dan daya tarik aset keuangan Indonesia.

"Penurunan cadangan devisa sejak awal tahun menunjukkan bahwa suku bunga akan menjadi instrumen yang semakin penting dalam menjaga stabilitas eksternal. Karena itu, BI masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga apabila tekanan terhadap rupiah kembali muncul," katanya.

Ke depan, pasar diperkirakan akan lebih banyak mencermati arah rupiah, perkembangan inflasi domestik, serta kebijakan Federal Reserve. Selama ketidakpastian global masih tinggi, fokus utama Bank Indonesia diperkirakan tetap berada pada stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya tekanan terhadap pasar saham dan sektor-sektor sensitif bunga akan semakin besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global dinilai masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini. Tekanan tersebut disebut lebih banyak berasal dari faktor eksternal dibandingkan persoalan kebijakan domestik.

Ekonom Monash University Hizkia Yosie Polimpung mengatakan, berbagai tekanan terhadap rupiah dan ekonomi nasional juga dialami banyak negara berkembang lainnya. Karena itu, menurut dia, tidak tepat jika seluruh persoalan ekonomi saat ini dibebankan kepada pemerintah.

"Tekanan terhadap rupiah tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah Indonesia karena faktor global yang terjadi saat ini sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh mata uang di Asia," kata Hizkia dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk "Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru" di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Hizkia mengakui semula tidak selalu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Namun setelah mencermati berbagai langkah yang ditempuh, ia menilai sejumlah kebijakan menunjukkan arah yang progresif.

"Saya harus mengakui bahwa setelah mempelajari kebijakan yang dijalankan, ada banyak langkah yang menurut saya cukup progresif," ujar Hizkia.

Menurut Hizkia, tantangan utama saat ini bukan terletak pada arah kebijakan pemerintah, melainkan kesiapan struktur ekonomi nasional untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. Sejumlah program dinilai telah disusun dengan baik, namun masih membutuhkan dukungan fondasi ekonomi yang lebih kuat.

"Kebijakannya progresif, tetapi tantangannya ada pada kesiapan struktur ekonomi di bawahnya. Kebijakan yang baik belum tentu langsung menghasilkan dampak maksimal jika fondasinya belum siap," ucap Hizkia.

Ia menilai pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai instrumen fiskal dan moneter. Sementara itu, gejolak ekonomi global dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika geopolitik, persaingan teknologi, hingga pergeseran arus modal internasional.

"Ini membuat hampir seluruh negara berkembang menghadapi tekanan yang sama terhadap nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi," ucap Hizkia.

Hizkia juga menyoroti pentingnya peran rumah tangga dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitiannya, konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara.

"Rumah tangga dan kelas menengah merupakan penyangga utama ekonomi. Selama konsumsi masyarakat masih terjaga, pertumbuhan ekonomi akan tetap memiliki fondasi yang kuat," ujar Hizkia.

Meski demikian, ia mengingatkan kelas menengah saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan ekonomi, serta mendorong penguatan sektor riil.

"Menurut saya, arah kebijakannya sudah berada di jalur yang tepat. Tantangannya sekarang adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat," ujar Hizkia.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 26 Mei 2026.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan,” kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlanjut telah menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi suku bunga global yang akan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara.

Meski demikian, perekonomian global dinilai masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian disebut masih cukup resilien dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Friderica mengatakan perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global dan memicu volatilitas pasar keuangan, terutama terkait aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali mencatat ekspansi pada Mei 2026.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik dinilai masih terjaga meskipun inflasi mengalami peningkatan seiring tekanan harga energi global.

“Inflasi meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih berada pada level yang terkendali,” ujar Friderica.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

OJK menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa laju inflasi yang mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) per Mei 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga mulai bergeser dari faktor musiman pangan menuju tekanan yang lebih struktural, terutama dari energi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menyampaikan, jika harga minyak global tetap tinggi dan rupiah terus tertekan, maka risiko inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi meningkat.

Menurutnya, inflasi dapat meningkat melalui jalur imported inflation, baik dari bahan baku industri, transportasi, hingga harga energi domestik.

