Kami berharap platform ini terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan kebijakan kelautan yang berbasis bukti ilmiah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia memperkenalkan Ocean Calculator, platform geospasial berbasis Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang dirancang untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem laut dan pesisir berbasis data ilmiah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan platform tersebut dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun ocean accounting, yakni sistem yang mengintegrasikan informasi lingkungan dan ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

"Kami berharap platform ini terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan kebijakan kelautan yang berbasis bukti ilmiah," kata Koswara dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan platform tersebut membantu menghitung nilai ekonomi dan manfaat berbagai ekosistem laut, seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Dengan memanfaatkan data geospasial, citra satelit, serta hasil riset, Ocean Calculator menyajikan informasi mengenai kondisi ekosistem pesisir beserta kontribusinya terhadap perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru dan penghidupan masyarakat, kata dia.

Informasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ocean Calculator dikembangkan sejak 2024 oleh WRI Indonesia bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Australia dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Koneksi.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung mengatakan platform tersebut telah menjalani uji coba awal pada Februari 2026.

Saat ini, Ocean Calculator telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Konservasi (Sidako) dan dapat diakses publik melalui laman sidako.kkp.go.id.

"Ocean Calculator juga membantu berbagai pemangku kepentingan memahami nilai strategis ekosistem laut serta kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir," ujar Firdaus.

Selain menyajikan data ekologi dan ekonomi, platform tersebut mengintegrasikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sehingga pengguna dapat memahami hubungan antara kondisi ekosistem dengan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Sementara itu, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan Ocean Calculator diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung investasi dan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Perwakilan Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Jacqui Lord menambahkan instrumen tersebut diharapkan dapat membantu menilai manfaat ekosistem laut secara lebih komprehensif di tengah meningkatnya tekanan terhadap wilayah pesisir akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

Banyumas (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi berbasis lokal dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan kawasan berbasis ekspor.

"Kolaborasi yang lebih produktif menjadi ekosistem yang mampu menumbuhkembangkan potensi sumber daya alam dan pelaku ekonomi berbasis lokal, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat," katanya saat peluncuran Pilot Project Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan komoditas ekspor.

Muhaimin mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis kawasan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha lokal.

Salah satu tantangan yang dihadapi, kata dia, adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih cukup tinggi, termasuk pada sektor peternakan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal melalui berbagai inovasi, termasuk penerapan ekonomi sirkular.

"Ketergantungan terhadap impor sudah harus diakhiri. Memang tidak mudah mengubah pola yang selama ini bergantung pada barang impor, tetapi kita harus mulai membangun kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki," katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan usaha masyarakat.

Muhaimin juga menekankan pentingnya penguatan industrialisasi berbasis potensi daerah agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global.

"Saya yakin dan optimistis jika kita terus bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kemandirian, maka kita akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada negara mana pun," katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan ekspor yang dikembangkan di Banyumas dapat direplikasi di daerah lain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ditemui usai acara, Muhaimin mengatakan pemerintah saat ini tengah memperkuat program percontohan berbasis potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi yang lebih produktif antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung.

Menurut dia, salah satu fokus penguatan ekosistem tersebut adalah peningkatan kualitas dan standardisasi produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

"Termasuk bagaimana intervensi pemerintah agar gula kelapa ini semakin banyak produksinya, semakin besar ekspornya, dan semakin terjaga kualitasnya," katanya.

Ia menjelaskan salah satu mata rantai yang perlu diperkuat adalah dukungan riset dan laboratorium guna menjamin mutu produk sesuai standar negara tujuan ekspor, termasuk untuk sertifikasi gula organik.

Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus hadir untuk menutup berbagai celah yang menghambat produktivitas sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Banyumas yang selama puluhan tahun mempertahankan usaha gula kelapa sebagai komoditas ekspor unggulan daerah dan berharap produktivitas serta nilai ekspornya terus meningkat.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan Indonesia sudah bergerak pada ekonomi sirkular untuk menghadapi permasalahan dari produksi baterai kendaraan listrik.

