Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Plaza Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam pertemuan itu, keduanya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Kami menandatangani MoU yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama operasional. MoU itu jadi payung tapi nanti yang dikerjakan ada banyak hal. Antara lain soal climate change, manajemen sampah, kesiapan menghadapi el nino. Kita tidak hanya memikirkan mengatasi api kebakaran tapi yang kita kerjakan adalah supaya api itu tidak ada, jadi memitigasi. Mitigasi itu akan kita kerjakan terus," kata Jumhur usai penandatangan MoU Indonesia dan Singapura.

Jumhur mengaku bersyukur ada komitmen dari Singapura untuk ikut membantu bersama-sama Indonesia upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dijadikan sebagai program regional, bukan hanya program nasional. Jadi, kalau ada asap akibat kebakaran lahan, maka Singapura akan ikut membantu Indonesia dalam penanganannya.



“Kita akan bekerja keras, kita sudah kerjakan seperti misalnya membuat bloking kanal-kanal sehingga air yang tersisa yang ada bisa ditampung. Dari BNPB kerja sama membuat hujan buatan, airnya tertampung dan tidak mengalir lagi ke sungai tapi ke kanal-kanal. Sehingga air tanah gambut terus teraliri air jadi basah dan itu akan jadi penangkal kebakaran lahan dan hutan," kata Jumhur.

Jumhur berharap semakin banyak pihak yang mau terlibat dalam upaya membantu memitigasi sebelum terjadinya bencana kebakaran lahan atau hutan. Indonesia juga bisa banyak belajar dari Singapura soal berbagai hal termasuk teknologi ramah lingkungan.

Saat ditanya apakah dalam MoU itu termasuk kerja sama perdagangan karbon, Jumhur mengaku mendengar sudah banyak investor dari Singapura yang stand by dan bersiap-siap untu berinvestasi ikut serta dalam perdagangan karbon Indonesia. “Kita akan launch pada 9 Juli Jam 3 sore untuk memulai penerapan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Sehingga sejak itu kita sudah bisa mulai memperdagangkan karbon," ungkap Jumhur.

Khusus soal perdagangan karbon, Jumhur mewanti-wanti agar benefit atau keuntungan dari perdagangan karbon yang paling penting adalah untuk warga lokal. "KLH akan memastikan ada regulasi yang mengatur bahwa perdagangan karbon bukan permainan spekulan. Tapi kita pastikan punya manfaat bagi local people. Hasil dari hutan atau sumber oksigen itu adalah untuk mereka yang ada di sana. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjaga lingkungannya," kata Jumhur.

Sebab, kata Jumhur, kalau warga lokal tidak mendapatkan pembagian yang adil dari perdagangan karbon, maka mereka tidak akan mau ikut menjaga lingkungannya. Akibatnya akan membuat harga karbon jadi murah. "Kita ingin menjaga agar orang di bawah sejahtera, menjaga lingkungan. Lagi pula biasanya komunitas internasional akan menghargai apabila perdagangan karbon itu menghargai penduduk lokal," tutur Jumhur.

Selain kesepakatan perdagangan karbon, dalam MoU tersebut juga membahas kerja sama waste management. Dimulai dengan studi kasus. Kemudian juga kerja sama recycling dan farming water. "Singapura sudah punya pengalaman yang luar biasa, memanfaatkan energi baru terbarukan. Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan soal itu," ungkap Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, dalam kesempatan itu juga turut dibahas soal kemungkinan produksi gas metan berasal dari kelapa sawit yang akan dibuat jadi metan capture. Jadi dari beberapa banyak metan capture itu dikumpulkan jadi gas yang dipooling kemudian bisa dialirkan ke Singapura jadi bio energi.

"Barusan kami bertemu dengan PGN dan sudah mulai menyiapkan. Artinya emisi dari gas metan yang lebih jahat 30 kali dari Co2 itu bisa direduce jadi sesuatu yang bermanfaat menghasilkan gas yang baik, bersih untuk pembakaran. Kalau itu terjadi maka mungkin Singapura akan menjadi penerima manfaat proses ini," ujar Jumhur.