“Kondisi ini perlu diwaspadai karena tekanan inflasi tidak lagi hanya berasal dari volatile food, tetapi mulai merembet ke biaya produksi dan distribusi nasional,” kata Rizal saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Oleh karenanya, dia menilai bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan inflasi secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor.

Rizal berargumen bahwa pemerintah tidak cukup hanya menahan harga di hilir melalui subsidi, tetapi juga harus memperkuat stabilitas pasokan, menjaga kredibilitas fiskal, dan memperkuat stabilisasi rupiah bersama Bank Indonesia (BI).

Dia memandang bahwa kebijakan energi dan inflasi ke depan harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan target, agar tidak menimbulkan guncangan terhadap daya beli masyarakat maupun tekanan berlebihan terhadap APBN.

“Sebab, jika tekanan global terus berlanjut sementara ruang fiskal semakin sempit, maka risiko inflasi dan perlambatan konsumsi domestik dapat muncul secara bersamaan,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku M. Riefky Hasan mengamini bahwa dampak energi dan nilai tukar rupiah masih akan cukup besar terhadap inflasi pada bulan-bulan mendatang.Lebih lagi, dia menyebut kenaikan harga minyak dan gas serta pelemahan rupiah terbilang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Riefky lantas berpandangan bahwa tekanan harga energi cenderung sukar diatasi sendirian oleh pemerintah karena banyak bergantung terhadap faktor eksternal. Namun, pemulihan kepercayaan investor domestik dinilai menjadi kunci stabilitas nilai tukar rupiah.

"Untuk pelemahan rupiah, sebenarnya pemerintah bisa membenahi postur fiskal kita agar keyakinan dari investor bisa pulih dan rupiah menjadi stabil," tuturnya kepada Bisnis.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan (MtM). Secara tahunan atau YoY, inflasi tercatat sebesar 3,08%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,10%.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin, dan solar.

Sementara itu, komponen inti disebutnya mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14%. BPS juga mencatat komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%.

Wanti-Wanti

Sejumlah lembaga internasional juga mewanti-wanti perihal inflasi Indonesia. Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) pada Selasa mempublikasikan Interim Updae Asean+3 Regional Economic Outlook dengan menaikkan proyeksi inflasi Indonesia.

Pada laporan sebelumnya, inflasi Indonesia 2026 diperkirakan 2,8%, sedangkan dalam riset terbaru inflasi ditaksir mencapai 3,4%. Revisi ke atas ini dipicu oleh efek guncangan harga energi.

Pada hari yang sama, S&P Global dalam publikasi PMI Manufaktur Indonesia mencatat inflasi biaya input mencapai posisi tertinggi pada Mei 2026 sejak September 2013, dipicu lonjakan harga bahan baku. Imbasnya, produsen mendistribusikan beban biaya kepada konsumen sehingga harga output mendaki ke posisi tertinggi sejak Oktober 2013.

Kalangan pengusaha pun waswas dengan potensi berlanjutnya tekanan inflasi dan korelasinya terhadap peningkatan biaya produksi, kenaikan harga barang, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi dan rupiah, serta kelancaran pasokan bahan baku.

“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif padat karya agar biaya produksi tidak meningkat,” katanya kepada Bisnis.

Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli.

Ketidakpastian ekonomi global kembali memberi tekanan pada industri dalam negeri. Mulai dari gejolak geopolitik hingga fluktuasi nilai tukar, semua itu ikut memengaruhi biaya produksi dan perencanaan bisnis pelaku usaha di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global masih menjadi faktor yang sangat diperhatikan pelaku industri di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan langsung terhadap rantai pasok serta biaya produksi manufaktur nasional.