Ahmad Faisal mengatakan secara global penyediaan baterai kendaraan listrik menghadapi beberapa tantangan diantaranya ketersediaan mineral, menjawab keperluan penguraian karbon dan perhatian pada sumber daya berkelanjutan.

“Dengan tiga tantangan itu, saya rasa untuk mencapai keberlanjutan sekarang pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengambil sumber daya untuk produksi baterai tetapi kita juga akan bergerak ke recycling,” kata Ahmad dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

Pada saat ini transisi global sedang menuju pada energi terbarukan dan elektrifikasi yang berjalan sangat cepat. Baterai telah menjadi komponen kritis dalam persaingan industri, keamanan energi, dan perkembangan keberlanjutan.

Pada saat yang sama, peningkatan produksi baterai dan penggunaannya membawa tantangan baru yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya, manajemen sampah, dan kesejahteraan lingkungan.

Ahmad mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memiliki regulasi yang komprehensif untuk perusahaan yang mendukung proses daur ulang dari baterai yang juga akan terhubung dengan regulasi yang berlaku di internasional.

Ia mengatakan pendekatan daur ulang baterai dapat menjadikan Indonesia kuat dalam rantai pasok produksi baterai kendaraan listrik dan memungkinkan Indonesia menjadi negara yang terintegrasi dalam produksi baterai mulai dari material baterai untuk memproduksi battery cell dan pengemasan baterai.

Untuk mendukung inisiatif ini, Ia mengatakan Indonesia saat ini juga telah melakukan transformasi dari negara yang ekspor bahan mentah ke luar negeri menjadi negara yang menghasilkan nilai tambah dari pendekatan hilirisasi.

Ahmad mengatakan Indonesia juga melakukan reformasi pada kebijakan bisnis untuk mengurangi tantangan resiko bisnis, serta menjalankan sistem terintegrasi untuk mempermudah investor yang ingin berinvestasi di Indonesia hanya melalui satu pintu.

“Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara, mungkin di masa depan kita bisa berdiskusi bagaimana Indonesia bisa inline dengan regulasi internasional,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik termasuk untuk melindungi sumber daya alam bahan baku pembuatan baterai yang tersedia di Indonesia seperti nikel.

Ahmad mengajak para investor Korea Selatan untuk berpartisipasi membawa teknologi yang mendukung ekonomi sirkular untuk berinvestasi di Indonesia dan melengkapi rantai pasok dari ekstraksi nikel ke fasilitas teknologi daur ulang baterai.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mematangkan operasional kantor cabang luar negeri (KCLN) di Arab Saudi melalui penguatan kapabilitas layanan guna menghadirkan pengalaman transaksi yang aman, nyaman, serta sesuai kebutuhan jamaah haji dan umrah.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa persiapan operasional yang sedang dilakukan juga mencakup pembangunan infrastruktur dan kepatuhan regulasi.

“Kami terus menyempurnakan seluruh aspek kesiapan operasional sebagai bagian dari proses pembukaan layanan BSI di Arab Saudi,” kata Wisnu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Wisnu berharap kehadiran BSI di Arab Saudi dapat segera memberikan manfaat nyata bagi jamaah haji dan umrah serta diaspora Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi syariah antara Indonesia dan Arab Saudi.

Ia mengatakan penguatan kehadiran BSI di Arab Saudi merupakan bagian dari visi jangka panjang perseroan untuk membangun konektivitas layanan keuangan syariah lintas negara yang mampu menjawab kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

“Arab Saudi merupakan pusat ekosistem haji dan umrah dunia serta memiliki arti strategis bagi BSI. Kehadiran kami di sana merupakan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat Indonesia lebih dekat dengan menghadirkan layanan keuangan syariah yang mendukung perjalanan ibadah secara end-to-end, mulai dari tahap persiapan di Indonesia hingga aktivitas selama berada di Tanah Suci,” ujar Wisnu.