Sementara itu, Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengaku senang dengan pertemuan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat yang menghasikan sesuatu yang positif berupa nota kesepahaman di bidang suistanable dan lingkungan hidup bagi kedua negara, Indonesia dan Singapura.

"Tadi kami dijelaskan secara komprensif dengan banyak hal positif yang telah dilakukan dan rencana ke depan Indonesia seperti menghadapi el nino, termasuk managemen sampah, dan climate change. MoU ini adalah langkah besar sebagai tanda awal untuk keberlanjutan pembicaraan dan event yang dilakukan berikutnya," kata Grace Fu.

Beberapa area yang difokuskan dalam MoU ini meliputi ekonomi sirkular, manajemen lingkungan, climate change, dampak polusi, dan pekerjaan hijau atau Green Jobs.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghadiri forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan itu, Jumhur mengungkapkan komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi yang berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem serta perlindungan pekerja.

“Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional kita serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak,” ujar Jumhur dikutip, Rabu (25/6/2026).

Dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue di forum GETES 2026 di London itu, Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas terbesar di dunia, yang memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim global. Keberadaan hutan tropis yang luas, hamparan lahan gambut, serta ekosistem mangrove yang tersebar luas di Tanah Air menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan iklim bumi.

Maka itu, Jumhur mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen terus menjaga harmoni antara akselerasi ekonomi, transisi energi, perlindungan sumber daya alam dan perlindungan pekerja sebagai pondasi utama pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Indonesia ini sejalan dengan seruan internasional yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO sektor energi, Guterres menggarisbawahi urgensi tinggi dalam memacu proses transisi energi global yang adil, inklusif, dan tidak meninggalkan satu negara pun di belakang. Guterres mengingatkan bahwa esensi utama dari proses transisi energi itu adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu membawa dampak positif yang nyata, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Terkait seruan itu, Jumhur menyatakan kembali bahwa Indonesia siap dalam mengimplementasikan kerangka kerja tersebut melalui pendekatan terintegrasi yang menempatkan kelestarian alam sebagai komponen utama. “Prioritas kami adalah memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan,” kata Jumhur.

Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia juga memanfaatkan momentum strategis itu untuk mengajak seluruh mitra global mempererat kerja sama multilateral yang berkeadilan dan transparan.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periooe 2012–2015

Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)

SEBUAH dalil yang ditanamkan Emil Salim dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam, sekurang-kurangnya diganti dengan hal berperan serupa kepada alam.” Prinsip ini sederhana, hampir seperti hukum fisika. Tetapi dalam praktik pembangunan kita beberapa dekade terakhir, prinsip ini diabaikan berulang kali. Dan, kini tagihan ekologisnya datang dengan bunga yang tidak kita bayangkan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Sekitar 10% hutan tropis dunia berada di sini. Sekitar 17% jenis burung dunia hidup di hutan-hutan Indonesia. Dan 35% hingga 39% (641 hingga 716 spesies) dari seluruh spesies burung di Indonesia tersebut berada di hutan Papua.

Ratusan jenis mamalia unik, termasuk spesies yang menjadi sumber genetika penting bagi pertanian dan kedokteran, menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Emil Salim menyebut Indonesia sebagai “negeri sumber genetika”, sebuah gelar yang mengandung tanggung jawab sekaligus potensi yang belum sepenuhnya kita rawat.

Namun data 2025 menunjukkan bahwa kita sedang menyia-nyiakan warisan luar biasa itu. Deforestasi mencapai 433.751 hektare dalam setahun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 62% dari area yang terdampak deforestasi pada 2024 adalah habitat delapan spesies megafauna ikonik Indonesia. Setiap pohon yang tumbang bukan hanya kehilangan kayu, ia adalah punahnya ekosistem, hilangnya sumber obat-obatan, dan musnahnya warisan genetika yang tidak bisa direproduksi dengan teknologi apa pun.