Ia menjelaskan, tingkat optimisme pelaku industri untuk enam bulan ke depan mulai menunjukkan penurunan. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz serta tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“(Optimisme pengusaha) turun itu karena ketidakpastian global masih cukup tinggi. Kita belum tahu sampai kapan krisis yang terjadi di Selat Hormuz ini akan berakhir, dan Selat Hormuz itu dibuka,” ujar Febri di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, data pasar menunjukkan dolar AS masih menguat terhadap rupiah sekitar 0,40 persen atau 70 poin hingga pukul 12.25 WIB. Rupiah sendiri diperdagangkan di kisaran Rp17.872 per dolar AS dengan rentang pergerakan harian Rp17.853–Rp17.910.

Situasi global ini memperberat kondisi industri dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kemenperin mencatat sekitar 24 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih berasal dari luar negeri, sehingga pelemahan rupiah berdampak langsung pada struktur biaya produksi.

“Bahwa struktur input industri terutama struktur bahan baku 24% itu impor. Selain krisis di Selat Hormuz, saat ini juga mengalami pelemahan nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Untuk meredam dampak tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri dan importir memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang disediakan Bank Indonesia. Melalui mekanisme ini, transaksi bahan baku dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal tanpa bergantung pada dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate masih tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

Hal itu disampaikan Burhanuddin usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Meski mengaku tidak secara khusus membahas kebijakan BI Rate dalam rapat, Burhanuddin menyinggung pengalamannya saat memimpin Bank Indonesia pada 2005 ketika harus menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam lonjakan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Enggak, saya tidak membahas itu. Tapi saya cerita tahun 2005 itu saya menaikkan bukan 25 basis poin. Yang pertama itu 75, yang kedua 100 basis poin,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan, saat itu suku bunga acuan dinaikkan dari 8 persen menjadi 12,5 persen. Namun, kebijakan tersebut dinilai masih relevan karena inflasi pada saat itu mencapai sekitar 17 persen.

“Sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5 persen. Itu masih positif dampaknya karena inflasi diperkirakan 17 persen, sehingga suku bunga dengan 12,5 persen saja masih negatif,” katanya.

Menurut Burhanuddin, respons pasar terhadap kebijakan tersebut justru positif. Nilai tukar rupiah perlahan stabil dan inflasi kembali turun pada tahun berikutnya.

“Setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan-pelan, rupiah stabil, turun pelan-pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004,” ujarnya.

Ia menambahkan, inflasi Indonesia sempat melonjak menjadi 17 persen pada 2005 akibat kenaikan harga BBM, sebelum akhirnya kembali ke level sekitar 6 persen pada 2006.

Burhanuddin juga menilai masyarakat perlu memahami bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini masih jauh lebih terkendali dibandingkan masa krisis ekonomi sebelumnya.

“16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5 persen. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan,” katanya.

Menurut dia, depresiasi rupiah saat ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan krisis ekonomi masa lalu.

“Selama satu tahun 2005 itu hanya 3,4 persen depresiasinya. Sekarang 5 persen. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42 persen zaman krisis,” ujar Burhanuddin.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami kondisi ekonomi secara lebih proporsional.

“Nah ini yang barangkali perlu di-exercise kepada masyarakat, lebih disosialisasikan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dinilai membuat prospek industri perbankan ke depan cenderung tertahan.

Kendati sektor perbankan domestik masih ditopang oleh aktivitas ekonomi yang relatif kuat, tekanan eksternal serta potensi perlambatan penyaluran kredit dinilai akan membuat ruang pertumbuhan bank menjadi lebih terbatas.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, menilai prospek sektor perbankan ke depan masih cenderung tertahan di tengah tekanan global yang meningkat. Meski belum dapat dikatakan atraktif, kondisi industri perbankan juga dinilai belum mengkhawatirkan karena masih ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang relatif kuat sehingga mampu menahan tekanan eksternal.

“Outlook sektor perbankan sebenarnya masih kita lihat sih relatif tertahan prospeknya,” kata Myrdal kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Namun, dia memperkirakan potensi net interest margin (NIM) perbankan berisiko menurun seiring meningkatnya tekanan global dan tingginya suku bunga.

Di tengah kondisi tersebut, Myrdal menilai perbankan perlu menjaga iklim suku bunga tetap kondusif serta lebih selektif mencari proyek atau sektor pembiayaan yang mampu memberikan imbal hasil bunga yang lebih tinggi.