Sebelumnya pada 2024, BSI memperoleh initial approval dari Bank Sentral Kerajaan Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA) untuk membuka kantor cabang luar negeri.

Melalui penguatan kehadiran di Arab Saudi, BSI diharapkan tidak sekadar memperluas ekspansi bisnis internasional, tetapi juga membangun fondasi ekosistem keuangan syariah yang menghubungkan Indonesia dengan pusat ibadah umat Islam dunia.

Menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan layanan yang semakin relevan, memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional, dan mendukung Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Sebagai catatan, setiap tahun, Indonesia memberangkatkan rata-rata sekitar 203 ribu calon haji, dengan sekitar 170 ribu orang atau 83 persen di antaranya merupakan nasabah BSI.

Di segmen umrah, berdasarkan data Siskopatuh 2025, sebanyak 1,6 juta masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah umrah dan sekitar 84 persen memanfaatkan layanan BSI.

Angka tersebut, menurut perseroan, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat sekaligus mempertegas kepemimpinan BSI dalam ekosistem keuangan syariah untuk haji dan umrah.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada musim haji 2026, perseroan juga mempererat kolaborasi dengan BPKH Limited sebagai mitra strategis di Arab Saudi menghadirkan booth layanan di sejumlah titik strategis di Makkah dan Jeddah.

Kehadiran BSI di booth ini untuk memberikan informasi, edukasi dan pendampingan kepada jemaah Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai solusi layanan keuangan syariah yang mendukung kebutuhan mereka di Tanah Suci.

Perseroan juga meluncurkan inisiatif “Peduli Lansia” melalui penyediaan stiker khusus bagi jamaah lanjut usia sebagai simbol kepedulian dan upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif.

Menurut perseroan, program ini melengkapi komitmen dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah, terutama bagi jamaah yang memerlukan perhatian khusus.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar mengatakan integrasi dan kolaborasi lintas sektor antara ekosistem hiburan dan layanan keuangan digital dapat menjadi motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sinergi seperti ini menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat memperluas akses pasar, meningkatkan pengalaman audiens, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk musisi dan pelaku usaha pendukungnya," ujar Irene Umar dalam keterangan yang diterima ANTARA, Senin.

Irene mengatakan kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan misi Kementerian Ekraf dalam memperkuat infrastruktur komersial industri musik dan memperluas akses pasar pejuang ekonomi kreatif demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya festival musik berskala besar berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai nilai industri kreatif.

Integrasi antara industri pertunjukan musik, teknologi digital, dan layanan keuangan diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru nasional (the new engine of growth).

Ia pun mengapresiasi festival musik Allo Bank Festival 2026 Sabtu lalu yang menunjukkan potensi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

"Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri festival musik komersial ini juga dibarengi dengan proteksi dan penguatan nilai ekonomi yang adil bagi seluruh pekerja seni di dalamnya. Festival besar ini harus menjadi standardisasi baru dalam hal tata kelola panggung, promosi, hingga hilirisasi produk musik yang berkelanjutan," tambahnya.

Allo Bank Festival merupakan festival musik tahunan berkonsep all-in-one yang digelar sejak 2022. Acara ini memadukan konser musik, area kuliner, serta beragam aktivitas interaktif, sehingga menjadikannya salah satu festival musik komersial terbesar di Indonesia.

Festival ini menghadirkan musisi lintas genre dan segmen pasar, mulai dari pop, dangdut, hingga K-pop global.

Festival ini berhasil menarik antusiasme tinggi dengan kehadiran sekitar 15 ribu pengunjung serta melibatkan 15 gerai UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempercepat upaya pengembangan ekosistem halal nasional dengan berbagai mitra strategis seperti perguruan tinggi dan industri.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penguatan ekosistem halal memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pendukung terkait, hingga sektor pembiayaan.