Eco-Development: Alternatif yang Sudah Lama Ada

Emil Salim memperkenalkan konsep eco-development jauh sebelum dunia ramai membicarakan pembangunan berkelanjutan. Konsepnya tegas: pembangunan tidak boleh menolak pengolahan sumber alam, tetapi kesejahteraan manusia harus dimaknai lebih luas, mencakup mutu lingkungan yang layak dihidupi (livable environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi mendatang. Kesejahteraan hari ini tidak boleh dibangun di atas puing kehancuran lingkungan untuk hari esok.

Ironisnya, pendekatan ini justru lebih menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang. Kerugian bencana banjir-longsor Sumatera 2025 saja sudah mencapai Rp68,67 triliun. Sementara anggaran bencana BNPB saat kejadian itu hanya tersisa Rp500 miliar. Kita membangun dengan mengabaikan lingkungan, lalu kita bayar berlipat-lipat untuk memulihkan kehancurannya. Ini bukan kebijakan yang rasional. Ini adalah pengulangan kesalahan yang sama dengan harapan hasil berbeda.

Kebijakan Pembangunan di Persimpangan

Sejak era reformasi, Indonesia telah menghasilkan berbagai undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan. Namun, implementasinya kerap kalah dari desakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Izin-izin kehutanan, pertambangan, dan perkebunan terus diterbitkan bahkan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Konflik kepentingan antara kementerian yang mengejar pertumbuhan dan lembaga yang bertugas melindungi lingkungan berakhir dengan kompromi yang merugikan alam. Emil Salim mengingatkan bahwa tantangan pembangunan dipengaruhi empat faktor: perkembangan penduduk, sumber alam dan lingkungan, teknologi dan budaya, serta dimensi internasional. Keempat faktor ini harus diperhitungkan secara simultan, bukan satu per satu dalam silo kebijakan yang terpisah.

Di tingkat global, Indonesia juga menghadapi tekanan yang semakin nyata. Uni Eropa mulai memberlakukan regulasi deforestasi yang berdampak langsung pada ekspor sawit dan kayu Indonesia. Komunitas internasional semakin kritis terhadap negara-negara yang mengklaim komitmen iklim tetapi terus menggunduli hutannya. Dalam konteks ini, pembangunan berwawasan lingkungan bukan lagi pilihan moral, ia adalah keharusan geopolitik dan ekonomi.

Rekomendasi: Transformasi Paradigma Pembangunan

Pertama, perlu ada reformasi mendasar dalam sistem perizinan lingkungan agar kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) benar-benar berfungsi sebagai filter, bukan sekadar formalitas administratif. Lembaga penilai AMDAL harus independen dari tekanan kepentingan investasi.

Kedua, pendekatan pembangunan berbasis lanskap (landscape approach) harus diadopsi secara serius. Setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan dampak kumulatif terhadap ekosistem yang lebih luas seperti fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (berwawasan kesehatan) secara seimbang dan terpadu. Bukan hanya dampak langsung di lokasi proyek.

Ketiga, sistem insentif ekonomi perlu dibalik. Industri yang merusak lingkungan harus menanggung biaya rehabilitasi penuh, sementara praktik bisnis yang menjaga lingkungan mendapat insentif fiskal nyata.

Keempat, pendidikan lingkungan hidup harus masuk kembali secara substantif ke dalam kurikulum sekolah, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan sebagai fondasi berpikir lintas disiplin.

Indonesia pernah diakui dunia sebagai salah satu pionir dalam integrasi lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, terutama berkat kiprah Emil Salim di era Orde Baru. Konferensi Stockholm 1972 menjadi tonggak yang menginspirasi lahirnya UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 di Indonesia. Warisan itu ada. Yang kurang adalah keberanian politik untuk melanjutkannya.

Catatan Akhir

Pembangunan tanpa wawasan ekologi adalah utang kepada generasi mendatang, yang bunganya dibayar dalam bentuk: bencana, runtuhnya sistem dan ketahanan kesehatan, ambruknya rumah sakit mewah dan fasyankes canggih, kesakitan dan kematian, kemiskinan dan keterbelakangan, serta kehilangan warisan yang tidak bisa dikembalikan.

Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan: yang menjaga kekayaan alam, keragaman hayati, dan tradisi kearifan lokal harmonis dengan alam. Yang dibutuhkan hanya: kehendak politik, yang konsisten untuk memilih jalan Emil Salim, bukan jalan serakahnomic. Wallahu a’lam bish-shawab.