Senada, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo memandang outlook sektor perbankan masih relatif resilien, tetapi lebih selektif dan menantang.

Dalam jangka pendek, tekanan terhadap biaya dana, margin, dan risiko moderasi pertumbuhan kredit berpotensi meningkat. Dia mengatakan, hal ini juga perlu dibaca bersama asumsi makro pemerintah dalam KEM-PPKF 2027 yang cenderung optimistis, terutama target pertumbuhan 5,8—6,5%, defisit fiskal 1,8—2,4% PDB, dan asumsi nilai tukar Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS.

“Kami menilai, realisasi pertumbuhan mendekati batas bawah kisaran lebih realistis apabila suku bunga tinggi bertahan lebih lama,” ujar Banjaran kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, kenaikan BI Rate memperkuat stabilitas, tetapi memiliki konsekuensi pada biaya kredit, biaya dana, dan beban bunga utang pemerintah.

Karena itu, dia menyoroti pentingnya bagi perbankan agar lebih proaktif menjaga bantalan likuiditas, memperkuat struktur pendanaan, dan menyalurkan pembiayaan secara prudent agar fungsi intermediasi serta profitabilitas tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri. Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu (20/5/2026), CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperketat belanja negara di tengah tekanan situasi global yang semakin meningkat.

Puan menyebut eskalasi global, termasuk di kawasan Selat Hormuz, tidak hanya berdampak regional, tetapi juga global termasuk Indonesia. Kondisi tersebut disebut turut mempersempit ruang fiskal negara.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya,” ujar Puan dalam rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (12/5/2026).

Ke depan, DPR akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Puan mengatakan DPR memahami penyusunan kebijakan tersebut dilakukan dalam kondisi global yang penuh tekanan dan risiko.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Ia menegaskan pembahasan APBN 2027 harus menjadi momentum konsolidasi fiskal dan penajaman program prioritas nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meyakini tekanan global malah akan memaksa pemerintah lebih berhemat sehingga defisit APBN 2026 menyusut.

Said merasa banyak sekali kekhawatiran terkait ketahanan APBN 2026 yang kian menipis dan berisiko jebol dengan defisit melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Said, di tengah tekanan depresiasi rupiah dan situasi makroekonomi global yang menantang, kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Dia memproyeksikan defisit fiskal hingga akhir 2026 justru akan lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah.

"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Said menjelaskan, APBN 2026 sejatinya merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Hanya saja, klaimnya, pemerintah akan menempuh langkah penyesuaian atau refocusing anggaran program akibat tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah.

"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya.

Sebagai catatan, APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026 atau setara 0,93% dari PDB.

Di samping itu, sambungnya, otoritas fiskal juga masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang masih besar. Bantalan anggaran itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.

Politisi PDI Perjuangan itu meluruskan kabar yang menyebut bahwa SAL APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Dia menjelaskan bahwa SAL APBN 2025 yang menjadi landasan bantalan kas tahun ini masih utuh sebesar Rp420 triliun.

"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said.

Tantangan Sisa Tahun

Memasuki kuartal II/2026, Said mengingatkan bahwa tantangan fiskal akan jauh lebih berat. Ketiadaan faktor musiman seperti momentum Ramadan dan Lebaran, ditambah tren kenaikan harga komoditas global, menuntut pengelolaan APBN yang lebih ekstra hati-hati.

Oleh karena itu, Banggar DPR mendukung agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaktivasi kebijakan mode aman (safe mode).

"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said.

Sebagai kompensasi dari pengereman belanja di masa safe mode, Said mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor riil, khususnya manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang 63,52% PDB.

"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutupnya.

PADANG, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 17.300 per dollar AS pada akhir April hingga awal Mei 2026 dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan ekonomi Indonesia.