“Industri halal bukan sekadar bisnis besar, tetapi telah menjadi giant business (bisnis raksasa). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya menjadi kebutuhan keagamaan semata, tetapi juga bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional,” ujar Haikal.

Adapun komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan PT Arga Bangun Bangsa pada awal pekan ini.

Melalui nota kesepahaman dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Haikal mengatakan BPJPH akan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, antara lain melalui pengembangan sumber daya manusia, riset, inovasi, edukasi, literasi halal, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, ia mengatakan kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi langkah strategis untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha penerima pembiayaan UMK.

Kerja sama tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam menyelenggarakan program fasilitasi sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku UMK.

Lebih lanjut ia mengatakan kerja sama dengan PT Arga Bangun Bangsa diharapkan dapat memperkuat ekosistem JPH melalui pengembangan manajemen talenta berbasis AI, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem dan proses organisasi, pengembangan LMS, serta penguatan budaya kerja dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Menurut Haikal, keberhasilan pengembangan industri halal membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Halal telah berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Karena itu, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

"Melalui kolaborasi multipihak tersebut, BPJPH berharap penguatan ekosistem halal nasional dapat dipercepat, untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, serta terwujudnya visi bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia," katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan dengan fokus pada ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan (sustainable protection) hanya dapat terwujud dengan ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya sebagaimana yang menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari, 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berada pada 4,68 persen, atau setara dengan 7,24 juta orang. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sebagai target jangka menengah (5 tahun).

“Artinya, tanpa adanya ekosistem yang mampu menyerap tenaga kerja, regulasi perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh,” kata Darwoto.

Dalam menyikapi hasil Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114, Darwato mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif jika ingin menetapkan standar perburuhan internasional yang baru, dimana dalam konvesi tersebut menyepakati adanya fleksibilitas yang luas bagi negara anggota dalam menetapkan status hubungan hukum tenaga kerja platform.

Menurut Darwoto, kajian ini termasuk regulatory impact assessment (RIA), yang sangat diperlukan agar menghasilkan pengaturan yang tepat dan proporsional sehingga dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem digital sebagai salah satu pilar penting dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional.

Konvensi tidak mengharuskan hubungan hukum dari tenaga kerja platform tersebut menjadi di dalam hubungan kerja (employed), namun bisa juga sebagai wirausaha mandiri (self-employed) dengan tetap mengakui adanya hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan status hubungan hukum tersebut.

Pemilihan kategori kedudukan hukum harus dipertimbangkan secara matang serta disesuaikan dengan konteks, karakteristik unik, dan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia di Indonesia mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses pelayanan yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia selaku pengguna platform.

Oleh karena itu, APINDO mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan progresif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya (open door policy), di mana kebijakan ini harus diimplementasikan melalui keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudahan birokrasi investasi, serta ruang yang aman bagi inovasi teknologi.

“Ekosistem usaha yang sehat dan kondusif inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia, demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh,” kata Darwoto.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya menegaskan optimalisasi aset tak berwujud di sektor ekonomi kreatif dapat menjaga otonomi strategis Indonesia di Asia Tenggara di tengah persaingan kekuatan global.

Riefky menjelaskan penguatan ekonomi kreatif dinilai semakin relevan seiring pergeseran ekonomi dari aset fisik ke aset tidak berwujud yang digerakkan oleh kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP), konten digital, dan kapabilitas teknologi.

“Bagi ekonomi kreatif kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi strategis yang mampu menghasilkan nilai jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat daya saing,” katanya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (IP) dan talenta lokal dapat menjadi pendukung ketahanan ekonomi di tengah disrupsi geopolitik global.

Tantangannya saat ini adalah untuk menjaga daya saing di tengah ekosistem global yang berbasis inovasi, teknologi, dan talenta.

Riefky mengatakan dengan memperkuat kerja sama regional, kemitraan lintas batas, serta dukungan bagi para pencipta dan inovator, dapat berkontribusi pada fondasi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas untuk lebih terhubung, terintegrasi, dan inovatif di seluruh Asia Tenggara.

“Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong lapangan kerja, kewirausahaan, inovasi, sekaligus diplomasi budaya,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan perbankan, regulator, dan pengembangan valuator IP, pemerintah berupaya mengatasi tantangan pembiayaan agar aset digital dapat dijadikan basis pendanaan yang kuat di tingkat nasional.

Data dari Kementerian Ekraf mencatat sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa yang kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86 persen atau 1,75 poin persentase lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja tersebut ditopang oleh nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 miliar dolar Amerika dan realisasi investasi mencapai Rp183 triliun.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja secara nasional yang didominasi oleh generasi muda produktif, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan talenta.

Di kancah regional, Kementerian Ekraf menggandeng Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), lewat Creative Economy Data Model (CEDM) untuk memperkuat basis data ekosistem digital ASEAN.

Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan potensi populasi muda dan keanekaragaman budaya, untuk membangun pasar Asia Tenggara yang lebih terintegrasi, inovatif, dan kompetitif secara global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya perluasan fasilitas sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini bertujuan agar ekosistem halal daerah semakin kuat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal menjelang implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Pendanaan dan dukungan dapat dilakukan secara gotong royong melalui pemerintah daerah, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan dukungan tersebut, semakin banyak produk UMK yang mampu memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan daya saingnya di pasar,” kata Aqil Irham.

Ia menilai, pengembangan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh BPJPH sendiri, tapi juga memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, agar semakin banyak pelaku usaha memeroleh akses terhadap layanan sertifikasi halal dan mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan usaha.

Lebih lanjut, Aqil Irham menegaskan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha.

“Kehadiran kami di sini untuk memberikan pemahaman bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya yang diatur dalam ketentuan Jaminan Produk Halal wajib bersertifikat halal,” kata dia.

“Sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain itu, Aqil Irham menjelaskan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku usaha siap menghadapi implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 sekaligus mampu memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional dan global.

Berdasarkan data BPJPH per 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 23.390 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal dengan total 51.301 produk bersertifikat halal.

Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dengan 23.319 pelaku usaha dan 50.631 produk bersertifikat halal.

Mayoritas sertifikat halal tersebut diterbitkan melalui skema self declare program SEHATI yang dirancang BPJPH untuk memudahkan produk usaha mikro dan kecil atau UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pematangan industri olahraga elektronik (esports) di Indonesia terus mendorong lahirnya berbagai turunan sektor ekonomi baru. Salah satu sektor yang kini mencatatkan volume perputaran kapital signifikan adalah pasar sekunder untuk aset tak berwujud berupa akun permainan komersial.

Mengakomodasi tingginya kebutuhan ekosistem tersebut, entitas bisnis HIDDEN SUPPLY resmi meluncurkan infrastruktur perantara perdagangan khusus untuk komoditas digital . Kehadiran platform ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan tata kelola pada pasar sekunder industri permainan daring di Tanah Air. Percepatan Implementasi 5G Jadi Kunci Daya Saing Ekonomi Digital

Selama beberapa tahun terakhir, aktivitas pemindahtanganan kepemilikan akun untuk judul permainan berskala besar seperti eFootball, Mobile Legends, dan Free Fire terus meningkat tajam. Meski demikian, mayoritas transaksi tersebut masih terkonsentrasi pada saluran komunikasi yang tidak dilengkapi dengan protokol pengawasan finansial.

Melalui sistem operasionalnya, HIDDEN SUPPLY bertindak sebagai lembaga perantara yang menyediakan ruang transaksi terstruktur bagi penjual dan pembeli. Fasilitas ini mengadopsi mekanisme bursa pertukaran guna memastikan setiap pemindahan aset tak berwujud berjalan secara sah dan tercatat di dalam sistem komputasi.