Saya bersama teman-teman ingin bahwa petani bisa sejahtera dan menjadi petani adalah pilihan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memberdayakan warga di Sumatera Selatan dan Jawa Tengah untuk mengelola tanaman gulma jenis eceng gondok (Eichhornia crassipes) menjadi bernilai tambah sekaligus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan melalui program pemberdayaan itu, pihaknya berupaya mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi daerah.

Di Sumatera Selatan, program Eceng Gondok Research and Creative Center (ERCC), yang dilaksanakan Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju bersama kelompok Anak-Anak Kreatif Untuk Bangsa (Ankubas) sejak 2023, telah mengolah biomassa eceng gondok menjadi pengharum ruangan bernama Ankubas Scents.

Melalui pendekatan riset dan inovasi, pengharum tersebut dipasarkan melalui jaringan usaha lokal, mitra pencucian mobil, dan platform digital.

Hingga 2025, omzet penjualan mencapai Rp50 juta dengan jangkauan pasar di Sumsel seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat.

Di Jawa Tengah, Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Adi Sumarmo menjalankan program Ecobiz Cengklik sejak 2022 di Desa Sobokerto, Boyolali, yang mengubah eceng gondok menjadi pupuk organik, pakan ternak, pakan ikan, dan biogas.

Program ini juga mendukung pertanian berkelanjutan melalui pembangunan sumur submersible tenaga surya untuk irigasi serta inovasi BERSIH (Bak Pencuci Sayur Higienis).

Hingga saat ini, Ecobiz Cengklik telah memberikan manfaat kepada 88 penerima manfaat langsung, membentuk satu kelompok tani baru, serta berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan waduk.

Salah satu penggerak program, Khoirul Huda mengatakan saat ini, masyarakat semakin berkurang, yang memilih menjadi petani.

"Saya bersama teman-teman ingin bahwa petani bisa sejahtera dan menjadi petani adalah pilihan," ujarnya.

Roberth menambahkan keberhasilan kedua program selaras dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan menunjukkan inovasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan.

"Melalui ERCC dan Ecobiz Cengklik, kami melihat bagaimana masyarakat mampu menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan," ujarnya.

Program-program ini, lanjutnya, membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.

"Inilah wujud komitmen Pertamina Patra Niaga untuk tumbuh bersama masyarakat dan menciptakan dampak yang berkelanjutan," sebut Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012–2015

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan (MHKI) 2024-2027

Aktif melakukan advokasi kebijakan kesehatan publik dan penguatansistem kesehatan nasional.

ADA dua kalimat yang lahir dari tangan berbeda, tetapi berbicara tentang hal yang sama. Emil Salim menulis: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam.” Farid Moeloek menegaskan: “Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya pasti merusak kesehatan.”

Keduanya sedang membangun satu fondasi, hanya dari sisi yang berbeda. Banjir November 2025, 776 nyawa melayang, 219 fasilitas kesehatan hancur di Sumatera, membuktikan bahwa keduanya bukan teori akademis, melainkan peringatan yang terlalu lama diabaikan.

Dua Mazhab, Satu Gagasan

Emil Salim memperkenalkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan atau eco-development: kesejahteraan manusia hanya berkelanjutan bila ditopang ekosistem yang sehat. Bagi Emil, alam bukan latar belakang pembangunan, melainkan prasyaratnya. Ia bukan anti-pertumbuhan, tetapi ia tegas: pertumbuhan yang memangsa basis sumber daya alamnya sendiri adalah pertumbuhan yang menggali lubang kuburnya sendiri. Mazhab ini lahir dari disiplin ekonomi, politik, dan ekologi. Kemudian berbicara dalam bahasa kebijakan, tata ruang, dan akuntabilitas sumber daya alam.

Farid Moeloek berdiri di sisi berbeda dari segitiga sama kaki, yang sama. Melalui Paradigma Sehat, yang lebih dikenal sebagai Pembangunan Berwawasan Kesehatan, menegaskan bahwa kesehatan bukan tujuan akhir yang dicapai setelah pembangunan berhasil.