Kondisi tersebut disebut tidak hanya menekan pasar keuangan domestik, tetapi juga berpotensi memperbesar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di tengah kenaikan biaya energi dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

“Akhir April hingga awal Mei 2026 menjadi momen yang tidak bisa diabaikan. Rupiah melemah tajam hingga mendekati kisaran Rp 17.000–Rp 17.300 per dollar AS, sementara IHSG terkoreksi signifikan dalam waktu singkat,” kata Ekonom Universitas Andalas Hefrizal Handra dalam akun media sosialnya yang sudah dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/5/2026).

Dalam periode yang sama, investor asing juga melakukan aksi jual bersih dalam jumlah besar di pasar keuangan domestik.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah Indonesia sedang menghadapi ujian ketahanan ekonomi atau menuju fase awal krisis.

Tekanan Global dan Rupiah Overshooting

Menurut Hefrizal, tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik, tetapi juga dipicu sentimen pasar global dan meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Ia menilai tekanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penguatan dollar AS yang berlangsung lebih lama dari perkiraan, ketidakpastian arah suku bunga global, hingga meningkatnya tensi geopolitik internasional.

Selain itu, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus 100 dollar AS per barrel turut memperburuk tekanan terhadap Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

“Tekanan global saat ini tidak lagi bersifat sementara, tetapi cenderung persisten,” ujarnya.

“Ini yang membuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik berlangsung lebih panjang,” lanjut Hefrizal.

Meski demikian, Hefrizal menilai pelemahan rupiah saat ini sudah melampaui nilai fundamentalnya.

Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli dengan basis inflasi Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2022, nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Rp 15.000 per dollar AS.

Namun, kurs aktual yang berada di sekitar Rp 17.200 per dollar AS menunjukkan rupiah berada sekitar 14–15 persen di bawah nilai wajarnya.

Dalam teori ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai overshooting, yakni ketika nilai tukar bergerak melampaui level fundamental akibat respons pasar yang berlebihan terhadap risiko jangka pendek.

“Artinya, rupiah saat ini tidak hanya melemah, tetapi juga diperdagangkan di bawah nilai wajarnya,” katanya.

“Sentimen dan arus modal lebih dominan dibanding perubahan fundamental ekonomi,” lanjut Hefrizal.

Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Rupiah Tetap Tertekan

Di tengah tekanan terhadap rupiah dan meningkatnya kehati-hatian investor global, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru memunculkan sorotan baru.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen dinilai belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi domestik. Hal itu terlihat dari pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp 17.400 per dollar AS pada perdagangan Senin (4/5/2026).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai terdapat sejumlah anomali dalam data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pergerakan rupiah yang negatif (melemah) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita rapuh sehingga tidak dipercaya investor,” ujar Nailul kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar solid seperti tercermin dalam data BPS, kondisi tersebut seharusnya diikuti penguatan rupiah dan meningkatnya arus modal asing masuk ke Indonesia.

Namun, rupiah justru bergerak melemah. Kondisi itu dinilai menunjukkan investor asing masih berhati-hati masuk ke pasar domestik karena melihat fondasi pertumbuhan ekonomi belum kuat.

“Tahun lalu, ketika (ekonomi) dikabarkan naik tajam di Kuartal II dan IV, dianggap tidak mencerminkan kenaikan ekonomi Indonesia,” katanya.

“Maka meskipun kuartal I 2026 naik hingga 5,61 persen, investor melihat indikator lainnya sebelum melakukan investasi,” lanjut Nailul.

Ia menambahkan, investor domestik maupun asing kini cenderung mengambil langkah aman di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya kecenderungan investor domestik mengonversi rupiah ke dollar AS.

Menurut Nailul, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi transaksi pembelian valuta asing tanpa underlying juga menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap dollar AS.

“Ini yang menyebabkan permintaan dollar meningkat, rupiah semakin melemah,” ujarnya.

Risiko Fiskal dan Persepsi Investor

Hefrizal juga menyoroti meningkatnya Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang mencerminkan naiknya persepsi risiko investor global terhadap kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya.

Menurut dia, kenaikan CDS membuat investor asing cenderung mengurangi kepemilikan aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham.

“Pasar valas saat ini lebih takut dibandingkan pasar saham,” ujarnya.