Manajemen HIDDEN SUPPLY memaparkan fasilitas pasar sekunder yang dikelola perusahaannya ditujukan untuk memberikan kepastian valuasi terhadap aset digital milik publik. Aset berupa akun permainan elektronik kini telah diakui sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi riil berdasarkan rekam jejak pencapaian di dalamnya.

”Infrastruktur kami dirancang secara spesifik untuk memfasilitasi likuidasi aset tak berwujud tersebut, sekaligus memastikan keamanan pertukaran nilai uang dengan hak akses digital," papar perwakilan operasional perusahaan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

Dalam menjalankan fungsinya, platform ini mengandalkan sistem kurasi aset yang komprehensif. Setiap akun yang ditawarkan melalui ekosistem HIDDEN SUPPLY diwajibkan melalui proses verifikasi spesifikasi. Langkah inventarisasi ini memungkinkan para calon pembeli untuk meninjau secara mendetail komponen aset digital yang hendak mereka akuisisi, mulai dari tingkat peringkat kompetitif hingga kelengkapan modifikasi karakter.

Sebagai upaya memitigasi risiko kegagalan penyelesaian transaksi, perusahaan juga mengintegrasikan protokol penahanan dana pihak ketiga. Skema ini menjamin bahwa pembayaran hanya akan disalurkan kepada pihak penjual setelah pembeli memverifikasi penerimaan hak akses akun secara utuh dan sesuai kesepakatan. Timnas eFootball Indonesia Juara FIFAe World Cup 2024, Netizen: Tinggal Tunggu Timnas Sepak Bola Masuk Piala Dunia

Untuk menyokong kelancaran arus kas di dalam platform, manajemen telah menjalin integrasi dengan berbagai penyelenggara sistem pembayaran elektronik nasional. Ketersediaan instrumen pelunasan yang mencakup pemindaian kode QRIS dan jaringan dompet digital dirancang untuk mempermudah penyelesaian kewajiban finansial pengguna dari berbagai demografi.

Menghadapi eskalasi lalu lintas perdagangan komoditas digital pada kuartal mendatang, HIDDEN SUPPLY tengah menyiapkan agenda pemutakhiran arsitektur peladen. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi ini merupakan langkah korporasi dalam menjaga stabilitas layanan pasar sekunder aset olahraga elektronik secara berkelanjutan di Indonesia.

Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pengembangan ekonomi syariah merupakan kunci pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.

Ia mengatakan, di Jakarta, Rabu, bahwa dunia saat ini sedang memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap harga energi, pangan, dan logistik, hingga aliran investasi.

Dia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi berasumsi bahwa gejolak global tersebut bersifat sementara dan situasi akan kembali seperti sediakala.

“Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang transformasi ekonomi. Dan di sinilah relevansi ekonomi syariah menjadi semakin nyata," ujar Febrian Alphyanto Ruddyard dalam “Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Regional Crisis”.

Ia menuturkan, ekonomi syariah bukan lagi sekadar identitas dan preferensi agama tertentu karena sistem tersebut menawarkan kerangka kerja nyata yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan.

“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, kita sebenarnya sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan," ujarnya pula.

Febrian menyampaikan bahwa perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan penting untuk menghadapi tiga tantangan utama di masa mendatang, yakni tingginya harga energi, meluasnya ketidakstabilan kawasan, serta potensi konflik berkepanjangan yang mengganggu keamanan pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara tidak boleh memiliki ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi atau pasar tunggal. Oleh karena itu, strategi perekonomian nasional wajib bergeser dari sekadar respons krisis jangka pendek menuju transformasi struktural demi ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun menetapkan tiga prioritas untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui penguatan integrasi ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), percepatan hilirisasi industri halal, dan penguatan koordinasi lintas sektor secara terpadu.

Febrian menyatakan, melalui program hilirisasi Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen, inovator, dan pusat jaringan rantai nilai halal di tingkat global.

“Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki. Kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi inovasi, dan krisis menjadi momentum untuk kemajuan,” katanya lagi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026