Kesehatan adalah penanda sejati apakah pembangunan itu sungguh-sungguh berhasil. Paradigma ini lahir dari dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat. Ia berbicara dalam bahasa tubuh, angka kesakitan, angka kematian, dan kualitas hidup manusia yang nyata.

Dua mazhab, dua bahasa, satu mata rantai. Emil Salim berbicara tentang apa yang terjadi pada bumi; Farid Moeloek berbicara tentang apa yang kemudian terjadi pada manusia. Keduanya mendeskripsikan sebab dan akibat dari peristiwa yang sama: ekologi adalah kesehatan. Hutan yang hilang adalah paru-paru masyarakat yang diambil paksa; sungai yang tercemar adalah infus yang diracuni.

Gagasan bersamanya beririsan pada satu fondasi yang sama: ”tidak ada pembangunan yang sungguh-sungguh berhasil jika ia merusak lingkungan yang menopang kehidupan, dan tidak ada rakyat yang sungguh-sungguh sehat jika ekosistem tempat mereka hidup sedang sekarat.” Bukan kompromi antara dua visi, melainkan satu sintesis yang sudah lama diabaikan, dan kini menunggu untuk diakui.

Etika dan Sosiologi Lingkungan: Landasan Filosofis dan Keadilan

Aldo Leopold menyatakan bahwa komunitas moral manusia harus diperluas hingga mencakup tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Arne Næss selangkah lebih jauh: alam memiliki nilai intrinsik, tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Pembangunan yang memperlakukan hutan hanya sebagai komoditas beroperasi dalam logika antroposentris yang dangkal. Kerusakan lingkungan, kata Emil Salim, bukan sekadar isu teknis, melainkan krisis nilai.

Ulrich Beck menunjukkan bahwa risiko lingkungan tidak terdistribusi merata: ia menghantam kelompok paling rentan. Data Indonesia 2025 membuktikannya, warga kawasan hilir membayar dengan nyawa atas keputusan tata kelola hutan yang tidak pernah mereka ambil. Robert Bullard mengingatkan: restorasi ekosistem harus disertai redistribusi kekuasaan. Komunitas yang paling menanggung beban kerusakan harus menjadi subjek kebijakan, bukan sekadar objek bantuan pascabencana.

Bukti yang Tidak Bisa Dibantah

The Lancet Planetary Health (2023) mencatat 60% penyakit menular baru sejak 1940 bersifat zoonotik, dipicu perambahan habitat akibat deforestasi. Global Environmental Change (2022) menunjukkan setiap peningkatan 10% tutupan hutan menurunkan 13% kasus diare pada balita di wilayah hilir. Nature Medicine (2021) membuktikan wilayah berhutan terjaga memiliki angka kematian akibat penyakit pernapasan 18% lebih rendah. Hutan adalah infrastruktur kesehatan publik tertua dan termurah yang ada.

Banjir Sumatera itu adalah tagihan dari 433.751 hektare hutan yang hilang dalam setahun (Kementerian LHK, 2025). Anggaran BNPB tersisa Rp 500 miliar saat kerugian mencapai Rp 68,67 triliun (BNPB, 2025), perbandingan yang menggambarkan harga dari ketidakpedulian.

Satu Kerangka, Mendesak Diadopsi

Indonesia tidak memulai dari titik nol. Moratorium hutan primer sejak 2011, restorasi gambut, dan kerangka FOLU Net Sink 2030 adalah bukti kesadaran yang ada. Namun implementasi masih kalah cepat dari laju deforestasi. Tiga langkah perlu segera ditempuh. Pertama, setiap kebijakan pembangunan harus melewati uji dampak lintas sektor, yang substantif, bukan sekadar formalitas AMDAL, dengan melibatkan epidemiolog, ekolog, sosiolog, dan komunitas terdampak sejak tahap perencanaan.

Kedua, rehabilitasi daerah aliran sungai harus ditetapkan sebagai program kesehatan preventif nasional. Restorasi hutan adalah intervensi kesehatan masyarakat paling cost-effective yang tersedia, jauh lebih murah dari memulihkan fasilitas kesehatan yang hancur ditelan banjir.