“Itu terlihat dari pelemahan rupiah yang jauh lebih tajam dibanding koreksi IHSG,” lanjut Hefrizal.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan beberapa episode tekanan ekonomi sebelumnya.

Pada periode taper tantrum 2013, rupiah melemah dari sekitar Rp 9.700 menjadi di atas Rp 12.000 per dollar AS, sementara IHSG terkoreksi hampir 20 persen.

Sedangkan pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, rupiah sempat menyentuh Rp 16.000 per dollar AS dan IHSG anjlok lebih dari 35 persen akibat shock global.

Berbeda dengan dua periode tersebut, pelemahan rupiah pada 2026 justru terjadi ketika IHSG masih bertahan di kisaran 6.900–7.100 dengan koreksi yang relatif terbatas.

Menurut Hefrizal, kondisi itu menunjukkan bahwa tekanan saat ini lebih dominan terjadi di pasar valuta asing dibanding sektor riil atau pasar saham.

Ia juga menilai lonjakan harga minyak dunia menjadi faktor penting yang memperbesar tekanan terhadap APBN melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dalam APBN 2026 serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah turut mempersempit ruang fiskal pemerintah.

“Kombinasi tekanan eksternal dan keterbatasan fiskal membuat pasar mulai melakukan penyesuaian ulang terhadap risiko Indonesia,” katanya.

Meski begitu, Hefrizal menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disebut sebagai krisis karena fundamental ekonomi dan sektor riil masih relatif terjaga.

Namun, ia mengingatkan tekanan berkepanjangan tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel dapat memperbesar risiko ke depan.

“Indonesia memang belum masuk fase krisis,” ujar Hefrizal.

“Tetapi ekonomi sedang berada dalam ujian ketahanan yang serius,” lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga di tengah peningkatan tekanan global akibat ketidakpastian geopolitik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya menilai kondisi sektor keuangan domestik masih resilien di tengah dinamika global yang belum mereda.

Pada April 2026, perekonomian global menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik yang masih berlanjut meski telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Akibatnya, penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut akibat blokade oleh kedua pihak sehingga gangguan terhadap distribusi energi global belum sepenuhnya mereda.

Kondisi ini mendorong harga minyak tetap volatil dan bertahan pada level tinggi.

"Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada 30 April 2026 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga," ujar wanita yang akrab disapa Kiki itu dalam konferensi pers hasil RDK OJK Bulanan April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Tekanan inflasi kembali meningkat terutama dipicu oleh kenaikan harga barang dan energi, ekonomi Amerika Serikat (AS) melemah dengan pertumbuhan di Kuartal I 2026 diperkirakan menurun.

Sementara tekanan inflasi kembali meningkat terutama dipicu oleh kenaikan harga barang dan energi.

The Federal Reserve (The Fed) juga memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya, Fed Fund Rate (FFR) di level 3,5-3,75 persen pada FOMC April 2026.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China pada Kuartal I 2026 sebesar 5 persen atau sesuai target, ditopang oleh ekspor dan sektor manufaktur.

Namun momentum pertumbuhan mulai melemah.

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 5,61 persen di Kuartal I 2026.

Pertumbuhan ini ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah.

"Dari sisi indikator permintaan, indeks keyakinan konsumen masih berada di zona optimis meskipun termoderasi. Pertumbuhan penjualan retail menjadi sebesar 2,4 persen year-on-year dan penjualan kendaraan bermotor terkontraksi secara tahunan," imbuhnya.

Merespons kondisi global tersebut, Kiki bilang, OJK memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan melalui pemantauan intensif dan pelaksanaan stress test dengan berbagai skenario.

OJK juga meminta lembaga jasa keuangan meningkatkan manajemen risiko, termasuk memperkuat asesmen terhadap eksposur risiko pasar dan kredit serta melakukan stress testing secara berkala.

Mengantisipasi dinamika pasar ke depan, OJK bersama self-regulatory organization senantiasa mencermati perkembangan pasar dan mengambil respons kebijakan yang diperlukan.

"Sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham dinilai tetap relevan dan telah diperpanjang masa berlakunya," tuturnya.