JAKARTA, KOMPAS.com – Peternak ayam rakyat tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Di saat harga jual ayam terus merosot, biaya produksi justru meningkat seiring kenaikan harga pakan, sehingga mempersempit margin usaha dan memicu kerugian di tingkat peternak.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, mengatakan rendahnya harga ayam hidup saat ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply).

PIXABAY/CINDY PARKS Ilustrasi peternakan ayam.

Menurutnya, terdapat persoalan struktural yang lebih kompleks mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat.

Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi nasional berada pada kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per kilogram.

Padahal, biaya pokok produksi (HPP) peternak telah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen terbesar biaya produksi terus meningkat ke level Rp 8.600 hingga Rp 9.500 per kilogram, atau naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat harus menanggung kerugian sekitar Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per kilogram ayam yang dijual.

Dengan rata-rata bobot panen dua kilogram per ekor, kerugian yang dialami peternak dapat mencapai Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per ekor.

“Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali,” ujar Kusnan dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

FREEPIK/TAWATCHAI07 Ilustrasi peternakan ayam, ayam broiler.

Dia menilai kondisi tersebut merupakan fenomena cost-price squeeze, yakni situasi ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual produk justru mengalami penurunan.

Akibatnya, keuntungan usaha peternak tergerus secara sistematis dan mengancam keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Menurut Kusnan, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan harga pakan dan harga ayam, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem pembayaran cash before delivery (CBD).

Perubahan skema tersebut dinilai meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan secara signifikan, terutama untuk pengadaan bahan baku utama seperti soybean meal (SBM), feed wheat, dan komponen pakan lainnya.

Tekanan likuiditas yang dialami pabrik pakan kemudian berdampak hingga ke tingkat peternak.

“Tekanan likuiditas yang semula berada di tingkat industri pakan kemudian berpindah ke tingkat peternak. Akibatnya banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat meskipun harga pasar sedang rendah untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mendesak,” katanya.

Fenomena tersebut memicu praktik panic selling di berbagai sentra produksi.

Saat banyak peternak menjual ayam secara bersamaan karena kebutuhan dana, posisi tawar mereka melemah dan membuka ruang bagi pedagang perantara untuk menekan harga lebih jauh.

Kusnan menyebut kondisi tersebut sebagai contoh nyata bullwhip effect dalam rantai pasok, ketika gangguan di sektor hulu memicu dampak yang jauh lebih besar di sektor hilir.

“Harga ayam yang rendah berkepanjangan saat ini bukan semata-mata akibat over supply, melainkan akumulasi efek domino dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, panic selling peternak, dan ketimpangan struktur pasar yang pada akhirnya menekan harga jauh di bawah biaya produksi peternak rakyat,” tegas Kusnan.

SHUTTERSTOCK/HENADZI PECHAN Ilustrasi peternakan ayam pedaging.

Kusnan mengingatkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, peternak rakyat dan pelaku usaha menengah akan menjadi kelompok pertama yang tersingkir dari industri perunggasan nasional.

Untuk itu, organisasi tersebut meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta BUMN pangan untuk mengambil langkah korektif yang menyentuh akar persoalan.

Beberapa usulan yang diajukan meliputi evaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, penyediaan fasilitas pembiayaan rantai pasok bagi industri pakan menengah dan kecil, pembentukan buffer stock bahan baku nasional, peningkatan program serapan ayam hidup dan karkas saat harga berada di bawah HPP, serta pembangunan sistem data nasional yang lebih transparan.

“Yang dibutuhkan peternak rakyat bukan bantuan sesaat, melainkan perbaikan ekosistem usaha yang sehat, adil, transparan, dan berkelanjutan. Jika akar persoalan likuiditas dalam rantai pasok tidak segera diselesaikan, harga ayam berpotensi terus berulang jatuh di bawah biaya produksi peternak,” tegas Kusnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS, mulai memberi tekanan besar terhadap sejumlah sektor manufaktur nasional, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan margin usaha, menahan ekspansi, hingga meningkatkan risiko perlambatan produksi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak kurs saat ini.

"Seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan-minuman berbahan baku impor, serta industri yang memakai bahan baku energi atau komponen dolar," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut ekonom itu, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat tajam sehingga menekan biaya produksi industri nasional.

Tekanan tersebut diperburuk oleh kondisi mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS, sementara mayoritas pendapatan industri masih berbasis rupiah.

"Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah," kata Rizal.

Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional. Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi meningkat sehingga membebani konsumen.

Sementara itu, di pasar ekspor, depresiasi rupiah memang dapat membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Namun, keuntungan tersebut dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.

Dia menambahkan, tekanan terhadap manufaktur terjadi di tengah perlambatan aktivitas industri nasional. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

"Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor," imbuhnya.

Selain menekan margin usaha, volatilitas kurs juga dinilai berpotensi membuat pelaku industri menahan ekspansi dan investasi baru.

Investor disebut akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Namun, tekanan kurs dinilai dapat membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam memperluas usaha.

Rizal juga mengingatkan risiko imported inflation akibat depresiasi rupiah perlu diwaspadai, terutama pada bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama.

Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama, kenaikan harga barang industri diperkirakan akan semakin terasa pada semester II/2026.

Selain itu, industri dengan margin tipis disebut berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan biaya tidak diimbangi peningkatan penjualan.

"Industri yang margin usahanya tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan rekrutmen, menurunkan kapasitas produksi, atau merumahkan sebagian pekerja," sebutnya.

Menurut Rizal, risiko terbesar berada pada industri padat karya karena bergantung pada bahan baku impor, menghadapi pelemahan permintaan domestik, serta tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual.

Dalam situasi ini, Rizal mendorong pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mempercepat penguatan struktur industri nasional melalui substitusi impor bahan baku, perbaikan logistik, penguatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor.

"BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah," tuturnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berisiko menekan sektor industri di Sumatra Selatan. Peningkatan biaya operasional dapat mendorong kenaikan ongkos produksi hingga berdampak pada harga barang dan jasa.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan bahwa fluktuasi harga energi, khususnya BBM nonsubsidi, menjadi tantangan bagi pelaku industri yang bergantung pada distribusi dan mobilitas.

“Tentu ini akan berpotensi meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya bisa berdampak pada harga barang dan jasa,” kata Deru, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kenaikan biaya energi akan dirasakan langsung oleh sektor industri, terutama pada komponen produksi dan distribusi. Kondisi ini berisiko menekan margin usaha jika tidak diimbangi dengan efisiensi.

Meski demikian, Deru menilai sektor industri di Sumsel sejauh ini masih mampu bertahan di tengah tekanan tersebut.

“Memang ada pengaruh terhadap biaya produksi, tapi kita berharap ada fluktuasi yang berpihak pada industri-industri itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, kondisi energi saat ini tidak terlepas dari dinamika global. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, termasuk memastikan BBM bersubsidi tetap aman dan tidak mengalami kenaikan harga.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi, salah satu langkah yang dinilai efektif adalah meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), serta mengurangi aktivitas yang kurang produktif.

“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Tapi kalau memang untuk aktivitas produktif bukan tidak mungkin anggarannya yang kita sesuaikan,” pungkasnya.