Ketiga, pendekatan One Health harus diadopsi dalam kerangka hukum yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Kementerian Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, dan Kesehatan harus beroperasi dalam satu mekanisme pertanggungjawaban bersama. Keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur dari pertumbuhan GDP.

Catatan Akhir: Hutan Ditebang, Kesehatan Jadi Korban

Farid Moeloek menyebutnya kegagalan paradigma. Emil Salim menyebutnya keserakahan yang melampaui logika. Leopold menyebutnya kejahatan etis. Beck menyebutnya produksi risiko yang tidak adil. Semua nama itu menunjuk ke satu realitas: Indonesia 2025 sedang membayar harga terlalu mahal dari pembangunan yang mengabaikan ekologi dan kesehatan sekaligus.

Modal kita sesungguhnya luar biasa, keanekaragaman hayati terkaya kedua di dunia, warisan kebijakan lingkungan yang pernah diakui dunia, dan para pemikir besar yang sudah meletakkan peta jalannya. Kini hanya dibutuhkan satu keberanian: memperlakukan ekologi dan paradigma sehat bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai syarat mutlaknya. Salam Sehat Indonesia.

Kami terus mendorong berbagai inisiatif dekarbonisasi dan solusi berbasis alam sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus ketahanan masyarakat pesisir di sekitar wilayah operasi.

Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) PLN EPI Muhammad Aminuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan keadilan iklim tidak hanya berkaitan dengan upaya pengurangan emisi, tetapi juga memastikan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim memperoleh perlindungan dan manfaat dari berbagai program lingkungan.

"Kami terus mendorong berbagai inisiatif dekarbonisasi dan solusi berbasis alam sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan," sebutnya.

Aminuddin mengatakan sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN EPI bersama anak perusahaan, menanam 1.680 bibit mangrove di Pantai Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Aksi penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 itu dilakukan melalui kolaborasi dengan CarbonEthics sebagai mitra lingkungan yang mendukung proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemantauan pertumbuhan mangrove secara berkelanjutan guna memastikan manfaat lingkungan yang optimal dalam jangka panjang.

"Penanaman mangrove di Tanjung Pakis merupakan langkah konkret PLN EPI untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir, memulihkan ekosistem, sekaligus berkontribusi terhadap penyerapan karbon. Melalui aksi ini, kami ingin memastikan manfaat lingkungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Aminuddin.

Pantai Tanjung Pakis dipilih karena memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga pesisir yang menghadapi tantangan abrasi dan tekanan terhadap ekosistem mangrove.

Keberadaan mangrove menjadi benteng alami yang mampu melindungi garis pantai dari gelombang, abrasi, serta dampak kenaikan muka air laut.

Selain berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir, mangrove juga sebagai salah satu ekosistem blue carbon, yang efektif dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Ekosistem ini turut mendukung kualitas perairan, menjadi habitat berbagai biota laut, serta menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Melalui penanaman ini, tambah Aminuddin, PLN EPI tidak hanya berupaya meningkatkan tutupan vegetasi pesisir, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi ekologis kawasan pantai.

Kegiatan ini melibatkan jajaran manajemen PLN EPI, perwakilan anak perusahaan, kelompok masyarakat setempat, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

"Sebagai bagian dari pendekatan keberlanjutan yang terukur, program ini tidak berhenti pada kegiatan penanaman," lanjutnya.

Bersama CarbonEthics, PLN EPI akan melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tingkat keberhasilan hidup tanaman serta mengukur manfaat lingkungan yang dihasilkan.

"Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi ekosistem pesisir dan masyarakat sekitar," sebut Aminuddin.

Penanaman 1.680 mangrove di Tanjung Pakis menjadi bukti bahwa kolaborasi antara dunia usaha, masyarakat, dan mitra lingkungan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pelestarian ekosistem pesisir.

"Melalui langkah sederhana namun berkelanjutan ini, PLN EPI berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," sebut Aminuddin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dengan menggelar berbagai rangkaian kegiatan bertema “Now for Climate”. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Aksi Bersih-bersih (Clean Up Day) pada 3 Juni 2026 di kawasan Tanjung Barnabas serta dukungan terhadap program penghijauan di lingkungan sekolah melalui penyerahan 19 bibit pohon kepada MTs Bukit Tinggi pada Senin, 8 Juni 2026.

Kegiatan Clean Up Day melibatkan sekitar 70 karyawan, termasuk jajaran manajemen dan mitra kerja dari berbagai departemen. Para peserta melakukan aksi pembersihan dengan menyisir area sepanjang bibir jalan di kawasan Tanjung Barnabas, mengumpulkan serta mengangkut sampah-sampah anorganik yang ditemukan di sepanjang lokasi tersebut. Dari kegiatan tersebut, terkumpul sekitar 70 kantong sampah (trash bag).

Wakil Direktur Operasi/KTT NHM menyampaikan apresiasi kepada panitia dan tim gabungan dari berbagai departemen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan yang selama ini berdampingan dengan aktivitas operasional perusahaan. Wisata Tanjung Barnabas dengan penampakan laut yang indah juga merupakan kawasan strategis yang mendukung distribusi logistik NHM sekaligus menjadi area yang aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan ini menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.

"Pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima NHM dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dalam aspek pengelolaan lingkungan merupakan hasil kerja bersama seluruh departemen.

"Penghargaan yang diterima perusahaan merupakan hasil kolaborasi lintas departemen dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Capaian ini tidak hanya menjadi keberhasilan Tim Environment, tetapi juga seluruh elemen perusahaan yang turut mendukung upaya tersebut," ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, NHM juga mendukung program penghijauan yang dicanangkan oleh MTs Bukit Tinggi melalui penyerahan 19 bibit pohon untuk ditanam di lingkungan sekolah.

Kepala MTs Bukit Tinggi, Isman Ibrani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan NHM kepada sekolah.

"Dukungan NHM melalui pemberian bibit pohon menjadi kontribusi positif bagi program penghijauan sekolah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Bibit yang diterima akan ditanam di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hijau dan nyaman," ungkap Isman.

Melalui aksi bersih lingkungan dan dukungan penghijauan, NHM berupaya menumbuhkan semangat kolaborasi antara perusahaan, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pengelolaan sampah mulai menyasar perguruan tinggi. Langkah baik ini sebagai komitmen dalam menjaga bumi tetap pertiwi.

Berlokasi di Universitas Bakrie, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future," yang dilakukan sejumlah perusahaan ini mengusung kampanye "Waste Wise Campus: Dari Kampus untuk Bumi".

Talkshow edukatif mempertemukan sejumlah akademisi, industri, dan komunitas dengan tema "Membangun Kesadaran dan Kolaborasi Generasi Muda untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan" dilakukan sebagai tantangan pengelolaan dan mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah.

Andrew Ferdinand Hallatu, Head of Corporate Public Relations PT Indofood Sukses Makmur Tbk melihat perubahan akan dapat tercipta melalui kontribusi nyata setiap elemen dalam sebuah ekosistem.

Karena itu, semangat yang terinspirasi dari alam ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa tantangan lingkungan juga membutuhkan sinergi positif, termasuk dunia industri, akademisi, komunitas, pemerintah, dan masyarakat.

"Kampus tidak hanya menjadi tempat lahirnya gagasan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kebiasaan yang dapat memberikan dampak positif," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Andrew melihat kampus sebagai motor penggerak dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan karakter masa depan bangsa.

Inisiatif ini juga hadir sejalan dengan semakin kuatnya komitmen pemerintah, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang tengah memperkuat implementasi pemilahan sampah dari sumber sebagai langkah mendasar dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kaprodi Teknik Lingkungan Aqil Azizi mengatakan sebagai institusi pendidikan, pihaknya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

"Kami ingin ikut membangun budaya peduli lingkungan dimulai dari kampus dan dijalankan bersama-sama dengan para pelaku industri serta komunitas sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” ucapnya.

Tidak berhenti pada ruang diskusi, inisiator juga memberikan Dropbox Sampah Kemasan (DSK) sebagai wujud aksi nyata di lingkungan kampus. Ini memudahkan mahasiswa mempraktikkan pemilahan sampah dari sumber.

Founder Green Movement Indonesia Tasya Kamila menambahkan Waste Wise Campus merupakan gerakan kolaboratif yang mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut dia, mahasiswa memiliki kekuatan untuk menjadi penggerak perubahan tidak hanya di kampus, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. "Ketika generasi muda, kampus, industri, dan komunitas bergerak bersama, kita tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga menciptakan budaya peduli lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya masa depan bumi yang lebih baik dimulai dari aksi nyata yang kita lakukan hari ini,” ujar Tasya.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuata

Mamuju (ANTARA) - Di tengah perlombaan global menguasai teknologi masa depan, logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjelma menjadi komoditas strategis yang nilainya melampaui sekadar bahan tambang.

LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.

Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.

Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.

Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.

Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.

Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.

“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.

Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.

Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.

Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.

“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.

Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.

Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.

Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.

“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.

Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.

Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.

Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.

“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.

“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.

Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.

Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.

Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.

Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Aksesmu berkolaborasi dengan Noovoleum menghadirkan inisiatif edukasi pengelolaan minyak jelantah berkelanjutan bagi para member warung di Indonesia.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nyata perusahaan dalam mendorong kesadaran lingkungan melalui optimalisasi ekosistem warung digital.

Program kolaboratif ini diharapkan mampu menggerakkan pedagang warung dan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian ekosistem mulai dari kebiasaan domestik sehari-hari.

Managing Director Aksesmu Viendra Primadia menjelaskan minyak jelantah yang dibuang langsung ke saluran air maupun tanah dapat memicu pencemaran lingkungan yang masif, penyumbatan drainase, hingga penurunan kualitas sanitasi warga.

Di sisi lain kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah rumah tangga berkelanjutan saat ini masih relatif rendah, diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sistem pengumpulan minyak bekas di berbagai wilayah.

“Kami berkomitmen tidak hanya memajukan bisnis mitra dari sisi ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Kolaborasi dengan Noovoleum ini adalah wujud nyata dari strategi keberlanjutan kami,” ujar Viendra, Jumat (5/6/2026).

Sebagai pilar utama dari pengembangan program ini, Aksesmu tengah mengintegrasikan sistem pengumpulan minyak jelantah melalui mesin U Collect yang terhubung langsung dengan aplikasi Aksesmu.

Inovasi teknologi ini mengubah limbah rumah tangga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi bagi pemilik warung sekaligus memberikan solusi konkret atas keterbatasan akses pengumpulan limbah selama ini.

Dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Aksesmu berharap edukasi dan pemanfaatan teknologi sirkular ini dapat menjadi pemantik gerakan bersama demi membangun kebiasaan peduli lingkungan yang berkelanjutan, dimulai dari rumah, warung, hingga tingkat nasional.

Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas.

Ia menyampaikan tiga lokasi PSEL akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada 2028,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan.

Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan kawasan perkotaan atau aglomerasi yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Menurut Zulhas, pengembangan PSEL menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), menghasilkan energi listrik terbarukan, dan mendukung pengurangan emisi karbon.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6), Zulhas mengatakan isu pengelolaan sampah menjadi salah satu titik temu nyata dari tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis.

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

Menurut dia, sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan kota atau pelayanan publik, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang memengaruhi pembangunan nasional, komitmen iklim, perlindungan ekosistem, kualitas hidup masyarakat, dan ketahanan pangan.

Data pemerintah menunjukkan Indonesia menghasilkan timbulan sampah nasional sekitar 60 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari kawasan perkotaan.

Ia mengatakan masih terdapat sebagian sampah yang belum terkelola secara optimal sehingga isu persampahan menjadi salah satu tantangan lingkungan yang mendesak.

Selain PSEL, pemerintah juga mendorong pengembangan teknologi pengelolaan sampah lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), komposting, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pirolisis.

Pengembangan teknologi tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Zulhas menambahkan pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan yang mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional.

Pemerintah juga mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan pangan Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026